BONTANG – Penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa  (ODGJ) mendapat perhatian dari Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Maming. Ia meminta agar di RSUD Taman Husada disediakan satu ruangan khusus untuk penanganan ODGJ. Sehingga, ketika ada pasien ODGJ yang sedang dirawat, tidak mengganggu pasien umum lainnya.

“Nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). Karena untuk saat ini, kita (Bontang) belum punya Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Kalau pasien kondisinya parah, maka harus dirujuk ke Samarinda,” ujar Maming saat dikonfirmasi belum lama ini.

“Kami juga meminta agar ada ruangan khusus di RSUD untuk penanganan ODGJ. Karena kita (Bontang) belum punya Rumah Sakit Jiwa (RSJ),” tambah Maming.

Politisi PDIP itu menilai, penanganan ODGJ di Kota Bontang masih tumpang tindih dan terkesan saling lempar tanggung jawab. Untuk itu, pihaknya bakal memanggil berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar merumuskan bersama terkait mekanisme dan alur penanganannya, serta menjabarkan tugas dari masing-masing OPD. Adapun yang terlibat dalam penanganan ini yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Taman Husada, Satpol PP, serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM).

“Seharusnya penanganan pengamanan awal dilakukan dulu oleh Satpol PP. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Apabila kondisinya parah, dirujuk ke RSJ Samarinda. Kalau kondisinya sudah baik dan dipulangkan kembali ke Bontang, baru akan didampingi oleh Dinas Sosial,” terangnya.

Diketahui, ODGJ di Kota Bontang belakangan ini jumlahnya kerap bertambah, dan keberadaannya mengganggu masyarakat. Tak sedikit dari mereka ketika kumat, berujung pada mengamuk dan merusak berbagai fasilitas umum, maupun milik warga. (adv/mk)

BONTANG – Realisasi anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang pada semester pertama 2022 mencapai 66%. Pencapaian itu mendapat pujian dari Komisi I DPRD Kota Bontang.

“Itu artinya kinerjanya sudah bagus. Kami apresiasi,” kata Maming, anggota Komisi I didampingi jajaran Komisi I lainnya.

Pihaknya menilai, kinerja Dinsos-PM sudah melebihi dari target yang diharapkan. Umumnya di pertengahan tahun, kata dia, target yang harus direalisasikan setidaknya di angka 50%. Bahkan tak sedikit, Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang justru pencapaiannya di bawah angka tersebut.

Diketahui, total anggaran Dinsos-PM hanya sebesar Rp 14 miliar. Yang sudah terserap hingga saat ini sekitar Rp 7 miliar lebih. Menurut Maming, alokasi anggaran itu terlalu kecil. Sebab dalam menjalankan tugasnya, Dinsos-PM banyak bersentuhan dengan persoalan kemiskinan, orang terlantar, yatim piatu, warga terdampak bencana, hingga orang lanjut usia (lansia).

Anggaran Dinsos-PM, lanjut dia, tentu harus ditambah. Pihaknya pun meminta agar ke depan OPD pimpinan Bahtiar Mabe tersebut bisa lebih terbuka soal rancangan kegiatan.

Sebagai informasi, jumlah dana logistik untuk bantuan bencana yang dianggarkan Dinsos-PM tahun ini hanya Rp 170 juta. Rinciannnya, dana keperluan sembako Rp 150 juta dan dana sandang Rp 20 juta. Angka tersebut tentu sangat rendah dari dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. (adv/mk)

BONTANG – Meski pemerintah pusat sudah menyatakan tidak akan menghapus honorer, namun Komisi I DPRD Kota Bontang tetap mendorong pemerintah daerah mencari alternatif dan solusi, agar ribuan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di lingkungan Pemkot Bontang bisa dipertahankan.

Hal ini berkaitan dengan terbitnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 perihal Pendataan Tenaga Kerja Non ASN di lingkungan instansi pemerintahan. Yang mana salah satu keputusannya, mengubah sistem tenaga kerja honorer mulai 28 November 2023 mendatang.

“Kami minta agar tidak dihapuskan. Namun jika memang hal itu kemungkinan buruknya terjadi, barangkali bisa diikutkan seleksi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), atau dijadikan alih daya (outsorching) oleh pihak ketiga. Sehingga mereka (honorer) tetap bisa bekerja,” kata Ketua Komisi I Muslimin, saat dikonfirmasi belum lama ini.

Melalui surat itu, kata dia, pemkot juga diminta Menpan-RB untuk mendata kepegawaian, termasuk mendata 2.361 TKD yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka diberi waktu dua bulan, lalu hasilnya dikirim ke Menpan-RB. “Dengan dikirimnya data ini ke pusat, semoga honorer kita bisa terdata di sana,” tutur politisi Golkar tersebut.

Dalam proses pendataan ini, sambung Muslimin, tentu ada pemetaan berdasarkan kualifikasi. Mulai jenjang pendidikan terakhir, hingga lama bekerja. Namun pihaknya meminta, agar dalam proses kualifikasi pekerja alih daya atau outsorching nantinya, tidak mensyaratkan standar pendidikan. Sebab banyak TKD yang sudah lama mengabdi, namun hanya berijazah SMP.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, Sudi Priyanto menyampaikan, pihaknya saat ini tengah menggodok usulan tersebut. Menurutnya, TKD yang tidak terakomodir di seleksi P3K, maka memungkinkan untuk beralih menjadi pekerja alih daya. “Kami minta waktu untuk mendata ulang semua TKD dalam waktu dekat ini,” tandas Sudi. (adv/mk)

BONTANG – Komisi I DPRD Bontang bersama Tim Asistensi Pemkot Bontang masih membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor. Ketua Komisi I, Muslimin menyampaikan, Raperda ini nantinya hanya berfokus pada upaya pencegahan.

Seperti memaksimalkan satgas yang ada di kelurahan, melakukan tes urine secara berkala di berbagai instansi daerah, hingga menggalakkan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat tentang bahaya narkoba. Sedangkan untuk pembahasan pemberlakuan sanksi, hal itu tidak dibahas detail. Sebab pemkot memiliki keterbatasan kewenangan. “untuk sanksi sudah diatur tersendiri di aturan BNN (Badan Narkotika Nasional),” ujarnya belum lama ini.

Sebagai informasi, dalam raperda ini, diatur tentang pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, peningkatan kapasitas layanan  rehabilitasi medis, reintegrasi sosial, pencanangan kelurahan bersih dari narkoba (bersinar), penghargaan bagi yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pembinaan pengawasan, pendanaan, ketentuan penyidikan, hingga ketentuan pidana. Saat ini, bahasan raperda sudah memasuki pasal 28 dari total 41 pasal. Artinya, setengah bahasan sudah rampung dibahas bersama. Ditargetkan, payung hukum ini bisa rampung sebelum 31 Desember 2022.

Nantinya, ketika aturan ini sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemkot dalam menyediakan program dan kegiatan yang terukur dan terarah, sebagai upaya pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika, khususnya di wilayah Bontang. (adv/mk)