BONTANG– Anggota Komisi 1 DPRD Bontang Raking menyebut, program Rantang Kasih sudah mengalami perbaikan. Pernyataan tersebut diungkapkannya setelah melakukan evaluasi sejak Januari hingga Juni 2022.

“Sebagai wakil rakyat, kami harus memberikan masukan kepada pemerintah,” kata Raking ditemui Senin (11/7/2022).

Menurut dia, pemerintah sudah seharusnya menerima kritikan sehingga tak perlu merasa terganggu. Sebab, DPRD dan pemerintah merupakan kesatuan penyelenggara pemerintahan. “Evaluasinya mengenai anggaran dengan menu, saat ini lebih transparan,” sebut Raking.

Terbukti, daftar harga menu setiap wilayah dibedakan. Untuk itu, dirinya sebagai anggota DPRD harus terus mengawasi. “Masukan saya, dari awal makanan harus terjamin dengan baik gizinya, saya lihat hari ini sudah dilaksanakan,” ungkap Raking.(ya)

BONTANG– Anggota Komisi I DPRD Bontang M Irfan meminta, pemerintah memberikan solusi bagi pegawai honorer atau di luar status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tiap instansi.

Solusi diberikan agar mereka tetap dapat bekerja, khususnya tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. “Karena, masih banyak instansi mempekerjakan pegawai di luar status PNS dan PPPK untuk memenuhi beban kerja di masing-masing instansi,” ungkapnya.

Untuk itu, Irfan meminta Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang untuk mencari solusi terkait para pegawai Non-PNS atau honorer yang telah lama mengabdi. Pasalnya, banyak dari mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, namun hanya memiliki ijazah SLTA atau SMP.

Sehingga Irfan berharap sebelum pihak BKPSDM bersama Komisi I  menghadap ke Kemenpan RB,  harus sudah disiapkan opsi atau solusi bagi mereka yang telah mengabdi lama dengan lulusan SLTA.

“Jangan sampai nanti di sana (pusat), masih belum ada persiapan, sehingga tidak ada solusi yang diberikan setelah kembali ke Bontang. Jadi harus dipersiapkan dengan matang,” sebut Irfan.

Oleh karenanya, Irfan mengajak persamaan persepsi untuk solusi terkait Tenaga Kontrak Daerah (TKD) ini. Di antaranya soal persyaratan pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang disiapkan dengan data lengkap, mulai dari lulusan SLTA hingga sarjana. Kemudian, setelah terdapat persyaratan, ternyata yang diterima rata-rata lulusan S1, maka bagaimana dengan nasib honorer lulusan SLTA yang beberapa tahun sudah jadi TKD di Pemkot Bontang.

“Ini harus dipertanyakan ke pusat untuk mendapatkan solusi,” ujarnya.

Selain itu yang perlu diperjelas adalah soal usia TKD. Mengingat terdapat TKD yang sudah berusia di atas 40 tahun, bahkan sudah mencapai 50 tahun.

“Kalau secara durasi kerja yang disyaratkan PPPK dengan pensiun di usia 56 tahun, maka TKD yang sudah tua, kurang lebih hanya tersisa waktu bekerja kurang dari 10 tahun untuk mengabdi. Ini harus kita pertanyakan juga,” bebernya.

Semua syarat tersebut, kata Irfan, harus dipertanyakan di pusat agar saat kembali ke Bontang bisa memberikan ketegasan.

“Disimpulkan apa yang mau ditanyakan di sana, dan solusinya apa. Sehingga ada ketegasan. Manfaatkan waktu saat ke KemenPAN-RB, karena pasti dibatasi lantaran seluruh Indonesia menunggu kepastian terkait penghapusan tenaga honorer ini,” tandasnya. (adv/ref)

BONTANG – Kalangan DPRD Bontang terus menyuarakan pengadaan lahan untuk pemakaman muslim di Kecamatan Bontang Barat. Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik meminta Pemkot Bontang segera mencari dan menetapkan lahan di wilayah tersebut.

Sebab selama ini, warga Kecamatan Bontang Barat yang meninggal dunia dikuburkan di wilayah Kutai Timur (Kutim). Hal itu dinilai memberatkan sebab selain jaraknya jauh, status kepemilikan lahan juga bukan milik Bontang.

“Ini sudah kerap kali kami suarakan. Baik melalui forum RT, musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) mulai tingkat kelurahan hingga kota,” kata Malik yang juga warga Bontang Barat.

Menurutnya, sejumlah lokasi telah disurvei oleh jajaran Komisi III dalam kegiatan kunjungan lapangan. Namun hingga kini belum terealisasi, termasuk belum menemukan kepastian soal legalitasnya. “Kami minta Dinas Perkim (DPKPP) untuk menindaklanjuti hal ini,” kata Malik belum lama ini.

Menanggapi hal itu, Kabid Pertanahan DPKPP Bontang Muhammad Nur menyampaikan, saat ini pihaknya sedang merancang edaran untuk penguasaan Area Penggunaan Lain (APL), dan masih berproses di Bagian Hukum Setkot Bontang.

Nantinya, kata dia, edaran itu dapat digunakan oleh kecamatan dan kelurahan, sebagai panduan dalam melegalisasi aset maupun surat-surat. Pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga bakal merancang regulasi sampai ke tahap pembuatan sertifikat tanah.

“Intinya bersabar dulu karena lahan eks hutan lindung rawan sengketa. Adapun kajian lahan pemakaman, baru ada di tahun depan. Beberapa alternatif lokasi sudah dipetakan. Bukan hanya di Bontang Barat, tetapi juga di Bontang Utara dan Selatan,” pungkas Nur. (mk)

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal meminta pemkot ataupun CSR perusahaan untuk menyediakan perahu yang layak bagi para guru yang mengajar di pesisir Pulau Gusung, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara.

Menurut Faisal, perahu yang ditumpangi para guru saat ini, kapasitasnya terlalu kecil, sehingga cukup membahayakan. Apalagi jika kondisi cuaca yang tidak bersahabat, para guru harus menunggu cuaca normal kembali untuk bisa menyeberang. Bila dipaksakan, dikhawatirkan membahayakan penumpang.

“Kami sadari anggaran di Disdik juga terbatas. Sehingga kami harapkan adanya partisipasi dari perusahaan di sekitar PT Pupuk Kaltim,” ujar Faisal, belum lama ini.

Pihaknya mendorong pihak terkait untuk membuat proposal ke perusahaan. Dirinya pun tak masalah jika kapal itu dihias dengan menampilkan logo perusahaan yang menyumbang. Tentunya, bantuan yang diberikan harapannnya adalah kapal dengan kapasitas cukup besar dan bisa menampung puluhan guru. Bukan seperti sekarang yang hanya berupa perahu ketinting.

“Jadi promosi CSR perusahaan dapat, guru juga senang bisa terbantu soal transportasinya,” tutup politisi NasDem itu. (mk)