TENGGARONG – Polemik rencana kontrak baru kios di Pasar Tangga Arung Square kembali mencuat setelah menuai keberatan dari para pedagang.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara, Sayid Fathullah, menegaskan bahwa dokumen kontrak tersebut belum bersifat final dan masih dalam tahap sosialisasi kepada pedagang.

“Kontrak baru TAS masih dalam tahap sosialisasi, masih tahap menerima saran dan masukan melalui forum pedagang,” ujarnya.

Menurut Sayid, pemerintah daerah masih membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan sebelum kontrak pemanfaatan kios ditetapkan secara resmi.

Namun di lapangan, sejumlah pedagang mengaku keberatan terhadap beberapa klausul dalam draft kontrak tersebut. Salah satu yang paling disorot yakni ancaman penarikan kios apabila penyewa menunggak pembayaran retribusi lebih dari tiga bulan.

Selain itu, pedagang juga mempertanyakan masa berlaku kontrak yang disebut dimulai sejak Januari 2026, sementara dokumen baru disampaikan pada Mei 2026.

Kondisi tersebut dinilai memunculkan ketidakjelasan terkait status tunggakan maupun implementasi aturan di lapangan.

Pedagang juga menyoroti klausul yang menyatakan penandatangan dianggap telah memahami seluruh isi perjanjian, padahal menurut mereka sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh.

Tak hanya itu, besaran retribusi sebesar Rp600 ribu turut menjadi perhatian pedagang. Mereka meminta pemerintah membuka dasar hukum serta regulasi yang menjadi acuan penetapan tarif tersebut.

Beberapa poin lain dalam kontrak juga dianggap masih multitafsir karena belum dijelaskan secara rinci.

Selain persoalan isi kontrak, pedagang turut meminta kepastian terkait masa berlaku perjanjian yang hanya satu tahun. Mereka berharap ada mekanisme perpanjangan yang jelas agar aktivitas usaha dapat berjalan lebih stabil.

Menanggapi berbagai keberatan tersebut, Sayid memastikan seluruh aspirasi pedagang telah ditampung dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

“Sudah kita siapkan solusinya untuk mengakomodir apa yang menjadi keresahan pedagang,” tegasnya. (Ady Wahyudi)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) melalui PLN Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 (PLN UPP KLT 1) melaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian tanah tapak tower SUTT 150 kV Incomer 2 Phi GI Samboja jalur Karangjoang–Harapan Baru di Kantor Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam musyawarah tersebut, PLN menyampaikan informasi terkait bentuk dan nilai ganti kerugian tanah tapak tower kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, mengatakan bahwa pembangunan SUTT 150 kV Incomer 2 Phi GI Samboja merupakan bagian dari upaya PLN memperkuat keandalan pasokan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya.

“PLN memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, komunikasi yang baik, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Musyawarah ini menjadi ruang dialog bersama masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Basuki, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur transmisi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan keandalan listrik seiring pertumbuhan kebutuhan energi, aktivitas ekonomi, dan pembangunan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manager PLN UPP KLT 1, I Made Gita Prawira, menjelaskan musyawarah dilakukan melalui koordinasi langsung bersama pemerintah daerah, aparat kewilayahan, serta masyarakat pemilik lahan.

“Melalui kegiatan ini, PLN menyampaikan informasi bentuk dan nilai ganti kerugian tanah tapak tower sekaligus membangun pemahaman bersama agar seluruh tahapan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan,” jelas Gita.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), Camat Samboja Barat, Danramil Samboja Barat, Kapolsek Samboja Barat, Korwil Kutai Kartanegara BINDA Kaltim, Lurah Karya Merdeka, serta pihak yang berhak.

Melalui kegiatan ini, PLN UIP KLT menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan secara profesional, akuntabel, dan humanis guna mendukung penguatan sistem kelistrikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan wilayah sekitarnya. (Bom)

SANGATTA – Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi sorotan. Hal itu menyusul keluarnya hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang menempatkan sembilan perusahaan di Kutim dalam kategori merah.

Peringkat merah diberikan kepada perusahaan yang dinilai belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Penilaian mencakup pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, pelaksanaan dokumen lingkungan hingga tanggung jawab terhadap dampak operasional di sekitar wilayah kerja.

Perusahaan yang masuk daftar PROPER merah berasal dari berbagai sektor usaha. Mulai dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, kawasan industri hingga industri semen.

Kesembilan perusahaan tersebut yakni PT Batuta Chemical Industrial Park, PT Tawabu Mineral Resources, PT Tambang Damai, PT Kaltim Prima Coal, PT Nala Palma Cadudasa, PT Kresna Duta Agroindo-PKS Rantau Panjang, PT Long Bangun Prima Sawit, dan PT Kobexindo Cement.

Beberapa perusahaan bahkan tercatat kembali menerima peringkat merah untuk kedua kalinya. Di antaranya PT Tawabu Mineral Resources, PT Tambang Damai, dan PT Nala Palma Cadudasa.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai hasil penilaian tersebut menjadi alarm serius terkait lemahnya pengawasan perusahaan di daerah, khususnya sektor sumber daya alam.

Menurut dia, salah satu kendala utama terletak pada minimnya pengawas dari kementerian yang berada langsung di daerah.

“Kesulitan kita ini karena pengawas dari kementerian memang tidak ada yang standby di daerah,” ujarnya saat di konfirmasi, Selasa (26/5/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan pengawasan lapangan belum berjalan optimal. Padahal aktivitas perusahaan memiliki potensi besar menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak diawasi secara ketat dan berkelanjutan.

Jimmi juga menegaskan pemerintah pusat seharusnya tidak hanya fokus pada penerbitan izin usaha, tetapi ikut memastikan seluruh kewajiban perusahaan terkait pengelolaan lingkungan benar-benar dijalankan.

“Karena mereka yang mengeluarkan izin, mereka juga harus memastikan pengawasannya berjalan. Prinsipnya seperti itu,” katanya.

DPRD Kutim, lanjut dia, akan terus mendorong adanya tindak lanjut konkret setelah hasil PROPER diumumkan. Menurutnya, penilaian tidak boleh berhenti hanya sebagai laporan administratif tanpa pengawasan nyata di lapangan.

“Tetap kita dorong supaya ada tindak lanjut setelah laporan itu keluar. Jangan hanya penilaian saja, tapi harus ada langkah berikutnya,” tegasnya.

Ia juga mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil tindakan langsung terhadap perusahaan yang berada di bawah pengawasan kementerian.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar pengawasan lingkungan di Kutim berjalan lebih efektif.

Jimmi berharap perusahaan yang memperoleh peringkat merah segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan lingkungan agar aktivitas usaha tidak menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan masih terdapat 72 desa di Kaltim yang hingga kini belum menikmati aliran listrik.

Hal itu disampaikan Rudy saat menghadiri groundbreaking proyek PLTA Batoq Kelo dan pembangunan Access Road Kaltara di Pendopo Odah Etam, Senin (25/5/2026).

Menurut Rudy, ketersediaan energi menjadi salah satu tantangan besar pembangunan di Kalimantan Timur, meski daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

“Energi menjadi harapan utama kami. Kalimantan Timur punya banyak potensi sumber daya alam, mulai batu bara sampai emas. Tetapi potensi-potensi itu belum bisa diolah maksimal karena minimnya infrastruktur,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada Darmawan Prasodjo atas upaya percepatan elektrifikasi di Kaltim serta menyampaikan salam kepada Presiden RI melalui Hashim Djojohadikusumo.

“Atas nama masyarakat Kalimantan Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada PLN dan kepada Pak Hashim sebagai utusan langsung Bapak Presiden,” katanya.

Rudy menjelaskan, sebelumnya terdapat sekitar 110 desa yang belum dialiri listrik. Namun sebagian wilayah kini sudah mulai terjangkau jaringan listrik, meski masih tersisa puluhan desa terpencil yang membutuhkan perhatian serius.

“Hari ini masih ada 72 desa yang belum teraliri listrik. Harapan kami mudah-mudahan segera bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Wilayah yang belum menikmati listrik tersebut tersebar di sejumlah kabupaten seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Berau.

Menurut Rudy, luas wilayah Kaltim yang mencapai sekitar 127 ribu kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

“Wilayah kami hampir setara Pulau Jawa, tetapi penduduknya hanya sekitar 4 juta jiwa. Jadi pendekatannya memang berbeda,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Hashim Djojohadikusumo memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebutuhan elektrifikasi desa-desa di Kaltim bersama PLN dan Kementerian ESDM.

“Nanti saya akan follow up dengan Pak Dirut PLN agar 72 desa itu bisa dipenuhi listriknya. Nanti kita akan lobi Pak Menteri ESDM,” ujarnya.

Hashim juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan energi bersih dan proyek pembangkit listrik di Kalimantan Timur yang dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semoga masyarakat bisa mendapatkan listrik murah dan bersih,” katanya.

Ia menegaskan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan investor menjadi kunci pemerataan energi hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

“Saya berharap Kalimantan Timur akan semakin maju dan berjaya untuk rakyat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Hanafi)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S