PPU – Di tengah kondisi defisit anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memastikan program Kartu Penajam Cerdas (KPC) tetap berjalan dan menjadi salah satu prioritas daerah pada tahun 2026.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan program tersebut merupakan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya para pelajar yang baru memasuki jenjang pendidikan.
Menurutnya, keberlanjutan program itu menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Ini merupakan program yang meringankan adik-adik kita yang sedang bersekolah. Program ini menjadi skala prioritas karena langsung menyentuh masyarakat, terutama anak-anak yang baru masuk sekolah,” ujarnya.
Ia mengatakan meski kondisi fiskal daerah masih mengalami tekanan, pemerintah tetap mengalokasikan bantuan pendidikan tersebut agar masyarakat tetap merasakan manfaat program pemerintah secara langsung.
Mudyat juga membuka peluang perluasan bantuan apabila kondisi keuangan daerah membaik di masa mendatang.
Namun untuk sementara, bantuan masih diprioritaskan bagi siswa baru yang memasuki jenjang pendidikan.
“Kalau kondisi fiskal keuangan kita membaik, tentu kita ingin membantu semuanya sesuai kebijakan Pemerintah PPU. Namun sementara ini kita fokus membantu siswa yang baru masuk sekolah,” ungkapnya.
Untuk besaran bantuan, Pemerintah PPU masih mempertahankan nilai bantuan Kartu Penajam Cerdas sebesar sekitar Rp600 ribu per siswa, sama seperti tahun sebelumnya.
Selain memastikan keberlanjutan program, Pemkab PPU juga tengah menyelesaikan pembaruan data penerima bantuan.
Sebelumnya, proses penyaluran sempat terkendala karena adanya ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.
Mudyat menjelaskan terdapat sejumlah anak yang tidak tinggal bersama orang tua kandungnya, melainkan bersama keluarga lain seperti paman atau kerabat sehingga data Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengalami kendala saat proses verifikasi.
“Nah, dulu kendalanya bukan pada anggaran, tetapi pembaruan data. Banyak anak yang tidak memiliki orang tua dan tinggal dengan pamannya, sehingga data NIK-nya tidak cocok,” jelasnya.
Ia menambahkan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersama pemerintah daerah telah melakukan pembaruan data penerima bantuan dan proses tersebut kini hampir rampung.
“Bank BPD sudah mulai melakukan pembaruan data kembali dan insyaallah sekarang sudah beres,” pungkasnya. (MK)
Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S
