Indonesia diperkirakan membutuhkan dana transisi USD37 miliar atau Rp 567 triliun untuk menghentikan 118 pembangkit listrik batu bara lebih awal. Dana itu diperlukan untuk membeli pembangkitan batu bara masa depan hingga 10 tahun dan hal itu juga akan membuat Indonesia menghentikan PLTU batu bara pada 2040, lebih awal dari yang direncanakan. Demikian hasil analisis TransitionZero.
“Untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan, analisis kami menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan dana transisi sebesar US37 miliar untuk mendukung penghapusan PLTU batu bara, khususnya, untuk mengganti nilai pembangkit batu bara yang kini beroperasi hingga 10 tahun ke depan,” ujar Analis TransitionZero, Jacqueline Tao, dalam keterangan, Kamis (13/10/2022)
Jacqueline mengatakan, pendanaan ini akan sejalan dengan target nol bersih Indonesia dan tujuan iklim internasional, serta akan mendukung Indonesia dalam upayanya untuk menghentikan penggunaan batu bara lebih dini sesuai dengan mandat dalam Perpres 112/2022, serta lepas dari ketergantungan pada batu bara.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki target nol bersih pada 2060 dan Indonesia memiliki sejumlah tujuan iklim yang berfokus pada dekarbonisasi sektor listrik. Namun, struktur pasar listrik, khususnya Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) yang dikombinasikan dengan subsidi bahan bakar fosil, telah lama menjadi kendala dalam penerapan energi terbarukan.
Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia telah menyatakan pentingnya pendanaan dari negara-negara maju untuk mendukung transisi energi bersih. Secara historis, paket pendanaan tersebut merupakan gabungan antara uang publik dari negara-negara donor, bank internasional dan dana moneter, serta keuangan swasta.
TransitionZero menyebutkan, Skema pendanaan internasional bernama Just Energy Transition Partnership (JETPs) untuk Indonesia diharapkan dapat diumumkan pada G20 mendatang, berdasarkan skema pendanaan transisi energi yang bagi Afrika Selatan yang telah diumumkan pada KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow pada 2021.
Sektor ketenagalistrikan Indonesia bergantung pada batu bara dengan sekitar 70% listrik domestik dihasilkan dari batu bara pada tahun 2021. Indonesia juga merupakan pengekspor batu bara termal terbesar secara global. Selain itu, sektor ini mempekerjakan sekitar 250.000 orang, yang sebagian besar adalah pekerja berketerampilan rendah.
Namun, analisis tersebut menemukan bahwa mengganti PLTU batu bara Indonesia dengan tenaga surya akan menciptakan 5 pekerjaan baru untuk setiap hilangnya 1 pekerjaan langsung di pembangkit listrik, dengan catatan bahwa peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang akan menjadi bagian penting dari rencana transisi.
“Secara khusus, temuan kami mengidentifikasi sejumlah pembangkit yang cocok untuk pensiun dini dan menyoroti potensi terciptanya pekerjaan di pembangkit listrik energi terbarukan yang akan menggantikan pembangkit batu bara, dimana jumlah pekerjaan baru akan melebihi jumlah pekerjaan yang hilang akibat penutupan pembangkit batu bara dengan rasio 6 banding 1,” ujar Jacqueline.
Analisis tersebut juga mengidentifikasi sejumlah pembangkit batu bara yang sesuai untuk program pensiun dini ini, berdasarkan faktor-faktor seperti biaya pensiun, dampak pada sistem jaringan yang ada, emisi gas rumah kaca, tekanan air, dan polusi udara. Termasuk di antaranya adalah PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan, PLTU Paiton di Jawa Timur, dan PLTU Banten Suralaya di Banten.
“Namun, solusi penutupan pembangkit batu bara itu rumit dan pendekatannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi serta kondisi ketenagalistrikan negara tersebut. Rencana penghentian batu bara harus terukur, layak, terjangkau, dan adil bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat,” jelasnya. (rls/yah)
