BONTANG – Salahsatu Kuasa Hukum Ngabidin sekaligus Ketua Perhimpunan advokat Indonesia (Peradi) Kaltim, Agus Amri mengaku kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak melibatkan Peradi sebagai organisasi profesi sebelum penetapan tersangka.

Hal itu diungkapkan Amri usai persidangan Ngabidin Nurcahyo yang telah memasuki tahap pembuktian saksi para pihak dan pengambilan kesimpulan, di Pengadian Negeri Bontang, Senin (27/2/2023).

“Kepolisian tidak pernah berkoordinasi dengan kami. Jadi catatan dan jadi kekecewaan kami. Seharusnya profesi advokat dilibatkan dalam hal yang menurut mereka kejahatan menyangkut profesi,” ujar Agus Amri saat diwawancara awak media.

Disebutkannya, berbeda halnya apabila ada advokat di lampu merah melakukan pemukulan kepada orang lain, atau memalsukan dokumen. Perilaku tersebut tidak perlu melalui organisasi profesi.

“Ketika advokat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, apalagi dengan etikat baik, maka dianggap menjalankan profesinya. Hal itu dilindungi UU,” ungkapnya.

Dirinya mengaku kaget dan prihatin, ketika mendengar kabar ada rekannya yang dijadikan tersangka untuk kasus perbankan. Pihaknya pun sudah memeriksa semua. Ngabidin dianggap sudah melakukan dengan benar tugasnya.

“Semoga dengan pra peradilan ini, akan menguji sejauh mana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab rekan ngabidin sebagai advokat. Apakah penetapan sebagai tersangka sudah tepat atau harus dinyatakan batal,”

Ditambahkannya, sebagai bentuk solidaritas profesi yang memang jadi kewajiban berdasarkan kode etik, ketika ada teman sejawat yang alami proses hukum, jadi kewajiban semua anggota sebagai advokat lakukan pembelaan.

“Kalau menurut aturan kami baik UU advokat Indonesia atau pun kode etik advokat Indonesia, ada namanya dewan kehormatan advokat,” imbuhnya.

Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab advokat, seharusnya untuk pertama kalinya diadili terlebih dahulu di internal.

“Penegak kode etik advokat atau majelis pengawas advokat ada di tiap-tiap daerah atau provinsi,” katanya.

Selain pra peradilan, upaya lain yang dilakukan Peradi adalah mengajukan permohonan gelar perkara.

“Di kepolisian ada namanya pengawas penyidik (wasidik). Respon wasidik menunggu hasil pra peradilan,” pungkasnya.

Saat ini jumlah kuasa hukum Ngabidin Nurcahyo dari Peradi Kaltim berjumlah sekira 90an advokat. Jumlah itu dikatakan Agus Amri akan terus bertambah.

Diberitakan sebelumnya, Ngabidin ditetapkan tersangka lantaran dianggap memaksa perbankan untuk membuka rahasia nasabah. Padahal menurutnya, pihaknya dalam mengajukan permohonan ke perbankan tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku. Ditambah lagi, profesi advokat memiliki imunitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. (al)

BONTANG – Agenda sidang pengacara asal Bontang, Ngabidin Nurcahyo memasuki tahap pembuktian saksi para pihak dan pengambilan kesimpulan. Sidang di Pengadilan Negeri Bontang berlangsung, Senin (27/2/2023) menghadirkan Ahli Hukum Ekonomi dan Perbankan dari Universitas Mulawarman, Nur Arifudin.

Nur Arifudin menyebut bahwa status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polres Bontang kepada Ngabidin tidak tepat. Hal ini karena status tersangka yang dijatuhkan kepada Ngabidin mengacu pada pasal 47 ayat 2 UU 10/1998 dimana anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.

“Pasal tersebut tidak tepat untuk menetapkan tersangka di kasus Ngabidin,” ujar Nur saat diawancara awak media usai sidang berlangsung.

Menurutnya, pasal tersebut berkaitan dengan pasal 41, pasal 41 A dan pasal 42.

Di pasal 41, minta izin membuka rahasia bank, apabila perkara berkaitan dengan pajak.

Sedangkan pasal 41 a, membuka rahasia bank diperbolehkan apabila perkara berkaitan dengan utang piutang yang ditangani oleh perusahaan negara.

Sementara di pasal 42, membuka data rahasia bank diperbolehkan apabila perkara berkaitan dengan kasus pidana dengan syarat meminta persetujuan Bank Indonesia.

“Kasus Ngabidin ini termasuk kasus perdata bukan pidana. Tidak masuk dalam tiga pasal tadi,” bebernya.

Dilanjutkan, ketika kasus itu perdata diatur dalam pasal 43. Di pasal 43 di UU No 10/1998 perubahan dari UU No 7/1992. Dalam pasal 43 apabila ada perkara yang berkaitan dengan perdata, maka informasi dapat dibuka tanpa ijin dari menteri.

Lebih jauh dijelaskan, di Peraturan Bank Indonesia No 2/19/2000, dinyatakan kalau perkara sifatnya perdata tidak harus ditandatangani Bank Indonesia.

“Kasus Ngabidin persoalan perdata, maka pasal 47 tidak bisa digunakan alat untuk menetapkan status tersangka. Menurut pendapat saya sebagai ahli, penetapan tersangka itu bisa dikatakan tidak sah, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 47 ayat 2 UU No 10/1998,” jelasnya.

Profesi sebagai advokat ketika memperjuangkan kepentingan hukum kliennya, maka dia dalam dalam rangka memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum klien. Ketika urusannya perdata maka sah-sah saja untuk mengajukan permohonan ke pihak bank.

“Persoalan pihak bank punya prosedur sendiri, maka pihak bank itu sendiri yang kemudian meresponnya. Suatu hal yang sah dilakukan kuasa hukum ketika mengajukan permohonan untuk mencari informasi di bank,” pungkasnya.

Sekali lagi dia menegaskan, kapasitas dirinya sebagai akademisi, bahwa di pasal 47 tersebut bukan pasal yang tepat untuk menetapkan kasus yang sedang dipersidangkan hari ini. (al)

BONTANG – Perekrutan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) tahun 2023 ini berbeda. Pendaftaran dilakukan secara online. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bontang, Sigit Alfian.

Dijelaskan Sigit, sebelum-sebelumnya pendaftaran dan rekrutmen hanya di kota/kabupaten. Namun saat ini dipusatkan melalui pendaftaran online di laman Paskibraka BPIP.

“Pendaftaran online terpusat di paskibraka.bpip.go.id. Kami sudah sebarkan di sekolah-sekolah. Tim pelatihnya tetap dari kodim, dan polres. Penambahan materinya banyak mengarah ke pembinaan Pancasila,” terangnya.

Pendaftaran dan rekrutmen sendiri telah dimulai sejak 18 Februari hingga 3 Maret 2023 untuk tahap seleksi administrasi dan kesehatan. Seleksi parade tanggal 13 Maret-14 Maret 2023. Seleksi pancasila dan wawasan kebangsaan tanggal 20-21 Maret 2023.

Seleksi intelegensi umum tanggal 22-23 Maret 2023. Seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Kesamaptaan 3 April 2023. Seleksi kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial) tanggal 2 Mei 2023 hingga hasil akhir pada 8 Mei 2023.

Selain melakukan tugas pembinaan dalam empat pilar kebangsaan, Kesbangpol juga saat ini melakukan rekrutmen calon Paskibra 2023. Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka yang saat ini dinaungi oleh Kesbangpol.

Sesuai perpres, anggota paskibra terpilih nantinya akan menjadi duta pancasila dan pembinaan ideologi pancasila.

“Sesuai perpres baru, mengamanahkan Paskibraka itu di bawah naungan Kesbangpol. Nantinya adik-adik Paskibra akan dijadikan duta pancasila,” kata Sigit Alfian kepada Mediakaltim.com, Sabtu (25/2/2023).

“Akan ada tugas bagi duta Paskibraka. Tugas itu se-Indonesia, semua anggaran sudah dilimpahkan ke Kesbangpol. Kita sudah koordinasi dengan BPIP,” kata Sigit Alfian. (yah)

BONTANG – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Paguyuban Arek-arek Surabaya (Pasura) ke-18 dirayakan secara sederhana, Sabtu (25/02/23), di rumah Ketua Pasura, Ngudiyo Basuki Rahmat di Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD).

Basuki berharap, perayaan sederhana tersebut dapat membuat seluruh anggota semakin kompak dan akrab satu sama lain, “Harus sering kumpul-kumpul, jangan hanya di grup whatsapp ramenya,” ujarnya.

Perayaan HUT Pasura kembali dilaksanakan setelah sempat vakum karena pandemi, “Pandemi dirasa sangat berpengaruh terhadap Pasura. Biasanya, mereka rutin mengadakan pertemuan sebulan sekali,” jelas Mandiyono, Ketua Harian Pasura.

Mandiyono merasa kembali bernostalgia ke 18 tahun lalu, di mana Pasura baru didirikan, “Saya ingat waktu itu hari Kamis, para perantauan Surabaya ngumpul dan membangun Pasura. Sesama orang Surabaya bisa saling berkumpul di Bontang ini,” ungkap Mandiyono.

Dirinya pun berharap Pasura dapat terus bersinergi dengan masyarakat serta pemerintah. Membangun Bontang bersama etnis. Sehingga Bontang selalu memiliki daya tarik.

Pasura punya keinginan mengangkat salah satu kesenian asal Surabaya, Jawa Timur, yaitu Tari Remo.

“Tarian ini merupakan tarian untuk menyambut tamu. Ini tarian khas Surabaya,” imbuhnya.

Dalam berkesenian, Pasura akan berupaya untuk mendatangkan pelatih khusus, agar dapat melatih para penari. Sehingga, ke depannya dalam acara-acara yang ada di Bontang, Tari Remo dapat ditampilkan.

Hal ini tentu untuk menarik para generasi penerus Pasura, “Alhamdulillah penerus Pasura sudah banyak, sehingga ke depannya anak-anak muda akan ikut berkumpul dan dilibatkan dalam acara-acara Pasura,” pungkas Mandiyono. (sya)