BONTANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang 2027 berpotensi turun dari sekitar Rp2 triliun menjadi Rp1,7 triliun, jika dana kurang salur sebesar Rp402 miliar tidak terealisasi.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, angka sekitar Rp2 triliun yang telah masuk dalam Rancangan APBD 2027 masih memperhitungkan dana kurang salur tersebut.
“Kalau dana kurang salur Rp402 miliar itu tidak masuk, APBD Bontang bisa sekitar Rp1,7 triliun,” kata Neni.
Menurutnya, berkurangnya anggaran akan mempersempit ruang pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Wali Kota berharap pergantian Menteri Keuangan dapat memberikan kepastian terkait hak-hak fiskal daerah, termasuk dana kurang salur yang hingga kini masih menunggu Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
Ia menilai Menteri Keuangan yang baru memiliki pengalaman di Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan memahami persoalan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya berharap dana kurang salur itu dikembalikan, minimal hak-hak daerah kita diturunkan berupa KMK,” ujarnya.
Neni menegaskan, pencairan dana tersebut membutuhkan KMK sebagai dasar sebelum dapat direalisasikan.
Ia juga menyinggung Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengatur hak daerah dalam hubungan fiskal dengan pemerintah pusat.
Menurut Neni, pemerintah daerah juga membutuhkan kepastian atas hak tersebut agar dapat menyusun belanja daerah secara lebih optimal.
“Kalau sudah ada keputusan Menteri Keuangan, baru bisa cair,” pungkasnya.
Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam
