Beranda blog Halaman 1089

Baznas Salurkan Beasiswa Stimulan, Dana Total Capai Rp 541 Juta

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Baznas, Kuba Siga (baju hijau) dan Sekretaris Daerah Bontang, Aji Erlynawati (dua dari kiri) menyerahkan beasiswa kepada siswa SD.

BONTANG – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bontang menggelar Program Bontang Cerdas, Selasa (20/12/2022) pagi di Auditorium 3D Wali Kota lama.Di kegiatan ini Baznas menyerahkan beasiswa stimulan kepada pelajar berprestasi namun berasal dari keluarga tak mampu.

Ketua Panitia Pelaksana, Hendra Suryadi Gunawan menjelaskan, Program Bontang Cerdas kali ini terwujud dalam penyerahan beasiswa stimulan kepada 666 siswa/siswi berprestasi dan miskin. Baik di tingkat SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat se-Kota Bontang.

Total beasiswa yang disalurkan senilai Rp 541 juta rupiah. Akan dibagikan secara bertahap para pelajar yang masuk daftar. “Dibagikan secara bertahap. Hari ini 60 siswa, sisanya akan bertahap,” ungkap Hendra dalam laporannya.

Dijelaskannya, setiap tingkatan pelajar akan mendapat jumlah uang yang berbeda-beda. Siswa SD sederajat mendapat Rp 500 ribu, SMP sederajat Rp 750 ribu, dan SMA sederajat sebesar Rp 1 juta.

Sementara itu, mewakili Wali Kota Bontang, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati dalam sambutannya menyampaikan, Pemkot Bontang akan fokus pada program Bontang Unggul. Salah satunya adalah penyediaan beasiswa stimulan maupun bantuan penuh kepada pelajar, mahasiswa, dan pendidik.

Pemerintah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal, dan perkembangan teknologi modern.

Diharapkan, implementasi program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah, yang diharapkan akan bermuara pada meningkatnya kualitas SDM Kota Bontang. “Memiliki daya saing dan produktivitas tinggi, sehingga dapat menjadi penyokong kuat dalam pembangunan daerah bahkan bangsa,” ungkapnya. (kmf)

Disnaker Buka Posko Pengaduan, Karyawan Bisa Laporkan Perusahaan Langgar UMK

Penulis
redaksi2
-
0
Kadisnaker Kota Bontang, Abdu Safa Muha. (Yahya Yabo/Radarbontang.com)

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang akan membuka posko pengaduan. Posko ini ditujukan bagi karyawan yang ingin mengadukan perusahaan  pelanggar Upah Minimum Kota (UMK), yang telah ditentukan beberapa waktu lalu.

Kadisnaker Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, leading sektor dari posko ini adalah bagian Hubungan Industrial (HI), Disnaker Bontang. Selain menyampaikan aduan ke HI, karyawan juga bisa melaporkan langsung ke Kadisnaker Bontang.

“Setiap aduan pasti akan ditindaklanjuti,” ucap Safa.

Lanjutnya, survei telah dilakukan Disnaker bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko) mengenai pengupahan. Bagi perusahaan atau pengusaha yang mengupah sesuai dengan kuota pengupahan, namun masih di bawah UMK, akan membentuk forum komunikasi guna mencari penyebab dan solusi yang harus dilakukan

“Di forum komunikasi ini akan dicarikan solusi. Karena batasannya tadi, tidak bisa kurang dari 50 persen,” imbuhnya.

Dengan begitu, Safa mengharapkan bagi perusahaan-perusahaan besar dapat memenuhi UMK, dengan mempertimbangkan aspek-aspek perusahaan.

Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Bontang, Supriyadi mengatakan, kenaikan UMK sudah sesuai dengan kesepakatan yang masuk dalam Depeko.

“Semua sudah sesuai kesepakatan. Di sana (Depeko) sudah dibicarakan secara objektif. Sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya,” kata Supriyadi kepada Radarbontang.com.

Dirinya mengungkapkan, ketika ditanyakan mengenai kenaikan yang diinginkan, Ia menyebutkan meminta untuk kenaikan sebesar 15 persen.

“Kalau secara subjektif ditanyakan kita maunya kenaikan sebesar 15 persen. Semakin tinggi semakin kuat juga daya beli buruh. Upah jadi kekuatan bagi buruh untuk mencapai kesejahteraannya,” tutupnya. (yah)

SDM dan Digitalisasi: Dua Kunci Utama Keunggulan Pupuk Kaltim di Bidang GCG

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA- T Pupuk Kalimantan Timur (PKT), sebagai produsen pupuk urea terbesar di Asia Tenggara berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan prestasinya di bidang penerapan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG). Di ajang Indonesia Good Corporate Governance Award (GCG Award) yang kembali diadakan oleh SWA Media Network bekerja sama dengan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Selasa, 20 Desember. PKT kembali meraih predikat tertinggi sebagai Perusahaan Sangat Terpercaya (Most Trusted Company) dengan raihan skor 87,61, yang tertinggi di antara beberapa anak perusahaan Pupuk Indonesia yang juga mendapatkan penghargaan di ajang serupa.

Mengangkat tema “Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam Kerangka GCG”, ajang ini bertujuan sebagai wadah apresiasi bagi korporasi yang telah menerapkan praktik GCG terbaik yang dilihat dari tiga aspek yakni: Struktur Tata Kelola, proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola. Dari data IICG, terungkap bahwa faktanya, dari tahun ke tahun, angka Corporate Governance Perception Index (CGPI) beragam korporasi di Indonesia kian meningkat. Tentunya hasil positif ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia kian menyadari pentingnya pengimplementasian GCG di aktivitas bisnis mereka.

Dalam proses bisnis di PKT, Direktur Utama PKT, Rahmad Pribadi meyakini bahwa perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu tumbuh berkelanjutan dan tangguh dalam menghadapi banyak tantangan. Dan kunci dari ketangguhan adalah lewat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di semua lini usaha di PKT. “Bagi kami, corporate governance itu bukanlah sekedar audit, bukan sekedar financial control, anti fraud, anti corruption, tapi corporate governance itu adalah sebuah tool untuk memastikan tercapainya sasaran. Tidak ada perusahaan yang tangguh tanpa GCG. Ini terjadi karena GCG adalah suatu sistem yang kuat bagi perusahaan. Tanpa GCG, perusahaan tentunya akan sulit untuk bertumbuh dan mencapai target kinerja positif,” ungkap Rahmad saat berbagi pengalaman sebagai pembicara di GCG Award.

Menariknya, PKT memiliki dua strategi khusus untuk bisa mengaplikasikan praktik GCG di perusahaan. Strategi pertama adalah dari sisi SDM, dimana berbeda dari perusahaan lainnya, Rahmad menggaris bawahi unsur hambatan psikologis atau psychological barriers di insan PKT yang harus diatasi untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Dalam struktur perusahaan, tentunya terdapat banyak karakter berbeda-beda dari banyaknya divisi atau departemen. Hal inilah yang menyebabkan psychological barriers terjadi. Dan di PKT, pengaplikasian GCG dipilih sebagai jawaban dan penyelesaian untuk psychological barriers yang ada di perusahaan.

Strategi kedua adalah adalah digitalisasi. Pada tahun 2021, PKT ditetapkan oleh Kemenperin sebagai National Lighthouse Industry 4.0, yang menjadi percontohan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam penerapan teknologi di dalam operasional perusahaan. “Dalam penerapan GCG, PKT mempunyai 85 lebih aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Manajemen Terpadu (SMT). Dari 85 lebih aplikasi tersebut, ada 8 aplikasi yang khusus untuk penerapan GCG. Kenapa digitalisasi penting? Karena digitalisasi membawa transparansi dan membuat proses itu jadi lebih visible. Dan kalau sudah transparan, maka lebih mudah mengolah untuk mengelola accountability dan responsibility-nya. Jadi di Pupuk Kaltim, kami approach-nya adalah dengan menerapkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam proses,” tambah Rahmad.

Dari penerapan strategi GCG yang baik itulah, terlihat hasil nyata dari kinerja PKT yang meningkat. Baik dari sistem manajemen dan revenue yang meningkat tajam. Per September 2022 saja, PKT sukses membukukan laba Rp 12,94 triliun. Tak hanya itu, dari sisi customer satisfaction, employee engagement dan CSR program satisfaction pun meningkat. “Semua peningkatan ini tentunya didukung oleh pencapaian-pencapaian di bidang GCG yang sudah kami raih selama ini. Semoga penghargaan dan apresiasi yang kami terima ini bisa semakin memacu kami untuk terus menghasilkan kinerja terbaik lewat tata kelola perusahaan yang baik pula. Karena bagi PKT, corporate governance adalah kunci utama untuk mencapai corporate goals.” (adv)

Disperkimtan Sanksi dan Blacklist Kontraktor Jembatan Ulin Selambai

Penulis
redaksi2
-
0
Salahsatu sudut kawasan Selambai, Kelurahan Loktuan yang telah dipercantik penampilannya. (ist)

BONTANG – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Bontang menegaskan, telah menjatuhkan sanksi dan memblacklist PT Muriefic Gemilang Putra, sebagai kontraktor pembangunan Jembatan Ulin Selambai tahap pertama tahun 2021.

Hal ini dikarenakan kesalahan pihak kontraktor, yang tidak menjalankan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati.

“Kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Sudah kami sanksi dan sudah kita blacklist,” ujar Martinus, Perwakilan dari Disperkimtan Bontang.

Disperkimtan pun mengupayakan penyelesaian, dengan meminta bantuan dan konsultasi hukum ke pihak kejaksaan. Dengan harapan dapat segera menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami berkoordinasi dengan kejaksaan untuk meminta bantuan penagihan terkait pembayaran. Sekarang kami sedang dalam prosesnya. Semoga kejaksaan dapat segera membantu, termasuk terhadap hutang-hutang para pekerja,” ujarnya kembali.

Disperkimtan akan selalu berupaya menghubungi pihak kontraktor. Meminta pertanggung jawaban dan kejelasan masalah pembayaran dan pengupahan terhadap tukang Jembatan Ulin Selambai.

“Kami berusaha terus menghubungi kontrkator yang berlokasi di Makassar itu sampai sekarang, tapi memang sulit untuk berkomunikasi,” beber Martinus.

Komisi III DPRD Kota Bontang berharap kejadian masalah pengupahan tukang ini tidak akan terjadi lagi ke depannya.

“Secara tupoksi kerja, ini kan wilayah Disperkimtan. Sebagai hak kontroling kami. Kami nitip kepada Disperkimtan agar kejadian yang terjadi di Selambai begini tidak terjadi kembali” ujar Abdul Malik, Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Senin (19/12/2022.

Abdul Malik mengatakan, masalah ini harus ada solusinya. Harus tetap dicari solusi penyelesaiannya. Lantaran, masyarakat hanya bisa mengadu ke DPRD.

Sementara itu, Jembatan Ulin Selambai sendiri telah kembali dilanjutkan dalam tahap kedua tahun 2022 dengan kontraktor yang berbeda. (sc)

Setahun Gaji Belum Dibayar, Faisal Tuntut Penyelesaian Hak Tukang di Selambai

Penulis
redaksi2
-
0
Faisal, Anggota komisi III DPRD Kota Bontang

BONTANG – Perwakilan para pekerja yang terlibat dalam pembangunan Jembatan Ulin Selambai tahap pertama tahun 2021, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Bontang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Perwakilan pekerja ini mengeluhkan gaji yang sudah satu tahun masih juga belum mereka dapatkan.

Terhitung 8 kepala tukang dengan 7 perwakilan yang hadir dalam RDP itu. Masing-masing kepala tukang memiliki anggota dengan kisaran 7-10 orang. Sebagian besar masih belum mendapatkan upah mereka sepenuhnya.

“Masalah upah ini belum terselesaikan sampai sekarang, untuk proyek pertama dari tahun 2021. Saya mengharapkan sekali bantuan dan solusinya untuk penyelesaiannya. Kami para kepala tukang sudah terjepit, bahkan ada yang jual barangnya mereka buat nutupin kebutuhan hidup,” ujar Abdul Somad, salah satu perwakilan kepala tukang, Senin (19/12/2022) kemarin.

Abdul Somad menyampaikan, mereka selaku warga Selambai bersyukur dengan adanya proyek infrastruktur, tetapi menyesali adanya kejadian seperti ini.

Terkait hal tersebut, Faisal, Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang menyampaikan kekecewaanya, terhadap pemilihan kontraktor yang kurang kompeten dalam menjalankan tugas. Hal ini menyebabkan permasalahan seperti sekarang ini.

“Ini sudah bulan berapa, tolonglah. Saya sudah ingatkan ke teman-teman dinas terkait, bila mencari kontraktor itu cari yang punya modal jangan yang asal dekat saja” ujar faisal.

Faisal meminta kepada dinas terkait dan pemerintah, untuk mempercepat dan mempertegas proses penyelesaian masalah hak-hak pekerja ini. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa hak mereka terabaikan oleh pemerintah.

“Ini jangan sampai rakyat merasa kita tidak perjuangankan hak-hak mereka, ini sudah lama saya kejar terus ini,” ujarnya kembali.

Sebelumnya Faisal sudah pernah memperjuangkan hak-hak tukang, dengan menuntut penyelesaian dengan dinas terkait melalui pemberian Rp 140 juta bagi para tukang. Tetapi faktanya tetap tidak semua tukang mendapatkan upah mereka.

“Saya sudah bosan ini, masyarakat banyak dijanji-janji tapi tidak dapat apa-apa sampai sekarang,” ujarnya kembali.

Kekecewaan Faisal juga didasari oleh anggaran pembangunan Jembatan Ulin Selambai tahap pertama tahun 2021, yang merupakan anggaran dari pemerintah pusat. Lantaran sudah susah payah diusahakan, tetapi malah tidak dikerjakan dengan benar.

Faisal kembali menekankan kepada pemerintah, agar tidak memilih kontraktor hanya dengan dasar keakraban. Hal ini dikarenakan pemilihan kontraktor akan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Kota Bontang ke depannya.

Ia tegas menuntut dinas terkait dan Pemerintah Kota Bontang, untuk segera menyelesaikan hak para tukang. (sc)

Kenaikan Masih Wajar Stok Tersedia, Pantauan Harga Sembako di Pasar Bontang

Penulis
redaksi2
-
0
Pemeriksaan harga sembako di Pasar Taman Rawa Indah bersama tim DKP3. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama pelaksana tugas (Plt) Asisten 2 Pemkot Bontang melakukan monitoring harga pangan dan sembako menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Pasar Taman Rawa Indah.
Dari hasil pemantauan, disimpulkan harga pangan dan sembako masih dalam kondisi normal.
Plt Asisiten 2 Pemkot Bontang, Lukman mengungkapkan, secara umum harga bahan pokok rerata masih normal. Namun terjadi kenaikan pada harga telur yang semula Rp 55 ribu menjadi Rp 60 ribu.

“Kita turun langsung dan berdialog. Ditemukan harga telur naik sebesar Rp 5.000,” kata Lukman, Selasa (20/12/2022) usai memantau harga sembako.
Sementara kenaikan harga beras dikarenakan faktor pedagang yang menunggu dari pemasok sehingga harga di beberapa pedagang berbeda.

“Kalau beras ada kenaikan dari Rp 120 ribu ke Rp 133 ribu. Ada juga yang harganya tetap. Yang harga naik, mungkin karena menunggu stok beras,” jelas Lukman.

Terkait kenaikan harga beras ini, Lukman akan menelusuri penyebab kenaikannya.

“Kita harus tindaklanjuti. Apakah karena memang keterlambatan stok atau memang bahan dasar tidak ada di tempat,” kata Lukman.

Dirinya juga mengimbau kepada DKP3 untuk melakukan monitoring dan survei lanjutan. “Kalau ini kan bukan setiap hari harga naik. Ini sudah semingguan tetap aja harganya. Tetap kita monitor, jangan sampai H-2 atau H-1 terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi,” tambahnya.

Sementara, Kabid Ketahanan Pangan DKP3, Idhamsyah mengatakan, saat hari besar keagamaan dan nasional, bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Namun kenaikannya masih dalam batas wajar atau tidak signifikan.

“Dari pantauan kami ada kenaikan di beberapa item bahan pokok tapi tidak bergejolak. Karena harga kenaikan tidak melampaui 25 persen. Stok juga masih aman,” kata Idhamsyah.

Selain itu, Idhamsyah mengatakan, kenaikan harga terjadi karena distributor para pedagang sama sehingga pasokan menipis.

“Ada yang distributornya sama. Jadi kalau di distributor menipis pasti akan menaikkan harga. Karena di penjualan akan kosong,” jelas Idham.

Seorang pedagang ayam potong di Pasar Taman Rawa Indah, M Nasir mengatakan, harga ayam kini berada di harga Rp 30 ribu/kg. Harga ini menurutnya masih normal.

“Harga ayam potong Rp 30 ribu/kg. Pasokan ayam didapat dari Muara Badak, Sangatta dan Bontang,” kata Nasir. (yah)

Agus Haris: DPRD Akan Bentuk Pokja untuk Peningkatan PAD Bontang

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris (baju putih) saat memimpin rapat bersama OPD terkait. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang akan membentuk kelompok kerja (Pokja) gabungan komisi dan ahli di bidangnya, dalam mengkaji dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang.

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengungkapkan, setelah melakukan rapat dan mendengar pandangan dari berbagai OPD, DPRD Bontang akan mendalami permasalahan yang telah disampaikan.

“Membahas perkembangan Kota Bontang mulai dari wilayah industri, baik UMKM, kepentingan sosial masyarakat, dan kepentingan PAD Kota Bontang,” kata Agus Haris kepada Mediakaltim.com, Senin (19/12/2022).

Dirinya menambahkan, setelah mendengar paparan kepala dinas, dengan begitu akan menjadi bahan yang akan lebih didalami dalam pokja DPRD Bontang.

“Hasilnya akan kami sampaikan kepada pemerintah dan termasuk seluruh perusahaan yang ada di Kota Bontang,” jelas Agus.

Pokja DPRD, kata Agus, akan membahas tidak hanya peningkatan PAD, tetapi juga kesempatan tenaga kerja, dan pelaksanaan investasi. Di mana pokja akan lebih mengkaji mengenai penerapan aturan.

“Terutama penerapan aturan-aturan. Penerapan produk perda. Kalau investasikan jelas di dinas,” tambahnya.

Selain itu, pokja akan melibatkan gabungan komisi serta melibatkan tenaga-tenaga ahli di bidang hukum, ekonomi, maupun sosial, hingga pebisnis.

“Bakal libatkan ahli hukum, sosial, ekonomi, hingga pebisnis agar diketahui. Kan’ outputnya peningkatan PAD, menurunkan pengangguran dan kemiskinan,” jelas Agus Haris. (yah)

PPDI Bontang Sampaikan Aspirasi di Dewan

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bontang menemui Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris. Mereka membahas regulasi mengenai pemberdayaan disabilitas pada Senin (19/12/22).

Ma’ruf, ketua PPDI Bontang yang merupakan penyandang disabilitas sensorik netra mengungkapkan kurangnya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Bontang.

“Saya ingin teman-teman disabilitas bisa memiliki peran dalam masyarakat. Mereka masih memiliki potensi untuk bekerja, di perusahaan atau pemerintahan. Tapi hal itu masih sangat jarang di Bontang ini,” jelas Ma’ruf.

Terdapat 749 disabilitas yang terdata di Dinas Sosial, banyak dari mereka yang merupakan seorang pengangguran. Namun 749 yang terdaftar tersebut belum keseluruhannya.

“Kami ingin teman-teman yang disabilitas ini diberikan ruang yang sama dengan orang non disabilitas, dan diberikan fasilitas pelatihan yang bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki, seperti pengeditan vidio, desain website dan lain-lain, karena kami bukan orang yang hanya bisa berdiam diri saja, ” lanjut Ma’ruf.

Selain kurang kesempatan bekerja untuk para disabilitas, aksebilitas berupa sarana dan prasarana umum masih sangat minim. “Aksebilitas untuk kursi roda kadang itu tidak pas, ada yang kekecilan jadi tidak bisa digunakan,” jelas Imam Purnomo, sekretaris PPDI Bontang.

Tidak hanya aksebilitas, guiding block yang dipasang di trotoar berguna untuk menjadi panduan berjalan untuk pejalan kaki penyandang disabilitas tidak dapat digunakan dengan maksimal.

“Petunjuk yang ada di trotoar juga kadang justru berbahaya untuk tunanetra seperti saya, sementara saya jalan tiba-tiba ada lobang di situ, kadang juga ada pedagang kaki lima yang sempat saya tabrak karena berjualan di trotoar,” jelas Imam.

Ma’ruf mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas diberikan kesempatan bukan hanya di kasihani tapi juga diberdayakan.

“Kami tidak ingin menerima terus. Bisa juga menghasilkan sendiri. Ya kami berharap kedepannya perda untuk bisa adil kepada para disabilitas mulai dari sarana dan prasarana sehingga bisa setara dengan teman-teman yang lain. Terkadang kasian lihat anak-anak yang dikurung orang tuanya karena takut anaknya kenapa-kenapa di luar,” jelas Ma’ruf. (sya)

Rustam Minta Pemkot Serius Atasi Antrean BBM

Penulis
redaksi2
-
0
Rapat dengar pendapat Komisi II dan ATB.

BONTANG – Komisi II DPRD Kota Bontang melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Asosiasi Sopir Travel Kota Bontang (ATB) pada Senin, 19 Desember 2022.

Pada kesempatan itu, Asosiasi Sopir Travel Kota Bontang menyampaikan aspirasi mereka mengenai masalah penetapan jadwal yang dikenakan oleh pemerintah.

Menurut salah satu anggota Asosiasi Sopir Travel, yang menjadi masalah utama adalah ketika mereka sampai di Kota Bontang, terkadang ketersediaan solar sudah tidak ada. Hal ini mempengaruhi pekerjaan mereka keesokan harinya.

“Yang menjadi masalah solar itu jam 6 sore sudah tutup. Sedangkan kami itu baru datang jam 7 malam nah otomatis kita ga dapat solar. Jadinya besoknya kami harus cuti kerja hanya untuk antre solar dan itupun kalo dapat,” ujarnya.

Selain itu, asosiasi ini juga meminta adanya jalur khusus untuk keperluan para sopir travel. Hal ini dikarenakan waktu yang diatur terkadang kurang sesuai dengan waktu mereka yang harus mengantar para pengguna jasa mereka ke daerah lain.

Jika sopir travel tidak mendapatkan BBM atau bahkan sangat lama dalam mengantri, hal tersebut terkadang berpengaruh pada tertundanya keberangkatan pelanggan atau bahkan keberangkatan dibatalkan. Yang mana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi para supir travel yang ada.

“Kalau bisa kami ini dibuatkan aturan sendiri untuk prioritas khusus untuk travel pak,” ujarnya. Selain masalah waktu pengisian, Asosiasi Sopir Travel juga menyampaikan saran mereka untuk masalah teknis pelayanan di SPBU yang ada di Kota Bontang

“Jika berbicara soal aktualisasi pelayanan. Kalau bisa SPBU yang ada di Kota Bontang jika dua tengki kiri kanan itu aktif mengisi kendaraan. Jangan cuman satu orang yang melayani, itukan ada waktu yang terbuang dalam proses pengisiannya. kenapa tidak dua atau tiga orang yang diadakannya biar lebih cepat,” ujarnya.

Rustam selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini harus ada tanggapan dan arahan dari tim ekonomi dan Pemerintah Kota Bontang.

Hal ini dikarenakan dalam undangan rapat dengan pendapat kali ini, DPRD mengundang Sekertaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Tetapi yang datang memenuhi undangan hanya dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Bontang, Kamilan.

“Saya sudah semangat sekali untuk ketemu dengan teman-teman semua. Tetapi ternyata untuk masalah ini harusnya ada di  tim ekonomi di pemerintahan sana. Tetapi tetap apapun yang akan teman- teman ingin di sampaikan, sampaikan aja di sini. Nanti kita akan dengarkan dan kita tampung untuk kita adakan lagi rapat dengan harapannya nanti lengkap nih. Pemerintah ga mangkir lagi nih,” ujarnya.

Untuk pertemuan kali ini aspirasi para sopir travel akan ditampung dan kembali akan dilaksanakannya pertemuan lanjutan dalam pembahasan masalah ini. (sc)

Fenomena Antrian Panjang BBM, DPRD BONTANG “ini memalukan”

Penulis
redaksi2
-
0
Sutarmin, anggota Komisi II DPRD Bontang.

BONTANG – Dalam beberapa minggu terakhir antean BBM di Kota Bontang hampir memenuhi jalanan. Bahkan, antrean di SPBU Kopkar dikabarakan pernah sampai masuk ke daerah Kutim, padahal untuk pengisian di Kota Bontang.

“Untuk pengawasan, untuk di Kilometer 6 sampai ke tugu selamat datang. Sekarang sudah ada sistem kuponisasi. Kupon itu diberikan kepada driver-driver yang standby di arah Polsek Barat. Jadi, itu mengurangi penumpukan kendaraan di daerah kota,” ujar AKP Yurizca Musiardhillah, Kasat Intelkem (19/12/2022).

Sistem kupon ini berhasil mengurangi kepadatan di dalam Kota, dimana toko-toko dan warung-warung yang sebelumnya tertutup dikarenakan antrean ini sudah mulai terlihat kembali.

DPRD Kota Bontang pada 2021 sudah pernah mendatangi pemerintah pusat dalam upaya meminta penambahan pasokan BBM di Kota Bontang. Tetapi, usulan ini ditanggapi dengan pernyataan bahwa penyaluran BBM untuk Kota Bontang dirasa sudah cukup.

Walaupun dinyatakan memiliki pasukan BBM yang cukup, aktualisasi di lapangan mengalami antrean yang panjang untuk BBM di seluruh SPBU Kota Bontang dan hal tersebut dinyatakan sebagai hal yang memalukan oleh DPRD.

“Ini hal yang memalukan. Fenomena pengisian bahan bakar ini. Apalagi tadi katanya sampai masuk ke daerah Kutim,” ujar Sutarmin, anggota Komisi II DPRD Bontang yang ditemui di kantornya pada Senin (19/12/2022)

Satlantas Polres Bontang bersama pemerintah kota, dan SPBU Kopkar bekerja sama untuk membuat sistem kupon antrean. Di mana, mekanisme kupon antrean sendiri adalah para driver.

Ketika pengisian SPBU sudah dibuka, persepuluh driver yang mengantre akan masuk. Hal ini dilakukan untuk mengurangi antrean dalam kota maupun di luar kota. (sc)

1...1,0881,0891,090...1,285Halaman 1,089 dari 1,285