Beranda blog Halaman 1178

Ditemukan 275 Nama dan NIK Jajaran Bawaslu Dicatut di Sipol KPU, 7 Orang di Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA – Bawaslu RI menemukan ada 275 nama Penyelenggara Pemilu dari jajaran Bawaslu se-Indonesia dicatut dan masuk keanggotaan partai politik (parpol) di Sipol KPU. Dari jumlah itu, 7 orang di antaranya merupakan jajaran Bawaslu yang bertugas di Kalimantan Timur.

“Hasil pengawasan, kami mencatat 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukan ke dalam Sipol,” ungkap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, 15 Agustus 2022.

Sebelumnya, KPU RI juga telah menerima laporan sebanyak 98 nama penyelenggara pemilu dari jajaran KPU daerah yang nama dan NIK dicatut parpol di Sipol. Jumlah ini diprediksi akan bertambah.

Namun demikian, Rahmat Bagja  memberikan apresiasi atas penggunaan Sipol KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi parpol Calon Peserta Pemilu 2024. Hanya, kata Bagja ada beberapa catatan hasil pengawasan Bawaslu.

Antara lain, pada hari pertama pendaftaran, akses Sipol sempat bermasalah sehingga menambah durasi proses pendaftaran beberapa partai politik.

Permasalahan tersebut menimbulkan perbedaan waktu pendaftaran untuk setiap partai politik. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan memperbaiki akses Sipol.

Permasalahan juga terjadi pada hari terakhir penerimaan pendaftaran yang dilaksanakan hingga pukul 23.59 WIB, Minggu, 14 Agustus 2022.

Partai politik yang mendaftarkan diri di beberapa jam terakhir masa pendaftaran membawa sebagian berkas fisik dan hasil pindai berkas yang belum diunggah ke dalam Sipol.

Hal tersebut mengakibatkan proses pendaftaran harus berlanjut hingga seluruh berkas dapat direkapitulasi untuk dinilai kelengkapannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pelaksanaan proses tersebut, Bawaslu tetap melakukan pengawasan melekat untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan perundan-undangan.

Sebanyak 31 parpol telah melakukan pendaftaran di KPU, dari total 43 parpol nasional pemegang akun Sipol. Pengawas pemilu mencatat, sebanyak 21 parpol telah lengkap dokumen pendaftarannya (diterima), sementara 10 parpol lainnya dokumen pendaftarannya dikembalikan, dari ke-31 parpol yang telah mendaftar ke KPU.

“Proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga tidak maksimal. Adapun, beberapa kendala yang dihadapi pengawas adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu masih terbatas,” bebernya.

Bawaslu juga memberikan rekomendasi beberapa hal kepada KPU. Pertama, agar KPU mengoptimalkan fungsi Sipol dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi yang masih tersisa.

Kedua, agar KPU memberikan meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dengan memberikan ruang dan akses sepenuhnya bagi Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas untuk menjalankan amanat undang-undang.

“Termasuk akses untuk mengawasi secara melekat tahapan vermin berkas parpol calon peserta pemilu,” sebutnya.

Ketiga, terhadap hasil pengawasan berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukan ke dalam Sipol, KPU agar segera menindaklanjuti dengan mencoret NIK tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPU. (rls) 

 

NO PROVINSI JUMLAH
1 Aceh 10
2 Bangka Belitung 3
3 Banten 2
4 Bengkulu 4
5 DI Yogyakarta 2
6 DKI Jakarta 1
7 Gorontalo 4
8 Jambi 1
9 Jawa Barat 6
10 Jawa Tengah 14
11 Kalimantan Barat 7
12 Kalimantan Selatan 4
13 Kalimantan Tengah 6
14 Kalimantan TImur 7
15 Kalimtan Utara 2
16 Lampung 10
17 Nusa Tenggara Barat 8
18 Nusa Tenggara Timur 8
19 Maluku 7
20 Maluku Utara 7
21 Riau 7
22 Kep. Riau 3
23 Sulawesi Barat 3
24 Sulawesi Selatan 8
25 Sulawesi Tengah 6
26 Sulawesi Tenggara 7
27 Sumatera Barat 8
28 Sumatera Selatan 17
29 Sumatera Utara 17
30 Papua Barat 18
31 Papua 57
32 Sulawesi utara 11
  Total 275

 

Jalan Bonles Kembali Rusak, DPRD Dorong Peningkatan Kualitas

Penulis
redaksi2
-
0
Rapat Komisi III DPRD Kota Bontang.(ist)

BONTANG – DPRD Kota Bontang kembali mengeluhkan kondisi jalan di kawasan Bontang Lestari. Sudah kerap kali diperbaiki, namun kini kondisinya kembali mengalami kerusakan.

Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina, mengaku kecewa. Sebab perbaikan jalan dinilai tidak maksimal, sehingga berujung umur jalan yang pendek.

Pihaknya sudah kerap kali menjalin komunikasi dengan perusahaan di sekitar Bontang Lestari yang setiap hari alat beratnya melewati jalur tersebut. Namun hingga kini belum ada respons.

“Harusnya perusahaan juga ikut memberikan tanggung jawab sosialnya,” tegas Amir.

Wakil Komisi III DPRD, Abdul Malik juga mendorong pemkot untuk meningkatkan kelas terhadap jalan di sekitar Bontang Lestari. Mulai dari Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Moh Roem, hingga Jalan Urip Sumuharjo. Sebab wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan industri sehingga kualitas jalan harus disesuaikan.

“Apalagi kendaraan yang melintas banyak yang melebihi muatan. Tentu hal ini yang harus kami komunikasikan dengan pihak terkait,” tuturnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang, Anwar Nurdin menyampaikan, kerusakan jalan tersebut akibat kapasitas beban kendaraan yang melintas melebihi dari kemampuan jalan. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) sudah memasang rambu-rambu peringatan kendaraan yang melintas maksimal 8 ton, namun tetap saja hal itu tidak diindahkan.

“Kami sudah membuat program perencanaan untuk menambah ruas dan peningkatan jalan,” jelasnya. (adv/mk)

Komisi III Dukung Renovasi Terminal Bontang

Penulis
redaksi2
-
0
Gerbang Terminal Kota Bontang. (ist)

BONTANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bakal menganggarkan Rp 17 miliar untuk renovasi Terminal Kota Bontang di Kilometer 6, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat.

Renovasi diharapkan bisa terealisasi tahun ini atau paling lama 2023 mendatang. Dengan catatan, proses hibah lahan telah berjalan dari Pemkot Bontang ke Pemprov Kaltim.

Renovasi terdiri dari pendirian bangunan dua lantai, perbaikan akses keluar-masuk, hingga melengkapi sarana prasarana (sapras) penunjang.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik berharap, pemkot bisa menindaklanjuti bantuan tersebut. Karena kondisi terminal itu sudah banyak kerusakan, kumuh, dan butuh diremajakan kembali.

Usulan perbaikan itu sudah kerap kali muncul dari berbagai pihak, namun tak kunjung terealisasi. “Tentu dengan adanya anggaran bantuan ini, harus kita dukung penuh renovasi ini,” kata Malik saat rapat gabungan bersama Komisi II, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Dinas Perhubungan (Dishub) di Kantor DPRD Bontang, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), lahan Terminal Kota Bontang tercatat dalam aset pemkot, dan sudah tidak ada sengketa. Sehingga tinggal menunggu jawaban dari BPKAD Kaltim untuk proses hibah selanjutnya. (adv/mk)

Komisi III Minta Pemkot Bebaskan Lahan RTH di BSD

Penulis
redaksi2
-
0
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bontang Abdul Samad

BONTANG – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bontang Abdul Samad, mendorong Pemkot Bontang agar bisa membebaskan lahan di kawasan Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD), Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara. Lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Lokasinya juga dinilai strategis. Termasuk kelengkapan berkas juga telah diperlihatkan oleh si pemilik. Menurut Samad, ketimbang lahan itu dibeli pihak swasta, akan lebih baik jika dikelola oleh pemkot. Apalagi ke depan, bakal ada rencana pemekaran wilayah, sehingga bisa menjadi alternatif lokasi pembangunan kantor kelurahan yang baru.

“Pemkot seharusnya bisa cepat jemput bola. Soal harga kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemkot dan pemilik lahan. Kami hanya mendorong,” tutur Samad saat dikonfirmasi belum lama ini.

Diketahui, lahan seluas 8.420,68 meter persegi tersebut pernah disurvei jajaran Komisi III DPRD bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), lurah dan camat setempat, serta Haji Daryadi sebagai pemilik lahan. Hasil survei menyatakan lahan tersebut ideal dan cocok sebab berada di tengah permukiman dan mudah dijangkau. (adv/mk)

Babinsa Koramil 0908-01/Loktuan Berikan Materi Wawasan Kebangsaan pada Siswa-Siswi SD

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Babinsa Kelurahan Bontang Baru Koramil 0908-01/Loktuan, Pelda Humam memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada siswa-siswi SD 008, di lapangan SD 008, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Sabtu (13/8/2022).

Pelda Humam mengatakan pemberian materi wawasan kebangsaan ini salah satu program yang harus diberikan kepada para generasi muda guna menanamkan rasa cinta Tanah Air, sehingga mengerti nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan.

Materi yang diberikan antara lain pengenalan Pancasila, 4 pilar kebangsaan dan pengenalan para pahlawan yang telah berjasa membela Tanah Air dalam merebut kemerdekaan dari penjajah.

“Materi ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta Tanah Air serta memiliki semangat jiwa nasionalisme kepada para generasi muda calon penerus bangsa,” jelas Babinsa.

Selain itu Pelda Humam juga mengajak siswa-siswi untuk selalu rajin dan giat belajar sehingga kelak dapat menjadi generasi penerus yang dapat dibanggakan.

“Para siswa dan siswi merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu dipupuk rasa cinta Tanah Air dan bangsa sejak dini mulai dari lingkup yang terkecil, yaitu sekolah sehingga kedepan menjadi generasi yang tangguh,” ucap Pelda Humam. (Pendim Btg)

Komisi I Minta Kerja Sama Pelatihan Kerja Disnaker Diperluas

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Komisi I DPRD Kota Bontang meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) memperluas kerja sama pelatihan kerja hingga ke luar daerah.  Sebab jika hanya mengandalkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Bontang, jumlahnya masih terbatas. Sementara dunia industri terus menuntut adanya keterampilan dan keahlian dalam proses rekrutmen calon tenaga kerja.

“Jangan hanya fokus di Bontang. Tetapi jalin juga komunikasi dengan BLK yang ada di luar,” pinta Maming, anggota Komisi I DPRD. Dengan adanya kerja sama itu dia berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga tenaga kerja di Kota Taman dapat bersaing dengan daerah lain.

Menjawab usulan itu, Sekretaris Disnaker Bontang, Marthen Minggu menuturkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan BLK di luar wilayah Bontang. Bahkan hingga ke Korea Selatan (Korsel). Pelatihan dan sertifikasi, kata dia, saat ini menjadi fokus utama dalam peningkatan SDM. Sebab, hal itu menjadi tuntutan perusahaan ketika merekrut tenaga kerja. “Itu (sertifikasi) menjadi syarat utama. Persaingan sekarang semakin ketat,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Raking mengapresiasi langkah Disnaker yang telah menjalin kerja sama dengan  berbagai pihak. Termasuk lembaga pelatihan kerja di luar negeri. Bahkan tidak hanya kerja sama pelatihan kerja, tetapi juga kerja sama dalam hal pendidikan di tingkat tinggi. Harapannya, upaya tersebut bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Bontang.

“Ini langkah yang baik. Harus kita dukung. Apalagi anggaran kita terbatas, tentu harus serius menjalin kerja sama dengan kedutaan negara lain,” tutupnya. (adv/mk)

Polsek Muara Badak dan Forkopimcam Laksanakan Upacara Gabungan Gerakan Pemasangan 10 Juta Bendera

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Untuk mendukung gerakan 10 juta pemasangan bendera Merah Putih serentak, Polsek Muara Badak bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Muara Badak melaksanakan apel gabungan di halaman Kantor Kecamatan Muara Badak, Minggu (14/8/2022).

Kapolsek Muara Badak Iptu Yoshimata berharap pada peserta apel untuk menyampaikan kepada masyarakat agar memasang bendera Merah Putih di halaman rumah sebagai simbol kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

”Pencanangan gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih untuk mengingatkan masyarakat Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara agar menghayati dan menghargai perjuangan para pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan dan merebut Kemerdekaan RI dari penjajahan,” kata Kapolsek.

Kapolsek  juga berharap pencanangan gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih dapat meningkatkan rasa cinta NKRI melalui rasa hormat menyambut HUT ke-77 RI tahun 2022 dengan turut mengibarkan bendera Merah Putih.

“Kami berharap agar masyarakat dapat menanam rasa menghormati para pejuang kemerdekaan RI, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya,” pungkasnya

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bendera dari perusahaaan di wilayah kecamatan Muara Badak kepada pemerintah Kecamatan Muara Badak. Lalu penyerahan simbolis tiang bendera dari kades se-Kecamatan Muara Badak kepada Pemerintah Kecamatan Muara Badak.

Kemudian penyerahan simbolis bendera dari Pemerintah Kecamatan Muara Badak kepada Perwakilan Saka Bahari Muara badak untuk dilaksanakan pengibaran bendera di bawah air. Terakhir, pemasangan bendera ke tiang secara simbolis oleh Forkopimcam Muara Badak.

Dalam acara itu hadir Camat Muara Badak Arpan, Kapolsek Muara Badak Iptu Yoshimata JS Manggala, Danramil 02 Muara Badak Kapten Rukito, Kepala UPT se-Kecamatan Muara Badak, Kepala Desa se-Kecamatan Muara Badak.

Juga hadir Ketua Forum BPD Kecamatan Muara Badak, Ketua TP PKK Kecamatan Muara Badak, Ketua TP Dharma Wanita Kecamatan Muara Badak, Ketua Persit Kecamatan Muara Badak, Ketua Bhayangkari Kecamatan Muara Badak, Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Muara Badak, Ketua FKUB, Ketua FPK, FKDM Pimpinan Perusahaan, Ketua KNPI,  Ketua IMABA, Ketua  PPMB, Ketua GPMB,, dan Ketua GEPAMABA. (hms)

Cegah Aksi Balap Liar, Satlantas Polres Giatkan Blue Light Patrol

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG  – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bontang meningkatkan kegiatan blue light patrol jam rawan malam di dalam wilayah Kota Bontang, Sabtu (13/8/2022).

Personel Polres melaksanakan blue light patrol dan pemantauan di lokasi rawan balapan liar, antara lain Jalan Jenderal A Yani, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Cipto Mangunkusumo.

Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya mengantisipasi gangguan kamtibmas seperti aksi balapan liar maupun kejahatan jalanan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Kapores Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya SH, SIK, MH melalui Kasat Lantas AKP Edy Haruna SH mengatakan, blue light patrol kegiatan rutin Satlantas Polres Bontang dalam upaya pencegahan balapan liar dan mengantisipasi gangguan kamtibmas.

”Ini upaya kami menjaga kamtibmas dan mengantisipasi balapan liar yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya,” kata AKP Edy Haruna.

Ia menambahkan, kegiatan blue light patrol ini upaya nyata kepolisian menjaga kamtibmas sekaligus mencegah penyebaran Covid-19 dengan mensosialisasikan kepada pengguna jalan agar mematuhi protokol kesehatan terutama penggunaan masker.

”Kami berharap peran serta semua pihak agar bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi kamtibcar lantas  sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif, ” ujarnya. (hms)

Mengenal TIA, Stroke Ringan Pemicu Stroke Berat

Penulis
redaksi2
-
0
Dokter Dwiyanti saat memeriksa deteksi penyakit tidak menular. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

Transient Ischemic Attack (TIA) merupakan serangan stroke ringan. Ini terjadi begitu cepat. Bagaimana mengenalinya?

Menurut dr Dwiyanti,  TIA menyerang selintas namun tetap sama dengan gejala stroke berat. Secara umum, stroke memiliki tiga penyebab yaitu pendarahan atau pecah pembulu darah, adanya sumbatan, dan sumbatan separuh atau disebut Ischemic.

Pada TIA terjadi penyumbatan di pembulu darah sehingga darah yang mengalir ke otak menjadi lemah. Gejalanya dimulai dengan kelumpuhan wajah separuh, kemudian terjadi kekakuan berbicara (pelo), kelumpuhan anggota gerak separuh baik di bagian kiri dan kanan yang tiba-tiba tidak dapat digerakkan, pandangan salah satu mata kabur, hingga kemudian pingsan dan muntah.

“Itu yang pingsan dan muntah stroke yang pendarahan tadi. Sebagian besar stroke menyebabkan pasiennya meninggal dunia,” jelas Kepala Puskemas Bontang Utara II ini, saat ditemui Sabtu (13/8/2022).

Walau gejalanya ringan, TIA tidak boleh dibiarkan. Dimana  saat terserang TIA, ada periode waktu emas sekitar tiga jam, dimana pasien harus segera mendapat pertolongan ke rumah sakit.

“Jadi misalnya dari gejala yang dicurigai stroke, maka itu harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan tata laksana obat untuk mengencerkan sumbatan tadi (yang terjadi) yang dapat mengatasi kecacatan permanen,” kata Dwi.

Menurutnya, TIA terjadi dengan efek ringan yang menyerang satu anggota badan dan kemudian kembali normal dalam beberapa menit atau kurang dari dua jam.

“Kadang itu dianggap sepele. Menganggap tidak terjadi apa-apa. Seharusnya segera diperiksakan sebelum melewati periode emas, karena TIA akan dapat menyebabkan stroke yang lebih parah,” papar Dwi. TIA yang dipicu adanya sumbatan pada pembulu darah, biasanya mengakibatkan keluhan pusing.

Dalam stroke berat yang terjadi yakni pendarahan, mengakibatkan pusing hebat dan lumpuh anggota badan separuh yang terjadi pada lansia di waktu pagi hari.

“Biasanya terjadi pada pagi hari yang terjadi tiba-tiba pingsan atau mendadak jatuh,” kata Dwi. Dengan perbedaan TIA yang terjadi hanya dengan gejala tidak dapat menggerakkan anggota badan atau berbicara dengan tidak jelas.

Adapaun pencegahannya, kata Dwi, dapat dilakukan dengan melihat faktor risikonya, seperti hipertensi, diabetes, obesitas atau orang-orang dengan tingkat kolesterol tinggi.

“Bagaimana caranya? Kalau sudah mengetahui ada hipertesi, sebaiknya rutin memeriksakan tekanan darahnya setiap bulan. Minum obat sesuai dengan anjuran dan olahraga semampunya,” jelasnya.

Beberapa faktor risiko bisa dihindari seperti merokok, pembekuan darah, obesitas atau lemak tinggi dengan cara mengontrol penyebab terjadinya stroke.

“Sebenarnya pembekuan darah atau penyumbatan kalau di otak disebut stroke. Kalau di jantung disebut serangan jantung. Karena ini kita tidak bisa duga atau prediksi,” sebut Dwi.

Dia menyarankan untuk dapat mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada TIA sehingga dapat mencegah stroke yang lebih berat.

“Sebenarnya yang perlu dipahami  tanda-tanda gejala ringan yang terjadi,” kata Dwi. “Dalam TIA juga perlu evaluasi apakah kecacatannya permanen atau sementara dan stroke juga perlu rehabilitasi dan fisioterapi,” pungkas Dwi. (yah)

Kerap Langgar Jam Operasional, Komisi III Soroti Angkutan Besi Tua

Penulis
redaksi
-
0
Ketua Komisi lll DPRD Bontang Amir Tosina. Foto: Istimewa

BONTANG –  Komisi lll DPRD Bontang menyoroti adanya aduan masyarakat terkait aktivitas truk pengangkut besi tua di Kota Taman. Ketua Komisi lll DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, angkutan besi tua di Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan, sering kali melanggar aturan operasional lalu lintas. “Alat berat mereka itu sering melintas saat arus lalu lintas padat di jalan kota. Apalagi tidak ada pengawalan polisi,” tuturnya, Senin (15/8/2022).

ia meminta agar petugas dalam hal ini Polres dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang, untuk melakukan penindakan di lapangan. Sebab pihaknya sudah mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait aktivitas besi tua itu. “Salah satunya dari organisasi Kaltim Hijau. Dia minta RDP, karena itu sudah meresahkan. Nanti akan lakukan pemanggilan,” tuturnya.

Politisi asal Gerindra ini mengatakan jika pihak perusahaan sudah berkali-kali diingatkan. Hanya saja peringatan itu diabaikan. Pengakuan petugas, perusahaan tidak memberikan konfirmasi saat truk trailer melintas di jalan perkotaan. “Arogan sekali mereka itu. Padahal sudah pernah tabrak trotoar median jalan. Jangan sampai nanti ada korban lagi,” tegasnya

Sementara itu, Ketua Kaltim Hijau, Victor mengaku sudah melayangkan surat ke Komisi III DPRD Bontang untuk difasilitasi RDP dengan perusahaan. “Karena banyak keluhan makanya minta DPRD bisa mengambil langkah tegas sebelum aktivitas itu menelan korban. Karena kerap melintas di jalan perkotaan saat kondisi lalu lintas padat,” pungkasnya. (adv)

1...1,1771,1781,179...1,283Halaman 1,178 dari 1,283