SAMARINDA — Guna memberikan rasa aman saat mengaspal di jalan raya, perkumpulan Bubuhan Driver Gojek Samarinda berkomitmen menjamin keselamatan ratusan anggotanya. Organisasi ini meluncurkan program jaminan sosial dengan menanggung penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan para driver secara kolektif setiap bulannya.

Langkah nyata ini diawali lewat agenda sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Samarinda yang digelar di Cafe Busam, Samarinda, Kamis (21/5/2026) sore.

Ketua Umum Bubuhan Driver Gojek Samarinda, Ivan Jaya, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama ini tercatat ada 100 driver ojek online (ojol) yang iurannya langsung ditanggung 100 persen oleh pihak perkumpulan.

Ivan membeberkan program jaminan sosial ini lahir dari evaluasi mendalam selama satu dekade terakhir mendampingi para driver ojol di Samarinda. Selama kurun waktu tersebut, tidak sedikit rekan sejawat yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia tanpa adanya proteksi.

“Kita punya pengalaman yang cukup pahit selama 10 tahun mengurusi teman-teman driver. Banyak rekan-rekan yang kecelakaan bahkan meninggal dunia, tapi mereka tidak memiliki jaminan keselamatan kerja sama sekali,” ungkap Ivan.

Dampaknya, kata Ivan, ketika ada driver yang harus dirawat di rumah sakit, mereka kesulitan biaya operasi yang mencapai puluhan juta rupiah. Begitu pula saat ada yang meninggal dunia, pihak keluarga tidak mendapatkan kompensasi apa pun untuk melanjutkan hidup.

“Kondisi itu yang membuat kami berkomitmen. Jangan sampai kita kerja di jalan yang penuh risiko, malah tidak punya asuransi apa pun. Ini bahaya untuk diri kita dan keluarga di rumah,” tegasnya.

Ivan menerangkan kuota perlindungan ini akan terus diperbarui dan ditambah setiap bulan demi menyasar seluruh anggota perkumpulan. Namun demikian, pihak organisasi terlebih dahulu melakukan pendataan agar program tepat sasaran.

“Kita data dulu agar tidak mubazir. Jangan sampai yang bersangkutan ternyata sudah dicover oleh perusahaan aplikasi atau sudah membayar secara mandiri,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pendanaan program tersebut murni berasal dari internal perkumpulan tanpa melibatkan pihak aplikator.

“Ini tidak ada sedikit pun dari aplikator. Pendanaan ini murni gerakan 100 persen dari perkumpulan, di mana dana kami kumpulkan secara kolektif dari iuran korwil-korwil, ditambah sedikit sumbangsih dari para donatur,” tambah Ivan.

Langkah mandiri yang diinisiasi komunitas ojol itu mendapat apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan Samarinda. Sektor pekerja informal atau Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) memang menjadi fokus utama perlindungan sosial karena tingkat kerentanannya cukup tinggi.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, Zeki Patrianto, menjelaskan para pengemudi ojol saat ini mendapat kemudahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan stimulus berupa pemotongan iuran hingga 50 persen bagi pekerja mandiri di sektor transportasi.

“Melalui PP 50 Tahun 2025, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didiskon pemerintah sebesar 50 persen. Jadi, yang seharusnya membayar Rp16.800 sekarang hanya perlu membayar Rp8.400 saja per bulan,” urainya.

Menurut Zeki, nominal tersebut sangat terjangkau jika dibandingkan manfaat perlindungan yang diterima peserta.

“Jika terjadi risiko terburuk seperti meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ahli waris otomatis akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp42 juta yang bisa digunakan untuk modal melanjutkan hidup atau biaya pendidikan anak,” paparnya.

Zeki berharap skema kemandirian yang ditunjukkan Bubuhan Driver Gojek Samarinda ini dapat menjadi contoh bagi pekerja informal lainnya di Samarinda, mulai dari buruh tani, nelayan, hingga pedagang keliling untuk memiliki perlindungan kerja yang memadai. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA — Momentum 28 tahun Reformasi 1998 diperingati dengan nada kritis oleh mahasiswa, komunitas sipil hingga akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kamis (21/5/2026).

Mengusung tajuk “Reformasi Tak Pernah Ada” dan “Indonesia Baru Tanpa Orba”, sejumlah elemen seperti BEM FH Unmul, Aksi Kamisan Kaltim, Kelompok Belajar Anak Muda, Sambaliung Corner hingga komunitas lainnya menggelar refleksi di depan Gerbang Universitas Mulawarman, Jalan M. Yamin, Samarinda.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Departemen Kastrad FH Unmul, Fauzan Yuzzaki menegaskan agenda refleksi reformasi digelar untuk merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap perjuangan rakyat Indonesia menggulingkan rezim Orde Baru.

“Kami ingin mengenang kembali bagaimana dulu perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia untuk menumbangkan orde baru tersebut. Jadi kami ingin merawat ingatan kolektif,” ujarnya.

Menurut Fauzan, situasi demokrasi saat ini menunjukkan berbagai kemiripan dengan praktik pembatasan kebebasan di era Orde Baru. Ia menyebut sebagian kelompok masyarakat menilai rezim hari ini hanya merupakan wajah baru Orde Baru atau yang disebut “Neo-Orba”.

“Kami dari kawan-kawan Kamisan, KBAM dan lainnya berpendapat bahwa hari ini orde baru itu tidak pernah mati, tapi hanya berubah menjadi neo orba,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film sebagai bentuk pembatasan ruang kebebasan berekspresi.

“Seperti yang kita tahu akhir-akhir ini ada pemutaran film dibubarkan, ada bedah buku juga dibubarkan. Jadi hari ini dengan adanya rezim sekarang itu mengingatkan kembali bahwa orde baru tidak pernah mati, hanya dalam bentuk bungkusan terbaru,” tegasnya.

Fauzan pun mengajak masyarakat untuk tidak diam melihat berbagai bentuk pembatasan hak sipil yang dinilai semakin menguat.

“Pesan kami adalah teruslah melawan, jangan pernah diam karena hak-hak kita sedang dibatasi dan sedang diambil,” ujarnya.

Sorotan serupa juga datang dari Pusat Studi Konstitusi (PUSDIKSI) Fakultas Hukum Unmul. Dalam Webinar Nasional bertajuk “Refleksi 28 Tahun Reformasi Ketatanegaraan Indonesia”, Ketua PUSDIKSI FH Unmul, Harry Setya Nugraha menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran serius.

Menurut Harry, demokrasi saat ini bergerak semakin prosedural dan elitis akibat dominasi oligarki politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan publik.

“Demokrasi kita semakin bergerak ke arah prosedural dan elitis akibat dominasi oligarki politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan publik,” ujarnya.

Ia menyoroti melemahnya mekanisme checks and balances antar lembaga negara hingga kecenderungan menjadikan konstitusi sebagai alat legitimasi kekuasaan politik.

Tak hanya di tingkat nasional, Harry juga mengkritik arah tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya Kalimantan Timur. Menurutnya, semangat desentralisasi yang menjadi ruh Reformasi kini justru mengalami resentralisasi.

Berbagai kewenangan strategis seperti investasi, perizinan hingga pengelolaan sumber daya alam disebut semakin banyak ditarik kembali ke pemerintah pusat.

Akibatnya, daerah dinilai semakin terbatas menjalankan otonomi secara efektif dan sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat.

PUSDIKSI juga menyoroti ketidakadilan fiskal yang dialami Kalimantan Timur. Meski menjadi salah satu daerah penyumbang besar penerimaan negara melalui sektor ekstraktif, Kaltim dinilai belum memperoleh ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publiknya sendiri.

Selain itu, persoalan eksploitasi sumber daya alam yang lebih berpihak pada kepentingan investasi ketimbang perlindungan lingkungan turut menjadi perhatian. Dampaknya terlihat dari kerusakan lingkungan, konflik lahan hingga banyaknya lubang tambang yang belum direklamasi.

“Masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa memperoleh manfaat yang sebanding,” tegas Harry.

PUSDIKSI FH Unmul juga menyampaikan sembilan sikap akademik ketatanegaraan, di antaranya mendesak pemerintah kembali menempatkan konstitusi sebagai pedoman etik dan hukum tertinggi, menolak politisasi hukum, memperkuat pengawasan antar lembaga negara, hingga mendorong reformasi tata kelola SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah pusat membangun kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang lebih adil bagi daerah penghasil seperti Kalimantan Timur serta menyerukan perlawanan terhadap praktik politik dinasti yang dinilai melemahkan kualitas demokrasi daerah.

“PUSDIKSI FH Unmul menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi melalui kajian akademik, advokasi, dan pendidikan publik demi menjaga arah reformasi tetap berada di koridor negara hukum yang demokratis dan berkeadilan,” tutup Harry. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA — Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) akhirnya diterima langsung oleh Gubernur Rudy Mas’ud usai menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis.

Ratusan massa yang sejak siang menyuarakan tuntutan terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meminta pemerintah daerah mendukung jalannya hak angket di DPRD Kalimantan Timur. Sekitar 30 perwakilan massa kemudian diterima berdialog di Ruang Ruhui Rahayu sekitar pukul 17.00 Wita.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Dialog berlangsung terbuka dan sempat berjalan alot karena masing-masing pihak mempertahankan pandangan mereka, meski hingga akhir pertemuan belum ditemukan titik temu.

Dalam penjelasannya kepada massa, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah daerah.

“Fungsi DPRD adalah satu legislasi, dua hak budgeting, yang ketiga hak kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa, yaitu hak menyatakan pendapat, interpelasi, dan hak angket,” ujar Rudy Mas’ud.

Ia juga menegaskan proses hak angket berada sepenuhnya di ranah legislatif, bukan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif.

“Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Saya setuju, silakan mereka melaksanakan angket,” tegasnya di hadapan peserta aksi.

Meski demikian, massa aksi tetap mendesak Rudy Mas’ud agar menggunakan pengaruh politiknya untuk mendorong dukungan terhadap hak angket tersebut. Jenderal Lapangan APMK, Jofan Ardiansyah, meminta Rudy selaku Ketua Partai Golkar Kaltim dapat mendorong fraksi Golkar di DPRD mendukung hak angket.

“Mengantar bahwasannya untuk hak angket dilakukan, Bapak sebagai Ketua Partai Golkar bisa lah untuk menyetujui hak angket tersebut. Karena teman-teman Bapak di fraksi Partai Golkar ketika demo 21 April mendukung hak angket dan menaruh tangan di Bapak,” kata Jofan.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Setelah dialog selesai, massa sempat membubarkan diri secara tertib sambil menegaskan akan terus mengawal proses hak angket di DPRD Kalimantan Timur.

Namun menjelang akhir dialog, suasana kembali memanas setelah perwakilan massa meminta hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk tanda tangan kesepakatan atau berita acara. Permintaan tersebut ditolak pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Situasi itu membuat suasana audiensi kembali tegang hingga akhirnya pihak Pemprov meninggalkan ruangan. Massa kemudian kembali turun ke jalan dan melanjutkan orasi beberapa saat di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Sebelum membubarkan diri, massa aksi menegaskan akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SENDAWAR — Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat menggelar apel siaga gladi kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) skala Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 di Alun-Alun Itho, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Frederick Edwin, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Diskominfo Kutai Barat Yuli Permata Mora, Kepala DLH Kutai Barat Robertus Leopold Bandarsyah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kutai Barat.

Dalam simulasi tersebut, para petugas memperagakan prosedur cepat penanggulangan kebocoran dan kontaminasi zat berbahaya guna menguji kesiapan personel serta peralatan keselamatan yang dimiliki daerah.

Dalam sambutannya, Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada DLH Kutai Barat atas terselenggaranya kegiatan tersebut melalui kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama kita dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi keadaan darurat akibat bahan berbahaya dan beracun maupun limbah B3,” ujarnya.

Menurutnya, gladi kedaruratan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas, kesiapan, dan koordinasi lintas sektor di tengah pesatnya perkembangan sektor pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya di Kutai Barat.

Ia menegaskan, keberhasilan penanggulangan keadaan darurat sangat ditentukan oleh tiga aspek utama, yakni kecepatan tindakan, ketepatan prosedur, dan koordinasi yang kuat antarinstansi.

“Untuk itu, kegiatan gladi seperti ini jangan dianggap sebagai formalitas semata. Namun harus dilaksanakan secara serius dan profesional, seolah-olah kita sedang menghadapi kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.

Bupati berharap seluruh elemen di Kutai Barat semakin siap bertindak cepat, tepat, dan aman apabila sewaktu-waktu terjadi insiden lingkungan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan penahan minyak (oil boom) secara simbolis serta penghargaan kepada sejumlah pelaku usaha yang dinilai berkomitmen dan tertib dalam pengelolaan B3 dan limbah B3. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan Kutai Barat menggelar kegiatan sosialisasi kendaraan angkutan barang yang berkeselamatan serta sistem dan tata cara pengereman pada kendaraan berukuran besar untuk sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sektor lainnya.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lamin Kenyah Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kamis (21/5/2026), dan secara resmi dibuka Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Diskominfo Kutai Barat, Yuli Permata Mora.

Dalam sambutannya, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Hubdat, Yusuf Nugroho melalui Kepala BPTD Kelas II Kaltim, Renhard Ronald mengungkapkan angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang masih cukup tinggi.

Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, keterlibatan angkutan barang dalam kecelakaan lalu lintas mencapai 29.174 unit sepanjang 2025. Jenis kendaraan yang paling dominan yakni medium truck dan pick-up.

“Pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan serta kegagalan sistem pengereman menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Renhard Ronald menyebut hampir 11 persen kecelakaan pada 2024 dipicu kegagalan sistem pengereman atau rem blong. Karena itu, perusahaan angkutan diminta lebih serius menerapkan pemeriksaan kendaraan, uji berkala atau KIR, hingga pelatihan bagi pengemudi.

“Keselamatan bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi investasi untuk melindungi aset usaha dan nyawa manusia,” jelasnya.

Sementara itu, sambutan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin yang dibacakan Yuli Permata Mora menyampaikan bahwa beberapa ruas jalan mengalami kerusakan lebih cepat akibat kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas.

Hal tersebut menjadi perhatian bersama karena jalan dibangun menggunakan anggaran negara dan daerah.

Aktivitas kendaraan besar di Kutai Barat terus meningkat seiring berkembangnya sektor pertambangan, perkebunan, industri, dan distribusi logistik. Di sisi lain, tingginya intensitas kendaraan berat di jalan umum memunculkan persoalan keselamatan dan ketahanan infrastruktur.

“Pemerintah daerah mendukung penuh implementasi Zero ODOL 2027 karena program tersebut bertujuan menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih aman, tertib dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Selain persoalan muatan berlebihan, Pemkab Kutai Barat juga menyoroti lemahnya aspek keselamatan teknis kendaraan, khususnya sistem pengereman kendaraan besar. Kegagalan rem dinilai masih menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, terutama di jalur menanjak dan menurun.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai orientasi keuntungan ekonomi mengabaikan keselamatan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan menghadiri kegiatan pengukuhan Dewan Pengurus (DP) KORPRI Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2026–2031 yang dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Kaltim, serta pejabat instansi vertikal dan perangkat daerah itu diawali dengan pembacaan keputusan pengukuhan dan prosesi pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kaltim masa bakti 2026–2031.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan manajemen talenta oleh para kepala daerah se-Kaltim sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem manajemen ASN yang berbasis kompetensi dan kinerja.

Rangkaian acara juga diisi dengan arahan dari Badan Kepegawaian Negara serta sosialisasi terkait penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Kehadiran Bupati Mahulu dan jajaran dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mendukung penguatan kelembagaan KORPRI sekaligus implementasi manajemen talenta ASN di wilayah Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S