SAMARINDA – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada kualitas makanan dan standar sanitasi dapur penyedia.

Penguatan pengawasan ini menjadi fokus dalam rapat sosialisasi kebijakan dan penguatan standar operasional prosedur (SOP) yang digelar bersama lintas sektor di lingkungan pendidikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan kepada siswa.

1 dari 3

“Pengawasan harus dilakukan dari hulu ke hilir agar risiko kesehatan bisa diminimalisir,” ujarnya, Kamis.

Kepala Seksi Gizi Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes Kaltim, Chanzul Rijadi, menambahkan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan dari kandungan gizi, tetapi juga waktu distribusi.

Menurutnya, makanan yang telah dimasak idealnya dikonsumsi dalam waktu maksimal empat jam untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.

“Kalau terlalu lama, terutama makanan berkuah atau bersantan, berpotensi basi dan berisiko bagi kesehatan siswa,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa setiap dapur MBG wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sebagai syarat operasional. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan, termasuk penghentian sementara operasional dapur.

“Kalau tidak memenuhi standar, operasional bisa dihentikan sampai dilakukan perbaikan,” tegasnya.

Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kaltim, dengan 158 dapur telah aktif beroperasi.

Program MBG di Kaltim telah menjangkau sekitar 335.492 penerima manfaat atau 30,45 persen dari total potensi sasaran. Penerima didominasi siswa jenjang menengah, termasuk SMA, SMK, dan SLB.

Kota Samarinda menjadi wilayah dengan capaian tertinggi, yakni lebih dari 101 ribu penerima manfaat.

Namun, tantangan masih dihadapi di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu yang belum terjangkau optimal akibat kendala geografis dan biaya logistik.

Dalam pengawasan, Dinkes Kaltim juga menemukan sekitar 74 dapur sempat dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar, meski sebagian telah kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan.

Selain itu, pengawasan dilakukan melalui uji laboratorium terhadap sampel makanan, termasuk pemeriksaan bakteri berbahaya seperti E. coli dengan melibatkan Balai POM dan instansi terkait.

Dinkes Kaltim menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan asupan gizi yang aman dan berkualitas.

Upaya ini diharapkan mampu mendorong capaian program MBG mendekati target 100 persen pada tahun 2026. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

PASER – Ancaman fenomena El Nino ekstrem yang diprediksi terjadi pada musim kemarau 2026 mulai menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Indikasi meningkatnya suhu udara dan menurunnya curah hujan di sejumlah wilayah memperkuat potensi kekeringan panjang yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala UPTD KPHP Telake, Shahar Al Haqq, menyebut fenomena yang kerap disebut sebagai “Godzilla El Nino” diperkirakan berlangsung selama sekitar tujuh bulan, mulai April hingga Oktober 2026.

“Tahun 2026 ini, kita menghadapi El Nino yang cukup panjang, dari bulan April sampai dengan Oktober,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, siklus kemarau yang lebih panjang akan meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan, sekaligus berpotensi mengganggu ketahanan pangan masyarakat akibat berkurangnya ketersediaan air dan menurunnya produktivitas lahan.

Meski demikian, beberapa wilayah di Kabupaten Paser yang memiliki tutupan hutan lebat, seperti di Kecamatan Muara Komam meliputi Desa Prayon, Muara Payang, dan Long Sayo, dinilai relatif lebih tahan terhadap dampak perubahan cuaca ekstrem.

“Karena hutannya cukup bagus, wilayah-wilayah ini tidak mengenal musim. Walaupun sekarang dianggap kemarau, di sana masih terjadi hujan,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan potensi karhutla tetap ada, sehingga langkah antisipasi harus terus dilakukan. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa.

Menurutnya, peran masyarakat sangat penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan karhutla di lapangan.

“Peran aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mengendalikan risiko karhutla di tingkat tapak,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

SAMARINDA — Polemik pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 belum sepenuhnya selesai. Fraksi PKS DPRD Kaltim memilih menahan diri, sembari meyakini aspirasi masyarakat tetap akan terakomodasi.

Anggota DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa pokir yang tertuang dalam “kamus usulan” merupakan hasil panjang penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan kerja.

“Pokok-pokok pikiran DPRD itu bukan sekadar daftar usulan, tapi representasi kebutuhan masyarakat yang sudah dihimpun dan dikonfirmasi ke OPD terkait,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, secara regulatif pokir DPRD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai salah satu bahan penyusunan RKPD, sejajar dengan hasil Musrenbang dan program perangkat daerah.

Namun dalam penyusunan RKPD 2027, dinamika berbeda muncul. Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Bappeda belum langsung menyepakati kamus usulan tersebut dan memilih fokus pada empat prioritas utama, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan standar pelayanan minimal (SPM).

“Dalam paripurna kemarin, kamus usulan hanya diserahkan tanpa kesepakatan. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Meski demikian, Firnadi menilai pokir tidak bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah. Justru, pokir merupakan turunan dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Ia mencontohkan, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan gizi tidak akan optimal tanpa dukungan sektor lain seperti peternakan, perikanan, UMKM, dan olahraga.

“Pokir itu outcome dari prioritas. Tidak mungkin target tercapai tanpa menyentuh sektor pendukung,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya keberlanjutan bantuan keuangan (bankeu) ke kabupaten/kota, terutama di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

“Dalam kondisi sekarang, kebersamaan menghadirkan pembangunan itu penting. Kran bantuan keuangan jangan sampai ditutup,” ujarnya.

Saat ini, DPRD Kaltim masih menunggu penyusunan rancangan akhir RKPD 2027. Komunikasi lintas fraksi terus dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

“Langkah selanjutnya kita tunggu rancangan akhir RKPD. Tapi komunikasi politik tetap berjalan agar aspirasi masyarakat tidak hilang,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan Samarinda, Jahidin, melaporkan tindak lanjut hasil serap aspirasi (reses) kepada masyarakat di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap pencatatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang nyata.

Dalam pemaparannya, Jahidin menyebut sejumlah usulan yang telah direalisasikan, di antaranya pengecoran jalan sambungan Mugirejo–Gerilya, pengerasan jalan di Sungai Pinang, pembangunan drainase, rumah ibadah di Tegal Rejo, hingga dukungan kelompok budidaya ikan di Samarinda Utara.

“Output-nya jelas, bukan sekadar bertemu saja, tapi dicatat dan langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil reses harus memberikan dampak konkret bagi masyarakat dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Menurutnya, setiap masukan warga menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

“Peran masyarakat sangat penting. Aspirasi yang disampaikan menjadi pijakan kami dalam memperjuangkan program yang benar-benar dibutuhkan,” tambahnya.

Selain itu, Jahidin juga menyoroti adanya usulan pokok pikiran (pokir) DPRD yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia menegaskan bahwa pokir merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang memiliki dasar hukum yang jelas.

Sebagai kader Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ia memastikan akan terus memperjuangkan seluruh usulan tersebut.

“Usulan itu berasal dari masyarakat dan diatur dalam undang-undang, jadi harus tetap diperjuangkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, DPRD sebelumnya telah menghimpun 313 usulan aspirasi dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Dari jumlah tersebut, sebanyak 161 usulan telah ditetapkan sebagai prioritas setelah melalui proses sinkronisasi dengan dokumen RPJMD 2025–2030.

Rinciannya terdiri dari 97 belanja langsung, 50 bantuan keuangan, serta 13 hibah dan bantuan sosial yang telah dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

“Seluruh usulan tersebut merupakan hasil reses yang dilakukan tiga kali dalam setahun, sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Andi Desky
Editor: Agus S

SENDAWAR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Barat (Kubar) melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (PPD) menggelar kegiatan pendampingan bagi sekolah sasaran visitasi akreditasi Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Disdikbud lantai II, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Jumat (10/4/2026), dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Disdikbud Kubar, Sri Wahyuni.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Seksi Kurikulum, para pengawas sekolah dasar, serta 16 kepala sekolah dan operator dari satuan pendidikan yang menjadi sasaran akreditasi.

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada Seksi Kurikulum atas inisiasi kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting dalam menjaga kualitas dan marwah pendidikan.

“Melalui proses akreditasi, kita dapat melihat sejauh mana Standar Nasional Pendidikan telah terpenuhi. Ini menjadi bahan refleksi penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, visitasi akreditasi memiliki esensi sebagai upaya pembinaan dan penguatan bagi satuan pendidikan agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan mandiri.

Sri Wahyuni juga menekankan beberapa hal penting kepada para kepala sekolah dan tenaga pendidik, di antaranya pentingnya kejujuran dan objektivitas dalam menyajikan data kepada asesor.

Selain itu, sekolah juga diminta menampilkan praktik-praktik terbaik (best practices) yang telah dijalankan, serta bersikap terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dari tim asesor.

“Peningkatan mutu adalah tanggung jawab kolektif. Dengan akreditasi yang berkualitas, kita harapkan lahir sekolah-sekolah unggul yang mampu mencetak generasi cerdas dan berkarakter,” tegasnya.

Kegiatan pendampingan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menyukseskan pelaksanaan visitasi akreditasi Tahun 2026 di wilayah Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah ibu kota Sendawar.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman dan distribusinya berjalan lancar. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Penjabat Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, yang juga bertindak sebagai penanggung jawab TPID.

Kamius menjelaskan, sidak dilakukan di beberapa titik strategis, di antaranya SPBU Belintut, SPBU Mitra Agi Ngenyan Asa di Kecamatan Barong Tongkok, serta SPBU Harkat Bersama di Kecamatan Melak.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memantau secara langsung ketersediaan BBM. Dari hasil pemantauan di lapangan, stok BBM di Kutai Barat dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” ujarnya usai sidak, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, harga BBM non-subsidi saat ini masih stabil, dengan rincian Pertamax Rp12.600 per liter dan Dexlite Rp14.500 per liter. Sementara BBM subsidi, Biosolar berada di angka Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter.

Kamius juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta mengedepankan efisiensi. Ia menekankan pentingnya kelancaran distribusi BBM, khususnya bagi sektor produktif seperti nelayan dan petani.

“Distribusi harus tetap terjaga agar tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono memastikan pihak kepolisian terus melakukan pengawasan guna mencegah potensi penyelewengan maupun penimbunan BBM.

“Kami pastikan masyarakat tidak perlu khawatir. Pengawasan akan terus dilakukan agar distribusi tetap aman,” ujarnya.

Pemkab Kutai Barat bersama unsur terkait berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM, sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Dalam kegiatan sidak tersebut turut hadir unsur Forkopimda, Kepala Disdagkop-UKM Uji Rinjani, Kepala Satpol PP Yustinus Giri, serta Plt Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat Rita Nursandi. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) melaksanakan Gerakan Tanam Padi (GTP) serentak di lokasi cetak sawah rakyat (CSR) Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk komitmen memperkuat ketahanan pangan daerah melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPP Mahulu, Simeon, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan gerakan tanam padi serentak secara nasional.

“Tahun 2025, perencanaan cetak sawah melalui APBN menargetkan 240 hektare di tujuh lokasi kampung. Namun dalam pelaksanaannya, Mahulu memperoleh alokasi 141 hektare di empat lokasi dengan capaian fisik sekitar 42 persen,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan waktu dan kondisi medan menjadi kendala utama, namun pemerintah pusat melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) akan melanjutkan program tersebut melalui kontrak baru pada 2026.

Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi lahan sawah yang terlantar melalui pembentukan Brigade Pangan serta penerapan teknologi modern, seperti penebaran benih langsung dan penggunaan drone. Dukungan alat dan mesin pertanian juga terus diberikan untuk meningkatkan produktivitas petani.

Sementara itu, Wakil Bupati Suhuk menegaskan bahwa program Gerakan Tanam Padi CSR tahun 2026 merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung swasembada pangan nasional.

“Program ini menjadi inisiatif strategis untuk mengoptimalkan lahan tidak produktif menjadi lahan pertanian yang bernilai guna,” ujarnya.

Ia menyebut, program cetak sawah rakyat telah berjalan sejak 2025 dan berlanjut hingga 2026 sebagai langkah meningkatkan produksi padi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Wabup juga mendorong sinergi antara dinas terkait, penyuluh, kelompok tani, serta TNI melalui Babinsa dalam mendampingi petani mulai dari pengolahan lahan hingga masa panen.

Selain itu, pemerintah memastikan hasil panen petani akan terserap melalui Perum Bulog. Meski pembangunan gudang permanen masih berjalan, telah disiapkan gudang sementara sebagai solusi penampungan.

“Para petani tidak perlu khawatir soal pemasaran hasil panen. Pemerintah siap menyerap produksi yang dihasilkan,” tegasnya.

Melalui program ini, Pemkab Mahulu berharap kedaulatan pangan daerah dapat terwujud sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui forum Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Sekkab) Mahakam Ulu, Agustinus Teguh Santoso, yang mewakili Bupati Mahakam Ulu, Kamis (9/4/2026), di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda.

Forum ini dihadiri jajaran perangkat daerah serta para pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat perencanaan dan pengusulan program pembangunan yang bersumber dari DAK dan Bankeu.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Agustinus, ditegaskan bahwa pengelolaan DAK dan Bankeu harus berpedoman pada regulasi yang berlaku serta dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, realisasi usulan DAK dan Bankeu Mahakam Ulu dinilai masih rendah di tingkat provinsi. Hal tersebut disebabkan oleh kendala teknis serta ketepatan waktu dalam penyusunan dan pengajuan program.

“Ke depan, kita harus memperbaiki kualitas perencanaan dan memastikan setiap usulan disusun secara matang agar dapat lolos verifikasi di tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya.

Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah menyusun usulan program berbasis skala prioritas, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta fokus pada kebutuhan pelayanan publik yang mendesak.

Selain itu, pemenuhan persyaratan administrasi juga menjadi perhatian utama, termasuk kesiapan dokumen seperti Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta legalitas lahan dan keakuratan data penerima manfaat.

Agustinus juga mengingatkan pentingnya monitoring dan pelaporan yang tertib, serta optimalisasi forum sebagai ruang sinkronisasi antar perangkat daerah untuk menghindari tumpang tindih program.

“Forum ini harus dimanfaatkan sebagai ruang diskusi dan koordinasi agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan tepat sasaran,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Mahakam Ulu berharap dapat menghasilkan rumusan program yang lebih baik, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan semakin meningkat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Aksi pencurian dengan modus tidak biasa terjadi di kawasan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Jumat (10/4/2026). Seorang pria berinisial IM diamankan warga setelah kepergok masuk ke dalam rumah kosong melalui plafon.

Peristiwa terjadi di sebuah rumah di RT 05 Kelurahan Batu Ampar yang diketahui sedang tidak dihuni pemiliknya. Aktivitas mencurigakan dari dalam rumah membuat warga sekitar melakukan pengecekan dan menemukan pelaku berada di dalam.

Tanpa perlawanan berarti, pelaku langsung diamankan warga. Namun sebelum petugas datang, pelaku sempat menjadi sasaran amarah warga hingga mengalami luka.

Petugas Bhabinkamtibmas yang tiba di lokasi kemudian segera mengamankan pelaku untuk menghindari tindakan main hakim sendiri.

Dari tangan pelaku, ditemukan sejumlah barang yang diduga akan dibawa kabur, di antaranya obeng, kabel, penutup AC, serta komponen listrik lainnya.

Saat diperiksa, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Ia berdalih nekat karena alasan ekonomi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Ketua RT setempat, Iskantri, membenarkan rumah tersebut dalam kondisi kosong karena pemilik sedang berada di luar daerah. Meski demikian, warga tetap melakukan pengawasan lingkungan.

“Iya, yang punya rumah memang sedang tidak di tempat. Tapi warga di sini tetap memantau,” ujarnya.

Polisi saat ini masih mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitan pelaku dengan kasus pencurian lain di wilayah yang sama.

Pelaku kini diamankan di Polsek Balikpapan Utara untuk proses hukum lebih lanjut. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S