BONTANG – Efisiensi belanja menjadi salah satu perhatian utama DPRD Kota Bontang dalam pembahasan RAPBD 2027. Di sisi lain, sejumlah proyek pembangunan fisik tetap menjadi prioritas pemerintah daerah
Dalam nota keuangan, belanja daerah Bontang 2027 direncanakan sekitar Rp2,003 triliun. Belanja operasi mencapai sekitar 77,61 persen, belanja modal sekitar 22,09 persen dan belanja tidak terduga sebesar Rp6 miliar.
Pemerintah mengarahkan efisiensi pada sejumlah belanja pendukung, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, makan dan minum rapat, seminar, kajian, jasa konsultasi, honor kegiatan, pendidikan dan pelatihan, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Sekretaris Fraksi PKB Bonnie Sukardi mengingatkan, agar efisiensi tidak sekadar dimaknai sebagai pemotongan anggaran.
“Efisiensi harus diukur dari seberapa besar belanja tersebut menghasilkan manfaat dan dampak bagi masyarakat,” kata Bonnie.
Karena itu, PKB mendorong setiap perangkat daerah memiliki indikator yang jelas mengenai output, outcome, penerima manfaat serta dampak dari setiap program.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Winardi juga meminta pemerintah memperjelas kriteria dan metode efisiensi, agar pengurangan belanja tidak mengganggu fungsi pelayanan.
“Fraksi meminta penjelasan mengenai kriteria, batasan dan metode penajaman setiap kelompok belanja tersebut, agar efisiensi dibedakan secara jelas antara belanja pendukung yang dapat dikurangi dan belanja yang memang diperlukan untuk fungsi pelayanan,” ujarnya.
Di tengah kebijakan efisiensi, sejumlah agenda pembangunan fisik tetap menjadi perhatian. Pemerintah Kota Bontang merencanakan pembangunan Rumah Sakit Taman Sehat, peningkatan Jalan Kapten Pierre Tendean di kawasan Bontang Kuala, penataan trotoar jalan nasional, perbaikan drainase dan perkuatan tebing sungai untuk pengendalian banjir serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memberikan rincian alokasi anggaran, tahapan pekerjaan, kesiapan lahan dan dokumen teknis, target keluaran serta jadwal penyelesaian masing-masing proyek.
Khusus pengendalian banjir, Winardi meminta lokasi prioritas dan dasar penentuan titik penanganan dijelaskan
“Fraksi meminta pemerintah menjelaskan lokasi prioritas tahun 2027, dasar penentuan titik penanganan, keterkaitan antarpekerjaan, indikator keberhasilan serta rencana pemeliharaan setelah pekerjaan selesai,” katanya
Fraksi PKS bersama Nasdem juga meminta setiap agenda pembangunan dilengkapi informasi lokasi, tahapan pelaksanaan, indikator manfaat dan kesiapan dokumen teknik.
Fraksi tersebut menilai pengendalian banjir perlu dirancang secara terintegrasi, termasuk keterkaitan antara perbaikan drainase, perkuatan tebing, pemeliharaan dan penanganan titik rawan banjir.
Sementara Fraksi ADB menegaskan bahwa, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pembangunan harus berdasarkan skala prioritas, kesiapan teknis, manfaat bagi masyarakat dan kemampuan pembiayaan.
Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam
