SANGATTA – Kabar dugaan pembegalan terhadap seorang guru di Kutai Timur sempat menghebohkan masyarakat. Informasi yang telanjur viral di media sosial itu memicu kekhawatiran publik. Namun, fakta yang terungkap justru berkata lain.

Peristiwa yang terjadi pada Senin malam, 6 April 2026, sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pipa Bukit Kusnodo, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, ternyata bukan aksi begal. Insiden tersebut dipicu kesalahpahaman antar pihak.

Korban berinisial CT mengalami sejumlah luka, di antaranya robekan di alis kiri, lebam di mata kiri, luka di bibir bawah, serta cedera di pelipis dan lutut. Kondisi itu sempat memperkuat dugaan publik bahwa telah terjadi tindak kriminal serius.

Namun, penyelidikan aparat kepolisian mengungkap fakta berbeda.

Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, menjelaskan bahwa pada awalnya korban mengaku diserang oleh orang tak dikenal. Ia bahkan menyebut para pelaku menggunakan penutup wajah.

Seiring pendalaman kasus, keterangan tersebut berubah.

“Setelah kami dalami, korban mengakui mengenal para pelaku,” jelas Fauzan kepada media ini.

Dari pengakuan itu, penyelidikan berkembang. Polisi menelusuri jejak komunikasi hingga akhirnya berhasil mengamankan tiga pelaku di lokasi berbeda. Mereka adalah AA (20), warga Bontang, serta dua remaja, AK (17) dan MA (16), yang berasal dari Teluk Pandan, Kutai Timur.

Hasil pemeriksaan awal mengungkap motif di balik kejadian tersebut. Aksi pengeroyokan dipicu emosi karena para pelaku merasa tersinggung oleh perlakuan korban.

“Jadi bukan begal, tapi penganiayaan. Mereka mengeroyok korban,” tegas Fauzan.

Meski demikian, kasus ini tidak berlanjut ke meja hijau. Polsek Teluk Pandan memilih pendekatan restorative justice dengan mempertemukan korban dan para pelaku dalam proses mediasi.

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat berdamai. Para pelaku mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf, yang kemudian diterima oleh korban. Penyelesaian secara kekeluargaan dipilih dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan serta masa depan para pelaku yang masih muda.

Dalam kesepakatan tersebut, pelaku bertanggung jawab memperbaiki handphone korban yang rusak dan menanggung seluruh biaya pengobatan, baik yang telah dikeluarkan maupun perawatan lanjutan. Kedua pihak juga sepakat untuk tidak mengungkit kembali kejadian tersebut serta menjaga hubungan baik ke depan.

Tak hanya itu, korban bersedia memberikan klarifikasi kepada publik bahwa peristiwa yang sempat viral sebagai aksi pembegalan merupakan kesalahpahaman.

Kapolres Fauzan menegaskan, pendekatan humanis menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mengedepankan penyelesaian yang humanis melalui mediasi, selama semua pihak sepakat dan tidak menimbulkan keresahan lanjutan. Ini bagian dari upaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Percayakan setiap penanganan kasus kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani secara profesional,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi mengukuhkan APPISTA (Asosiasi Pedagang Pasar Induk Sangatta), sebagai wadah pedagang dalam memperkuat peran pasar sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menegaskan, pembentukan asosiasi ini bukan sekadar formalitas. Ke depan, APPISTA diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya di lingkungan Pasar Induk Sangatta.

“Pengurusnya berasal dari pedagang lapak sendiri. Ini yang kita harapkan, mereka bisa menjadi barometer peningkatan ekonomi kerakyatan,” ujar Ardiansyah usai mengukuhkan pengurus APPISTA, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, keberadaan organisasi pedagang penting untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan pelaku usaha di pasar.

Di balik pengukuhan tersebut, persoalan sarana dan prasarana (sarpras) pasar masih menjadi sorotan. Sejumlah pedagang mengeluhkan fasilitas yang belum optimal.

Menanggapi hal itu, Bupati mengaku telah meminta dinas terkait segera melakukan pendataan ulang terhadap kondisi di lapangan.

“Kita sudah minta untuk diinventarisasi kembali. Kalau masih ada yang kurang, tentu akan kita benahi,” tegasnya.

Sementara itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pasar Induk juga disinggung. Bupati memastikan seluruh pemasukan tersebut masuk ke kas daerah.

“PAD itu masuk ke APBD dan digunakan untuk pembangunan. Bukan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Dengan terbentuknya APPISTA, ia berharap pengelolaan pasar menjadi lebih tertata dan profesional. Selain itu, pedagang diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan ikut menjaga ketertiban pasar.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Di Kutai Timur (Kutim), program asuransi gagal panen yang digadang-gadang jadi pelindung petani justru mandek di 2025. Padahal, program ini masuk dalam daftar prioritas kepala daerah.

Fakta ini langsung disorot DPRD Kutim. Anggota DPRD, Asti Mazar, menilai ada yang tidak beres dalam perencanaan hingga penganggaran.

“Ini program unggulan bupati dan wakil bupati. Harusnya jadi prioritas. Tapi di 2025 malah tidak jalan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).

Dengan APBD Kutim yang mencapai Rp9,8 triliun, Asti menilai alasan tidak adanya anggaran sulit diterima. Apalagi, kebutuhan perlindungan bagi petani sangat nyata.

“Kenapa bisa tidak ada anggaran? Petani kita banyak, yang gagal panen pasti ada. Program ini jelas ditunggu masyarakat,” paparnya.

Menurutnya, alasan yang disampaikan pemerintah daerah mulai dari belum siapnya skema hingga kerja sama dengan pihak asuransi tidak bisa terus dijadikan pembenaran.

Masalah ini pun masuk dalam catatan evaluasi DPRD saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). DPRD ingin, di 2026, program ini benar-benar bukan sekadar janji di atas kertas.

Namun, harapan itu masih dibayangi tanda tanya. Pasalnya, alokasi anggaran 2026 untuk program ini hanya sekitar Rp500 juta.

“Angka itu masih sangat bisa ditingkatkan kalau memang ada keseriusan,” kata Asti.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran Bappeda, TAPD, hingga dinas teknis dalam menyusun perencanaan yang matang. Jangan sampai program prioritas kembali tumbang sebelum berjalan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutim, Dyah Ratnaningrum, memastikan program tersebut belum berhenti.

“Masih on progress. Kami sudah komunikasi dengan Jasindo. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa direalisasikan,” jelasnya.

Saat ini, draf kerja sama dengan PT Jasa Asuransi Indonesia masih dalam tahap evaluasi. Jika rampung, akan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara pemerintah daerah dan pihak asuransi.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa clear, lalu dilanjutkan MoU dan program bisa segera berjalan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BALIKPAPAN – Komitmen PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) dalam menjaga aset vital negara tidak hanya berpaku pada aspek teknis, namun juga penguatan aspek keamanan yang mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman personel K3L dan Keamanan untuk mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Gada Utama yang berlangsung di Palm Royal Hotel Cengkareng, 29 Maret hingga 4 April 2026.

Kegiatan strategis ini menggandeng Korbinmas Baharkam POLRI sebagai pemateri utama dan PT Panglima Siaga Bangsa sebagai penyelenggara. Langkah ini diambil guna memastikan personel PLN UIP KLT memiliki kompetensi manajerial di bidang pengamanan yang selaras dengan regulasi terbaru.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan investasi krusial dalam memitigasi risiko di lingkungan kerja. Dengan mengantongi sertifikasi Gada Utama, personel diharapkan mampu mengorganisasi protokol keamanan secara komprehensif, mulai dari deteksi dini hingga penanganan konflik di lapangan.

“Keamanan adalah fondasi utama dalam kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Melalui pelatihan ini, kita ingin personel keamanan bukan sekadar penjaga, tapi menjadi manajer keamanan yang ahli dalam menyusun strategi dan SOP sesuai standar kepolisian,” ujar Basuki, Kamis (9/4/2026).

Senada dengan hal tersebut, Manager K3L dan Keamanan PLN UIP KLT, Fajar Putra, menekankan bahwa tantangan pengamanan di lapangan semakin kompleks. Menurutnya, sertifikasi ini menjadi standar wajib untuk meningkatkan profesionalisme personel dalam mengawal proyek strategis nasional.

“Pelatihan ini bukan sekadar formalitas. Kami fokus pada peningkatan kompetensi dalam mengorganisasi protokol keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan bimbingan langsung dari Korbinmas Baharkam POLRI, kami memastikan setiap langkah pengamanan di PLN UIP KLT selalu presisi dan terukur,” tambah Fajar.

Selama sepekan, para peserta menjalani intensif sharing session dan pembekalan materi dari para pakar Korbinmas Baharkam POLRI serta praktisi expert di bidangnya. Materi yang dipelajari mencakup manajemen risiko, penegakan hukum terbatas, hingga kepemimpinan operasional keamanan.

Dengan personel yang tersertifikasi Gada Utama, PLN UIP KLT optimis dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan aman. Hal ini menjadi kunci penting bagi PLN dalam menjalankan mandatnya menerangi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tanpa kendala gangguan keamanan yang berarti. (Bom)

TENGGARONG – Banjir yang berulang di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyebabkan gagal panen (puso) di ratusan hektare lahan sawah.

Pemerintah Kabupaten Kukar bergerak cepat merespons kondisi tersebut. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, turun langsung menyalurkan bantuan pangan dan benih kepada warga terdampak.

Berdasarkan data pemerintah, bencana ini berdampak pada 153 kepala keluarga atau 542 jiwa. Dari total 342,25 hektare lahan yang ditanami, sekitar 148 hektare mengalami puso dan kerusakan berat.

Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar menyalurkan bantuan beras sebanyak 9.756 kilogram atau setara 1.084 karung untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat.

“Bantuan ini tentunya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mendapat musibah gagal panen ini,” ujar Aulia.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan 1.250 kilogram benih padi guna mendukung pemulihan dan memastikan petani dapat kembali menanam pada musim berikutnya.

“Harapan kita bantuan ini bisa membantu masyarakat untuk kembali recovery dan melaksanakan penanaman siklus selanjutnya,” tambahnya.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti berbagai kebutuhan petani yang masih menjadi kendala, termasuk sarana pendukung pertanian.

Di tingkat desa, Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa wilayahnya memang rawan banjir akibat luapan Sungai Mahakam.

Ia menyebut, ketinggian air bisa mencapai 50 hingga 80 sentimeter dan mampu merendam lahan hanya dalam waktu satu malam. Bahkan, genangan dapat bertahan hingga empat bulan.

“Dalam satu malam pasti terendam, karena air pasang langsung tinggi. Bahkan bisa bertahan sampai empat bulan,” ujarnya.

Kondisi ini membuat siklus tanam terganggu, bahkan menyebabkan petani mengalami gagal panen dua kali berturut-turut. Dampaknya, banyak petani kini tidak memiliki cadangan pangan maupun benih untuk musim berikutnya.

Menurut Yusuf, kebutuhan mendesak saat ini tidak hanya bantuan pangan, tetapi juga pembenahan infrastruktur seperti irigasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pembangunan tanggul pengendali banjir.

Ia juga menyoroti kondisi pompa air yang sudah tua dan tidak optimal karena merupakan bantuan lama sejak awal 2000-an.

Meski sejumlah upaya seperti normalisasi irigasi dan pembangunan jalan usaha tani telah dilakukan, ia menilai penanganan masih belum maksimal.

“Mungkin ke depan bisa dibantu peninggian tanggul agar bisa menghindari luapan banjir dari Sungai Mahakam,” katanya.

Di tengah tekanan gagal panen, bantuan yang disalurkan pemerintah menjadi penopang utama bagi petani untuk bertahan sekaligus memulai kembali siklus tanam.

Sekitar 80 persen warga Rapak Lambur diketahui menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Karena itu, keberlanjutan program bantuan dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi masyarakat setempat.

“Semoga bantuan ini bisa dimaksimalkan dan berkelanjutan ke depannya,” tutup Yusuf. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S