BONTANG – Realisasi belanja Pemerintah Kota Bontang hingga semester pertama 2026 baru mencapai 30,77 persen. Kondisi ini menjadi perhatian sejumlah fraksi DPRD dalam pendapat akhir terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi PKB mencatat realisasi belanja baru sekitar Rp640,79 miliar dari total anggaran yang tersedia.
Fraksi tersebut meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, agar penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan, agar anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata anggota Fraksi PKB, Yusuf.
Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) juga memberikan perhatian terhadap sejumlah program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Di antaranya Pro RT, BLT, beasiswa, TJSL, penanggulangan banjir serta perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan akurasi proyeksi dan disiplin perencanaan anggaran.
Fraksi PDIP juga meminta penanganan banjir dilakukan secara terintegrasi. Pembangunan drainase dan perkuatan tebing di sejumlah wilayah, dinilai tidak cukup jika hanya dilakukan secara parsial.
Meski memberikan sejumlah catatan, seluruh fraksi yang menyampaikan pendapat akhir menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam
