SAMARINDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda memperketat pengawasan terhadap perpindahan penduduk yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi data kependudukan, khususnya perubahan alamat Kartu Keluarga (KK) secara mendadak demi mendekatkan domisili calon siswa ke sekolah tertentu.

Kepala Disdukcapil Kota Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan perpindahan penduduk memang terjadi setiap hari. Namun, pihaknya tetap mewaspadai kemungkinan adanya motif tertentu di balik perubahan data tersebut.

“Kalau pergeseran penduduk itu setiap hari pasti ada. Cuma untuk alasan tertentu memang sulit diidentifikasi karena dalam formulir biasanya pilihannya pendidikan, pekerjaan, atau pindah rumah,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Menurut Eko, aturan PPDB telah menetapkan usia minimal KK yang digunakan untuk jalur zonasi adalah satu tahun. Karena itu, sistem administrasi kependudukan saat ini dibuat real-time sehingga tidak memungkinkan perubahan tanggal secara mundur.

“Sistem kami tidak bisa backdate. Jadi pengajuan hari ini, cetaknya juga tanggal dan jam hari ini,” tegasnya.

Disdukcapil juga memperketat aturan bagi anak di bawah umur yang pindah domisili tanpa orang tua kandung. Dalam kondisi tertentu, wajib disertai surat pernyataan tanggung jawab dari keluarga tujuan.

“Itu harus ada surat pertanggungjawaban dari keluarga yang dituju untuk bersedia menampung dan menjaga anak tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Disdukcapil Samarinda juga menemukan adanya modus pemalsuan fisik dokumen KK menggunakan barcode palsu.

Eko mengungkapkan beberapa barcode yang dipindai justru mengarah ke media sosial seperti Instagram hingga TikTok, bukan ke sistem resmi Dukcapil.

“Ada barcode palsu yang ketika discan malah masuk ke Instagram atau TikTok, bukan ke sistem Dukcapil,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Disdukcapil kini mewajibkan seluruh proses verifikasi dokumen menggunakan aplikasi resmi Identitas Kependudukan Digital dan tidak lagi menggunakan aplikasi pemindai umum seperti Google Lens.

“Sekarang barcode scan harus pakai IKD. Operator wajib punya aplikasi IKD untuk memastikan dokumen benar-benar asli,” katanya.

Dalam pelaksanaan PPDB, Disdukcapil Samarinda juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun pihak pendidikan tingkat provinsi untuk melakukan validasi data apabila ditemukan indikasi anomali.

Meski demikian, Eko menegaskan akses terhadap Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tetap dibatasi demi menjaga keamanan data pribadi masyarakat.

“SIAK ini proteksinya tinggi. Jadi hanya kasus tertentu yang dicurigai saja yang dilakukan pengecekan lebih mendalam,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Eko meminta masyarakat ikut aktif melaporkan apabila menemukan kejanggalan terkait perpindahan domisili mendadak di lingkungan sekitar menjelang PPDB.

“Kalau tiba-tiba ada anak terdaftar di alamat tertentu padahal warga sekitar tidak mengenal keluarganya, itu bisa menjadi masukan penting,” pungkasnya. (Abdi)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

SENDAWAR – Tim Panitia Khusus (Pansus) Daerah Otonomi Baru (DOB) DPRD Kabupaten Kutai Barat menyampaikan nota rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru Benua Raya.

Penyampaian rekomendasi dilakukan dalam sidang paripurna istimewa masa sidang II Tahun 2026 di ruang sidang utama DPRD Kutai Barat, Senin (25/5/2026).

Dalam penyampaiannya, anggota Tim Pansus DOB Benua Raya sekaligus Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kubar, Rosaliyen, menegaskan bahwa pembahasan DOB memiliki dinamika sosial, politik, dan psikologis yang kompleks sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Seperti menggenggam anak burung, diremas mati, dilepas lari. Setiap sikap harus benar-benar mempertimbangkan kehati-hatian, kepentingan masyarakat, dan masa depan daerah secara menyeluruh,” ujar Rosaliyen.

Pansus menyebut aspirasi pembentukan DOB Benua Raya berkembang nyata di wilayah selatan dan barat Kutai Barat. Dorongan tersebut muncul dari harapan masyarakat terhadap peningkatan efektivitas pelayanan pemerintah, pemerataan pembangunan, penguatan pengelolaan potensi daerah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan luas wilayah Kutai Barat yang besar dan kondisi geografis yang beragam, DPRD menilai pemerataan pembangunan dan pelayanan publik memang memerlukan perhatian serius.

Selain itu, wilayah calon DOB Benua Raya dinilai memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang ekonomi di sektor perkebunan, perikanan, perdagangan, jasa, dan sektor produktif lainnya.

Posisinya yang strategis sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dinilai membuka peluang pengembangan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Meski demikian, DPRD mengingatkan pembentukan DOB memerlukan kesiapan matang dari berbagai aspek, mulai administratif, wilayah, kelembagaan, infrastruktur, pelayanan publik, hingga sumber daya manusia.

Pansus juga mengingatkan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB secara nasional.

Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD Kutai Barat menyampaikan beberapa poin rekomendasi, di antaranya:

1. Menghormati dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait DOB Benua Raya secara konstitusional.
2. Memperkuat data dan dokumen pendukung terkait pemerataan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, dan SDM.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat terkait aspirasi DOB.
4. Menjaga stabilitas sosial masyarakat dan semangat persatuan dalam seluruh proses pembahasan.

Rosaliyen menegaskan rekomendasi tersebut bukan naskah teknis pembentukan DOB, melainkan sikap kelembagaan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara demokratis dan konstitusional.

“Rekomendasi ini merupakan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai representasi rakyat dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi secara demokratis dan konstitusional. Aspirasi masyarakat terhadap DOB Benua Raya lahir dari kebutuhan nyata akan percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” tutupnya.

Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kubar Agustinus didampingi Wakil Ketua II Sepe Martinus, serta dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan anggota DPRD Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Kompi Produksi Kodim 0912 Kutai Barat melaksanakan panen perdana hasil pertanian dan peternakan di Kampung Lay, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Dandim 0912 Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, didampingi Ketua Persit KCK Cabang LXII Dim 0912 Kubar, Tata Doni Fransisco.

Turut hadir Danki Kompi Produksi Kapten Inf Rahman, anggota Kompi Produksi, personel Kodim 0912 Kubar, serta anggota Persit KCK Cabang LXII Dim 0912 Kubar.

Pada panen perdana itu, sejumlah komoditas pertanian berhasil dipanen dari lahan seluas lima hektar yang dikelola personel Kompi Produksi. Komoditas yang dipanen meliputi tomat, jagung, dan kedelai.

Dandim bersama Ketua Persit juga turun langsung ke lahan untuk ikut memanen bersama anggota.

Usai panen pertanian, rombongan melanjutkan peninjauan ke area peternakan ayam petelur yang turut dikelola Kompi Produksi Kodim 0912 Kubar.

Mereka melihat langsung proses pemeliharaan ayam petelur, mulai dari pemberian pakan hingga pengelolaan hasil ternak. Dandim dan Ketua Persit juga ikut memanen telur ayam yang menjadi salah satu program unggulan satuan tersebut.

Dandim 0912 Kubar Letkol Inf Doni Fransisco mengatakan panen perdana tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Kodim dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Keberadaan Kompi Produksi tidak hanya menjadi sarana pembinaan satuan, tapi juga wadah meningkatkan kemampuan dan produktivitas anggota di bidang pertanian maupun peternakan,” ujarnya kepada pewarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, hasil panen tersebut merupakan buah dari kerja keras, semangat kebersamaan, serta dedikasi seluruh anggota yang selama ini mengelola lahan pertanian dan peternakan.

Ia berharap program Kompi Produksi dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi ketahanan pangan di wilayah Kutai Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat sekitar.

“Program Kompi Produksi diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kutai Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, meminta pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) segera merealisasikan pembangunan jalan penghubung dari Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.

Menurut Devung, infrastruktur jalan di wilayah hulu Sungai Mahakam masih menjadi perhatian serius karena memiliki peran vital sebagai jalur utama aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan.

“Infrastruktur jalan penghubung dari Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari masih menjadi perhatian serius. Ruas jalan tersebut merupakan urat nadi masyarakat di hulu Sungai Mahakam,” ujar Devung, Senin (25/5/2026).

Ia menegaskan pembangunan akses jalan tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi kebutuhan mendesak untuk mendukung akses ekonomi, distribusi pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.

“Kehadiran jalan darat akan membuka konektivitas, menekan harga kebutuhan pokok, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat ketahanan wilayah perbatasan demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan,” tegasnya.

Selain mendorong pembangunan ruas jalan menuju Long Pahangai dan Long Apari, Devung juga meminta BPJN mempercepat penyelesaian pembangunan ruas jalan Tering–Ujoh Bilang yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Menurutnya, kondisi jalan tersebut sangat memengaruhi mobilitas warga maupun distribusi logistik menuju ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu.

“DPRD Mahakam Ulu terus mendorong pemerintah pusat melalui BPJN agar pembangunan akses jalan di wilayah perbatasan dapat segera terealisasi dan menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, Senin (25/5/2026).

Penyerahan berlangsung di Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim dan dipimpin langsung Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto. Dokumen LHP diterima para Ketua DPRD, wali kota, bupati, maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing.

Dalam sambutannya, Suharyanto menegaskan penyerahan LHP merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim ini dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Meski mayoritas daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK tetap menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK tidak hanya mengungkapkan opini atas LKPD, tetapi juga mengungkapkan kondisi-kondisi yang ditemukan terkait kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, BPK Kaltim mencatat terdapat 204 temuan dengan total 591 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.

• Beberapa persoalan yang menjadi sorotan meliputi:
• Penatausahaan aset tetap yang belum memadai.
• Pengelolaan belanja barang dan jasa yang kurang optimal.
• Kesalahan penganggaran.
• Pengelolaan belanja modal yang belum maksimal.
• Pengelolaan pendapatan daerah yang kurang optimal.
• Pengelolaan utang belanja yang belum memadai.

Meski demikian, BPK memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena selama proses pemeriksaan telah menunjukkan itikad baik dengan menindaklanjuti sejumlah temuan, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran senilai lebih dari Rp36,5 miliar.

“Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada seluruh entitas atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan,” ungkap Suharyanto.

BPK juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti daerah sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan.

“Opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Namun hal ini bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari,” tegasnya.

Adapun 10 daerah di Kaltim yang kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yakni:

• Kota Samarinda
• Kota Balikpapan
• Kota Bontang
• Kabupaten Kutai Kartanegara
• Kabupaten Kutai Timur
• Kabupaten Kutai Barat
• Kabupaten Berau
• Kabupaten Paser
• Kabupaten Penajam Paser Utara
• Kabupaten Mahakam Ulu

BPK juga mengingatkan seluruh kepala daerah wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Perum Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menyiapkan 30 mobil tangki air bersih untuk menghadapi dampak El Nino yang diperkirakan memengaruhi produksi air bersih di Kota Balikpapan.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan distribusi air tetap berjalan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami penurunan suplai air bersih saat musim kemarau panjang.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan jumlah armada mobil tangki yang disiagakan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan 2025 lalu yang hanya sekitar 10 unit.

“Untuk jumlah armada tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu yang hanya sekitar 10 unit,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Yudhi menjelaskan penambahan armada dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap turunnya kapasitas produksi air bersih akibat dampak El Nino. Saat fenomena tersebut terjadi, kapasitas produksi air PTMB diperkirakan hanya berada di kisaran 75 persen.

Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki nantinya difokuskan ke kawasan terdampak, khususnya Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat yang selama ini memiliki keterbatasan sumber air baku.

“Pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki akan difokuskan pada kawasan terdampak, khususnya Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat,” jelasnya.

Sebagai sumber air alternatif, PTMB juga akan memanfaatkan bendali atau bendungan pengendali. Namun air dari bendali tidak langsung disalurkan ke jaringan perpipaan.

Air tersebut terlebih dahulu diolah menggunakan instalasi pengolahan air (IPA) mobile atau mini sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui mobil tangki.

Selain armada tangki, PTMB juga menyiapkan sejumlah tandon air di titik strategis guna mempermudah akses masyarakat mendapatkan air bersih selama musim kemarau.

Menurut Yudhi, fenomena El Nino kuat yang dikenal dengan istilah “Godzilla” menyebabkan curah hujan turun drastis sehingga berdampak terhadap berkurangnya debit air baku di waduk maupun tampungan air lainnya.

“Dampaknya sangat terasa pada sumber air kita. Beberapa waduk mengalami penurunan debit, sehingga mempengaruhi kapasitas produksi air bersih,” katanya.

Meski demikian, PTMB memastikan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki tidak akan dikenakan biaya tambahan kepada masyarakat.

“Pelayanan tetap seperti air perpipaan, tidak ada biaya tambahan untuk distribusi tangki,” tutup Yudhi. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S