BONTANG – Tahun ini, Komisi I DPRD Kota Bontang ditarget bisa merampungkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) sebelum 31 Desember 2022.
Ketiga raperda itu yakni Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang merupakan inisiatif DPRD, serta Raperda Fasiitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba yang merupakan inisiatif Pemkot Bontang.
“Sementara ini kami masih terus membahas raperda narkoba. Untuk dua raperda lainnya masih kami tunda dulu. Sebab masih menunggu kesiapan tim asistensi dari pemkot. Mereka masih mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” kata Ketua Komisi I, Muslimin.
Pihaknya menargetkan, pekan kedua Agustus pembahasan dua raperda tersebut bisa dimulai, dan rampung sebelum dari waktu yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi I, Abdul Haris menambahkan, pihaknya optimistis pembahasan ketiga raperda yang diamanahkan ke Komisi I bisa selesai. Meski terkesan terjadi keterlambatan pembahasan, kata dia, namun di luar forum rapat komunikasi antar kedua lembaga perumus raperda ini terus terjalin baik.
“Keduanya (komisi I dan tim asistensi) harus sama persepsinya. Kami memaklumi juga keterbatasan SDM bagian hukum pemkot sehingga terkadang belum maksimal,” ucap Haris.
Diketahui, draf naskah akademik Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan memberikan kepastian hukum yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program yang tepat sasaran.
Adapun raperda peredaran narkotika, bertujuan mewujudkan Bontang bebas peredaran barang haram tersebut. Apalagi diketahui saat ini, kasus peredarannya sangat tinggi, sehingga butuh penanganan yang serius dan sistematis.
Terakhir, raperda penanggulangan kemiskinan, bertujuan untuk memberikan peta jalan (road map) bagi pemerintah dalam menekan dan menuntaskan masalah kemiskinan warga Bontang. (adv/mk)
