BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melakukan penyesuaian anggaran menyusul tekanan pada APBD yang tidak sesuai dengan proyeksi awal. Diproyeksikan APBD pada tahun 2027 hanya sebesar Rp1,5 triliun dari sebelumnya berkisar Rp 2 triliun.

Untuk itu, sejumlah program pun terpaksa ditunda, demi menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa harus menambah beban utang.

Wali Kota Bontang menegaskan, kondisi fiskal saat ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah bijak, terutama karena adanya selisih perhitungan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), serta ketidakpastian dana transfer dari pusat.

“Memang ada meleset dari perkiraan. Silpa yang sebelumnya diproyeksikan tidak sesuai, ditambah dana kurang salur yang belum ada kejelasan. Kalau lebih salur pasti dipotong,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, Pemkot memilih untuk menunda sejumlah program yang dinilai belum mendesak. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif, agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.

“Lebih baik kita tunda dulu program yang bisa ditunda. Saya tidak mau berutang. Kita ingin membangun tanpa meninggalkan beban ke depan,” tegasnya.

Beberapa program yang terdampak penyesuaian di antaranya rencana pengembangan kawasan Waduk Kanaan, yang sebelumnya dirancang sebagai proyek multi years. Selain itu, rencana pembelian mess di Jakarta serta pembangunan fasilitas olahraga seperti mini soccer, juga masuk dalam daftar program yang ditunda.

Meski demikian, pemerintah memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dipastikan tidak akan terdampak pemangkasan anggaran.

“Yang langsung dirasakan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap kita pertahankan. Itu komitmen kami,” katanya.

Langkah penyesuaian ini juga dilakukan, untuk menjaga agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Pemkot Bontang pun akan terus melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada, termasuk mencari alternatif pembiayaan lain seperti dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk proyek-proyek strategis.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai mengubah skema program Rukun Tetangga (RT), menyusul kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan.

Kebijakan ini dilakukan, agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan, keterbatasan fiskal membuat rencana alokasi besar untuk program RT tidak lagi memungkinkan untuk dijalankan secara maksimal seperti sebelumnya.

“Kalau program per RT sampai Rp200 juta, dengan kondisi keuangan sekarang itu sudah tidak mungkin. Kita harus menyesuaikan,” ujarnya.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengarahkan penggunaan anggaran RT ke program yang lebih prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur dasar di lingkungan warga.

Menurutnya, selama ini masih ditemukan penggunaan anggaran yang kurang efektif, seperti pengadaan barang yang tidak berdampak luas bagi masyarakat.

“Kalau hanya untuk beli tenda, piring, atau kegiatan yang berulang, itu sayang. Lebih baik kita fokus ke yang benar-benar dibutuhkan, seperti drainase atau perbaikan jalan,” jelasnya.

Ke depan, penentuan prioritas pembangunan akan lebih banyak dikendalikan di tingkat kelurahan, dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak di masing-masing wilayah. RT tetap dilibatkan, namun dengan pendekatan yang lebih terarah.

“Misalnya di satu kelurahan ada puluhan RT, tidak semua dapat sekaligus. Kita lihat mana yang paling prioritas, itu yang didahulukan,” katanya.

Meski ada penyesuaian program, pemerintah memastikan alokasi anggaran untuk operasional RT tetap berjalan, termasuk insentif bagi ketua RT, sekretaris, dan bendahara.

“Skema baru ini bukan pengurangan peran RT, tapi upaya untuk memperkuat fungsi RT mengawal kebutuhan riil masyarakat di tingkat paling bawah,” tuturnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pembangunan Tongkonan atau Rumah Adat Toraja, yang berada di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, telah memasuki tahapan pembahasan persiapan.

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Bontang, perwakilan Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, serta pihak arsitek yang akan terlibat dalam pembangunan rumah adat tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Dispopar Bontang, M. Ihsan, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk mendukung pembangunan Tongkonan tersebut. Anggaran ini telah mencakup dari proses perencanaan, pengawasan hingga pelaksanaan pembangunan.

“Ini merupakan hasil Musrenbang di 2025 lalu. Awalnya diusulkan sebesar Rp1,5 miliar, namun terjadi pergeseran anggaran, sehingga menjadi Rp1 miliar,” ucapnya, Senin (6/4/2026).

Adanya anggaran tersebut, dirinya sangat berharap nantinya dapat dimaksimalkan untuk membangun Tongkonan yang representatif dan sesuai dengan nilai-nilai adat Toraja. Selain menjadi tempat pelaksanaan kegiatan dan ritual adat, Tongkonan tersebut juga diproyeksikan sebagai destinasi wisata budaya.

“Nantinya bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat umum, jadi sifatnya terbuka,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas berbagai aspek teknis pembangunan Tongkonan yang harus mengacu pada aturan adat Toraja. Mulai dari bentuk bangunan, jumlah tiang, ukiran, hingga struktur lantai harus sesuai dengan standar adat yang berlaku.

“Ini menjadi perhatian penting, karena pembangunan Tongkonan tidak dapat dilepaskan dari nilai sakral dan filosofi yang melekat dalam budaya Toraja. Oleh karena itu, sangat diperlukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait, agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan adat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Bontang, Simon turut menegaskan bahwa Tongkonan memiliki nilai sakral yang tinggi, bagi masyarakat Toraja. Ia menilai bangunan Tongkonan yang telah ada di Kelurahan Kanaan sebelumnya, masih belum memenuhi standar adat.

“Rumah Toraja itu ibarat ibu dan lumbung itu bapak. Kami berharap kesalahan sebelumnya tidak terulang lagi, karena bagi kami ini sangat sakral,” ujarnya.

Selain itu, Simon berharap nantinya dengan ada pembangunan Tongkonan ke depan, benar-benar memperhatikan standar adatnya serta fungsi dan manfaatnya, sehingga dapat menjadi simbol budaya yang layak dan membanggakan, bagi masyarakat Toraja di Bontang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Aksi pembegalan terjadi di Jalan Pipa, Senin (6/4/2026) malam. Seorang guru SD 006 Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur menjadi korban dalam insiden ini

Diketahui insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di wilayah kusnodo.

Yani yang merupakan teman seprofesi menjelaskan, korban bernama Cornelius.
Ia diduga diserang lebih dari tiga orang pelaku.

“Korban mengalami luka di bagian kepala dan lebam di area mata,” katanya

Saat ini korban telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Taman Husada Bontang. Adapun barang yang diambil adalah handphone korban.

Saat ini, pihak kepolisian Polres Bontang serta Kapolsek Teluk Pandan, Kutim, serta Kasat Reskrim Polres Bontang tengah berkoordinasi guna mengetahui kronologi dan penanganan lebih lanjut.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam