SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin langsung penyerahan bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Raya Darussalam Samarinda, Selasa (26/5/2026).

Penyerahan tersebut mencakup bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta bantuan hewan kurban pribadi dari Andi Harun.

“Atas nama pemerintah kota, saya mewakili Bapak Presiden untuk menyerahkan langsung bantuan sapi kurban ini kepada pengurus yayasan dan pengurus Masjid Raya Darussalam Kota Samarinda,” ujar Andi Harun.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Samarinda melalui bantuan sapi kurban tersebut.

“Kami atas nama pemerintah kota dan masyarakat Samarinda menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah memberikan bantuan sapi kurban di hampir seluruh kabupaten/kota,” katanya.

Andi Harun berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan jemaah Masjid Raya Darussalam.

“Kita semua berharap mudah-mudahan daging sapi kurban ini dapat dirasakan manfaatnya, khususnya oleh para jemaah Masjid Raya Darussalam,” tuturnya.

Menurutnya, Masjid Raya Darussalam dipilih sebagai lokasi penyerahan karena memiliki nilai sejarah panjang dan menjadi salah satu ikon penting perkembangan Kota Samarinda.

“Masjid Raya Darussalam ini dipilih karena merupakan masjid kebanggaan kita semua yang memiliki sejarah panjang dan legendaris,” jelasnya.

Selain bantuan dari Presiden RI, Andi Harun juga menyerahkan bantuan hewan kurban atas nama pribadi yang akan disalurkan ke sejumlah masjid di Samarinda.

Ia menegaskan seluruh bantuan pribadi tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Saya ingin menegaskan dan menjamin bahwa bantuan sapi dari pemerintah kota atau dari wali kota ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD,” tegasnya.

Andi Harun menyebut bantuan pribadi yang disalurkan mencapai sekitar 20 ekor sapi yang didistribusikan secara proporsional ke beberapa masjid karena keterbatasan jumlah.

“Karena keterbatasan jumlah, tentu tidak dapat menjangkau seluruh masjid yang ada di Samarinda. Oleh sebab itu, pendistribusiannya kami sebarkan ke beberapa masjid secara proporsional,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Peringatan Hari Anti Tambang (HATAM) 2026 di Kalimantan Timur kembali menjadi ruang kritik terhadap lemahnya penanganan persoalan lubang tambang dan korban jiwa di daerah.

Dalam diskusi dan pameran bertema “52 Nyawa Hilang di Lubang Tambang: Negara Diam, Korban Terus Berjatuhan” yang digelar Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim di Taman Unmul Samarinda, Selasa (26/5/2026), sorotan tajam diarahkan kepada ketidakhadiran Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Gubernur Rudy Mas’ud.

Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing menilai absennya pemerintah dalam forum tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan korban lubang tambang belum dianggap serius.

“Dari ketidakhadiran mereka itu sudah menjawab sebenarnya bahwa pemerintah kita memang enggak serius dan enggak berani menangani masalah kita hari ini,” ujarnya.

Menurut Mustari, forum tersebut sengaja dibuka sebagai ruang dialog agar masyarakat dapat mendengar langsung sikap pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait tragedi lubang tambang yang telah menelan sedikitnya 52 korban jiwa di Kaltim.

Namun, sejumlah pihak yang diundang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

“Melihat bagaimana jumlah korban yang terus bertambah tapi sampai hari ini kan kita juga enggak pernah melihat ada keseriusan serta ketegasan dari sisi hukum,” katanya.

Mustari juga menyinggung janji pemerintah daerah terkait penanganan lubang tambang yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata di lapangan.

“Tapi kita melihat dari korban yang baru saja terjadi itu enggak ada respons apa pun juga. Jadi untuk kami omongan itu memang omongan sampah yang enggak pernah ada ketegasan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Polresta Samarinda diwakili anggota Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Wawan Rianto. Ia menyebut laporan JATAM terkait dugaan aktivitas tambang oleh PT IBP masih dalam proses penanganan.

“Masih dalam proses. Nanti dalam waktu dekat ini kita akan menindaklanjuti. Nanti akan kita panggil pihak terkait termasuk dari pihak JATAM untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

Wawan juga mengaku pihak kepolisian belum berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kaltim karena proses laporan masih berjalan.

“Itu nanti salah satu RTL kami untuk mengoordinasikan tentang hal itu karena yang memiliki regulasi terkait itu kan ada di sana,” katanya.

Saat ditanya mengenai kasus kematian di lubang tambang yang terjadi sejak 2011, Wawan menyebut pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap laporan sebelumnya.

“Nanti akan kita evaluasi kembali dan akan kita cek,” singkatnya.

Bagi JATAM, Hari Anti Tambang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan pengingat bahwa lubang-lubang bekas tambang yang belum direklamasi masih menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat.

“Selama lubang-lubang itu masih tetap menganga dan selama perusahaan masih tetap dibiarkan meninggalkan tanggung jawabnya, aku kira korban akan terus berjatuhan,” tutup Mustari. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

PASER – Pemerintah Kabupaten Paser kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diraih Pemkab Paser secara berturut-turut sejak tahun 2014.

Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, yang mewakili Bupati Paser dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Senin (25/5/2026), menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Paser.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Ini adalah cerminan dari komitmen, integritas, dan kerja keras seluruh OPD dalam mengelola uang rakyat secara transparan dan bertanggung jawab,” tegas Ikhwan Antasari.

Ia menambahkan, mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukan perkara mudah. Dinamika aturan pengadaan dan pengelolaan keuangan yang terus berkembang disebut menuntut kedisiplinan tinggi dari seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser, Dharni Haryati memastikan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan catatan dari BPK agar kualitas administrasi dan laporan keuangan ke depan semakin baik.

“Beberapa catatan rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait agar ke depannya laporan keuangan kita menjadi lebih baik lagi,” jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, yang turut hadir dalam agenda penyerahan LHP tersebut juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemkab Paser.

Menurutnya, raihan opini WTP ke-13 menjadi bukti kuat sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan APBD.

“Ini adalah bukti sinergi yang apik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan APBD,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih Pemkab Kutai Barat secara berturut-turut.

Penyerahan opini dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (25/5/2026).

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri di awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Haji Nanang Adriani.

“Ini sangat membanggakan dan membahagiakan di tahun pertama periode kepemimpinan Frederick Edwin bersama Haji Nanang Adriani. Tentu saja ini merupakan bentuk konsistensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan daerah,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, penyajian laporan keuangan Pemkab Kutai Barat dinilai telah memenuhi standar keuangan negara yang berlaku.

Bupati berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kaltim beserta tim pemeriksa yang telah menyelesaikan proses audit laporan keuangan daerah.

“Raihan opini WTP ini adalah bentuk tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari seluruh perangkat daerah selaku entitas akuntansi. Ini upaya menciptakan good governance di lingkungan Pemkab Kubar,” katanya.

Selain itu, Frederick Edwin turut mengapresiasi DPRD Kutai Barat atas sinergi dan kemitraan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah.

Bupati juga mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kutai Barat agar terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan mutu perencanaan anggaran, dan memperkokoh sistem pengendalian internal.

“Opini WTP diberikan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan,” pungkasnya.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kubar Ridwai, Plt Inspektorat Kubar Nopandel, Sekwan DPRD Kubar Rinatang, Plt Kepala BKAD Erik Victory, serta jajaran terkait lainnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Sehari menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyalurkan sebanyak 77 ekor hewan kurban kepada 77 masjid dan musala yang tersebar di 16 kecamatan di wilayah Kutai Barat.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani kepada Sekretaris Umum Takmir Masjid Sabilussalam, Akhmad Supyansyah, di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Selasa (26/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Suhardi, Staf Ahli Bupati Bidang Masyarakat dan SDM Rustam, Kabag Kesrasos Suwila Erpina, Plt Kepala Dishub Rita Nursandy, serta Camat Melak Asrin Surianto.

Bantuan hewan kurban tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah meliputi Kecamatan Melak, Sekolaq Darat, Barong Tongkok, Mook Manaar Bulatn, Linggang Bigung, Tering, Long Iram, Damai, Muara Lawa, Bentian Besar, Nyuatan, Siluq Ngurai, Jempang, Bongan, Muara Pahu, dan Penyinggahan.

Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani menegaskan seluruh hewan kurban yang disalurkan harus memenuhi standar ASUH, yakni aman, sehat, utuh, dan halal.

Ia juga mengingatkan panitia penyembelihan agar memperhatikan faktor keamanan selama proses penyembelihan berlangsung agar tidak membahayakan masyarakat sekitar.

“Lokasi penyembelihan juga harus benar-benar bagus dan steril,” ujarnya.

Selain itu, Nanang meminta distribusi daging kurban dilakukan secara bijak dan merata sesuai pola pembagian yang selama ini diterapkan di masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya agar bantuan hewan kurban dapat menjangkau lebih banyak masjid dan musala di Kutai Barat.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat keterbatasan anggaran sehingga belum seluruh rumah ibadah dapat menerima bantuan tahun ini.

“Bagi masjid atau musala yang belum mendapatkan sapi kurban, ke depan Insya Allah akan terus kita usahakan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Kabupaten Mahakam Ulu mencatat tonggak penting pembangunan daerah dengan dimulainya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo di Kecamatan Long Bagun.

Proyek energi hijau berkapasitas 300 megawatt dengan nilai investasi mencapai Rp13 triliun tersebut resmi dimulai melalui prosesi Groundbreaking Ceremony PLTA Batoq Kelo dan Access Road Kaltara yang ditandai peletakan batu pertama, Senin (25/5/2026).

PLTA Batoq Kelo menjadi salah satu proyek energi hijau terbesar di Kalimantan Timur dan diproyeksikan memperkuat pasokan listrik berkelanjutan di wilayah Kaltim.

Prosesi simbolis dilakukan oleh Utusan Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Owner PT Tujuan Mulia Makmur Zi Feng Gao, serta kontraktor EPC Wang Qi.

Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan proyek PLTA Batoq Kelo ditargetkan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pada tahun 2030 dengan progres pembangunan signifikan diharapkan tercapai pada 2029.

Menurutnya, proyek tersebut menjadi momentum penting yang menegaskan Mahulu mulai mengambil peran strategis dalam pembangunan energi di Kalimantan Timur.

“Harapan kami, masyarakat Mahulu dapat menjadi bagian dari pembangunan proyek ini sehingga SDM lokal terserap dan merasakan manfaat langsung dari investasi yang hadir,” ujarnya.

Angela juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan proyek tersebut.

Ia meminta perusahaan melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga generasi muda agar seluruh proses pembangunan dipahami secara terbuka dan transparan.

Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu menjawab berbagai pertanyaan maupun kekhawatiran masyarakat terhadap proyek strategis tersebut.

Selain berdampak pada Mahulu, proyek PLTA Batoq Kelo juga diharapkan mampu menjadi sumber energi bagi masyarakat Kalimantan Timur secara luas.

“Proyek ini diharapkan tidak hanya berdampak bagi Mahulu tetapi juga menjadi sumber energi bagi seluruh masyarakat Kaltim,” katanya.

Angela juga mengajak masyarakat mendukung pembangunan PLTA agar berjalan lancar dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan energi bersih nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Sekretaris Daerah Stephanus Madang, Kepala Dinas PUPR Didik Subagya, serta sejumlah perwakilan masyarakat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Mahulu Angela Idang Belawan didampingi Ketua DPRD Mahulu Devung Paran di Auditorium Nusantara Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Senin (25/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso selaku Plt Kepala BPKAD Mahulu, serta Plt Kepala Inspektorat Margono.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menegaskan, capaian opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang dibangun melalui komitmen, disiplin, dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Puji Tuhan, capaian opini WTP ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Namun ini bukan akhir dari tujuan kita. Justru capaian ini harus menjadi standar sekaligus pemacu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional,” tegasnya.

Angela menekankan, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada capaian administratif semata, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. Karena itu seluruh jajaran harus terus berbenah dan meningkatkan kinerja,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari pimpinan hingga tingkat paling bawah harus terus menjaga integritas dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Capaian WTP ini memperkuat posisi Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah yang konsisten membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan,” tambahnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan terus memperkuat pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas melalui perluasan pasar digital. Upaya tersebut diwujudkan lewat Workshop Onboarding DIGDAYA UMKM 2026 yang digelar selama tiga hari pada 20–22 Mei 2026 di Kantor BI Balikpapan.

Program DIGDAYA atau Digitalisasi untuk Peningkatan Daya Saing UMKM ini menjadi bagian dari strategi BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah tersebut juga dinilai penting mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan perkembangan pasar digital dan marketplace saat ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku UMKM. Perubahan pola konsumsi masyarakat pascapandemi Covid-19 membuat pelaku usaha dituntut lebih adaptif terhadap transformasi digital, termasuk pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI).

Menurutnya, banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam pemasaran online, pengelolaan konten digital, hingga pemanfaatan teknologi berbasis data. Di sisi lain, persaingan penjualan di platform digital semakin ketat dengan penggunaan algoritma marketplace dan dinamika kebijakan platform yang dapat memengaruhi biaya usaha pelaku UMKM.

“Penguatan kapasitas digital menjadi penting agar UMKM mampu beradaptasi, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta menjaga keberlanjutan bisnis,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Program DIGDAYA UMKM 2026 dirancang tidak hanya sebagai pelatihan, tetapi juga pembinaan berkelanjutan dan terstruktur. Melalui program ini, peserta didorong mengoptimalkan pemanfaatan platform digital, mulai dari pemasaran, transaksi pembayaran digital, penguatan branding, hingga perluasan pasar online.

Dalam pelaksanaannya, BI Balikpapan melakukan penjaringan dan kurasi peserta secara selektif bersama sejumlah mitra, di antaranya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pemerintah Kabupaten Paser, korporasi besar, dan perbankan.

“Sebanyak 160 UMKM mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, terpilih 44 UMKM yang dinilai memiliki potensi berkembang, kesiapan usaha, serta komitmen kuat mengikuti program. Peserta berasal dari berbagai sektor usaha seperti makanan dan minuman olahan, fesyen, hingga kerajinan,” jelasnya.

Selama workshop berlangsung, peserta mendapatkan berbagai materi penguatan kapasitas usaha dari praktisi dan pendamping profesional. Materi yang diberikan meliputi optimalisasi media sosial untuk bisnis, pengelolaan toko online di marketplace, strategi penjualan digital, business scale up, program afiliasi, live selling, pemanfaatan AI dalam bisnis, legalitas usaha, optimalisasi website, hingga literasi keuangan bisnis.

“Selain pembelajaran klasikal, peserta juga mengikuti diskusi interaktif, praktik langsung, dan presentasi scale up project untuk memperkuat pemahaman aplikatif dalam menjalankan usaha digital,” tambahnya.

Program DIGDAYA UMKM 2026 selanjutnya akan dilanjutkan dengan pendampingan intensif selama Mei hingga Juni 2026 melalui online meeting dan one-on-one coaching session. Sementara pada Juli hingga Oktober 2026 akan dilakukan monitoring berkala melalui monthly meeting guna mengevaluasi implementasi digitalisasi usaha peserta.

Melalui program tersebut, BI Balikpapan menargetkan peningkatan literasi digital UMKM, terbentuknya akun bisnis dan toko online aktif, meningkatnya penggunaan QRIS, penguatan branding produk, hingga peningkatan transaksi penjualan melalui kanal digital.

“Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu melahirkan UMKM yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki tata kelola usaha yang lebih baik, serta menjadi role model pengembangan UMKM digital di wilayah Balikpapan, PPU, Paser, dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutupnya. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S