BONTANG – DPRD Kota Bontang kembali mengeluhkan kondisi jalan di kawasan Bontang Lestari. Sudah kerap kali diperbaiki, namun kini kondisinya kembali mengalami kerusakan.

Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina, mengaku kecewa. Sebab perbaikan jalan dinilai tidak maksimal, sehingga berujung umur jalan yang pendek.

Pihaknya sudah kerap kali menjalin komunikasi dengan perusahaan di sekitar Bontang Lestari yang setiap hari alat beratnya melewati jalur tersebut. Namun hingga kini belum ada respons.

“Harusnya perusahaan juga ikut memberikan tanggung jawab sosialnya,” tegas Amir.

Wakil Komisi III DPRD, Abdul Malik juga mendorong pemkot untuk meningkatkan kelas terhadap jalan di sekitar Bontang Lestari. Mulai dari Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Moh Roem, hingga Jalan Urip Sumuharjo. Sebab wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan industri sehingga kualitas jalan harus disesuaikan.

“Apalagi kendaraan yang melintas banyak yang melebihi muatan. Tentu hal ini yang harus kami komunikasikan dengan pihak terkait,” tuturnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang, Anwar Nurdin menyampaikan, kerusakan jalan tersebut akibat kapasitas beban kendaraan yang melintas melebihi dari kemampuan jalan. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) sudah memasang rambu-rambu peringatan kendaraan yang melintas maksimal 8 ton, namun tetap saja hal itu tidak diindahkan.

“Kami sudah membuat program perencanaan untuk menambah ruas dan peningkatan jalan,” jelasnya. (adv/mk)

BONTANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bakal menganggarkan Rp 17 miliar untuk renovasi Terminal Kota Bontang di Kilometer 6, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat.

Renovasi diharapkan bisa terealisasi tahun ini atau paling lama 2023 mendatang. Dengan catatan, proses hibah lahan telah berjalan dari Pemkot Bontang ke Pemprov Kaltim.

Renovasi terdiri dari pendirian bangunan dua lantai, perbaikan akses keluar-masuk, hingga melengkapi sarana prasarana (sapras) penunjang.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik berharap, pemkot bisa menindaklanjuti bantuan tersebut. Karena kondisi terminal itu sudah banyak kerusakan, kumuh, dan butuh diremajakan kembali.

Usulan perbaikan itu sudah kerap kali muncul dari berbagai pihak, namun tak kunjung terealisasi. “Tentu dengan adanya anggaran bantuan ini, harus kita dukung penuh renovasi ini,” kata Malik saat rapat gabungan bersama Komisi II, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Dinas Perhubungan (Dishub) di Kantor DPRD Bontang, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), lahan Terminal Kota Bontang tercatat dalam aset pemkot, dan sudah tidak ada sengketa. Sehingga tinggal menunggu jawaban dari BPKAD Kaltim untuk proses hibah selanjutnya. (adv/mk)

BONTANG – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bontang Abdul Samad, mendorong Pemkot Bontang agar bisa membebaskan lahan di kawasan Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD), Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara. Lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Lokasinya juga dinilai strategis. Termasuk kelengkapan berkas juga telah diperlihatkan oleh si pemilik. Menurut Samad, ketimbang lahan itu dibeli pihak swasta, akan lebih baik jika dikelola oleh pemkot. Apalagi ke depan, bakal ada rencana pemekaran wilayah, sehingga bisa menjadi alternatif lokasi pembangunan kantor kelurahan yang baru.

“Pemkot seharusnya bisa cepat jemput bola. Soal harga kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemkot dan pemilik lahan. Kami hanya mendorong,” tutur Samad saat dikonfirmasi belum lama ini.

Diketahui, lahan seluas 8.420,68 meter persegi tersebut pernah disurvei jajaran Komisi III DPRD bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), lurah dan camat setempat, serta Haji Daryadi sebagai pemilik lahan. Hasil survei menyatakan lahan tersebut ideal dan cocok sebab berada di tengah permukiman dan mudah dijangkau. (adv/mk)

BONTANG – Komisi I DPRD Kota Bontang meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) memperluas kerja sama pelatihan kerja hingga ke luar daerah.  Sebab jika hanya mengandalkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Bontang, jumlahnya masih terbatas. Sementara dunia industri terus menuntut adanya keterampilan dan keahlian dalam proses rekrutmen calon tenaga kerja.

“Jangan hanya fokus di Bontang. Tetapi jalin juga komunikasi dengan BLK yang ada di luar,” pinta Maming, anggota Komisi I DPRD. Dengan adanya kerja sama itu dia berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga tenaga kerja di Kota Taman dapat bersaing dengan daerah lain.

Menjawab usulan itu, Sekretaris Disnaker Bontang, Marthen Minggu menuturkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan BLK di luar wilayah Bontang. Bahkan hingga ke Korea Selatan (Korsel). Pelatihan dan sertifikasi, kata dia, saat ini menjadi fokus utama dalam peningkatan SDM. Sebab, hal itu menjadi tuntutan perusahaan ketika merekrut tenaga kerja. “Itu (sertifikasi) menjadi syarat utama. Persaingan sekarang semakin ketat,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Raking mengapresiasi langkah Disnaker yang telah menjalin kerja sama dengan  berbagai pihak. Termasuk lembaga pelatihan kerja di luar negeri. Bahkan tidak hanya kerja sama pelatihan kerja, tetapi juga kerja sama dalam hal pendidikan di tingkat tinggi. Harapannya, upaya tersebut bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Bontang.

“Ini langkah yang baik. Harus kita dukung. Apalagi anggaran kita terbatas, tentu harus serius menjalin kerja sama dengan kedutaan negara lain,” tutupnya. (adv/mk)

BONTANG –  Komisi lll DPRD Bontang menyoroti adanya aduan masyarakat terkait aktivitas truk pengangkut besi tua di Kota Taman. Ketua Komisi lll DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, angkutan besi tua di Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan, sering kali melanggar aturan operasional lalu lintas. “Alat berat mereka itu sering melintas saat arus lalu lintas padat di jalan kota. Apalagi tidak ada pengawalan polisi,” tuturnya, Senin (15/8/2022).

ia meminta agar petugas dalam hal ini Polres dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang, untuk melakukan penindakan di lapangan. Sebab pihaknya sudah mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait aktivitas besi tua itu. “Salah satunya dari organisasi Kaltim Hijau. Dia minta RDP, karena itu sudah meresahkan. Nanti akan lakukan pemanggilan,” tuturnya.

Politisi asal Gerindra ini mengatakan jika pihak perusahaan sudah berkali-kali diingatkan. Hanya saja peringatan itu diabaikan. Pengakuan petugas, perusahaan tidak memberikan konfirmasi saat truk trailer melintas di jalan perkotaan. “Arogan sekali mereka itu. Padahal sudah pernah tabrak trotoar median jalan. Jangan sampai nanti ada korban lagi,” tegasnya

Sementara itu, Ketua Kaltim Hijau, Victor mengaku sudah melayangkan surat ke Komisi III DPRD Bontang untuk difasilitasi RDP dengan perusahaan. “Karena banyak keluhan makanya minta DPRD bisa mengambil langkah tegas sebelum aktivitas itu menelan korban. Karena kerap melintas di jalan perkotaan saat kondisi lalu lintas padat,” pungkasnya. (adv)