BONTANG – Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Anggota Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyoroti pengiriman stok BBM yang dinilai tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bontang.
Winardi mengatakan bahwa, salah satu contohnya terjadi di SPBU KM 6. Menurutnya, pihak SPBU telah melakukan pemesanan dengan deposit sekitar 16 kiloliter (KL), namun pasokan yang diterima justru hanya sekitar 8 KL.
“Hal seperti ini kan tidak masuk akal. Karena yang diserang kami, kenapa bisa sampai antrean Pertalite sepanjang itu. Andai saya bisa menyebarkan nomor manager Pertamina, saya kasih langsung ke masyarakat,” katanya, Jumat (28/8/2026).
Padahal, menurut Winardi, secara distribusi untuk pasokan BBM di Bontang sebenarnya berjalan lancar, yang dimana penyaluran Pertalite untuk lima SPBU di Kota Bontang, disebut mencapai sekitar 56 ribu liter per hari. Meliputi SPBU KM 6, SPBU Akawy, SPBU Tanjung Laut, SPBU KM 3, hingga SPBU Lang-Lang.
Kondisi tersebut membuat DPRD mempertanyakan pola penyaluran BBM-nya seperti apa, khususnya ketika jumlah pemesanan dari SPBU tidak sepenuhnya terpenuhi, meski kuota penyaluran masih tersedia.
Berdasarkan data Realisasi Penyaluran per Juni 2026 atau Semester I, kuota Pertalite di Bontang tercatat sebesar 24.344 KL. Hingga Juni 2026, realisasi penyalurannya mencapai 11.688 KL, sehingga masih terdapat sisa kuota sebesar 12.656 KL.
Sementara itu, untuk Biosolar, kuota yang tersedia mencapai 17.187 KL. Dari jumlah tersebut, realisasi penyaluran hingga Juni 2026 tercatat sebesar 8.272 KL, dengan sisa kuota mencapai 8.915 KL.
Winardi menilai, data tersebut perlu menjadi perhatian dalam mengevaluasi mekanisme distribusi BBM di Bontang. Sebab, ketersediaan kuota harus diikuti dengan penyaluran yang sesuai kebutuhan masing-masing SPBU, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kalau kuotanya masih ada, jangan sampai pemberian stok ke SPBU tidak sesuai dengan yang dipesan. Ini yang perlu kita lihat dan evaluasi bersama,” tegasnya.
Maka Winardi menilai, pihak Pertamina tidak bisa semena-mena dalam distribusi BBM, sebab BBM adalah barang subsidi. Sehingga ia ingin Pertamina bisa membenahi mekanisme distribusinya.
Sorotan permasalahan distribusi BBM ini imbas antrean panjang yang terjadi di semua SPBU di Kota Taman beberapa pekan terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pengendara, lantaran sulitnya mencari BBM bahkan di tingkat pengecer.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
