SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp25 miliar kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai memiliki kinerja baik dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dua BUMD yang akan menerima tambahan modal tersebut yakni Perumdam Tirta Tuah Benua sebesar Rp15 miliar dan PT BPR Kutim sebesar Rp10 miliar. Sementara BUMD lainnya belum memperoleh tambahan penyertaan modal karena masih menjalani proses pembenahan internal.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan penyertaan modal itu bersumber dari surplus APBD 2027 yang mencapai Rp25 miliar.
Menurutnya, surplus tersebut berasal dari selisih antara proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp6,1 triliun dengan belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp6,075 triliun.
“Surplus dari sana kita tidak membuat prediksi penerimaan pembiayaan. Justru dari surplus ini kita arahkan seluruhnya untuk penyertaan modal,” ujar Ardiansyah.
Ardiansyah menjelaskan, tambahan modal untuk Perumdam Tirta Tuah Benua akan difokuskan mendukung pengembangan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) Sangattaqua.
Ia menyebut fasilitas produksi kini telah memasuki tahap akhir persiapan. Sejumlah peralatan utama, termasuk mesin pencetak gelas kemasan, telah tersedia sehingga peluncuran produk tinggal menunggu penyelesaian administrasi dan perizinan.
“Kemarin saya tinjau langsung, fasilitasnya sudah punya mesin sendiri untuk mencetak gelas. Mudah-mudahan begitu *clear*, bisa langsung *launching* tahun ini juga. Harapan kita ini jadi kebanggaan baru warga Kutai Timur,” tuturnya.
Di sektor keuangan, suntikan modal Rp10 miliar untuk Bank Kutim dialokasikan guna memperluas pembiayaan di sektor-sektor produktif. Berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kutim tercatat sebagai salah satu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan tingkat kesehatan keuangan terbaik di Kalimantan Timur.
“Untuk Bank Kutim, kita harapkan terus meningkatkan performanya. Kinerjanya sangat sehat di Kaltim,” katanya.
Sebaliknya, bagi BUMD lain yang kinerjanya masih belum optimal, Pemkab Kutim belum mengalokasikan tambahan penyertaan modal. Pemerintah daerah menegaskan pembenahan internal harus diselesaikan lebih dahulu sebelum dukungan modal kembali diberikan.
“Sementara itu dulu yang kita dorong. Untuk BUMD lain, para ‘dokter’ masih menyuntik, ngasih obat, dan belum selesai penyakitnya,” seloroh Ardiansyah. (MK)
Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S.
