TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan perbaikan Jalan Poros Kenohan yang selama ini dikeluhkan warga akan segera dikerjakan. Ruas jalan yang menjadi akses vital wilayah hulu itu ditargetkan rampung dalam waktu dua hingga tiga bulan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono. Ia menjelaskan bahwa tahapan pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah selesai, sehingga pekerjaan fisik tinggal menunggu penandatanganan kontrak.

“Proses PBJ sudah selesai, tinggal kontrak dan langsung kita eksekusi di lapangan,” ujarnya.

Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan dan Rp5 miliar untuk pemeliharaan. Anggaran tersebut difokuskan pada ruas penghubung Kecamatan Kenohan, Tabang, hingga Kembang Janggut.

Meski demikian, perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh dengan metode pengecoran. Dari total sekitar 9 kilometer jalan yang rusak, hanya sebagian kecil yang akan menggunakan konstruksi beton.

Wiyono menyebut pengecoran hanya dilakukan sepanjang 700 hingga 800 meter, khususnya di wilayah Desa Sebelimbingan hingga Teluk Muda. Sementara sisanya akan ditangani melalui perbaikan bertahap menggunakan agregat dan pemadatan.

“Kalau dicor sekitar 700 sampai 800 meter. Sisanya pemeliharaan agar tetap aman dilalui,” jelasnya.

Menurutnya, penggunaan beton dipilih karena lebih tahan terhadap beban kendaraan berat yang kerap melintas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan aspal tidak mampu bertahan lama di jalur tersebut.

Selain pembangunan awal, pemerintah juga menyiapkan skema pemeliharaan hingga akhir tahun. Langkah ini bertujuan menjaga kondisi jalan agar tetap layak digunakan dan tidak kembali rusak parah.

Fokus pemeliharaan akan diarahkan pada titik-titik rawan seperti wilayah Sebelimbingan, Teluk Muda, hingga perbatasan Tuana Tuha yang selama ini dikenal sebagai area paling kritis.

Meski belum bisa diperbaiki secara ideal, pemerintah memastikan kondisi jalan akan jauh lebih baik dan aman dibanding sebelumnya.

“Kalau idealnya memang butuh Rp80 sampai Rp90 miliar untuk tuntas total,” tutupnya.

Perbaikan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayah hulu Kukar yang selama ini terhambat kondisi infrastruktur jalan. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Program pendidikan gratis Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya meringankan beban biaya, tetapi juga mengubah pola pikir generasi muda dalam menentukan masa depan pendidikan.

Perubahan tersebut dirasakan langsung oleh berbagai perguruan tinggi. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Politeknik Negeri Balikpapan, Candra Irawan, menyebut minat melanjutkan pendidikan tinggi meningkat signifikan, terutama di kalangan lulusan SMK.

Sebelum adanya program Gratispol, banyak lulusan SMK memilih langsung bekerja. Namun kini, tren tersebut mulai bergeser.

“Dengan adanya program ini, banyak siswa yang awalnya ingin langsung bekerja, sekarang justru tertarik untuk kuliah. Ini perubahan yang sangat positif,” ujarnya.

Lonjakan tersebut juga terlihat dari jumlah mahasiswa. Pada 2024, jumlah penerima bantuan pendidikan di kampusnya meningkat dari sekitar 400 orang menjadi 900 orang.

Menurut Candra, kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi menjadi faktor utama. Mahasiswa mulai memahami bahwa gelar pendidikan dapat membuka peluang karier yang lebih luas.

“Lulusan perguruan tinggi tentu memiliki peluang penghasilan yang lebih baik. Ini yang mulai dipahami oleh siswa,” jelasnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Kartika Fajriani, yang menilai Gratispol tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga meningkatkan daya tarik kampus.

Ia menyebut jumlah mahasiswa penerima program di kampusnya terus bertambah, dari 65 orang pada tahun sebelumnya menjadi 106 orang pada tahun ini.

“Program ini bukan hanya membantu secara finansial, tapi juga menjadi motivasi bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan,” katanya.

Kartika berharap cakupan program dapat terus diperluas agar semakin banyak generasi muda di Kalimantan Timur memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

Dengan tren peningkatan yang konsisten, Gratispol dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kaltim, sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Praktik penjualan minuman keras berkedok warung sembako akhirnya terbongkar dalam razia gabungan yang digelar Satpol PP Kota Samarinda bersama unsur TNI, Polri, Denpom, serta BKO Kecamatan Loa Janan Ilir, Rabu (8/4) malam hingga Kamis dini hari.

Operasi yang berlangsung sejak pukul 22.00 WITA hingga 02.00 WITA tersebut menyasar sejumlah titik rawan mulai dari Jalan HM Rifadin hingga Jalan Tengkawang.

Kepala Bidang Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Samarinda, Beny Hendrawan, menjelaskan bahwa razia dilakukan untuk menertibkan tempat usaha yang tidak sesuai dengan izin operasionalnya.

Dalam penyisiran di kawasan Jalan Soekarno-Hatta KM 1–3 hingga Jalan Cipto Mangunkusumo, petugas menemukan empat warung kelontong yang kedapatan menjual minuman beralkohol.

“Kami mendapati warung yang secara izin KBLI-nya tidak sesuai. Seharusnya untuk usaha makanan dan minuman, tapi justru menjual miras,” ujarnya.

Dari hasil operasi tersebut, petugas menyita sebanyak 15 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan penjualan alkohol murni yang seharusnya hanya diperbolehkan di fasilitas kesehatan seperti apotek.

“Bahkan ada yang menjual alkohol medis secara bebas. Ini jelas tidak sesuai peruntukannya,” tambahnya.

Beny juga mengungkapkan adanya indikasi kebocoran informasi terkait razia. Sejumlah warung yang sebelumnya telah diidentifikasi justru ditemukan dalam kondisi tutup saat petugas tiba di lokasi.

Meski demikian, Satpol PP tetap berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan memastikan proses hukum terhadap para pelanggar tetap berjalan.

“Empat warung yang kami temukan jelas melanggar karena tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Barang bukti sudah kami amankan dan akan diproses sesuai aturan,” tegasnya.

Satpol PP menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas usaha yang menyimpang dari izin, sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari peredaran minuman beralkohol ilegal. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Dunia pendidikan di Kalimantan Timur kembali dihadapkan pada persoalan serius. Sejumlah pelajar tingkat SMP di Samarinda dilaporkan menjadi korban tindak asusila yang diduga melibatkan sesama pelajar, bahkan sebagian terjadi di lingkungan sekolah.

Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengungkapkan kasus ini terkuak setelah adanya laporan dari orang tua siswa. Ia menyebut salah satu korban diduga sempat dicekoki minuman keras sebelum mengalami tindakan tidak senonoh.

“Sangat miris, banyak kejadian menimpa anak-anak usia SMP. Salah satu korban bahkan sempat dimabukkan sebelum mendapatkan perlakuan tidak senonoh,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menerima informasi adanya siswi yang tetap mengikuti ujian dalam kondisi hamil. Namun hal tersebut disebut kembali menjadi kebijakan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan.

Terkait dugaan adanya pembiaran oleh pihak sekolah, TRC PPA masih melakukan pendalaman. Rina menegaskan pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sambil melakukan verifikasi fakta di lapangan.

“Menurut saksi, pihak sekolah sudah mengetahui tapi terkesan membiarkan. Namun, kami tetap akan melakukan cross-check lebih lanjut,” tambahnya.

Dalam penanganannya, TRC PPA Kaltim telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban.

Plt Kepala Dinas DKP3A Kaltim, Anik Nurul Aini, menekankan pentingnya penguatan mental bagi para korban yang masih berusia anak.

“Kami memberikan edukasi dan penguatan. Masa depan mereka masih panjang, jangan sampai terpuruk karena stigma,” tegasnya.

Pemerintah juga berencana memperkuat sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah guna mencegah kasus serupa terulang.

Rina Zainun menegaskan bahwa dalam hukum perlindungan anak, tidak ada istilah suka sama suka jika melibatkan anak di bawah umur.

“Meski dilakukan atas dasar suka sama suka, tetap masuk kategori tindak pidana persetubuhan terhadap anak,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun pemerintah, untuk memperkuat pengawasan dan edukasi demi melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Aksi penganiayaan dan pengancaman terjadi di Jalan Nusantara 1, Kelurahan Masulu, Kecamatan Sungai Pinang, Selasa (7/4/2026) dini hari. Dua pria kini harus berurusan dengan hukum setelah menyerang seorang penghuni kos akibat persoalan asmara.

Kapolsek Sungai Pinang, Aksarudin Adam, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut kedua pelaku telah diamankan tidak lama setelah korban melapor ke pihak kepolisian.

Peristiwa bermula sekitar pukul 04.00 WITA saat korban berada di dalam kamar kos. Kedua pelaku datang dan langsung memicu keributan yang berujung pada tindakan kekerasan fisik serta ancaman terhadap korban.

“Benar, telah terjadi tindak pidana pengancaman dan penganiayaan di Jalan Nusantara 1. Korbannya seorang laki-laki. Pasca kejadian, korban langsung melapor ke Polsek Sungai Pinang,” ujar AKP Aksarudin Adam, Kamis (9/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan dipicu rasa cemburu. Salah satu pelaku diduga tidak terima karena menganggap korban menjalin komunikasi dengan kekasihnya.

Polisi bergerak cepat melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua pelaku di dua lokasi berbeda pada hari yang sama, hanya berselang beberapa jam.

“Tim berhasil mengamankan kedua pelaku di tempat dan waktu yang berbeda. Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan saat kejadian,” jelasnya.

Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di Mapolsek Sungai Pinang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya terancam dijerat pasal penganiayaan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam KUHP.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan pribadi, terutama terkait asmara, tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan yang justru berujung pada konsekuensi hukum. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di depan Korem Samarinda, Jalan Gajah Mada, Rabu sore (8/4/2026). Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap aktivis Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oknum militer.

Sejak pukul 15.40 Wita, massa bergerak dari Masjid Nurul Mu’minin menuju lokasi aksi. Setibanya di depan markas militer, mahasiswa langsung menggelar orasi, membentangkan spanduk tuntutan, hingga membakar ban di badan jalan. Aparat kepolisian tampak berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.

Humas aksi, M. Ryan Aprianto, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar solidaritas, tetapi juga desakan agar kasus tersebut diproses secara terbuka melalui jalur hukum sipil.

“Di sini kita mengadakan aksi damai terhadap saudara kita yang terkena penyiraman. Kami meminta tanggapan dari pihak militer di Samarinda terkait hal-hal yang terjadi di luar sana,” ujarnya.

Mahasiswa membawa tujuh poin tuntutan, salah satunya meminta agar pelaku penyiraman diadili melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.

“Yang kami tuntut, peradilannya dibawa ke peradilan umum, bukan secara militer,” tegasnya.

Selain itu, massa juga meminta pimpinan Korem untuk menemui demonstran dan berdialog secara langsung terkait tuntutan yang disampaikan.

“Target kami hari ini, ada pimpinan yang keluar dan duduk bersama mahasiswa untuk menanggapi tujuh poin tuntutan kami,” lanjut Ryan.

Dalam tuntutannya, mahasiswa juga mendesak pengungkapan aktor intelektual di balik kasus tersebut serta menolak Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025. Mereka turut meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap dugaan praktik kekerasan di institusi militer.

Aksi berlangsung hingga sore hari dengan pengamanan ketat aparat. Sejumlah perwakilan mahasiswa akhirnya diperkenankan masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. (MK)

Penulis: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Sengketa aset antara Yayasan Melati dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memasuki babak baru. Yayasan Melati menegaskan proses hukum tetap berjalan terkait penguasaan sejumlah bangunan kampus yang kini digunakan oleh SMA Negeri 10 Samarinda.

Ketua Pengurus Yayasan Melati, Ida Farida, menyebut upaya pembongkaran di lapangan sudah dua kali dilakukan. Menurutnya, bangunan yang dipersoalkan sebagian telah dikuasai pemerintah daerah meskipun dasar hukum yang digunakan dinilai tidak berkaitan langsung dengan status bangunan.

“Upaya pembongkaran sudah dua kali dilakukan dan bangunannya sudah dikuasai oleh pemerintah daerah serta digunakan oleh SMA Negeri 10. Padahal dasar hukum yang selalu dirujuk itu sebenarnya bukan terkait dengan bangunan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tidak seluruh area kampus merupakan aset milik pemerintah provinsi. Pada bagian depan, lahan memang milik pemerintah daerah, namun di bagian belakang terdapat tanah yang sah milik Yayasan Melati.

Ia juga mencontohkan bangunan asrama 2 yang disebut berdiri di atas tanah yayasan, tetapi tetap masuk dalam daftar aset yang hendak dikuasai.

“Kalau di depan memang milik pemerintah daerah, tapi di belakang ada tanah Yayasan Melati. Bahkan asrama 2 itu posisinya di atas tanah yayasan,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Yayasan Melati membawa perkara ini ke ranah perdata di Pengadilan Negeri Samarinda. Gugatan difokuskan pada dugaan perbuatan melawan hukum atas penguasaan bangunan milik yayasan.

Dalam proses hukum itu, Yayasan Melati juga mengajukan nilai appraisal sekitar Rp68 miliar sebagai dasar tuntutan apabila bangunan tetap digunakan pemerintah.

“Yang kami tuntut perbuatan melawan hukumnya dulu karena menguasai bangunan. Setelah itu memang harus ada appraisal kalau mereka ingin menggunakan bangunan tersebut. Nilainya sekitar Rp68 miliar,” jelasnya.

Saat ini, perkara telah memasuki tahap pembuktian di pengadilan. Dalam waktu dekat, sidang akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi untuk memperkuat posisi masing-masing pihak. (MK)

Penulis: K. Irul Umam
Editor: Agus S