BONTANG– DPRD Bontang menerima massa aksi Ampera di ruang rapat gedung DPRD, Jl Moeh Roem, Bontang Lestari, Senin (12/9/2022). Massa aksi diterima Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris bersama beberapa anggota dan Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya.
Dalam pertemuan itu Agus Haris mengatakan pihaknya tidak bisa mengubah keputusan pemerintah, namun tetap akan mengawal tuntutan massa aksi.
“Kami tidak bisa mengubah keputusan pemerintah. Tapi keputusan tetap menjadi ranah pemerintah pusat dan kami menerima tuntutan yang akan disampaikan ke pimpinan DPR RI,” jelasnya, Senin (12/9/2022).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengatakan akan menampung tuntutan massa aksi. “Kami akan mendengar tuntutan dari massa aksi,” kata Najirah saat bernegosiasi dengan massa aksi.
Sementara, Risardi, peserta aksi dari Ampera, mengaku telah melakukan tinjauan di lapangan terkait kenaikan BBM, seperti kepada pedagang, ojek online dan nelayan. “Ada banyak keluhan masyarakat terkait kesejahteraan masyarakat,” kata Risardi
Dirinya menilai, massa aksi menuntut agar menurunkan BBM yang telah naik. “Kebijakan tersebut sangat memberatkan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, aspirasi lain yang diajukan adalah menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM dengan tuntutan kepada presiden.
Termasuk pula mendesak Pemkot Bontang untuk segera menuntaskan masalah banjir yang hingga kini terus mengancam warga Kota Taman.
Tuntutan lain terkait kenaikan harga bahan pokok. “Kami menuntut untuk kestabilan harga bahan pokok di masyarakat,” pungkasnya.
Dirinya mengajak para anggota dewan untuk mengawal tuntutan dari massa aksi Ampera. “Ada 4 tuntutan kami dalam aksi Ampera ini,” tandasnya. (yah)
