SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat kesiapsiagaan bencana di wilayah perairan. Terbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda menghadirkan satu unit speedboat khusus penyelamatan (rescue) senilai Rp1,69 miliar untuk menunjang operasi di Sungai Mahakam.

Kepala BPBD Kota Samarinda, Warso, menegaskan bahwa pengadaan armada ini menjadi langkah strategis mengingat karakteristik Sungai Mahakam yang memiliki arus kuat serta aktivitas transportasi air yang cukup padat.

“Ini bukan speedboat penumpang. Dari awal memang dirancang untuk kebutuhan penyelamatan, termasuk dukungan alat navigasi khusus untuk operasi rescue,” ujarnya.

Kapal ini menggunakan jenis Rigid Hull Aluminium Boat, berbeda dari speedboat pada umumnya yang berbahan fiber. Material aluminium marine dipilih karena memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap benturan, sehingga dinilai lebih aman untuk operasi di medan sungai yang dinamis.

Dari sisi performa, speedboat ini dilengkapi dua mesin berkekuatan 85 tenaga kuda (HP) yang memungkinkan manuver cepat saat menghadapi arus deras Sungai Mahakam. Kapasitas maksimal tujuh orang juga disesuaikan dengan kebutuhan tim penyelamat di lapangan.

Selain itu, kapal ini dibekali perangkat navigasi modern yang memungkinkan operasi pencarian dan penyelamatan tetap berjalan optimal, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau minim cahaya.

“Material aluminium marine dipilih karena lebih kuat, tahan benturan, dan lebih aman untuk operasi penyelamatan di sungai seperti Mahakam,” jelas Warso.

Kehadiran armada baru ini diharapkan mampu mempercepat waktu respons (response time) dalam berbagai kejadian darurat di perairan, mulai dari kecelakaan kapal hingga pencarian korban tenggelam.

Tak hanya itu, speedboat ini juga akan dimanfaatkan untuk patroli rutin di kawasan rawan di sepanjang Sungai Mahakam, yang selama ini menjadi jalur aktivitas masyarakat sekaligus titik rawan insiden.

“Harapannya, ini bisa menjadi tulang punggung operasi penyelamatan di Samarinda, terutama di kawasan perairan yang selama ini cukup rawan,” pungkasnya.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA — Pencarian terhadap warga Kelurahan Sepaku, Jikram (65), yang sebelumnya dilaporkan hilang, berakhir duka. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (5/4/2026).

Informasi penemuan tersebut pertama kali disampaikan warga setempat. “Sudah ditemukan, kondisi MD (meninggal dunia),” ujar Alfian.

Jasad korban ditemukan mengapung di Sungai Sepaku, sekitar 150 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Kepala Pelaksana BPBD Penajam Paser Utara, Nurlaila, menjelaskan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan cepat setelah laporan diterima.

“Tim langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan korban langsung dibawa ke rumah duka,” ujarnya.

Jasad korban ditemukan sekitar pukul 08.45 Wita. Warga yang sejak pagi menunggu di sekitar jembatan besi bergegas menuju lokasi saat jasad dibawa menggunakan perahu oleh tim pencarian.

Dari hasil pengamatan di lapangan, terdapat sejumlah luka pada tubuh korban, terutama di bagian leher serta pergelangan dan lengan tangan kanan. Luka tersebut menguatkan dugaan bahwa korban diserang buaya saat beraktivitas di pinggir sungai.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban saat itu tengah mengambil air di sekitar kebun karet miliknya yang berada di tepi Sungai Sepaku.

Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dihentikan. Tim gabungan yang terlibat terdiri dari BPBD PPU, DPKP Pos Sepaku, Basarnas, aparat kecamatan dan kelurahan, Polsek Sepaku, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat setempat.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan potensi bahaya di kawasan perairan, khususnya di wilayah yang masih menjadi habitat satwa liar seperti buaya.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

SAMARINDA — Upaya penertiban pedagang di Pasar Pagi Samarinda justru memunculkan dilema di kalangan pelaku usaha. Di satu sisi pemerintah ingin menata ketertiban, namun di sisi lain pedagang mengaku kesulitan bertahan akibat minimnya pembeli di dalam area pasar.

Pantauan di lapangan menunjukkan sebagian pedagang mulai menggeser barang dagangan ke luar kios. Langkah ini dilakukan sebagai strategi bertahan hidup, bukan semata untuk melanggar aturan, melainkan demi menarik perhatian pengunjung yang melintas di area luar.

Salah satu pedagang, H. Iyan Saputra, pemilik Toko Rizquna, mengungkapkan kondisi berjualan di dalam pasar yang semakin sepi. Ia bahkan mengaku dalam kurun waktu satu hingga dua bulan, tidak ada transaksi sama sekali jika hanya mengandalkan kios di dalam.

“Terpaksa kami jualan di luar karena di dalam tidak laku. Kadang sebulan sampai dua bulan tidak ada pembeli,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, berjualan di area terbuka atau di bawah tangga menjadi pilihan terakhir agar tetap mendapatkan pemasukan untuk kebutuhan harian. Ia menyebut, tanpa berjualan di luar, bahkan biaya operasional seperti bensin pun sulit terpenuhi.

“Kalau di dalam tidak dapat uang, buat bayar bensin saja susah. Jadi terpaksa kami keluar dulu supaya ada pemasukan,” keluhnya.

Selain persoalan minim pembeli, pedagang juga menyoroti aspek administrasi. Salah satunya terkait penerbitan Surat Keterangan Tempat Usaha Berbasis (SKTUB) yang disebut belum sepenuhnya tuntas bagi seluruh pedagang.

Meski dalam kondisi sulit, para pedagang mengaku tetap memenuhi kewajiban membayar retribusi harian berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000. Namun, mereka meminta adanya keadilan dalam penerapan aturan, terutama dalam penertiban yang dinilai harus berlaku merata.

“Kalau memang mau ditertibkan, ya semua harus di dalam. Jangan ada yang di luar di samping-samping. Biar pasar rapi seperti di tempat lain,” tegasnya.

Fenomena pedagang yang mulai “meluber” ke luar kios ini terjadi secara bertahap. Awalnya hanya beberapa pedagang, namun kemudian diikuti lainnya setelah melihat adanya potensi pembeli di area luar.

Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan, yakni menurunnya aktivitas ekonomi di dalam pasar. Pedagang berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban fisik, tetapi juga mampu menghidupkan kembali aktivitas jual beli di dalam pasar.

Tanpa solusi menyeluruh, mereka mengaku akan terus berada dalam posisi sulit—bertahan di dalam tanpa pembeli, atau berjualan di luar dengan risiko ditertibkan petugas.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA — Borneo FC Samarinda menatap serius laga tandang menghadapi Madura United dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (5/4/2026).

Meski lawan tengah terpuruk di zona degradasi, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, justru mengingatkan skuadnya untuk tidak lengah. Menurutnya, posisi Madura United di peringkat 16 dengan 20 poin bukan berarti pertandingan akan berjalan mudah.

“Mereka memang tidak menang dalam beberapa laga dan mengganti pelatih. Mereka tidak punya pilihan lain, pasti akan berusaha keras meraih tiga poin,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Lefundes menilai tekanan besar untuk keluar dari zona merah justru menjadi motivasi tambahan bagi tuan rumah. Apalagi, perubahan di kursi kepelatihan bisa memunculkan pendekatan taktik baru yang perlu diwaspadai.

“Kami harus sadar, mereka akan sangat sulit karena berjuang keluar dari posisi saat ini,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi potensi kejutan, tim pelatih Borneo FC telah melakukan analisis mendalam terhadap pola permainan lawan. Para pemain juga telah dibekali materi video serta strategi khusus guna meredam kekuatan Madura United.

“Benar, kami sudah memikirkan pertandingan melawan Madura United dan memberikan informasi mendalam kepada pemain mengenai skema lawan,” jelas Lefundes.

Borneo FC sendiri tetap menargetkan kemenangan demi menjaga posisi di papan atas klasemen. Namun di sisi lain, laga ini diprediksi berlangsung sengit mengingat ambisi besar Madura United untuk bangkit dari tren negatif dan keluar dari ancaman degradasi.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bersama Perum Bulog terus mematangkan rencana pembangunan gudang logistik pangan. Hal itu ditandai dengan peninjauan langsung lokasi pembangunan di Kampung Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (4/4/2026).

Peninjauan dilakukan oleh Pj Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, bersama Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto.

Lokasi yang disiapkan seluas 1,3 hektare tersebut direncanakan menjadi kompleks pergudangan dengan kapasitas sekitar 1.000 ton pada 2026. Fasilitas ini akan dilengkapi gudang utama, kantor operasional, serta sarana pendukung lainnya sebagai bagian dari program nasional pembangunan infrastruktur pascapanen.

Sudarsono menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Kubar yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan gudang tersebut. Menurutnya, proyek ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program nasional.

Ia menjelaskan, sebelum pembangunan gudang permanen dimulai, pemerintah daerah juga menyiapkan gudang sementara yang sebelumnya digunakan untuk penyimpanan beras raskin. Gudang tersebut akan direhabilitasi pada April 2026 dengan kapasitas tampung sekitar 200 ton beras.

“Gudang sementara ini tidak hanya untuk kebutuhan Kubar, tetapi juga bisa membantu stabilisasi pasokan di Mahakam Ulu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sudarsono menegaskan bahwa pembangunan gudang Bulog memiliki standar teknis tinggi, termasuk sistem pengendalian kelembaban dan ventilasi udara untuk menjaga kualitas beras dalam jangka panjang.

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju lokasi juga menjadi perhatian. Bulog mengharapkan jalan dengan standar kelas I dan lebar minimal 8 meter guna menunjang kelancaran distribusi logistik.

Gudang tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk penyimpanan beras, tetapi juga minyak goreng sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Sementara itu, Pj Sekda Kubar, Kamius Junaidi, menegaskan peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan lahan, akses transportasi, serta potensi pengembangan kawasan ke depan.

Menurutnya, pembangunan gudang Bulog merupakan kebutuhan mendesak bagi daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama saat terjadi lonjakan permintaan atau gangguan distribusi.

“Ini bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat ketahanan pangan,” tegasnya.

Pemkab Kubar berharap pembangunan gudang Bulog di Kampung Ngeyan Asa dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekaligus Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Sabtu (4/4/2026).

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur pascapanen melalui penyediaan lahan untuk fasilitas logistik pangan di Kutai Barat.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap pembangunan gudang Bulog di daerah tersebut.

“Dukungan ini menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan bahwa hibah tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana penyimpanan dan pengelolaan hasil pertanian.

Menurutnya, kehadiran fasilitas ini akan meningkatkan efektivitas distribusi pangan, menjaga kualitas komoditas, serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

“Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur logistik pangan ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Perum Bulog atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung penguatan sektor pangan di Kutai Barat.

Melalui momentum ini, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Kutai Barat yang “Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat”.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltimtara Musazdin Said, Pj Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, Ketua TP-PKK Maria Christina Mosez Edwin, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para camat, kepala kampung, dan lurah.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyalurkan bantuan pangan kepada 17.599 penerima manfaat yang tersebar di 16 kecamatan, mencakup 160 kampung dan 4 kelurahan. Penyaluran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Sabtu (4/4/2026).

Setiap penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng dalam satu kali penyaluran untuk dua alokasi sekaligus. Program ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog kepada masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera.

“Program ini bagian dari upaya nasional menjaga stabilitas ketahanan pangan melalui pemanfaatan cadangan pangan pemerintah yang dikelola Perum Bulog,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Kutai Barat melalui program tersebut. Menurutnya, bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran warga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang bertujuan mengatasi kerawanan pangan, mengendalikan inflasi, serta melindungi masyarakat sebagai konsumen dan produsen.

Dalam pelaksanaannya, ia mengimbau para camat, lurah, dan petinggi kampung untuk aktif memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, tepat sasaran, dan efisien.

Selain itu, masyarakat penerima manfaat juga diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Bupati mendorong warga untuk mulai mengembangkan kemandirian pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan dan pekarangan.

“Bantuan ini bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga menjadi stimulus agar masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tegasnya.

Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kutai Barat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

TENGGARONG — Ketidakpastian kebijakan sektor pertambangan di tingkat pusat mulai berdampak ke daerah. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti potensi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat belum jelasnya arah pembatasan produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra, menyebut hingga saat ini belum ada kepastian final terkait kebijakan RKAB perusahaan tambang yang menjadi acuan utama aktivitas produksi.

“Sejauh ini kita masih menunggu kepastiannya seperti apa. Karena persoalan PHK ini berkaitan dengan adanya batasan RKAB,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, kebijakan pembatasan produksi tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, khususnya fluktuasi harga energi seperti minyak dan batu bara. Kondisi tersebut turut memengaruhi langkah pemerintah pusat dalam menentukan volume produksi nasional.

Di tengah ketidakpastian itu, Hendra berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih adaptif agar dampak terhadap tenaga kerja dapat diminimalkan.

“Sehingga mungkin masalah RKAB ini bisa menyelesaikan atau menyelamatkan karyawan teman-teman kita di tambang,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pekerja menjadi pihak paling rentan jika perusahaan melakukan efisiensi sebagai respons atas pembatasan produksi. Karena itu, DPRD Kukar terus memantau langkah-langkah yang diambil perusahaan di lapangan.

Selain itu, Hendra juga menyoroti perbedaan sinyal kebijakan dari pemerintah pusat. Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penurunan RKAB masih menjadi perhatian, sementara Presiden Prabowo Subianto disebut membuka peluang peningkatan produksi mengikuti tren harga energi global.

Menurutnya, perbedaan arah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan di tingkat pusat masih sangat dinamis dan perlu dicermati secara hati-hati oleh pemerintah daerah.

DPRD Kukar, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut sekaligus menyiapkan langkah antisipatif guna melindungi tenaga kerja jika skenario terburuk benar-benar terjadi.

“Penting bagi pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk melindungi tenaga kerja jika situasi ini berkembang ke arah yang tidak diharapkan,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG — Polemik dugaan pungutan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pusban) Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara (Kukar), memicu klarifikasi dari pihak internal. Kepala Pusban, Ferawati, menegaskan tidak semua praktik yang dikeluhkan masyarakat berada dalam kendalinya, sekaligus mengungkap adanya kebutuhan operasional yang belum sepenuhnya terakomodasi sistem.

Keluhan warga sebelumnya mencuat terkait dugaan pungutan, mulai dari pembuatan surat rujukan hingga biaya pendampingan pasien, dengan nominal yang disebut mencapai Rp200 ribu.

Menanggapi hal itu, Ferawati menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses rujukan pasien.
“Kalau masalah rujukan belum bisa saya tanggapi dikarenakan bukan saya yang pegang,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui adanya praktik pembayaran tertentu yang digunakan untuk kebutuhan operasional Pusban. Biaya tersebut, menurutnya, biasanya bersifat sukarela dan dimanfaatkan untuk keperluan dasar pelayanan.

“Kalau sepengetahuan saya memang ada yang membayar, tapi itu biasanya untuk kas pusban, seperti beli air minum, tisu, dan kebutuhan kecil lainnya,” jelasnya.

Terkait isu biaya pendampingan pasien hingga Rp200 ribu, Ferawati menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah menetapkan pungutan secara sepihak. Namun, dalam kondisi tertentu, biaya tersebut bisa muncul melalui komunikasi antara petugas dan keluarga pasien.

Ia menjelaskan bahwa layanan Pusban bersifat mandiri dan tidak seluruhnya tercover oleh BPJS, khususnya dalam proses rujukan.
“BPJS tidak bisa diklaim dari pusban. Yang bisa diklaim itu kalau pasien masuk ke puskesmas. Jadi pusban ini mandiri,” katanya.

Menurutnya, biaya pendampingan lebih kepada kompensasi bagi tenaga kesehatan yang harus mengantar pasien ke fasilitas rujukan.
“Kalau ada biaya pendamping, itu biasanya dikomunikasikan dengan keluarga pasien,” tambahnya.

Ferawati juga mengungkap bahwa persoalan ini telah dilaporkan hingga ke tingkat puskesmas dan pimpinan, setelah adanya pengaduan dari keluarga pasien.

Namun, untuk dugaan pungutan lain seperti biaya kecil dalam proses rujukan, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti dan menyarankan konfirmasi langsung kepada pihak terkait.

Ia menegaskan, keberadaan Pusban yang tidak memiliki sumber pemasukan tetap menjadi tantangan tersendiri dalam operasional pelayanan di lapangan.

“Pusban ini memang tidak ada pemasukan. Jadi kadang ada kebutuhan operasional yang harus ditutupi,” tutupnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Komisi III DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian (Diskominfostandi) Mahulu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Telkomsel Regional Kalimantan di Balikpapan, Rabu (1/4/2026). Kunjungan ini difokuskan untuk membahas kondisi jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai.

Ketua Komisi III DPRD Mahulu, Hendrikus Keling, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 49 site BTS di wilayah Mahulu, terdiri dari 17 site reguler dan sisanya merupakan program Bakti di wilayah khusus (3T).

Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 66 persen wilayah yang terjangkau jaringan. Sementara 34 persen lainnya masih mengalami keterbatasan bahkan blank spot.

“Keterbatasan jaringan ini berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, kendala utama jaringan di Mahulu adalah ketergantungan pada satelit yang menyebabkan koneksi tidak stabil. Selain itu, gangguan jaringan juga sering terjadi akibat putusnya kabel fiber optik serta pemanfaatan tower yang belum optimal.

Dalam pertemuan tersebut, Telkomsel menawarkan sejumlah solusi, di antaranya pemanfaatan internet desa serta penggunaan perangkat tambahan untuk memperkuat sinyal dengan kebutuhan daya listrik yang relatif rendah.

“Solusi ini diharapkan bisa diterapkan di wilayah yang sudah memiliki akses internet dasar,” jelasnya.

Hendrikus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan pihak terkait untuk mempercepat pemerataan jaringan.

“Harapannya ada perhatian serius dan langkah konkret dari Telkomsel untuk meningkatkan kualitas jaringan, khususnya di wilayah perbatasan Mahulu,” tegasnya.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Hendrikus Keling, didampingi Sekretaris Komisi III Martina Wau serta anggota Agustinus Tului dan Subhan Nor. Sementara dari pihak pemerintah daerah diwakili oleh jajaran Diskominfostandi Mahulu.

DPRD Mahulu berharap peningkatan akses komunikasi dapat segera terwujud agar masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh layanan yang setara dengan daerah lainnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S