BONTANG – Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) menyebutkan anggaran di 2023 yang diterima UPT Pasar ialah Rp 5,3 miliar.

Dijelaskan Kamilan, jika dana tersebut diperuntukkan pada pengelolaan tiga pasar, yakni Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin), Pasar Taman Citra Loktuan dan Pasar Taman Telihan.

Terinci, dari Rp 5,3 miliar ini dipergunakan untuk operasional (listrik, air, dan internet) sebesar Rp 2,2 miliar sedangkan Rp 2,5 miliar untuk pembayaran gaji cleaning servis dan sisanya sekitar Rp 600 juta untuk biaya yang lain.

“Anggaran itu untuk dikelola selama setahun,” ungkapnya saat rapat kerja dengan Komisi II DPRD Bontang, Selasa (4/10/2022).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang menyayangkan dengan minimnya anggaran untuk pengelolaan pasar.

Menurutnya, dengan anggaran yang hanya Rp 5,3 miliar tidak akan cukup untuk melakukan perbaikan ataupun memberikan inovasi ketiga pasar yang ada.

“Ini sangat sedikit. Harusnya Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) ini bisa lebih memperhatikan, jangan sampai pasar kita ini terutama di Rawa Indah ini mati tak mau hidup pun tak segan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Keuangan BPKAD Bontang, Yoga Saputra mengatakan terkait dengan anggaran tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan pasalnya pihaknya telah menerima surat dari kementerian soal dana transfer.

“Kemungkinan akan ada perubahan realisasi anggaran di beberapa OPD. Nantinya akan menyesuaikan dengan surat tersebut,” jelasnya. (adv)

BONTANG – Pernyataan Kepala Dinas PUPR Bontang Usman yang menyebutkan serapan anggaran instansi yang dipimpinnya pada Oktober hanya mencapai 24 persen, ditanggapi Komisi III DPRD Bontang.

“Serapan baru 24 persen ini tergolong lambat sekali, apalagi sekarang sudah triwulan keempat melewati triwulan ketiga,” kata Agus Suhadi, anggota Komisi III DPRD Bontang.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Bontang ini mengingatkan agar anggaran di setiap OPD hendaknya optimal dapat selesai dan dilaksanakan. Pasalnya, setiap serapan yang tuntas akan berguna bagi alokasi anggaran Pemerintah Kota Bontang.

Rendahnya realisasi anggaran di Dinas PUPR Bontang diketahui saat inspeksi lapangan Komisi III DPRD Bontang pada Selasa (4/10/2022) lalu. Agus mensinyalir rendahnya realisasi itu disebabkan karena pencairan setiap kegiatan proyek fisik hanya bisa dilakukan jika mencapai progres 50 persen. Jika kurang dari nilai itu, tidak boleh.

Politisi PDIP Bontang ini menegaskan, realisasi serapan anggaran ini sangat penting mengingat kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 diharapkan dampaknya akan terasa pada tahun yang sama.

“Jika serapan tinggi, pemerintah pusat akan mempertimbangkan masuknya bantuan keuangan kepada pemerintah Kota Bontang,” ujar Agus.

Lebih jauh dijelaskan anggota DPRD Bontang dua periode ini, dalam perencanaan setiap instansi dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan di lapangan.

Selanjutnya, kata Agus, instansi memformulasikan solusi dan fasilitasi kegiatan yang sesuai kondisi dan lokasi. Untuk mencapai hal ini diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar bidang di setiap OPD.

“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi yang tinggi kepada semua Kepala Dinas atau Kepala Badan di Kota Bontang atas semangat dan kerja kerasnya dalam melaksanakan program-program secara tepat waktu,” tutup anggota Komisi III DPRD Bontang. (adv)

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan DPRD Bontang bersama tim dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui bagian hukum akan menyiapkan kuasa hukum pasca mendapatkan mandat dari warga Kampung Sidrap.

“Supaya kita mendapat kepastian hukum tentang batas wilayah antara Bontang dengan Kutim (Kutai Timur). Batas itu dasarnya adalah Permendagri Nomor 25 Tahun 2005, Kampung Sidrap berada di wilayah administrasi Kecamatan Teluk Pandan, Kutim,” kata Agus Hari.

Terkait anggaran dalam upaya hukum di MK, Agus mengatakan jika pihaknya sedang membahas kesiapannya. Rencananya, anggaran tersebut dikondisikan pada anggaran tahun 2023.

Sementara besaran nominal anggaran kuasa hukum, politisi Gerindra ini belum bisa memperkirakan berapa nilai yang akan dilaksanakan.

“Kita lihat nanti hasil koordinasi bagian hukum dengan kuasa hukum yang akan kita tunjuk, nilainya tergantung komunikasi bagian hukum dan kuasa hukum,” ujar Agus.

Seperti diketahui, DPRD Bontang dan Pemkot mendapatkan mandat dari warga kampung Sidrap mengajukan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) nomor 47 Tahun 1999.

Agus mengatakan, mandat itu diberikan oleh warga Sidrap pada rapat paripurna DPRD Bontang pada Selasa (27/9/2022) lalu melalui perwakilan masyarakat dan Forum RT di Kantor DPRD Bontang.

UU tersebut terkait tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kota Bontang.

Upaya yang dilakukan dua institusi daerah tersebut dilatari adanya persoalan Kampung Sidrap berbatasan langsung dengan Kota Bontang yang tak kunjung kelar hingga saat ini.

Berbagai upaya telah dilakukan semua pihak di Kota Taman, hingga Gubernur Kaltim pun telah memfasilitasi pertemuan yang menghasilkan kesepakatan pelepasan Kampung sidrap masuk dalam wilayah hukum Kota Bontang. Disayangkan upaya ini kandas disebabkan Pemerintah Kutim tak ingin melepas.

Desakan masyarakat Kampung sidrap pun tak dapat ditahan, pasalnya layanan administrasi hingga perhatian kepada masyarakat yang berbatasan langsung dengan Bontang ini tak dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat yang masih berstatus wilayah Kutai Timur itu.

Kini mandat dari warga kampung sidrap sejumlah 3.169 Jiwa telah diberikan kepada pemerintah dan DPRD Bontang, mandat tersebut akan diperjuangkan melalui jalur hukum atau peradilan.

Harapan itu kini bisa saja menjadi langkah terakhir untuk menenangkan masyarakat Kampung Sidrap agar wilayah yang dilalui aktivitas industri di kawasan Pupuk Kaltim tersebut menjadi bagian dari kota yang berdiri pada 12 Oktober 1999. (mk)