BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan pembangunan Kota Bontang harus berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi, hingga perlindungan lingkungan. Berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, menjadi perhatian dalam arah pembangunan daerah periode 2025–2029.
Hal tersebut disampaikan Neni dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I DPRD Kota Bontang Tahun 2026, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Bontang, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Bontang Lestari, Senin (12/10/2026).
Dalam bidang pembangunan manusia, Neni menekankan pentingnya memastikan seluruh warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
Melalui program Bontang Sehat untuk Semua, pemerintah akan terus mendorong penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
“Perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan, agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan dasar,” katanya.
Sementara itu, melalui program Bontang Pintar, pendidikan diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Neni, generasi muda tidak cukup hanya memperoleh ijazah, tetapi juga harus memiliki kompetensi, produktivitas, karakter, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Pendidikan harus menjadi investasi jangka panjang, untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayah Bontang,” ujarnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Neni menyebutkan penurunan tingkat pengangguran merupakan capaian yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Namun, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja lokal.
Karena itu, pelatihan kerja perlu semakin disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Keterlibatan dunia usaha dalam penyusunan kebutuhan kompetensi, juga dinilai penting agar tenaga kerja lokal memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia industri.
“Selain memperkuat balai latihan kerja dan pendidikan vokasi, pemerintah juga akan mendorong kewirausahaan, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta kemitraan dengan dunia industri,” jelasnya.
Neni berharap generasi muda Bontang tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja saja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengambil bagian dalam transformasi ekonomi kota.
Selanjutnya di bidang infrastruktur, persoalan banjir, drainase, sanitasi, air bersih, jalan, dan kawasan permukiman masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebab, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu, tidak sebatas membangun drainase. Upaya tersebut perlu disertai pengelolaan daerah aliran sungai, normalisasi, penguatan sistem pengendalian genangan, serta penataan kawasan.
Pemerataan pembangunan juga menjadi penekanan. Sehingga Neni meminta, agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan yang sudah maju, tetapi turut menjangkau wilayah yang masih membutuhkan infrastruktur dasar.
“Pembangunan kota pada akhirnya harus menjadikan Bontang, sebagai kota yang nyaman, aman dan layak dihuni,” tegasnya.
Di sisi lain, Neni mengingatkan pertumbuhan industri, pemukiman, dan aktivitas ekonomi harus berjalan seimbang dengan kemampuan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan sampah, perlindungan pesisir, pengendalian pencemaran, serta pengembangan ruang terbuka hijau menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Ia ingin Bontang berkembang sebagai kota industri dan jasa yang maju, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru pun, dinilai perlu menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan tersebut.
Transformasi digital juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Neni menilai masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja.
“Untuk itu, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, integrasi data, digitalisasi pelayanan publik, serta keterbukaan informasi harus terus dilakukan,” bebernya.
Namun, ia mengingatkan digitalisasi tidak boleh sekadar berorientasi pada pembuatan aplikasi baru. Teknologi harus mampu menyederhanakan proses pelayanan dan memudahkan masyarakat.
“Digitalisasi harus menghasilkan pelayanan yang lebih sederhana. Jangan sampai masyarakat harus menggunakan banyak aplikasi untuk mendapatkan satu pelayanan,” ungkapnya.
Melalui berbagai agenda tersebut, Neni menegaskan pembangunan Bontang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan dasar, kesempatan kerja, pemerataan infrastruktur, kelestarian lingkungan, dan kemudahan layanan publik menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bontang yang maju dan berkelanjutan.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
