SANGATTA – Lonjakan harga pangan, khususnya cabai dan telur, dinilai mulai berdampak pada daya beli masyarakat dan semangat konsumsi. Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan kondisi ini harus direspons dengan langkah konkret, bukan sekadar menunggu stabilisasi pasar.

Menurutnya, salah satu solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam komoditas pangan seperti cabai, lombok, hingga sayuran lain. Langkah ini dinilai penting, apalagi menjelang momentum Idul Adha yang biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pangan.

“Kalau kita bisa prediksi harga akan naik, maka dari sekarang masyarakat harus mulai menanam. Masa tanam cabai sekitar dua sampai tiga bulan, jadi harus dipersiapkan sejak dini,” ujarnya usai mengikuti rakor inflasi di Kominfo, Senin (6/4/2026).

Ia mengakui, selama ini kesiapan produksi pangan lokal masih rendah, terutama karena masyarakat belum terbiasa melakukan penanaman secara terencana menjelang hari besar keagamaan. Akibatnya, pasokan terbatas dan harga mudah melonjak.

Selain cabai, Jimmi juga menyoroti komoditas telur yang harganya turut terdorong naik. Ia menjelaskan, faktor utama kenaikan harga telur berasal dari mahalnya pakan ternak yang masih bergantung dari luar daerah.

“Kalau pakan tidak sesuai formulasi, kualitas telur ikut turun. Kulitnya rapuh, warnanya kurang bagus, dan otomatis harga jualnya juga jatuh. Tapi kalau mau kualitas bagus, biaya produksi ikut naik,” jelasnya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan daerah di Pulau Jawa yang sudah mampu memproduksi pakan secara mandiri karena ketersediaan bahan baku yang lebih lengkap. Sementara di Kutai Timur, ketergantungan terhadap pasokan pakan dari luar masih menjadi kendala utama.

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi, terutama dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan berbasis kemandirian. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, Kutai Timur memiliki peluang besar untuk menciptakan sistem pangan mandiri.

“Inflasi 2 sampai 4 persen memang masih dalam kategori normal. Tapi kalau kita bisa mandiri, itu akan jauh lebih baik untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan ekonomi daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan produksi lokal tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat jika dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Laju inflasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan masih dalam kondisi terkendali. Namun, di balik stabilitas tersebut, harga telur ayam menjadi catatan karena berada di atas rata-rata nasional.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyampaikan bahwa secara month-to-month (mtm), inflasi daerah masih lebih rendah dibandingkan nasional. Jika inflasi nasional berada di kisaran 4 hingga hampir 5 persen, Kutim tercatat sekitar 0,9 persen.

“Selisihnya sekitar 0,4 persen dari nasional. Artinya kondisi kita masih relatif aman, meskipun tetap fluktuatif,” ujarnya usai rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar di Kantor Diskominfo Kutim, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, stabilitas inflasi sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Selama daya beli tetap terjaga, tekanan harga masih bisa dikendalikan.

Meski demikian, Mahyunadi mengakui ada komoditas yang perlu mendapat perhatian, yakni telur ayam. Berdasarkan pemantauan di pasar, harga telur di Kutim cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

“Kalau dibandingkan secara hitungan, selisihnya bisa sekitar Rp4.700 per kilogram. Tapi ini juga dipengaruhi perbedaan pengukuran, di sini dijual per butir, sementara nasional per kilogram,” jelasnya.

Selain itu, tingginya harga telur dipicu biaya produksi, khususnya pakan ayam petelur yang sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, terutama Pulau Jawa. Kondisi ini membuat harga produksi menjadi lebih tinggi.

Kendati demikian, ia memastikan tidak ada indikasi penimbunan maupun permainan harga di pasaran. Secara umum, harga kebutuhan pokok masih relatif stabil.

“Tidak ada penimbunan. Harga juga masih stabil,” tegasnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap menyiapkan langkah antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi gejolak harga. Intervensi akan dilakukan melalui operasi pasar maupun pasar murah.

“Kalau harga tidak stabil, kita akan intervensi. Tapi saat ini belum perlu karena masih terkendali,” katanya.

Untuk jangka panjang, Pemkab Kutim didorong memperkuat ketahanan pangan daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan pokok seperti cabai dan sayuran.

Selain itu, optimalisasi potensi lokal juga menjadi fokus, terutama komoditas jagung yang harganya di Kutim masih lebih tinggi dibanding daerah lain.

“Di luar daerah sekitar Rp6.000, di sini bisa Rp7.000 sampai Rp8.000. Artinya potensi kita ada, tinggal dimaksimalkan,” tandasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Konflik antara buaya dan warga di Kutai Timur (Kutim) kian meningkat. Namun, program penangkaran buaya yang digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang hingga kini belum juga berjalan.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengakui terdapat kendala dalam merealisasikan program tersebut. Salah satunya karena kekeliruan awal terkait kewenangan kementerian yang menangani penangkaran buaya.

Awalnya, pemerintah daerah mengira program tersebut berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Namun belakangan diketahui bahwa kewenangan tersebut berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Saya kira di Lingkungan Hidup, ternyata di KKP. Ini yang kemarin sempat keliru,” ujarnya beberapa hari lalu.

Meski demikian, upaya tetap dilakukan. Dinas Perikanan Kutim telah menyusun kajian awal sebagai dasar perencanaan penangkaran, meski belum rampung sepenuhnya. Pemkab juga telah melayangkan surat kepada KKP, namun hingga kini belum mendapat respons.

“Sudah kami surati, tapi belum ada jawaban,” tambahnya.

Di sisi lain, kondisi di lapangan semakin mengkhawatirkan. Kemunculan buaya di sekitar permukiman warga terjadi berulang dan menimbulkan keresahan. Namun, langkah pemusnahan tidak bisa dilakukan sembarangan karena terbentur aturan perlindungan satwa.

“Kalau dimusnahkan, bertabrakan dengan kebijakan lingkungan. Tapi kalau dibiarkan, masyarakat resah,” tegasnya.

Selama ini, penanganan masih bersifat sementara. Tim pemadam kebakaran biasanya melakukan evakuasi saat ada laporan warga. Untuk buaya berukuran besar, sebagian dibawa ke lokasi penangkaran yang ada di Samarinda. Sementara buaya berukuran kecil umumnya dilepas kembali ke habitatnya.

Namun pola tersebut dinilai belum efektif. Buaya yang dilepas kerap kembali muncul di sekitar permukiman warga.

“Yang kecil dilepas lagi, tapi sering kembali. Ini yang jadi masalah,” jelas Ardiansyah.

Karena itu, keberadaan penangkaran buaya di Kutim dinilai mendesak. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar yang terus meningkat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BALIKPAPAN — Menjelang musim haji 2026, sebanyak 683 calon jemaah haji (calhaj) asal Balikpapan mengikuti rangkaian manasik sebagai bekal sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Haji (Kemenhaj) Kota Balikpapan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan para jemaah memahami seluruh rangkaian ibadah haji secara utuh.

Kepala Kemenhaj Kota Balikpapan, Suharto Baijuri, menjelaskan bahwa manasik bertujuan memberikan pembekalan menyeluruh, mulai dari rukun hingga wajib haji.

“Sebanyak 683 calon jemaah haji tercatat mengikuti manasik tersebut. Mereka mendapatkan pembekalan menyeluruh terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, agar dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sesuai tuntunan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Ia menambahkan, jemaah tahun ini berasal dari berbagai kelompok usia. Jemaah tertua tercatat berusia 81 tahun, sementara yang termuda berusia 17 tahun. Perbedaan usia tersebut menjadi perhatian dalam pembinaan, khususnya terkait kesiapan fisik dan kesehatan.

“Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam proses pembinaan, terutama terkait kesiapan fisik dan kesehatan,” jelasnya.

Hingga saat ini, persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Balikpapan berjalan lancar tanpa kendala teknis yang berarti. Meski demikian, para jemaah diimbau untuk terus menjaga kondisi kesehatan.

Perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi, serta padatnya aktivitas selama puncak ibadah haji, menjadi faktor yang perlu diantisipasi sejak dini.

Selain itu, pihak Kemenhaj juga terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan ibadah.

“Harapan kami, seluruh jemaah dapat berangkat dan menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat,” tutup Suharto.

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat kesiapsiagaan bencana di wilayah perairan. Terbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda menghadirkan satu unit speedboat khusus penyelamatan (rescue) senilai Rp1,69 miliar untuk menunjang operasi di Sungai Mahakam.

Kepala BPBD Kota Samarinda, Warso, menegaskan bahwa pengadaan armada ini menjadi langkah strategis mengingat karakteristik Sungai Mahakam yang memiliki arus kuat serta aktivitas transportasi air yang cukup padat.

“Ini bukan speedboat penumpang. Dari awal memang dirancang untuk kebutuhan penyelamatan, termasuk dukungan alat navigasi khusus untuk operasi rescue,” ujarnya.

Kapal ini menggunakan jenis Rigid Hull Aluminium Boat, berbeda dari speedboat pada umumnya yang berbahan fiber. Material aluminium marine dipilih karena memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap benturan, sehingga dinilai lebih aman untuk operasi di medan sungai yang dinamis.

Dari sisi performa, speedboat ini dilengkapi dua mesin berkekuatan 85 tenaga kuda (HP) yang memungkinkan manuver cepat saat menghadapi arus deras Sungai Mahakam. Kapasitas maksimal tujuh orang juga disesuaikan dengan kebutuhan tim penyelamat di lapangan.

Selain itu, kapal ini dibekali perangkat navigasi modern yang memungkinkan operasi pencarian dan penyelamatan tetap berjalan optimal, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau minim cahaya.

“Material aluminium marine dipilih karena lebih kuat, tahan benturan, dan lebih aman untuk operasi penyelamatan di sungai seperti Mahakam,” jelas Warso.

Kehadiran armada baru ini diharapkan mampu mempercepat waktu respons (response time) dalam berbagai kejadian darurat di perairan, mulai dari kecelakaan kapal hingga pencarian korban tenggelam.

Tak hanya itu, speedboat ini juga akan dimanfaatkan untuk patroli rutin di kawasan rawan di sepanjang Sungai Mahakam, yang selama ini menjadi jalur aktivitas masyarakat sekaligus titik rawan insiden.

“Harapannya, ini bisa menjadi tulang punggung operasi penyelamatan di Samarinda, terutama di kawasan perairan yang selama ini cukup rawan,” pungkasnya.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA — Pencarian terhadap warga Kelurahan Sepaku, Jikram (65), yang sebelumnya dilaporkan hilang, berakhir duka. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (5/4/2026).

Informasi penemuan tersebut pertama kali disampaikan warga setempat. “Sudah ditemukan, kondisi MD (meninggal dunia),” ujar Alfian.

Jasad korban ditemukan mengapung di Sungai Sepaku, sekitar 150 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Kepala Pelaksana BPBD Penajam Paser Utara, Nurlaila, menjelaskan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan cepat setelah laporan diterima.

“Tim langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan korban langsung dibawa ke rumah duka,” ujarnya.

Jasad korban ditemukan sekitar pukul 08.45 Wita. Warga yang sejak pagi menunggu di sekitar jembatan besi bergegas menuju lokasi saat jasad dibawa menggunakan perahu oleh tim pencarian.

Dari hasil pengamatan di lapangan, terdapat sejumlah luka pada tubuh korban, terutama di bagian leher serta pergelangan dan lengan tangan kanan. Luka tersebut menguatkan dugaan bahwa korban diserang buaya saat beraktivitas di pinggir sungai.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban saat itu tengah mengambil air di sekitar kebun karet miliknya yang berada di tepi Sungai Sepaku.

Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dihentikan. Tim gabungan yang terlibat terdiri dari BPBD PPU, DPKP Pos Sepaku, Basarnas, aparat kecamatan dan kelurahan, Polsek Sepaku, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat setempat.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan potensi bahaya di kawasan perairan, khususnya di wilayah yang masih menjadi habitat satwa liar seperti buaya.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

SAMARINDA — Upaya penertiban pedagang di Pasar Pagi Samarinda justru memunculkan dilema di kalangan pelaku usaha. Di satu sisi pemerintah ingin menata ketertiban, namun di sisi lain pedagang mengaku kesulitan bertahan akibat minimnya pembeli di dalam area pasar.

Pantauan di lapangan menunjukkan sebagian pedagang mulai menggeser barang dagangan ke luar kios. Langkah ini dilakukan sebagai strategi bertahan hidup, bukan semata untuk melanggar aturan, melainkan demi menarik perhatian pengunjung yang melintas di area luar.

Salah satu pedagang, H. Iyan Saputra, pemilik Toko Rizquna, mengungkapkan kondisi berjualan di dalam pasar yang semakin sepi. Ia bahkan mengaku dalam kurun waktu satu hingga dua bulan, tidak ada transaksi sama sekali jika hanya mengandalkan kios di dalam.

“Terpaksa kami jualan di luar karena di dalam tidak laku. Kadang sebulan sampai dua bulan tidak ada pembeli,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, berjualan di area terbuka atau di bawah tangga menjadi pilihan terakhir agar tetap mendapatkan pemasukan untuk kebutuhan harian. Ia menyebut, tanpa berjualan di luar, bahkan biaya operasional seperti bensin pun sulit terpenuhi.

“Kalau di dalam tidak dapat uang, buat bayar bensin saja susah. Jadi terpaksa kami keluar dulu supaya ada pemasukan,” keluhnya.

Selain persoalan minim pembeli, pedagang juga menyoroti aspek administrasi. Salah satunya terkait penerbitan Surat Keterangan Tempat Usaha Berbasis (SKTUB) yang disebut belum sepenuhnya tuntas bagi seluruh pedagang.

Meski dalam kondisi sulit, para pedagang mengaku tetap memenuhi kewajiban membayar retribusi harian berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000. Namun, mereka meminta adanya keadilan dalam penerapan aturan, terutama dalam penertiban yang dinilai harus berlaku merata.

“Kalau memang mau ditertibkan, ya semua harus di dalam. Jangan ada yang di luar di samping-samping. Biar pasar rapi seperti di tempat lain,” tegasnya.

Fenomena pedagang yang mulai “meluber” ke luar kios ini terjadi secara bertahap. Awalnya hanya beberapa pedagang, namun kemudian diikuti lainnya setelah melihat adanya potensi pembeli di area luar.

Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan, yakni menurunnya aktivitas ekonomi di dalam pasar. Pedagang berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban fisik, tetapi juga mampu menghidupkan kembali aktivitas jual beli di dalam pasar.

Tanpa solusi menyeluruh, mereka mengaku akan terus berada dalam posisi sulit—bertahan di dalam tanpa pembeli, atau berjualan di luar dengan risiko ditertibkan petugas.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S