Beranda blog Halaman 162

Kasus Pernyataan Mei 1998 Masuk Tahap Akhir di PTUN Jakarta

Penulis
redaksi
-
0
Koalisi Masyarakat Sipil menggelar konferensi pers jelang putusan soal gugatan terhadap pernyataan Fadli Zon pada 21 April 2026. (Istimewa)

JAKARTA — Gugatan terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait peristiwa Mei 1998 akan segera memasuki babak akhir. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dijadwalkan membacakan putusan pada 21 April 2026.

Gugatan tersebut diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas setelah pernyataan Fadli Zon dinilai sebagai bentuk penyangkalan terhadap fakta sejarah, khususnya terkait kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 1998.

Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, Marzuki Darusman, menegaskan bahwa laporan resmi TGPF telah mengungkap fakta-fakta kejadian secara komprehensif.

“Tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah di bawah pemerintahan Pak Habibie sudah menghasilkan satu laporan lengkap mengenai apa yang terjadi pada saat itu,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menekankan bahwa laporan tersebut merupakan hasil kerja lintas unsur negara, termasuk aparat keamanan, sehingga tidak menyisakan perbedaan pandangan terkait kesimpulan yang dihasilkan.

Koalisi penggugat juga menuntut agar Fadli Zon mengakui kekeliruan atas pernyataannya serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.

“Tuntutan kita ialah bahwa Saudara Fadli Zon mengakui kekeliruannya dan meminta maaf secara publik,” tegas Marzuki.

Perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Zainal Arifin, menyebut gugatan ini sebagai upaya melawan penyangkalan sejarah yang berpotensi merusak perjuangan penegakan hak asasi manusia.

Sementara itu, kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Daniel Winarta, menjelaskan bahwa gugatan memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam persidangan, pihak penggugat telah mengajukan berbagai alat bukti, termasuk 95 bukti surat, 5 bukti elektronik, serta menghadirkan sejumlah ahli, termasuk ahli hak asasi manusia.

“Putusannya tanggal 21 April. Kami sudah mengajukan banyak bukti, termasuk ahli,” ungkap Daniel.

Putusan PTUN Jakarta mendatang dinilai menjadi penentu arah penegakan hukum sekaligus ukuran kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjaga kebenaran sejarah dan akuntabilitas pejabat publik. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Wawali Soroti Penghentian 9 SPPG, Minta Pengawasan Diperketat Sejak Awal

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat ditemui. (Dwi S).

BONTANG – Penghentian sementara operasional di sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Bontang menuai perhatian serius.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menilai langkah tersebut seharusnya dapat diantisipasi sejak awal, melalui pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, seluruh persyaratan teknis, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), harus dipastikan terpenuhi sebelum dapur program dijalankan.

“Sejak awal mestinya sudah diperketat. Kalau memang IPAL-nya belum sesuai standar, jangan diberikan izin beroperasi,” ucapnya, Rabu (8/4/2026).

Terlebih lagi, Agus Haris menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini, dimana sejumlah SPPG telah lebih dulu beroperasi, merekrut karyawan, menjalin kemitraan, hingga memberikan layanan kepada masyarakat, namun akhirnya harus dihentikan sementara.

“Kasihan buat yang sudah jalan, menerima karyawan, punya mitra, tiba-tiba harus berhenti. Pastinya bakal terganggu. Maunya dipastikan terlebih dahulu sebelum semuanya jalan,” tegasnya.

Selain itu, Agus Haris juga menegaskan apabila ia tidak ingin menyalahkan pihak tertentu. Ia menyebut kejadian ini sebagai pelajaran penting, agar ke depannya proses peresmian dan operasional fasilitas serupa tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan matang.

Dirinya juga meminta koordinasi lebih lanjut, terkait membantu percepatan pemenuhan seluruh persyaratan bagi sembilan SPPG tersebut, agar segera mungkin dapat beroperasi kembali.

“Kami minta segera diurus apa saja syarat yang harus dipenuhi. Kalau bisa dipercepat, lakukan saja agar bisa kembali normal semuanya yang terkendala,” paparnya.

Kepada para karyawan SPPG yang terdampak, Agus Haris mengimbau untuk tetap bersabar dan mengikuti arahan dari pengelola maupun pihak terkait, selama masa penghentian berlangsung.

Perlu diketahui, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah berkomitmen bakal mendirikan sebanyak 31 unit SPPG di Bontang, sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

“Sejauh ini sudah ada 19 yang dibangun, dan masih ada 12 lagi yang akan direalisasikan dari 31 unit,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Terkendala IPAL, BGN Hentikan Sementara 9 Dapur Program MBG di Bontang

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi penutupan dapur MBG. (AI).

BONTANG – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional Bontang, resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap sembilan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang.

Dimana setelah hasil inspeksi dilakukan, telah ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi standar teknis, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kepala SPPG Regional Bontang, Surya Dwi Saputra, menjelaskan bahwa seluruh penyedia layanan dalam program MBG, sangat diwajibkan untuk bisa memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan limbah dapur.

Terlebih lagi, semua penyedia layanan harus memenuhi standar teknis, termasuk dalam pengelolaan limbah. Akan tetapi saat dilakukannya inspeksi di lapangan, masih saja ditemukan dapur yang belum sesuai spesifikasi.

“Iya ada sebanyak 9 dapur di Bontang yang harus ditutup sementara terkait dengan IPAL,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/4/2026).

Untuk sanksi penutupan sementara, bakal diberlakukan selama 14 hari. Selama menjalani masa penutupan dapur tersebut, para pengelola dapur sangat diminta agar segera melakukan pembenahan, terutama dengan penggunaan biofiller sesuai standar yang ditentukan.

“Dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan, tidak diperkenankan untuk kembali beroperasi sebelum seluruh perbaikan dilakukan dan dinyatakan lolos verifikasi. Pastinya kami sudah memberikan waktu,” tambahnya.

Langkah ini menjadi pemantauan yang kuat, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Bontang, akan semakin diperketat guna menjamin kualitas layanan dan keamanan lingkungan.

“9 dapur itu tersebar di 3 kecamatan. Sebanyak 4 dapur di Kecamatan Bontang Utara, 3 dapur di Bontang Selatan dan 2 dapur di Bontang Barat,” paparnya.

Berikut sembilan dapur yang diberhentikan sementara, meliputi:

  1. Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai 2, yang dikelola oleh Yayasan Ceria Mandiri Bontang.
  2. Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah, yang dikelola Yayasan Langit Biru Borneo.
  3. Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut, di kelola Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam.
  4. Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah 2, dikelola Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas Kota Bontang.
  5.  Bontang Barat, Kelurahan Gunung Telihan, dikelola Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas Kota Bontang.
  6. Bontang Utara, Kelurahan Bontang Baru 2, yang dikelola Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam.
  7. Bontang Utara, Kelurahan Bontang Baru 3, dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya.
  8. Bontang Barat, Kelurahan Gunung Telihan 2, dikelola Yayasan Tunas Bangsa Dua,
  9. Serta di Bontang Utara, Kelurahan Loktuan, dikelola Yayasan Pengusaha Warteg Bahari.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

39 Siswa SMA YPK Bontang Lolos SNBP 2026, Tembus PTN Ternama Nasional

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi. (Ist).

BONTANG – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Yayasan Pupuk Kaltim (YPK) Bontang. Sebanyak 39 siswa siswi berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, dan diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Indonesia.

Pengumuman resmi SNBP disampaikan 31 Maret 2026 lalu, sekitar pukul 16.00 Wita. Keberhasilan ini menjadi capaian penting bagi SMA YPK Bontang, dalam mengantarkan peserta didiknya melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan dari data sekolah, sebaran siswa yang diterima cukup merata di sejumlah kampus unggulan. Ada sebanyak 10 siswa siswi diterima di Universitas Gadjah Mada (UGM), 5 siswa siswi di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, 4 siswa siswi di Institut Teknologi Sepuluh (ITS) Nopember, 4 siswa di Universitas Brawijaya (UB), serta 4 siswa siswi di Universitas Airlangga (UNAIR).

Selain itu, ada dua siswa yang diterima di Universitas Negeri Malang dan Universitas Jember (UNEJ). Sementara itu, satu siswa diterima di Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, serta Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Kepala SMA YPK Bontang, Budiriyanto, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, dan dirinya turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pendidikan anak didiknya.

“Kami sangat bersyukur atas prestasi yang diraih siswa SMA YPK. Terima kasih kepada para siswa yang sudah belajar dengan penuh kesungguhan, serta kepada guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, YPK, dan Pupuk Kaltim yang terus mendukung peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Salah seorang siswa yang lolos SNBP, Keira, juga mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang telah berhasil dirinya raih. Selain keterima di tempat kuliah impiannya, ia juga berhasil membuat orang tua beserta keluarganya menjadi bangga.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada SMA YPK Bontang, khususnya bapak dan ibu guru yang telah membimbing dan mendukung kami hingga bisa lolos SNBP tahun ini,” tuturnya.

Pihak sekolah berharap, pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, semakin banyak siswa SMA YPK Bontang yang kembali meraih kelulusan di perguruan tinggi negeri.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Tarif PDAM Jadi Sorotan, Pemkot Tekankan Kualitas Layanan

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi. (AI)

BONTANG – Kebijakan penyesuaian tarif air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah Kota Bontang menegaskan, bahwa peningkatan tarif harus diimbangi dengan kualitas layanan yang baik.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyatakan, kenaikan tarif pada prinsipnya mengikuti regulasi yang berlaku. Namun, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

“Kalau tarif naik, kualitas juga harus bagus. Itu yang paling penting,” ujarnya.

Ia mengakui, keluhan masyarakat sebagian besar muncul akibat kualitas air yang belum merata di beberapa wilayah. Karena itu, PDAM diminta melakukan pembenahan, baik dari sisi distribusi maupun kebersihan instalasi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan air secara bijak mengingat ketersediaan air bersih yang terbatas. “Kita juga harus sama-sama menjaga. Gunakan air seperlunya,” katanya.

Pemerintah berharap, dengan perbaikan layanan, kebijakan tarif dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pemkot Tunda Proyek Waduk Kanaan hingga Fasilitas Olahraga

Penulis
redaksi
-
0
Neni Moerniaeni, Wali Kota Bontang. (Syakurah)

BONTANG – Sejumlah proyek pembangunan di Kota Bontang terpaksa ditunda sebagai dampak penyesuaian anggaran daerah. Pemerintah memprioritaskan program yang lebih mendesak di tengah keterbatasan keuangan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengungkapkan, salah satu proyek yang ditunda adalah pengembangan kawasan Waduk Kanaan yang sebelumnya dirancang sebagai destinasi wisata baru dengan skema multi years.

“Konsepnya memang untuk pertumbuhan ekonomi, tapi karena anggarannya berat, kita tunda dulu,” katanya.

Selain Waduk Kanaan, beberapa program lain yang ikut ditangguhkan antara lain pembangunan fasilitas mini soccer serta rencana pembelian mess di Jakarta.

Untuk mess tersebut, pemerintah memilih tetap menyewa dengan biaya yang lebih efisien, dibandingkan harus membeli aset baru di tengah kondisi anggaran yang terbatas.

“Kita cari yang lebih murah saja. Yang penting pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keputusan penundaan ini bukan berarti pembangunan dihentikan sepenuhnya. Pemkot tetap membuka peluang agar proyek-proyek tersebut dapat dilanjutkan, melalui dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pendidikan Gratis Tetap Jalan di Tengah Tekanan APBD

Penulis
redaksi
-
0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan program pendidikan gratis tetap berjalan, meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan.

Wali Kota Bontang menyampaikan, sejumlah program yang langsung menyentuh masyarakat tidak akan terdampak penyesuaian anggaran. Di antaranya penyediaan seragam sekolah, sepatu, tas, buku, hingga pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Pendidikan itu prioritas. Apa yang langsung dirasakan masyarakat seperti baju, sepatu, tas, buku, termasuk UKT tetap kita jalankan,” ujarnya.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari transformasi sosial yang menjadi fokus pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan daya saing masyarakat ke depan.

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah memilih menunda sejumlah program lain yang dinilai belum mendesak, agar alokasi anggaran tetap terjaga untuk sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, program seragam gratis juga memberikan dampak ekonomi dengan melibatkan ratusan penjahit lokal dalam proses produksinya.

“Kurang lebih ada 500 penjahit yang terlibat. Jadi bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Punya Potensi Besar, Rumah Produksi Nanas dan Pisang Bakal Disiapkan

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kutim, Dyah Ratnaningrum. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA – Upaya hilirisasi komoditas unggulan terus didorong Pemkab Kutai Timur (Kutim). Salah satu langkah konkret yang kini disiapkan adalah pembangunan rumah produksi bersama untuk mengolah buah khas daerah, khususnya nanas dan pisang.

Rencana itu mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan langsung mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kutim, Dyah Ratnaningrum, mengatakan nanas dan pisang Kutim memiliki potensi besar karena produksi melimpah dan sudah dikenal luas.

“Musrenbang kemarin kami sampaikan ke Bappeda Provinsi terkait program hilirisasi nanas dan pisang. Komoditas ini produksinya besar di Kutim,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Respons positif pun datang. Bahkan, Bappeda Kaltim telah menghubungi pihaknya untuk menindaklanjuti rencana pembangunan rumah produksi yang akan berada di bawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

“Hilirisasi ini menjadi tupoksi Disperindag. Jadi rumah produksinya melalui mereka,” jelas Dyah.

Dia berharap Disperindag Kutim segera menindaklanjuti rencana tersebut. Meski demikian, koordinasi lintas sektor tetap diperlukan, terutama dengan dinas teknis dan petani sebagai penyedia bahan baku.

“Kami tetap akan terlibat, khususnya dalam pendampingan petani,” tegasnya.

Untuk lokasi, kawasan Rantau Pulung menjadi salah satu opsi yang disiapkan. Wilayah ini dinilai memiliki potensi karena sebelumnya telah dirintis pengembangan serat nanas melalui binaan Dekranasda.

“Di Rantau Pulung sudah ada embrionya. Tinggal dibangun rumah produksinya,” katanya.

Konsep pengembangannya, petani dari wilayah lain seperti Batu Ampar dapat menyuplai bahan baku secara berkala. Tidak hanya buah, limbah seperti daun nanas juga direncanakan ikut dimanfaatkan.

“Nanti bisa dikumpulkan, misalnya lewat BUMDes, lalu disetor rutin ke rumah produksi,” tambahnya.

Selain hilirisasi buah, pihaknya juga mengusulkan dukungan pemerintah provinsi untuk penyerapan hasil panen padi di Kecamatan Kaubun melalui Bulog. Saat ini, penyerapan dinilai belum maksimal.

“Sudah dibeli Bulog, tapi masih sebagian,” ungkap Dyah.

Dia menilai peluang pengembangan sektor pertanian masih terbuka luas, seiring banyaknya program dari pemerintah pusat yang bisa diakses daerah.

“Banyak intervensi dari APBN. Tinggal bagaimana kita aktif berkoordinasi,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Kepala Bappeda Tegaskan Tak Boleh Asal Bangun, Infrastuktur Harus Berdampak Nyata ke Masyarakat!

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan. (Ist)

SANGATTA – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan tidak lagi sekadar mengejar fisik. Pemerintah menegaskan, setiap proyek harus memberi dampak nyata terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menekankan bahwa di tengah kondisi APBD yang mengalami penurunan, pemerintah tidak punya ruang untuk membangun secara serampangan.

“Bukan asal bangun. Infrastruktur harus tepat sasaran, terutama yang menunjang mobilisasi barang,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pihaknya menargetkan alokasi anggaran infrastruktur berada di kisaran 30 hingga 40 persen. Namun, angka tersebut tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Di sisi lain, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dengan alokasi minimal 20 persen, sesuai ketentuan yang bersifat wajib. Sementara sektor lain, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM), disusun berdasarkan skala prioritas.

“Kalau pendidikan sudah jelas mandatory 20 persen. Nah, yang lain kita sesuaikan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Januar menjelaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur kini difokuskan pada kawasan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, khususnya distribusi barang.

“Dengan kondisi anggaran seperti sekarang, kita harus pilih yang benar-benar berdampak. Infrastruktur yang bisa menggerakkan ekonomi itu yang diprioritaskan,” tambahnya.

Tak hanya mengandalkan APBD, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut akan diselaraskan dengan hasil Musrenbang agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Program perusahaan harus sinkron dengan perencanaan daerah. Jadi apa yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, skema kerja sama tersebut masih dalam tahap perumusan dan akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan resmi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.

Selain infrastruktur, penguatan SDM juga menjadi perhatian serius. Pemerintah menilai kualitas SDM menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kalau SDM kita kuat, kreatif, otomatis pergerakan ekonomi juga ikut tumbuh,” katanya.

Untuk itu, program peningkatan kapasitas SDM akan diarahkan pada pemberian beasiswa serta pelatihan industri hilir, terutama bagi sektor pertanian.

“Ke depan, kita dorong masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tapi juga produk olahan yang punya nilai tambah,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Jimmi: Ekonomi Lesu Karena Daya Beli Melemah, Bukan Kemiskinan

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi Ketergantungan pada dana pusat dan sektor SDA membuat ekonomi Kutim rentan. (AI)

SANGATTA – Laju pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur (Kutim) tengah menjadi sorotan. Meski sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif, kondisi di lapangan justru memperlihatkan perputaran ekonomi yang belum optimal.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan. Ia menyebut, persoalan utama terletak pada melemahnya daya beli masyarakat serta lambatnya perputaran uang di daerah.

“Ini bukan berarti masyarakat kita makin miskin. Tapi daya beli dan kemampuan menjual yang perputarannya sedang melemah,” ujarnya usai mengikuti Musrenbang, Selasa (7/4/2026).

Menurut Jimmi, salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah ketergantungan daerah terhadap aliran dana dari pemerintah pusat, seperti APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga pembayaran kurang salur.

Ia menjelaskan, ketika aliran dana tersebut meningkat, dampaknya langsung terasa pada aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau dana dari pusat bertambah, otomatis uang di daerah juga meningkat. Daya beli naik, aktivitas usaha ikut bergerak,” jelasnya.

Namun sebaliknya, ketika aliran dana tersebut tersendat, ekonomi daerah ikut melambat. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi sulit terdorong secara signifikan.

Di sisi lain, Jimmi menilai masih banyak pandangan yang terlalu menyederhanakan persoalan dengan hanya melihat APBD sebagai satu-satunya faktor penentu.

“Kalau menilai hanya dari APBD, itu seperti tebak-tebakan. Harus dianalisis lebih dalam faktor mana yang paling dominan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti besarnya pengaruh faktor global terhadap ekonomi Kutim. Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor sumber daya alam, pergerakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar internasional.

“Kita sangat bergantung pada kondisi global. Produk kita banyak dimanfaatkan negara lain, jadi kalau di luar terganggu, kita juga ikut terdampak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jimmi memaparkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen saja, dibutuhkan perputaran dana dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan, setidaknya diperlukan sekitar 4.000 orang dengan pendapatan Rp320 juta per tahun untuk mendorong kenaikan tersebut.

“Nilainya bisa mencapai Rp1,2 triliun untuk naik satu persen. Kalau dana sebesar itu tidak berputar di daerah, tentu pertumbuhan akan tertahan,” ungkapnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas perputaran ekonomi di daerah, tidak hanya bergantung pada suntikan dana pemerintah, tetapi juga memperkuat sektor riil.

“Intinya, bagaimana uang itu berputar di daerah. Kalau perputaran lancar, ekonomi pasti ikut bergerak,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

1...161162163...1,181Halaman 162 dari 1,181