BONTANG – Wali Kota Bontang Basri Rase menghadiri pencanangan zona integritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kamis (1/9/22) di Kantor BPBD. BPBD merupakan OPD terakhir atau penutup dalam pencanangan zona integritas di Kota Bontang

Menanggapi pembacaan fakta integritas yang telah diucapkan oleh seluruh pegawai BPBD, Basri Rase mengungkapkan inti dari sebuah fakta integritas ialah bukan sekadar didengar, tetapi melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah.

Basri menambahkan, pembangunan zona integritas merupakan salah satu bentuk implementasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menguatkan pengawasan, melaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik serta serta efektif, efisien dan akuntabel.

“Saya sangat mengapresiasi adanya pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hari ini,” ujarnya saat memberi sambutan pada acara tersebut.

“Saya harap dengan adanya penandatangan ini, pelayanan publik dapat meningkat dan akhlak serta integritas dalam bekerja dapat diwujudkan,” tutup Basri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kota Bontang Aji Erlynawati, perwakilan Inspektorat, Kabag Organisasi Ajizah, Plt. Asisten 2 Lukman, Asisten 3 Nurul Hidayati, serta seluruh pegawai BPBD. (kmf-lusy)

BONTANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang melaksanakan sosialisasi dan forum konsultasi publik untuk mengetahui bagaimana melaksanakan standar dalam pelayanan ke masyarakat untuk memberikan masukan kepada Disdukcapil Kota Bontang.

Kegiatan berlangsung di Auditorium 3 Dimensi Kota Bontang, Rabu (31/8/2022).

Kepala Disdukcapil Kota Bontang mengatakan forum konsultasi publik yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Disdukcapil dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Ia mengatakan, masyarakat yang ingin menguruskan layanan administrasi kependudukan seharusnya melakukan pelayanan administrasi secara langsung tanpa diwakilkan.

“Mengenai forum konsultasi publik ini memberikan ruang (feedback) kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada Disdukcapil dalam pelayanan,” kata Budiman.

Hal lainnya, kata Budiman mengenai forum konsultasi publik meminta saran kepada masyarakat.

“Kan selama ini masyarakat yang kami layani (pelayanan), ternyata masih ada yang kurang. Maka (sarannya), biar kami lebih mudah lagi,” kata Budiman.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ismail menambahkan bahwa kegiatan forum konsultasi publik membahas mengenai tata cara persyaratan ketika pengurusan administrasi kependudukan sesuai dengan Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Forum konsultasi publik juga terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat adat dan FKPM.

“Fungsinya untuk menyampaikan. Karena keharusan setiap tahun menyampaikan sesuai dengan aturan,” kata Ismail. (yah)

BONTANG – Puskesmas Bontang Utara II mengadakan orientasi kader kesehatan dalam rangka peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular bagi kader kesehatan di Kelurahan Guntung dan Loktuan pada 29-31 Agustus 2022.

Kegiatan ini sebagai peningkatan kapasitas kader kesehatan Posbindu dan kader juru pemantau jentik (Jumantik).

Kepala Puskesmas Bontang Utara II, dr Dwiyanti mengatakan kapasitas kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas BU II harus ditingkatkan dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan untuk promosi kesehatan sebagai kader di wilayah masing-masing.

“Tujuannya untuk peningkatan pengetahuan kader supaya lebih paham,” kata dr Dwiyanti, Rabu (31/8/2022).

Dalam peningkatan pengetahuan kader kesehatan, dr Dwi mengatakan materi yang diberikan yakni mengenai mengenal penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan stroke serta bagaimana mengenali faktor risiko, deteksi dini dan pencegahannya. “Sebelumnya kader dites kesehatan dini hingga mengetahui gula darah untuk melihat kesehatan kader sebagai evaluasi dalam menjaga kesehatan,” kata dr Dwi.

Dr Dwi menambahkan, orientasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sehat saat kader kesehatan turun ke masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. “Apa yang kami sampaikan bisa di aplikasikan ke diri sendiri dan keluarga. Sehingga aplikasi Germas dapat dilaksanakan dari tingkat paling bawah individu dan keluarga,” kata dr Dwiyanti.

Sementara itu, penanggung jawab program Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Olahraga, Nur Hafni mengatakan peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit sebagai peningkatan pengetahuan bagi kader untuk mengetahui pencegahan dan tindakan yang dilakukan saat di lapangan. “Kita sudah pernah melakukan, ini juga sebagai refresing (pengulangan kembali)  kepada kader kesehatan,” katanya.

Peningkatan kapasitas kader kesehatan, kata Hafni dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan saat menemukan kasus-kasus yang ada di wilayah masing-masing, terlebih saat ini kader kesehatan di dua kelurahan berjumlah 80 kader.

“Kader-kader kita dalam membantu dalam bidang kesehatan untuk mengedukasi yang lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya. (yah)

BONTANG – Dinas Kominfo Kota Bontang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bontang melakukan visitasi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kelurahan, Selasa (30/8/2022). Visitasi merupakan rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Monev Pemeringkatan KIP dinilai oleh Komisi Informasi (KI) Kaltim, yaitu Ramaon D Saragih (ketua), M. Khaidir (komisioner bidang Penyelesaian sengketa informasi), Erni Wahyuni (komisioner bidang kelembagaan) serta didampingi oleh tim PPID Utama Kota Bontang.

Kabid Penglolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Iskandar mengatakan tujuan monev pemeringkatan KIP adalah untuk mengetahui ketaatan dan kepatuhan badan publik dalam menjalankan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008, mengetahui kendala-kendala badan publik dalam melaksanakan UU tersebut dan mendapatkan gambaran kinerja PPID sebagai bahan perbaikan standar layanan informasi publik.

“Monev pemeringkatan KIP merupakan agenda rutin dari PPID Utama yang dilaksanakan setiap tahun, salah satu tujuannya untuk mendapatkan gambaran kinerja PPID sebagai bahan perbaikan standar layanan informasi publik,”ungkap Iskandar

Untuk tahun 2022 ini ada 9 OPD/kelurahan yang masuk nominasi, yang dinilai berdasar verifikasi awal dari Self Assesment Quisioner (SAQ) yang dibagikan dan kemudian diisi oleh setiap OPD/Kelurahan.  Adapun yang masuk nominasi  yaitu kategori OPD adalah Dinas Perkim, Dinas Capil dan Kependudukan, Bapenda, Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Selatan, sedangkan kategori kelurahan yakni Kelurahan Tanjung laut, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Bontang Baru, serta Kelurahan Belimbing. (ana/kmf)