BONTANG – Presentasi perokok di Kota Bontang setiap harinya 25 ribu orang. Hal itu disampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang dalam Rapat Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bersama Pemkot Bontang, Senin (16/01/2023) siang.

Dinkes Bontang dalam rapat yang bertempat di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah tersebut memaparkan data terkait dengan presentasi perokok di Kota Bontang.

Penduduk di Kota Bontang usia sepuluh tahun ke atas berjumlah 142.332. Presentasi perokok di Kota Bontang setiap hari 18,05% atau 25 ribu orangnya.

Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya resiko Penyakit Tidak Menular (PTM). Data menunjukkan PTM akibat perokok di atas sepuluh tahun mencapai 18,1 di tahun 2018.

Asisten II Pemerintah Kota Bontang, Lukman dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa rapat tersebut menindaklanjuti perihal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012.

“Rapat ini menindaklanjuti Perda Nomor 5 Tahun 2012 beserta Perwali (Peraturan Wali Kota) turunannya,” ungkapnya.

Menanggapi penyampaian Dinkes Bontang, Lukman menegaskan masing-masing instansi untuk segera menetapkan lokasi alternatif khusus untuk perokok di area kawasan terbatas perokok.

Sebelumnya, Dinkes Bontang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja telah menerapkan dan menetapkan kawasan tanpa rokok pada area kesehatan dan pendidikan di Kota Taman. (hms)

BONTANG – Sumardi Syawal masih mengingat dengan jelas prinsip sang ayah. Menomorsatukan pendidikan dan selalu ingin pendidikan anaknya melebihi orangtuanya. Lantaran itu, pecinta seni dan budaya ini berjuang keras menempuh pendidikan S1 walaupun sudah berpindah-pindah pekerjaan.

“Bapak saya itu tekun sekali, dia keras sama anak-anaknya supaya kuat semua, beliau menomor satukan pendidikan dan pingin pendidikan anaknya lebih dari dia,” jelasnya.

Sumardi merupakan pribadi yang tekun serta pekerja keras. Lahir di Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, merupakan anak ke-5 dari 7 bersaudara.

Pria kelahiran 3 Februari 1965 ini menghabiskan masa kecilnya di Kabupaten Sragen. Ia mengaku didikan sang ayah membuat dia menjadi seorang pekerja keras.

Sumardi mengawali karirnya sejak lulus SMA. Pergi merantau ke Solo dengan tujuan awal masuk ke perguruan tinggi, namun beliau tidak menyelesaikannya. Kemudian memilih untuk bekerja.

“Alhamdulillah saya semuanya dari nol, mulai dari kuli, operator excavator, mekanik alat berat, pengawas sipil, dan masih banyak pekerjaan yang saya lakukan di tempat-tempat yang berbeda,” beber Sumardi mengisahkan perjalanan hidupnya.

Pernah bekerja di Bontang tahun 1986 di PT. Badak LNG. Lantaran mendapatkan pekerjaan di lain tempat membuatnya kembali berpindah pekerjaan.

“Setelah dari Kalimantan saya kembali kerja di luar, di Jakarta, Palembang muterin Jawa, Sulawesi, Lombok dan Sumatera sampai akhirnya 2001 saya balik lagi ke Bontang hingga sekarang,” tutur Sumardi.

Sempat tidak menyelesaikan kuliahnya dulu, Sumardi kembali mengambil pendidikan perguruan tinggi di Universitas Trunajaya Bontang. Menempuh jurusan hukum, lulus tahun 2012.

1 dari 7

“Saya ingat selalu pesan ayah pendidikan nomor satu. Karenanya saya tetap berjuang untuk menyelesaikan kuliah,” imbuhnya.

Sejak 2001 ia bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta PT. Pal Marine Service Surabaya, yang bergerak di bidang pelayaran. Berkantor di Pelabuhan PT. Badak LNG, hingga saat ini ditunjuk sebagai pimpinan.

Disamping tekun bekerja, Sumardi tak pernah melepaskan kecintaannya pada seni dan budaya. Ia memiliki usaha campur sari Subur Makmur, serta aktif di Paguyuban Jawa Ika Pakarti. Di Ika Pakarti dirinya dipercaya sebagai penasehat. Sementara di paguyuban yang lain, Paguyuban Sukowati Sragen Bontang dimandatkan wakil ketua.

“Saya sangat suka berkesenian terutama untuk kesenian jawa. Berharap ke depannya dengan seni dan budaya yang beragam di Bontang semua warga dapat bersatu,” ungkapnya berharap.

Saat ini kesibukan Sumardi semakin bertambah. Memajukan diri sebagai calon legislatif dari partai Demokrat, ia ingin membantu sesama warrga Bontang.

“Saya siap untuk pemilihan tahun 2024 mendatang. Selain untuk beribadah, saya ingin meniadakan kesenjangan di antara suku yang ada di Bontang ini, agar semuanya bersatu. Kemudian semampu saya akan menciptakan lapangan kerja,” harapnya mengungkapkan keinginannya saat terpilih nanti. (sya)

BONTANG –  Pemkot Bontang akan kembali membagikan sepatu, tas, dan seragam sekolah pada tahun ajaran baru Juli 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabiddikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Saparudin.

Saparudin mengatakan, sistem pembagian akan dimulai dari menyiapkan ukuran sepatu dan seragam. Akan diukur pada siswa-siswi SD yang ingin masuk ke jenjang SMP.

“Selama ini kan kita dianggap lambat. Sebenarnya tidak lambat. Karena kita butuh ukuran sepatu dan seragam. Makanya tahun ini kelas 6 SD sudah kita data. Jadi saat tahun ajaran baru Juli 2023 masuk SMP sudah bisa dipakai,” kata Saparudin.

Dikatakannya, karena sepatu dan seragam memerlukan ukuran, sekira April mendatang akan dilaksanakan lelang.

Mengenai jumlah pemberian tas, seragam, dan sepatu akan disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Saat ini daya tampung tersebut masih dalam proses pendataan.

“Sudah kami perhitungkan, pasti sesuai dengan daya tampungnya. Kalau tidak bisa di negeri (sekolah) pasti ke swasta,” pungkasnya. (yah)

BONTANG – Kementerian Agama (Kemenag) Bontang membenarkan informasi bahwa masa tunggu haji di Bontang adalah yang terlama di Kaltim. Mencapai 40 tahunan. Hal ini disampaikan Kasi Penyelenggaran Haji dan Umroh, Najamuddin Tamini.

Dijelaskan Najamuddin, bahwa masa tunggu 40 tahun itu dalam kondisi normal. Sedangkan dalam kondisi pandemi covid-19 mencapai angka 80 tahun. Sementara itu masa tunggu daerah lain di Kaltim rata-rata 30 tahun.

Kemenag pusat sudah meminta tambahan kuota, tapi belum bisa diwujudkan. Karena demi kenyamanan jamaah.

“Insyaallah setelah ini kita akan kembali ke kuota normal. Sehingga berpengaruh pada masa tunggu yang akan kembali normal 40 tahun lagi,” ujarnya.

Menurutnya, yang menjadi penyebab lamanya masa tunggu adalah jumlah pendaftar. Di Kota Taman, sebutan Kota Bontang jumlah pendaftar paling banyak di antara daerah-daerah lain se-Kaltim. Pendaftar di Bontang mencapai angka 400-500 pendaftar per tahunnya.

“Untuk haji khusus daftar tunggunya 10-20 tahun,” imbuhnya.

Ditambahkannya, minat pendaftar tidak tergantung isu yang beredar. Namun lebih kepada keyakinan akan kewajiban berhaji. Sehingga kondisi apapun pendaftar tetap banyak.

“Banyak yang berprinsip yang penting daftar dulu, masalah berangkat serahkan ke Allah,” ungkapnya.

Hal itu dibuktikkan dengan jumlah pendaftar di masa pandemi dan masa normal. Jumlahnya kurang lebih sama sekira 400-500 pendaftar. (al)

BONTANG – Kementerian Agama (Kemenag) Bontang berencana akan membangun Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT). Hal itu disampaikan Kepala Kemenag Bontang, H M Izzat Solihin beberapa waktu lalu.

Saat ini rencana pembangunan PLHUT itu sedang dalam proses pengajuan tanah ke Pemkot Bontang. Kemenag mencari lokasi tanah yang sesuai lalu mengajukan ke pemkot. Berikutnya, apabila Pemkot Bontang sudah menyetujui dan menghibahkan tanah tersebut, kemenag akan mengurus proses sertifikasi tanah itu.

“Kalau tanah sudah dapat dan sertifikat sudah atas nama Kemenag Bontang, baru kami ajukan dana pembangunan PLHUT,” ujar Izzat.

Lantaran untuk pengajuan bantuan baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sertfikat tanah atas nama kemenag menjadi syarat utama yang harus ada.

Nantinya dengan berdirinya PLHUT ini, akan semakin memudahkan jamaah haji dan umroh. Masyarakat akan mendapatkan berbagai kemudahan fasilitas layanan haji dan umroh. Seperti misalnya pelayanan bank penerima setoran haji, kesehatan, dan ruang pertemuan yang bisa digunakan oleh Kemenag dan masyarakat.

“Gedung PLHUT itu nantinya terpisah dari kantor kemenag yang sekarang,” bebernya.

Dijelaskan Izzat, beberapa daerah di Kaltim sudah memiliki Gedung PLHUT. Ada juga yang masih dalam tahap perencanaan seperti Kemenag Bontang. Di Kutim sudah dibangun tahun 2021 lalu. Di Paser tahun 2022 ini direncanakan sudah selesai pembangunan. Sementara di Kubar rencananya tahun 2023 mendatang baru akan membangun. (al)

BONTANG – Kelurahan Loktuan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan tahun 2023. Berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Loktuan, Rabu (18/1/2023), dihadiri ketua-ketua RT dan tokoh masyarakat Loktuan.

Lurah Loktuan, Hadi Jumianto mengatakan, tahun 2022 telah terlaksana beberapa program. Baik yang terealisasi dari musrenbang maupun aspirasi dewan. Program tanggung jawab sosial perusahaan di antaranya, pembangunan infrastruktur dan fisik seperti posyandu dan perbaikan pondasi, serta penimbunan badan jalan hingga penutupan parit dan semenisasi jalan.

Di Musrenbang tahun 2023 ini, setelah rembuk warga dan pra musrenbang bersama 52 RT di Kelurahan Loktuan, terdapat 321 usulan warga yang terdiri dari 24 usulan untuk bidang ekonomi, 8 usulan bidang sosial dan 289 bidang fisik dan prasarana.

“Beberapa usulan itu yang akan dibahas dalam musrenbang, yang akan difasilitasi Kelurahan Loktuan,” kata Hadi Jumianto, Rabu (18/1/2023).

Adapun usulan prioritas pada fisik dan prasarana, ada sebanyak 20 usulan dan 17 usulan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang, Amiruddin mengatakan, proses pembangunan telah diatur dalam undang-undang. Dirinya menyebutkan ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan. Mulai dari penelitian secara akademis, pendekatan politis yang telah dibuat kepala daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun, pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat hingga peran serta perusahaan melalui tanggung jawab sosial ke masyarakat.

“Melibatkan semua masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat, stakeholder, dan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan musrenbang,” kata Amiruddin.

Amiruddin menambahkan, dari semua usulan masyarakat Kelurahan Loktuan tidak dapat diakomodir semua. Namun dengan begitu, adanya musrenbang ini untuk menyusun secara bersama mengenai usulan-usulan warga.

“Dari 300 lebih usulan pasti tidak bisa diakomodir semua. Untuk itu peran perusahaan sekitar dalam perencanaan pembangunan di Loktuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan,” ungkapnya. (yah)