SAMARINDA – Ratusan massa Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Arak) turun ke jalan menuntut evaluasi pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dan penguatan kembali prinsip desentralisasi. Mereka menilai besarnya kontribusi sumber daya alam Kaltim terhadap penerimaan negara belum sebanding dengan ruang fiskal dan pelayanan dasar yang diterima daerah.
Aksi digelar di simpang Jalan Gajah Mada–Jalan Kinibalu, tepat di depan Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Kamis (3/9/2026). Massa membawa belasan tuntutan yang mencakup persoalan daerah hingga nasional.
Humas Aksi Arak Salman Alfarisi mengatakan persoalan ketimpangan menjadi salah satu alasan utama massa turun ke ruang publik.
“Kalimantan Timur selalu merasakan ketimpangan sosial yang terjadi,” kata Salman.
Arak menyoroti posisi Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Menurut Salman, kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
“Kita adalah penyumbang devisa dan PNBP terbesar di Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan klaim aliansi dalam aksi. Arak menggunakannya untuk menekankan tuntutan agar hubungan fiskal pusat dan daerah, khususnya DBH untuk Kaltim, dievaluasi.
Massa juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dasar. Mereka menyebut masih terdapat masyarakat yang menghadapi persoalan akses air bersih dan listrik, sementara antrean BBM subsidi masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Bahkan belum mendapatkan akses air bersih dan listrik,” papar Salman.
Selain persoalan fiskal, Arak menyoroti pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Aliansi menilai ruang daerah dalam menentukan arah pembangunan dan mengelola potensi sumber daya semakin terbatas.
“Prinsip desentralisasi itu makin kian tergerus di rezim sekarang,” ucap Salman.
Dari belasan aspirasi yang dibawa, evaluasi kebijakan DBH dan penguatan desentralisasi ditempatkan sebagai dua tuntutan paling utama.
“Yang paling urgensi adalah soal DBH dan desentralisasi,” tegasnya.
Persoalan DBH menjadi perhatian di Kaltim karena perubahan transfer dari pemerintah pusat akan langsung berpengaruh terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah harus membiayai pelayanan publik dan program pembangunan di tengah ruang anggaran yang lebih terbatas.
Berbeda dengan aksi yang biasanya dipusatkan di Gedung DPRD Kaltim di Karang Paci, massa memilih simpang Jalan Gajah Mada–Jalan Kinibalu sebagai lokasi menyampaikan aspirasi. Arak ingin tuntutan mereka lebih langsung menjangkau masyarakat sekaligus menarik perhatian para pengambil kebijakan.
“Kalau ke Karang Paci, capek, tidak terdengar, membosankan,” jelas Salman.
Aliansi mengaku telah menyurati dan mengundang tujuh instansi serta unsur pemangku kepentingan untuk berdialog langsung dengan massa. Pihak yang diundang mencakup unsur pemerintah daerah, legislatif, BUMN sektor energi hingga aparat keamanan.
“Tujuan akhirnya adalah mengundang seluruh pihak-pihak terkait tadi,” tuturnya.
Namun, hingga batas waktu yang ditentukan dalam aksi tersebut, menurut Arak belum ada perwakilan pemangku kepentingan yang menemui massa di lokasi.
“Mau mereka ke sini atau tidak, kami menyuarakan amarah,” tegas Salman.
Arak memastikan tuntutan terkait DBH dan desentralisasi tidak berhenti pada aksi tersebut. Aliansi ingin persoalan hubungan fiskal pusat-daerah dan pemenuhan pelayanan dasar di Kaltim mendapat respons konkret dari pemerintah dan pemangku kebijakan. (MK)
Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.
