BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengusulkan pengangkatan sekitar 1.200 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, menjadi PPPK penuh waktu.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan bahwa usulan tersebut telah ditandatangani dan diajukan secara langsung kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami juga mengusulkan PPPK paruh waktu 1.200 orang untuk diangkat sebagai PPPK full time. Saya sudah tandatangani, saya usulkan juga ke BKN,” ujar Neni, Senin (5/10/2026).
Ia menjelaskan, untuk PPPK penuh waktu yang saat ini sudah ada jumlahnya sekitar 900-an orang. Sementara jumlah PPPK paruh waktu yang diusulkan untuk diangkat menjadi penuh waktu, mencapai sekitar 1.200 orang.
Terkait pembiayaan PPPK, Neni mengaku masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembiayaan PPPK yang ditanggung pemerintah pusat sejauh ini baru mencakup tenaga pendidikan, khususnya guru.
“Belum tahu, karena informasinya baru PPPK yang ditanggung itu pendidikan guru. Kesehatan belum ada informasi,” jelasnya.
Sehingga Pemkot Bontang pun masih menunggu kepastian, mengenai skema pembiayaan bagi PPPK di sektor kesehatan maupun tenaga lainnya.
Usulan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tersebut, menjadi bagian dari upaya Pemkot Bontang untuk memperjelas status kepegawaian. Sekaligus memastikan kebutuhan tenaga pemerintahan dan pelayanan publik dapat terpenuhi.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
