BONTANG– Wakil Wali Kota Bontang Najirah meminta seluruh pelayanan publik untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar atau pungli. Terlebih, saat ini semua pelayanan publik di Bontang sudah menerapkan zona integritas. “Apalagi kita sudah zona integritas korupsi. Kalau pungli pasti korupsi,” kata Najirah kepada awak media, (8/12/2022).
Untuk mengantisipasi terjadinya pungli, lanjut dia, semua pelayanan di Bontang telah berbasis digital. “InsyaAllah semua sudah tidak, sekarang pembayaran melalui digital,” kata Najirah.
Diakuinya, semua pelayanan publik berpotensi rawan pungli. Namun terjadi tidaknya pungli tergantung dari faktor manusianya (SDM).“Semua rawan tergantung faktor manusianya. Di manapun, bahkan di bukan tempat pelayanan publik pun bisa ada pungli,” sebut Najirah.
Ditanyakan sektor mana saja yang rawan pungli, menurut Najirah, bisanya terjadi di perizinan, pajak, dan pembuatan surat-surat administrasi kependudukan.“Kadang-kadang ingin cepat. Jadi biasa cepat, mungkin saja ada,” tambahnya.
Selain memperkecil potensi terjadinya pungli dengan digitalisasi pelayanan, Najirah juga akan selalu siap memberi sanksi terhadap oknum pegawai pemerintahan yang tetap menjalankan praktik lancung itu.
“Kami harus melakukan tindakan tegas. Kalau hal ini terjadi pada aparat ASN kita, akan dilakukan tindakan maka akan kita buat jera agar menjadi pengingat yang lain,” jelas Najirah. (yah)
