Beranda blog Halaman 1117

Banjir Rob Kembali Landa Bontang Kuala

0
Kondisi banjir rob Bontang Kuala

BONTANG – Banjir rob yang diakibatkan pasang air laut merendam Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala sejak pukul 06.00 Wita, Selasa (17/5/2022).

Dari data yang dikirimkan  Kelurahan Bontang Kuala, diketahui ketinggian air pasang mencapai 2,4 meter. “Ketinggian air beda-beda pagi dan sore. Tetapi, puncaknya pagi ini,” terang Lurah Bontang Kuala, Suiza Ixan Saputro.

Akibat rob, akses jalan masuk ke pemukiman Bontang Kuala dan ke beberapa sekolah  terganggu. Salah satunya jalan menuju Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bontang, MTS Al-Ikhlas, dan akses jalan menuju SD Negeri 001 ikut terdampak.

Berdasarkan informasi yang diterima, air mulai naik sejak pukul 04.00 Wita untuk pintu masuk menuju destinasi wisata apung di Bontang Kuala.

Salah satu guru MAN Bontang Arbain mengatakan, akibat banjir jelas menghambat proses belajar mengajar. Ditambah, peserta didik dan guru harus jalan kaki untuk bisa masuk ke dalam sekolah.

Dikatakannya, banjir rob sering kali terjadi dan tidak jarang masuk sampai ke dalam sekolah. “Pasti terhambat proses belajarnya. Yang penting tetap berjalan dan seluruh peserta didik bisa masuk sekolah dan mendapat ilmu pengetahuan,” kata Arbain.

Guru lainnya, Budi menjelaskan, air juga sudah mulai merendam halaman MAN Bontang. Namun, belum masuk sampai ke ruang belajar, ini berkat tanggul yang dibuat di depan gerbang masuk dan belakang pintu keluar sekolah.

“Itu genangan masuk hanya rembesan air. Biasanya sebelum di tanggul jelas masuk dan kelas ikut terendam,” terangnya.

Selain tiga sekolah, Kantor Kementerian Agama Kota Bontang juga ikut terdampak. Terlihat banyak pekerja yang kesulitan  masuk dan melaksanakan aktivitas mereka. (ahr)

MODN Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Karang Paci, DPRD Bakal Panggil PT Bayan

0
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun bersama unsur pimpinan dan gabungan Komisi saat menerima unjuk rasa dari MODN, Selasa (17/5).

SAMARINDA – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kaltim, Selasa (17/5).

Aksi tersebut guna menyikapi pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh salah satu perusahaan tambang yang tergabung dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar Rp 200 miliar kepada kampus di pulau Jawa dan berbanding terbalik dengan kampus yang ada di Kaltim.

Mahfudz Ghojali selaku bendahara MODN mengatakan bahwa penggunaan dana pribadi pemilik Bayan Group, untuk disalurkan menjadi dana pendidikan bagi Perguruan Tinggi diluar Kaltim tetap tidak etis.

“Ini sungguh sangat mencederai masyarakat Kaltim, bukan itu saja kami mencurigai banyak dana CSR perusahaan yang mengantongi PKP2B lainnya yang menyalurkan CSR ke luar Kaltim,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan tuntutan yaitu, agar perusahaan tambang yang memiliki wilayah operasi di Kaltim memberikan CSRnya kepada masyarakat Kaltim, kemudian transparansi penggunaan dana CSR 30 PKP2B yang ada di Kaltim, selanjutnya masyarakat Kaltim meminta DPRD Kaltim bekerjasama dengan harmonis bersama Gubernur Kaltim.

Kemudian lanjut Mahfudz, mendesak Gubernur memperbaharui Forum CSR kepada masyarakat Kaltim untuk peningkatan SDM Kaltim, kemudian mendesak Gubernur dan DPRD segera mungkin merealisasikan Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang Pendegelasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan membuat Peraturan Batubara.

“Apabila tidak terealisasi maka selaku masyarakat Kaltim akan menutup Sungai Mahakam,” ujar Mahfudz.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bahwa pihaknya merespon hal ini dengan memanggil PT Bayan Resources untuk mengklarifikasi dengan perwakilan masyarakat dari MODN.

“Dan ternyata hasil klarifikasi yang dilakukan bahwa bantuan ke perguruan tinggi di luar Kaltim adalah berasal dari dana pribadi owner,” ucap Samsun.

Ia menegaskan bahwa demi rasa keadilan masyarakat bahwa dana bantuan itu diserahkan ke Kaltim selain membantu di tempat lain. “

Harapannya, bantuan bisa lebih besar karena dampaknya, ekploitasi yang dilakukan adalah masyarakat Kaltim yang merasakan,” tandasnya.
Kemudian politisi PDI Perjuangan ini menyampaiakan bahwa DPRD Kaltim akan mengevaluasi semua aturan. Apakah sudah sesuai Perda yang ada atau ketentuan-ketentuan terkait CSR sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau tidak.

“Kita di DPRD punya mekanisme, ada Komisi yang membidangi, ada AKD yang lain. Nanti kita akan bicarakan di Rapim apakah Komisi mana atau akan dibentuk Pansus atau gabungan Komisi, nanti akan dibicarakan di Rapim,” pungkasnya. (adv)

Rusman Ya’qub Sayangkan CSR PKP2B Mengalir ke Pulau Jawa

0
Anggota DPRD Kaltim Rusman Ya'qub

SAMARINDA – Terungkapnya aliran dana CSR perusahaan tambang PKP2B terbesar di Kaltim kepada tiga universitas yang ada di pulau Jawa, mengundang perhatian publik, khususnya masyarakat Kaltim. Banyak elemen masyarakat yang menyayangkan tindakan “tebang pilih” yang dilakukan oleh perusahaan tambang berinisial PT BY tersebut.

Pasalnya, mereka telah mengeruk hasil bumi Kaltim, namun justru yang menikmati orang di luar Kaltim. Kekecewaan dirasakan oleh anggota DPRD Kaltim Rusman Ya’qub. Dikatakannya, masyarakat Kaltim sebenarnya tidak keberatan kalau pihak perusahaan tambang yang berdomisili di Kaltim menyalurkan dana CSR ke luar Kaltim.

Namun yang harus diingat, kata dia, perusahaan juga harus melihat Kaltim, sebagai daerah yang dia keruk hasilnya kekayaannya, sehingga CSR juga bisa diberikan kepada universitas yang ada di Kaltim. Karena kata Rusman, Kaltim memiliki banyak universitas dan lembaga pendidikan yang masih membutuhkan support dari pihak lain.

“Saya atas nama fraksi PPP juga menyayangkan, kog perusahaan-perusahaan tambang itu justru lebih mementingkan untuk memberikan CSR dan dana bantuan pendidikan ke luar Kaltim,” ucapnya, ditemui usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kaltim.

“Boleh-boleh saja, kita tidak keberatan dan kita tidak mempersoalkan kepada lembaga yang menerima. Tapi yang kita sayangkan adalah keberadaan perusahaan ini kan daerah operasionalnya ada di Kaltim, tapi justru mereka lebih memperhatikan pihak lain. Padahal tanggung dan beban sosial yang diterima adalah Kaltim,” sambungnya.

Menurut dia, seharusnya pihak perusahaan tambang lebih memiliki kepedulian pada pendidikan yang ada di Kaltim. Mengingat daerah operasinya berada di Kaltim. “Bahwa yang dibantu itu soal kepentingan bangsa, memang iya. Tapi mestinya Universitas Mulawarman dong dan universitas yang ada di Kaltim yang menjadi prioritas. Dimana kita tahu bahwa universitas di Kaltim ini masih banyak yang memerlukan sentuhan,” katanya.

Apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengenai perusahaan tambang PKP2B terbesar di Kaltim menyalurkan ratusan miliar untuk tiga universitas di pulau Jawa, Rusman Ya’qub sendiri mengaku kaget dan sebelumnya belum pernah menerima informasi tersebut.

Untuk itu, dirinya mendorong agar Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim memanggil seluruh perusahaan tambang yang ada di Kaltim. “Saya mendorong untuk semua perusahaan tambang dipanggil. Karena pak Wagub sebut perusahaan paling besar PKP2B, tapi apa kontribusinya kepada Kaltim? Tidak ada.

Padahal rakyat yang ada di sekitar wilayah beroperasi merasakan dampak. Ini sudah terlalu jauh ketimpangannya. Jadi, menurut saya harus benar-benar menyikapi. Karena tidak memenuhi aspek keadilan sosial, kalau lama-lama dikhawatirkan ada provokator. Ini adalah ketidakadilan sosial ekonomi, masa Kaltim jadi sapi perahan terus menerus, yang benar saja,” tegasnya. (adv)

DPRD Kaltim Segera Bentuk Pansus Bahas CSR Perusahaan

0
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ahkmed Reza Fachlevi

SAMARINDA – Komisi III dan Komisi IV DPRD Kaltim memanggil Bayan Group untuk mengklarifikasi soal penyaluran CSR ke sejumlah perguruan tinggi di Jawa, Selasa (17/5/2022).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ahkmed Reza Fachlevi mengatakan, Bayan Group mengklarifikasi bahwa dana yang mengalir ke sejumlah kampus di Jawa merupakan dana pribadi. Dalam rapat tersebut, Bayan Group juga memaparkan realisasi CSR dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) di Kaltim.

“Kalau dana pribadi, kita di Kaltim juga meminta hak masyararakat. Karena perusahaan tersebut beroperasi di Kaltim. Supaya ada sumbangsihnya bagi daerah kita jangan yang ditinggalkan luka saja,” tegasnya usai rapat.

Reza menambahkan, DPRD Kaltim berinisasi untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menindaklanjuti persoalan CSR di Kaltim. Termasuk melakukan revisi Perda 3/2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Diketahui dalam perda tersebut termuat besaran CSR pertambangan yang wajib disalurkan sebesar 3 persen, dari laba bersih perusahaan per tahun.

“Perlu pembaharuan sesuai dengan aturan di pusat yang berubah, turunannya diubah juga. Akan dibahas secara teknis dalam perda nanti temasuk perhitungan dan lainnya,” terangnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry

Sementara Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, mengatakan, besaran angka CSR dari Bayan Group belum disampaikan. Yang dilaporkan hanya program PPM Bayan Group di sejumlah bidang seperti pendidikan, kesehatan dan infrastrukur senilai Rp 30 miliar.

“Kami perlu tahu bahwa perusahaan bersangkutan telah menjalankan CSR. Perusahaan tambang lain juga harus menyampaikan. Kedepan kita akan panggil 11 PKP2B dan juga IUP,” tegasnya. (eky/adv)

398,6 Kg Sampah Terkumpul di Pulau Beras Basah

0

BONTANG – Pasca libur panjang  Hari Raya Idul Fitri, aksi bersih-bersih dilakukan di Pulau Beras Basah, pada Minggu (15/5/) hingga Senin (16/5). Yang cukup mencengangkan, dari gerakan pungut sampah yang diinisasi Komunitas Peduli Sampah Kota Bontang ini, berhasil mengumpulkan 398 kg sampah.

Adapun rincian sampah yang dikumpulkan yakni sampah duplex (kotak makan/snack, kotak ciki, kotak susu, dan lainnya) sebanyak 1 kg, kardus 4,2 kg, botol plastik 8,3 kg, gelas plastik 23,5 kg, kaleng seng 2,7 kg, plastik kemasan/kresek 16,6 kg, sedotan plastik 2,31 kg, botol kaca 31,43 kg, serta sampah residu berupa hasil pembakaran, styrofoam, terpal, banner, dan lainnya sebanyak 308,56 kg.

Dalam aksi gerakan pungut sampah ini, Komunitas Peduli Sampah Kota Bontang melibatkan 87 relawan yang berasal dari berbagai organisasi. Di antaranya Komunitas I Care, Ruang Kita, MOCB Pokdarwis Bontang Baru, Duta Peduli Sampah, Anak Rantau Kutai Timur, MTMA Kutai Timur, Bosan adventure, Salimah Bontang, Bontang Adventurer Community, #HetifahChangeMakerGrant dan Bontang Rimba Batara serta beberapa aktivis lingkungan lainnya.

“Kegiatan ini kami lakukan untuk memberikan edukasi kepada para pengunjung agar dapat membuang sampah pada tempatnya dan membawa pulang sampah kembali ke daratan,” kata Muhammad Saipul, ketua Komunitas Peduli Sampah kepada Media Kaltim.

“Tidak hanya sampah yang menjadi perhatian kami, tetapi juga sedotan plastik. Kami sudah lakukan pengukuran dan menghasilkan sekitar 16.308,8 cm atau 163,088 meter atau setara luas lapangan sepakbola,” tambahnya.

Menurutnya, sampah yang dihasilkan ini tentu akan sangat membahayakan biota laut. Apabila sampah sedotan plastik yang berada di lautan. “Karena itulah kami menghimbau untuk melakukan pengurangan pemakaian sedotan plastik,” tegasnya.

Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi perhatian pemerintah agar dapat bersinergi dan berkolabori bersama komunitas. “Kegiatan ini swadaya dari relawan dan beberapa donatur. Terima kasih untuk para relawan dan donatur yang telah berpartisipasi dalam kegiatan gerakan pungut sampah laut. Kedepan, kita harapkan kegiatan ini bisa menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (rin/mk)

Salimah Bontang Ikut Bersih-Bersih Pulau Beras Basah

0

BONTANG – Sebagai bentuk rasa kebersamaan dan kecintaan terhadap lingkungan, Ormas Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Bontang  ikut ambil bagian dalam aksi bersih-bersih di pantai Pulau Beras Basah, Kota Bontang, Minggu, (15/5)

Ketua Salimah Bontang Mutmainah mengatakan, di pantai beras basah seringkali dijumpai kondisinya banyak sampah. Sampah tersebut merupakan sampah yang terbawa aliran ombak.

Selain itu juga terdapat sampah-sampah yang dibawa dan ditinggalkan oleh pengunjung pantai. Sebagai daerah tujuan wisata, pengelolaan sampah  sangat penting, selain dari aspek estetika tentu juga dari sisi kesehatan.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sarana perkembangbiakan hewan yang berpotensi menjadi vektor penularan penyakit. Selain itu sampah yang lepas ke  lingkungan juga  bisa membahayakan biota laut.

“Salimah melalui Program Komunitas Perempuan Salimah Peduli Lingkungan (KPSPL) ikut terpanggil dan mendukung penuh kegiatan ini, kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat pantai beras basah ini,” ujarnya.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Komunitas Peduli Sampah ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada para pengunjung agar dapat membuang sampah pada tempatnya dan membawa pulang sampah kembali ke daratan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan deklarasi Laut Bukan Tempat Sampah bersama beberapa komunitas yang hadir. (rin/mk)

Program Pramuka Diharapkan Dukung Bontang Makin Hebat dan Beradab

0

BONTANG – Musyawarah Cabang (Muscab) Pramuka Kota Bontang digelar Senin (16/5/2022) di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang. Dalam kegiatan itu hadir Wali Kota Bontang Basri Rase, Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Bontang serta seluruh peserta pramuka dan tamu undangan.

Basri Rase dalam kesempatan tersebut berharap semangat Pramuka yang dimiliki seluruh peserta dapat mendukung Kota Bontang semakin hebat dan beradab sesuai visi misi Kota Bontang.

“Setiap program dan kegiatan yang disusun saya harap dapat selaras dengan visi misi Kota Bontang sambil memperhatikan situasi dan kondisi yang ada saat ini,” ucap Basri.

Ia juga berpesan agar pengurus Pramuka dapat memanfaatkan penggunaan teknologi dan komunikasi untuk meminimalisasi terjadinya kerumunan.

“Saya percaya seluruh pengurus yang terpilih dalam Muscab ini adalah orang-orang yang berkompeten sehingga dapat membentuk inovasi dan terobosan baru,” sambungnya.

Menutup sambutannya, ia kembali berpesan agar pengurus Muscab dapat mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Sebagai informasi, gerakan Pramuka di Kota Bontang cukup besar karena gerakan Pramuka Kota Bontang telah dikenal menjadi yang terbaik di Kaltim. Hal ini dibuktikan dengan sederet prestasi yang diraih, baik di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. (kmf_lusy)

Saipul:  Laut Bukan Tempat Sampah!

0

Ketua Komunitas Peduli Sampah  Muhammad Saipul menilai penegakan hukum adalah faktor kritis dan penting untuk membangun ekosistem  persampahan di Indonesia lebih baik.

“Karena itulah, kami sepakat mendorong dan mengumpulkan aspirasi publik sebanyak mungkin, sampai terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai amanah hukum dan peraturan persampahan,” bebernya.

Sebagai usaha berkelanjutan, ia berkomitmen menjaga laut tetap bersih dan demi generasi masa depan yang  lebih baik. “Kami dari pegiat peduli sampah dan komunitas yang peduli akan sampah siap untuk bersama-sama mengawalnya. Setop membuang sampah ke laut karena laut bukan tempat sampah,” tegasnya.

Bersama seluruh komunitas peduli sampah, Dalam kegiatan ini juga dilakukan deklarasi ‘Laut Bukan Tempat Sampah’ yang akan disampaikan kepada Pemkot dan DPRD Kota Bontang. Adapun beberapa poin penting dalam deklarasi tersebut, sebagai berikut.

  1. Kami mendorong prinsip Sampahku Tanggung Jawabku (Pengunjung harus membawa kembali pulang sampah yang dihasilkan oleh Pengunjung di Tempat Wisata khususnya di Pulau Beras  Basah)
  2. Kami menghimbau kepada pelaku wisata kuliner yang berada di Pulau Beras Basah agar tidak membuang sampah ke laut dan membawa sampahnya kembali pulang ke daratan.
  3. Kami mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk membentuk Pokja Peduli Sampah dengan melibatkan Komunitas dan Organisasi yang peduli terhadap lingkungan untuk menjadi Ranger/Relawan Edukator Sampah di Pulau Beras Basah.
  4. Kami mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk memfasilitasi Komunitas / Organisasi/Pemuda untuk melakukan ‘Gerakan Pungut Sampah Laut’ berupa Transportasi Penyeberangan dan Konsumsi Ranger/Relawan Edukator Sampah di Pulau Beras Basah.
  5. Kami menghimbau kepada Pemerintah agar tidak menyediakan Tong Sampah di Pulau Beras Basah apabila tidak menyediakan transportasi Kapal Khusus Pengangkutan Sampah di Pulau Beras Basah.
  6. Kami menghimbau kepada Kapal-kapal pengangkut Pengunjung menuju ke Pulau Beras Basah agar selalu mengingatkan kepada pengunjung agar membawa sampahnya pulang kembali ke daratan. (rin/mk)

Hari Libur, Satuan Polair Lakukan Pengamanan Tempat Wisata

0

BONTANG – Untuk memberikan keamanan, ketertiban, dan keselamatan saat hari libur perayaan Waisak, Satuan Polair Polres Bontang melaksanakan patroli di Objek Wisata Pantai Pulau Beras Basah.

Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi melalui Kasat Polair Polres Bontang Iptu Edy Mujianto mengatakan, jajaran Satuan Polair Polres Bontang rutin melaksanakan patroli pengamanan objek wisata.

”Pulau Beras Basah kerap dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar Kota Bontang saat hari libur. Untuk itu kami selalu melaksanakan pengamanan di objek wisata ini,” kata Iptu Mujianto

Selain melaksanakan patroli dan pengamanan objek wisata Pulau Beras Basah, personel Satuan Polair Polres Bontang juga memberikan himbauan kepada pengunjung  untuk selalu menjaga keselamatan dan mematuhi protokol kesehatan.

”Kami himbau pengunjung untuk menjaga anak-anak agar jangan sampai lepas dari pengawasan orang tua, serta menghimbau agar tidak berenang terlalu jauh dari bibir pantai,” ucapnya.

Selama patroli pengamanan, objek wisata berjalan aman dan tertib . “Kami berharap patroli ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang ingin menikmati indahnya pantai Pulau Beras Basah,” pungkas Mujianto. (hms)

Hasil Survei: Masyarakat Puas pada Kinerja Pemerintah dan Polri Tangani Arus Mudik Lebaran

0

BONTANG – Masyarakat puas atas kinerja Pemerintah Indonesia dan Polri terkait penanganan dan penyelenggaraan arus mudik Lebaran 2022. Hal itu tergambarkan dari hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait peran kepolisian dalam mengatur kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2022.

Dari hasil survei tersebut, sebanyak 19,7 persen masyarakat menyatakan kepolisian memiliki peran sangat besar dalam mengatur kelancaran arus mudik. Sementara, 57,8 persen menyebut cukup besar.

“Mayoritas menilai kepolisian cukup atau sangat berperan dalam mengatur kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei melalui virtual, Minggu (15/5/2022).

Tak hanya itu, Burhanuddin menyebut, masyarakat juga merasakan kepuasannya dari kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan dan penanganan arus mudik.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 61,2 persen masyarakat menyatakan cukup puas atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik oleh pemerintah. Sementara, 12,6 persen masyarakat lainnya, merasa sangat puas atas hal tersebut.

“Dukungan publik terhadap pelonggaran pembatasan pergerakan sehingga warga bisa mudik mencapai lebih dari 91,3 persen, dan 73,8 persen warga puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani arus mudik Lebaran tahun ini,” ujar Burhanuddin.

Dalam survei rilis ini, Indikator menggunakan metode kontak telepon kepada responden. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan ± 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. (hms)