Beranda blog Halaman 1046

Terasi Koin Om Baen Jadi Kandidat UMKM Mandiri

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Produk Terasi Koin Om Baen kian dikenal konsumen. UMKM milik Dewi Setia Lestari, warga Bontang Kuala RT 4 itu dirintis sejak tahun 2017. Dalam menjalankan usahanya, Dewi dibantu suami dan seorang karyawan.

Awalnya, Dewi hanya membantu usaha keluarga mengemas beberapa olahan. Termasuk amplang dan terasi. Lalu ia memulai usaha sendiri.  Saat pandemi Covid-19, banyak UMKM yang merasakan dampak ekonomi, seperti turunnya omset penjualan. Hal ini juga dirasakan Dewi.

“Dulu sebelum covid, saya sebulan bisa dapat 4-5 juta perbulan, tapi pas covid saya sebulan pernah dapat 300.000,” ujarnya.

Kini, usaha Dewi perlahan-lahan Kembali meningkat. Sejak Juli 2022, Dewi gencar mengaktifkan penjualan dengan menitipkan jualan di Convenience Store, serta aktif mengikuti kegiatan dan pameran di luar kota.

Sampai saat ini, penjualan Terasi Koin Om Baen sudah meluas ke beberapa kota di Indonesia. Seperti Balikpapan, Samarinda, Sangatta, Jogjakarta, Sleman, dan Bantul.

Bulan ini, usaha Terasi Koin Om Baen menjadi salah satu kandidat yang akan dipilih menjadi UMKM Mandiri. Penilaian dan pemeriksaan akan dilakukan oleh YDBA pusat, atau Yayasan Darma Bakti Astra. Hal ini dikarenakan pada 2018, Dewi terdaftar menjadi salah satu UMKM yang mendapat fasilitas berupa pelatihan dari CSR PAMA yang berkoordinasi dengan Lembaga Pembangunan Bisnis (LPB) PAMA.

Kegiatan ini kembali menambahkan prestasi yang dimiliki Dewi Setia Lestari. “Saya dapat CSR dari PAMA, disitu kita dibantu pelatihan, dibantu juga pemasaran. Produk kami dipamerin di Bandara Balikpapan sama Banjarmasin,” ujarnya.

Dewi juga beberapa kali mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Seperti pelatihan Conten Creator dari Kominfo dan Desiminasi Perizinan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pemerintah Bontang berjanji akan memfasilitasi pelatihan metodologi kepada beberapa pengusaha UMKM.

Pelatihan ini ditujukan untuk mendapatkan sertifikasi metodologi, agar para pelaku UMKM dapat membantu mengembangkan nilai dan perekonomian wilayah masing-masing. “Kita pengusaha butuh sertifikat metodologi, kalau udah punya itu kita bisa jadi narasumber bisa bantu ngarahkan,” ujarnya.  (sc)

Ribuan Data Calon Penerima BPUM Belum Valid

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Sebanyak 4.125 data calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Bontang belum valid. Kementrian Koperasi meminta agar pemerintah daerah memperbaiki data tersebut dan tidak membuka yang baru.

Hal ini ditindak lanjuti Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Bontang dengan melakukan validasi selama 3 hari di Smart Center Bontang. Hari ini, 22 September 2022 sudah lebih dari 200 data yang divalidasi.

Data tersebut merupakan berkas tahun 2020-2021 yang terdapat kesalahan, seperti NIK tidak sesuai dengan alamat calon penerima BPUM.

“Jadi data masyarakat dilacak lewat NIK, jika tidak sesuai maka tidak akan divalidasi. Total data yang diterima sebanyak 16.929.” jelas Yusran, kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Menurutnya, data yang salah diberi kesempatan hingga 23 September 2022 untuk memperbaiki. Nantinya akan dikirim ke kementrian. Sebelumnya tidak ada batasan kuota untuk pengajuan BPUM.

BPUM sendiri sudah ada sejak 2020, saat Covid-19. Tujuan awal BPUM adalah untuk menguatkan modal bagi pelaku usaha. Namun untuk kepastian dana yang akan diberikan kepada masyarakat baru akan didiskusikan dengan kementerian.

“BPUM ini tidak bisa diberikan berulang serta tidak membuka pendaftaran baru,” jelasnya.

Karena itu, jika pada tahun 2020-2021 sudah mendapat BPUM, maka tahun ini tidak dapat menerima lagi. Pengecekan data yang dilakukan di Smart Center hanya untuk memvalidasi 4.125 data tersebut. Karena sudah terdaftar di kementerian. “Data baru akan langsung ditolak,” tandasnya. (sya)

Buka Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah, Wagub Minta Dukungan Senator untuk Pembangunan IKN

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi

BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi membuka Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah: Memperkuat Rantai Nilai Global (Global Value Chains) Industri Kalimantan Timur dalam Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Belanda, yang diinisiasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (22/9/2022).

Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah yang digelar BKSP DPD RI ini dalam rangka memfasilitasi kerja sama antara daerah dengan negara-negara luar dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Sekaligus mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama dalam konteks rantai nilai global industri Kalimantan Timur.

“Kaltim tidak salah dipilih sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia. Selain karena letaknya strategis, Ibu Kota Nusantara (IKN) ini juga untuk pemerataan pembangunan, khususnya untuk wilayah Indonesia timur. Karena selama ini 60 persen APBN beredar di Pulau Jawa, 20 persen di Pulau Sumatera, dan sisanya di wilayah Indonesia timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Saya berharap para senator yang hadir disini bisa memberikan dukungan ini (pembangunan IKN), karena bukan untuk Kaltim saja tetapi untuk bangsa Indonesia kedepan,” jelas Hadi Mulyadi.

Dikatakan, tidak kurang sekitar Rp500 – Rp700 triliun setiap tahunnya disumbangkan Kaltim melalui ekspor perdagangan sumber daya alam yang dihasilkan Benua Etam. Namun memang dari jumlah kontribusi yang begitu besar untuk negara, tetapi yang kembali ke Kaltim tidak banyak, bahkan kurang untuk membangun wilayah Kaltim yang sangat luas.

“Kaltim pernah mengajukan otonomi khusus seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta atau DI Yogyakarta namun ditolak, kemudian pernah mengajukan revisi DBH migas, termasuk dalam UU HKPD untuk menambah persentase bagian dana transfer ke daerah dari pusat. Semoga apa yang diimpikan Pak Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kaltim bisa terwujud,” urai Hadi.

Sementara Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah yang difasilitasi BKSP DPD RI ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM.

“Jangan hanya kegiatan-kegiatan sebatas omongan saja, jangan sampai berhenti disini, tetapi harus ditindaklanjuti. Apa yang bisa diperbuat dalam rangka memajukan ekonomi daerah harus ditindaklanjuti, apalagi Kaltim daerah penyangga bagi IKN. Nanti jika kita mampu tidak lagi menjual produk raw material, tetapi produk-produk turunannya maka akan memberikan nilai tambah ekonomi,” ujar Mahyudin.

Mahyudin pun menyinggung porsi APBN yang selama ini berdasarkan jumlah penduduk, sehingga tidak proprosional untuk pemerataan pembangunan. Sehingga melalui pemindahan IKN ke Kaltim, diharapkan meminimalisir disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa khususnya untuk wilayah Indonesia timur.

“Gagasan Pak Jokowi itu harus kita dukung secara keseluruhan, salah satunya terkait pembangunan IKN. Melalui forum ini akan menjadi dialog yang konstruktif untuk memetakan potensi-potensi Kalimantan Timur hingga ditindaklanjuti kerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda, khususnya dibidang ekspor. Dimana Belanda ini merupakan pintu gerbang Eropa untuk sektor perdagangan dengan pelabuhan besar yang dimiliki,” pinta Mahyudin.

Setelah resmi dibuka Wagub Hadi Mulyadi dan ditandai penekanan tombol sirine oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, dilanjutkan dengan diskusi dengan nara sumber Natasja van der Geest selaku Deputy Head of Economic Department di Kedutaan Besar Belanda, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Kepala Bappeda Kaltim Prof HM Aswin, dipandu moderator Wakil Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman.

Tampak hadir Ketua BKSP DPD RI Prof Sylviana Murni beserta anggota DPD RI, Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam, Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto, ketua dan perwakilan organisasi, seperti Kadin, Iwapi dan Ipemi Kaltim. (adv/diskominfokaltim)

Angkot di Pelabuhan Loktuan Dikeluhkan, DPRD Minta Dishub Segera Atasi

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, mengatasi kelangkaan angkutan umum atau angkot di Pelabuhan Loktuan.

Permintaan DPRD Bontang itu disampaikan terkait adanya keluhan dari penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Loktuan namun kesulitan mencari kendaraan umum atau angkot.

“Penumpang yang berdomisili di Bontang mengeluh kesulitan mencari kendaraan umum di Pelabuhan Loktuan. Terlebih jika barang yang dibawa tidak banyak sehingga tidak berpikir untuk menggunakan jasa travel atau carter karena tarifnya yang tidak murah,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bontang ini, Kamis (22/9/2022).

Atas kondisi tersebut, DPRD Bontang tengah mencoba memikirkan jalan keluarnya agar ada taksi atau angkot di di Pelabuhan Loktuan, supaya ada pilihan.

Politisi Gerindra ini menambahkan, keluhan adanya kelangkaan angkot di pelabuhan juga disebabkan para penjemput tidak seluruhnya menggunakan kendaraan roda empat.

“Justru yang dominan menggunakan kendaraan roda dua,” tegas dia.

Belum lagi barang yang dibawa penumpang, lanjut Agus, berjumlah banyak. Apalagi, jika barang-barang bawaan yang akan dibawa kerumah masing-masing penumpangyang berjarak dekat justru merepotkan dan ongkosnya cukup besar.

“Tidak semua masyarakat memiliki kendaraan roda empat. Biasanya setelah turun dari kapal, penumpang dominan membawa barang yang cukup banyak. Sehingga tidak mungkin jika dibawa dengan kendaraan roda dua,” ucap Agus.

Kini, Pelabuhan Umum Loktuan telah menangani enam kapal penumpang rute Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Saat kapal sandar, tumpukan penumpang yang datang kian terasa di sepanjang jalan pelabuhan, Jalan RE Martadinata.

Kebutuhan angkot diyakini Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris sebagai solusi saat ini dalam mengatasi kelangkaan di Pelabuhan Loktuan. (adv)

Penghargaan untuk Tim 11 Pendiri Kota Bontang, AH: Layak Diberikan Rutin

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris

BONTANG – Pemberian penghargaan kepada tokoh pendiri Kota Bontang tampaknya bakal bisa dilakukan secara reguler atau rutin oleh pemerintah Kota Bontang. Hal ini menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris.

Politisi Gerindra ini mengatakan peran tokoh pendiri Kota Bontang yang berjumlah Sebelas orang layak diberikan bantuan rutin secara berkala. Selama ini menurut Agus Haris bantuan diberikan berupa tali asih pada perayaan HUT Kota Bontang saja.

Diketahui Tahun 2021, bertepatan dengan HUT ke-22 Kota Bontang. Pemkot Bontang memberikan penghargaan berupa uang tunai Rp5 juta dan Piagam. Penghargaan kepada tokoh pendiri Kota Bontang itu diserahkan langsung Wali Kota Bontang, Basri Rase.

“Jelas sudah tidak ada keraguan. Dan ternyata diperbolehkan tokoh daerah menerima bantuan. Tapi tentu harus ada regulasinya. Kasihan nanti kalau sudah diberikan (dalam bentuk uang tunai), ternyata di kemudian hari harus mengembalikan,” kata Agus Haris, Selasa (20/9/2022) lalu.

Lanjut dikatakan Agus Haris yang juga mantan Ketua KNPI Bontang ini, ia mendukung jika nantinya disiapkan regulasi yang menetapkan bantuan bagi tim sebelas itu.

Soal bentuk bantuan yang diberikan di kemudian hari, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemkot Bontang untuk merumuskan. “Kita dukung kalau ada payung hukum dalam pemberian penghargaan kepada tim sebelas apakah itu uang tunai perbulan maupun bentuk lain,” pria yang akrab disapa AH itu.

Diketahui, tim sebelas merupakan para tokoh yang telah memperjuangkan Bontang sebagai daerah otonom. Mereka adalah Abdul Muis sebagai Ketua, Wakil Ketua Rusli Burhan, serta Sekretaris Kaharudin Jafar. Sementara anggotanya terdiri dari Syamsudin Bana, Roy Basuki, Ridwan Habibon, Kamran Haya, Muslim Arsyad, Bestari Alamsyah, Mansyah Musfa, dan Mulyana.

Hasilnya penetapan “Kota” saat itu menjadi keputusan akhir dalam upaya penetapan daerah otonom pasca Kota administratif sebelumnya yang menjadi pemerintahan dibawah Kabupaten Kutai.

Akhirnya Pemekaran wilayah Kota Bontang didasarkan pada Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang.

Terkait pemberian insentif atau tali asih kembali akan diberikan dalam upacara HUT ke-23 Pemkot Bontang pada 12 Oktober mendatang kepada tim Sebelas tokoh pendiri Kota Bontang. (adv)

Najirah Resmikan 11 Kampung Berkualitas, Diharapkan Mampu Ciptakan Keluarga Berkualitas

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Wali Kota Najirah saat meresmikan 11 kampung berkualitas. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG – Sebanyak 11 Kampung Keluarga Berkualitas (KB) diresmikan Wakil Wali Kota Bontang Najirah pada Kamis (22/9/2022). Upaya ini untuk meningkatkan kualitas hidup di setiap kelurahan yang ada di Bontang.

Sebelumnya, Bontang telah memiliki 4 kampung berencana yakni di Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Loktuan, dan Kelurahan Telihan. Namun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2022, semua kampung berubah nama menjadi Kampung Berkualitas untuk memberdayakan masyarakat di kampung tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, Bahauddin mengatakan, Kampung Berkualitas akan melaksanakan 8 fungsi keluarga yakni fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan.

“Kampung berkualitas ini akan menjalankan 8 fungsi keluarga. Dalam menjalankan fungsi keluarga ini akan dapat merealisasi keluarga berkualitas,” kata Bahauddin, Kamis (22/9/2022).

Bahauddin menambahkan, semua kelurahan di Bontang kini telah memiliki Kampung Berkualitas, dari sebelumnya hanya 4 Kampung KB. Dari 4 kampung sebelumnya 1 kampung berkelanjutan, 3 berkembang. “Ada 4 penyuluh kampung berkualitas yang disiapkan di setiap kecamatan, seharusnya masing-masing kecamatan ada 3 penyuluh,” jelas Bahauddin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Najirah mengatakan, Kampung Berkualitas dibentuk di tingkat kelurahan untuk mengintegrasikan pemberdayaan keluarga, sesuai dengan fungsinya  meningkatkan sumber daya manusia dan fungsi keluarga. “Untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan penyelenggaraan keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan kampung berkualitas di setiap kelurahan. Sebelumnya hanya terdapat 4 kampung KB,” kata Najirah.

Dia menambahkan, kampung berkualitas merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia dengan tujuan mencapai pembangunan keluarga berkualitas. “Peningkatan kualitas penduduk sangat penting, ini tergambar dari visi  Bontang yakni berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan SDM berkualitas,” papar Najirah.

Perwakilan BKKBN Kaltim, Harlan Laelana mengatakan, keluarga merupakan unsur terpenting dalam membangun bangsa dan negara. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui keluarga dengan pendekatan siklus keluarga. “Kampung Berkualitas dapat mewujudkan peran strategis bangsa dan negara dengan keluarga berkualitas, bahagia dan sejahtera,” kata Harlan.

Selain itu, kata Harlan, dalam rangka meningkatkan peningkatan sumber daya manusia dan mengoptimalkan pelaksaan kampung berkualitas di setiap kelurahan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 3 tahun 2022 tentang Pengoptimalisasi Kampung Berkualitas.

“Sesuai dengan Inpres itu, semua kegiatan ditujukan kepada pergerakan masyarakat dan menjadikan kampung berkualitas sebagai episentrum program,” jelasnya. (yah)

Razia Miras, Polres Bontang Sita 10 Botol Miras di Berbas Pantai

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Satuan Samapta Polres Bontang melaksanakan razia minuman keras (miras) dan menyita 10 botol miras milik warga Berbas Pantai berinisial H, Rabu (21/9/2022) sekitar pukul 20.00 Wita.

Razia miras yang dipimpin Kepala Unit (Kanit) Turjawali Satsamapta Ipda Yudi Susanto bersama 4 personel Polres Bontang ini, dilaksanakan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Plt Kasi Humas Polres Iptu Mandiyono menjelaskan, razia miras dilaksanakan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif.  “Saat razia personel Satsamapta menyita 10 botol miras merek Singaraja,” kata Mandiyono, Kamis (22/9/2022).

Mandiyono mengatakan, pemilik miras telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002. “Melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 Perda Nomor 27  tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol,” jelas Mandiyono. (yah)

Program Seragam Sekolah Bantu Ekonomi Penjahit Lokal

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Program Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berupa pengadaan seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP berdampak positif bagi penjahit lokal. Salah satu penjahit yang merasakan manfaat program ini adalah Nurul Fatimah.

Perempuan yang tinggal di Jalan Sidrap RT 21 ini ditunjuk oleh dua sekolah untuk membantu pengadaan seragam sekolah. Yakni SMP 5 dengan 216 seragam, dan SMP 2 dengan 278 seragam.

Dalam pembuatannya, Fatimah memberdayakan 20 penjahit lainnya dalam pengerjaan semua pesanan.  Menurut Fatimah, program ini benar-benar memberdayakan penjahit lokal. Dulu, banyak warga Bontang yang telah mengikuti pelatihan menjahit. Tetapi  setelah pelatihan tidak ada pesanan atau pekerjaan yang didapat.

Adanya program ini menjadi sarana untuk orang-orang yang telah memiliki ilmu dan mengikuti pelatihan menjahit untuk mendapatkan penghasilan

“Pogram ini benar-benar memberdayakan penjahit lokal. Banyak orang-orang yang ikut pelatihan, tetapi setelah pelatihan tidak ada orderan. Itu membuat mereka mandek, tidak berfungsi jadinya ilmu mereka,” kata Fatimah.

Dalam program pengadaan seragam sekolah, pembayaran dari pihak sekolah dihitung per satu stel seragam Rp 170.000 untuk biaya kerja. Pengerjaan seragam sekolah ditargetkan selesai dalam dua bulan.

“Sampai hari ini perkembangan pengerjaan seragam yang dilakukan oleh Fatimah sudah mencapai 99%. Begitu selesai akan langsung dikirim ke pihak sekolah,” jelasnya. (sc)

Wawali Apresiasi Pengembangan dan Inovasi PT BME

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang bekerja sama dengan PT Bontang Migas Energi menggelar Sosialisasi Optimalisasi Alokasi Gas 0,5 Mmscfd Bagi Pelanggan Komersial Kota Bontang tahun 2022 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (21/9/2022).

PT BME merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pengelolaan jaringan gas (jargas). PT BME telah memasang sambungan jargas sebanyak 18.000 sambungan rumah (SR), dengan pelanggan aktif sebanyak 16.735 SR. Hal ini tentunya dapat menghemat hingga 60% biaya penggunaan gas jika dibandingkan dengan menggunakan LPG.

“Pemerintah Kota Bontang bersama dengan PT BME berkomitmen mendukung program pemerintah pusat dalam pencapaian target 1 juta sambungan jargas. Oleh karena itu saya mengajak kepada pelaku usaha di Kota Bontang untuk menggunakan jargas,” ujar Najirah mengawali sambutannya, Rabu (21/9/22).

Najirah juga mengapresiasi upaya direktur PT BME beserta jajaran melakukan pengembangan dan inovasi, khususnya di bidang jargas. Salah satunya telah melakukan kerja sama dengan Bank Kaltimtara dalam pembiayaan pemasangan jargas bagi pelaku usaha di Kota Bontang.

“Semoga PT BME kedepannya menjadi perusahaan yang semakin maju sesuai dengan visi misi PT BME, sebagai perusahaan migas yang profesional, andal, dan mandiri, dan tentu saja selaras dengan program prioritas pemerintah Kota Bontang,” pungkas Najirah. (kmf/lusy)

Polres Bontang Laksanakan Strong Point di Titik Rawan Kemacetan dan Lakalantas

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Satuan Samapta Polres Bontang melaksanakan strong point di sejumlah titik yang berpotensi rawan kemacetan di Kota Bontang  Rabu (21/2/2022). Dalam kegiatan ini Polres menerjunkan satu Unit Regu Patroli dari  Satsamapta yang dipimpin Kanit Patroli Ipada Yudi S.

Regu patroli ini melakukan pengaturan arus lalu lintas di beberapa titik jalan dan persimpangan. Di antaranya di depan markas Polres Bontang, simpang tiga Pasar Rawa Indah, simpang tiga Tanjung Laut Indah, simpang tiga Bukit Indah, simpang tiga Jalan Awang Long, dan simpang tiga traffic light Jalan Pupuk Raya.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya SH, SIK, SH melalui Kasat Samapta Polres Bontang AKP Widodo mengatakan, kegiatan strong poin ini untuk mengantisipasi kemacetan dan meminimalisasi lakalantas yang fatal. Terlebih saat jam-jam padat arus lalu lintas, yakni pagi dan sore.

“Kegiatan strong poin ini dilaksanakan secara rutin oleh jajaran personel Polres Bontang, baik pagi maupun sore sebagai salah satu tugas Polri yaitu pelayan masyarakat. Selama kegiatan strong poin, sitkamseltibcar lantas di Bontang dalam keadaan ramai, lancar dan kondusif,” katanya.

Selain melaksanakan patroli pengaturan lalu lintas, personel Samapta juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan berlalu lintas serta menerapkan protokol kesehatan (prokes) saat beraktifitas.

”Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas guna menghindari kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Kami himbau juga masyarakat untuk tetap mematuhi prokes untuk mencegah penyebaran Covid-19,” pungkas AKP Widodo. (hms)

1...1,0451,0461,047...1,177Halaman 1,046 dari 1,177