SAMARINDA — Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat pengembangan produk perkebunan khas daerah melalui sertifikasi Indikasi Geografis (IG) sebagai strategi meningkatkan nilai jual sekaligus daya saing.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Kaltim, Taufiq Kurrahman, menegaskan bahwa IG bukan sekadar label, tetapi bentuk pengakuan resmi terhadap keunikan produk yang melekat pada kondisi alam dan budaya masyarakat setempat.

“Produk yang mendapatkan Indikasi Geografis memiliki ciri khas yang tidak bisa ditiru, karena melekat dengan alam dan masyarakatnya,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Program ini telah berjalan sejak 2018 dengan dukungan Kementerian Pertanian, dan terus diperkuat melalui edukasi kepada petani, termasuk pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis sebagai wadah pengelolaan.

Hingga saat ini, tiga komoditas unggulan Kaltim telah mengantongi sertifikat IG, yakni Lada Malonan Muara Badak–Loa Janan, Kakao Berau, dan Gula Aren Tuana Tuha.

Dampak dari sertifikasi tersebut cukup signifikan. Harga Kakao Berau, misalnya, meningkat lebih dari dua kali lipat, dari sekitar Rp60 ribu menjadi Rp130 ribu per kilogram. Selain itu, produk ini juga berhasil memperluas pasar hingga ke Yogyakarta, Bali, bahkan menembus ekspor ke Prancis.

Tak hanya meningkatkan nilai ekonomi, IG juga berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap produk lokal dari klaim sepihak maupun pemalsuan oleh pihak luar.

Saat ini, Disbun Kaltim tengah menyiapkan sejumlah komoditas lain untuk mendapatkan sertifikasi serupa. Kopi Prangat dari Kutai Kartanegara telah memasuki tahap akhir administrasi, termasuk pemetaan wilayah dan uji laboratorium.

Sementara itu, Kakao Kutai Timur dari Kecamatan Karangan juga terus dipersiapkan melalui kolaborasi dengan pihak swasta.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani berbasis komunitas di Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M. Salehuddin, menegaskan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mengurangi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kebijakan kerja fleksibel tersebut harus dipahami sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, bukan justru menjadi ruang untuk menurunkan kinerja.

“Ini tidak serta-merta. Kajian pemerintah sudah cukup panjang. Ada reward and punishment-nya juga. Jadi semangatnya mendorong efisiensi kerja,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (3/4/2026).

Salehuddin mengingatkan, penerapan WFA harus disertai sistem pengawasan yang jelas. Tanpa pengawasan, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan, skema kerja fleksibel tidak boleh dimaknai sebagai cara untuk mengurangi beban kerja aparatur maupun menurunkan output pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai ini dianggap upaya mengurangi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Ini murni menjaga efisiensi dan efektivitas bekerja,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga hak-hak pegawai dalam kebijakan tersebut. WFA, menurutnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk memangkas penghasilan ASN maupun pekerja lainnya.

Dalam konteks pengawasan, DPRD Kaltim memastikan implementasi WFA tetap berada dalam koridor pelayanan yang terukur dan akuntabel. Hal ini penting agar tidak terjadi penurunan kualitas kinerja di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Salehuddin menilai kebijakan tersebut telah melalui pertimbangan matang dari pemerintah, termasuk melihat kondisi global dan nasional yang mempengaruhi pola kerja dan belanja masyarakat.

Karena itu, ia menekankan bahwa WFA harus dijalankan secara disiplin dengan tetap mengedepankan capaian kinerja setiap instansi.

“Yang penting dipastikan tidak ada penghematan gaji, dan pengawasan tetap berjalan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyusun strategi politik menghadapi Pemilu 2029 dengan fokus pada regenerasi kader, khususnya dari kalangan anak muda.

Ketua DPW Partai NasDem Kaltim, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa partainya membuka ruang lebih luas bagi generasi muda, terutama generasi Z, untuk terlibat aktif dalam dunia politik.

Menurutnya, pola rekrutmen kader ke depan dibuat lebih fleksibel dan tidak lagi dibebani persyaratan yang rumit, selama calon memiliki kapasitas serta kemauan untuk berkembang.

“Kalau memang potensial, tentu akan kita bantu. Termasuk hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung mereka masuk ke politik,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Selain menyasar anak muda, NasDem Kaltim juga tetap membuka peluang bagi figur potensial dari berbagai latar belakang, baik kader petahana, tokoh eksternal, hingga figur dari partai lain.

Dari sisi organisasi, Celni memastikan seluruh struktur partai di daerah mulai bergerak menyiapkan tahapan verifikasi administrasi. Langkah ini dilakukan lebih awal sesuai arahan DPP untuk memastikan kesiapan menghadapi agenda politik mendatang.

Untuk target politik, NasDem Kaltim menargetkan mempertahankan bahkan meningkatkan posisi di parlemen. Di tingkat DPRD provinsi, partai menargetkan tetap berada di jajaran pimpinan dewan.

Sementara itu, di Kota Samarinda, capaian kursi yang ada saat ini juga menjadi target untuk dipertahankan.

Dalam kesempatan tersebut, Celni juga memberi sinyal arah politik pribadinya pada Pemilu 2029. Setelah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, ia membuka kemungkinan untuk maju ke tingkat provinsi.

“Karena ini periode terakhir saya di DPRD Kota, kemungkinan nanti maju ke provinsi,” katanya.

Sebagai penguatan internal, DPW NasDem Kaltim juga menjadwalkan sejumlah agenda konsolidasi pada Mei hingga Juni mendatang. Agenda tersebut meliputi bimbingan teknis, sosialisasi kepartaian, hingga pelantikan pengurus DPD kabupaten/kota se-Kaltim.

Kegiatan konsolidasi ini rencananya akan dipusatkan di Samarinda atau Balikpapan dengan melibatkan perwakilan dari 10 kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan mesin partai menuju Pemilu 2029. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

PASER – Pemerintah Kabupaten Paser memastikan seluruh pembangunan venue Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) akan rampung sebelum pelaksanaan pada November 2026 mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Paser yang juga Ketua KONI Paser, Katsul Wijaya, menegaskan progres pembangunan terus dikebut agar seluruh fasilitas pertandingan dapat selesai tepat waktu.

“Terkait pembangunan venue masih terus kita kejar dan ditargetkan rampung sebelum jadwal pelaksanaan atau sebulan sebelumnya, yakni Oktober,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Ia juga menepis kekhawatiran terkait kemungkinan keterlambatan pembangunan akibat isu penundaan Porprov maupun kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pembangunan venue tetap berjalan aman karena telah masuk dalam perencanaan anggaran sebelumnya.

“Meski sempat ada isu penundaan dan efisiensi anggaran, pembangunan venue dipastikan tidak terdampak karena sudah teranggarkan. Jadi tinggal pelaksanaan saja nanti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Katsul menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 difokuskan pada kegiatan yang tidak menjadi prioritas utama. Sementara program wajib seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program prioritas kepala daerah tetap diamankan.

“Kegiatan yang masuk dalam SPM tidak boleh diabaikan. Begitu juga dengan program prioritas kepala daerah, salah satunya Porprov ini. Semua itu kita amankan, yang diefisienkan kegiatan di luar itu,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan menjadi tuan rumah, Kabupaten Paser juga telah meluncurkan maskot Porprov beberapa waktu lalu. Langkah ini menjadi simbol kesiapan daerah dalam menyukseskan ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

“Ini adalah bentuk keseriusan kita sebagai tuan rumah,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

TENGGARONG – Peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara (Kukar), berhasil diungkap aparat kepolisian. Seorang pria berinisial SH (54) ditangkap di rumahnya setelah kedapatan menyimpan puluhan paket sabu siap edar.

Penangkapan dilakukan di Dusun Ketenug, Desa Perdana, Kamis (2/4/2026) sore. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 36 bungkus plastik kecil dan satu bungkus ukuran sedang dengan berat kotor mencapai 8,05 gram.

Kapolsek Kembang Janggut, AKP Dedi Supriyanto, menjelaskan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemantauan intensif.

“Berawal dari laporan masyarakat yang resah akan seringnya terjadi transaksi narkoba di wilayah Dusun Ketenug,” ujarnya.

Setelah memastikan adanya aktivitas yang mengarah pada peredaran narkotika, polisi langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kayu berwarna biru muda yang diduga menjadi lokasi transaksi.

Saat penggerebekan berlangsung, tersangka SH ditemukan berada di dalam kamar. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu yang disimpan dalam tas hitam.

Selain sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp550 ribu, timbangan digital, sendok takar plastik, plastik klip kosong, serta satu unit ponsel yang diduga digunakan untuk transaksi.

“Setelah melakukan pemantauan, tim bergerak melakukan penggerebekan,” jelas AKP Dedi.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolsek Kembang Janggut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman berat.

Polisi menegaskan akan terus menindak tegas peredaran narkotika di wilayah Kukar dan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus ini. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara mulai menyusun langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan kios di kawasan Tangga Arung Square yang dinilai belum berjalan maksimal.

Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar terkait banyaknya kios yang tidak ditempati, bahkan diduga dialihkan kepada pihak lain tanpa izin.

Kepala Kejari Kukar, Tengku Firdaus, menyebut pihaknya saat ini masih melakukan pemetaan persoalan secara menyeluruh dengan melibatkan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Keluhan ada beberapa kios yang tidak ditempati, dan ada juga informasi disewakan kembali,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat pemanfaatan aset daerah yang seharusnya memberikan nilai ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat.

Kejari menegaskan, tahap awal penanganan akan mengedepankan pendekatan persuasif. Penyewa yang tidak mampu mengelola kios diminta untuk mengembalikannya agar bisa dimanfaatkan pihak lain.

“Kalau memang tidak mampu, kembalikan. Kita masih mengedepankan persuasif,” tegasnya.

Selain itu, Kejari juga akan mengundang instansi terkait untuk memperoleh gambaran menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan.

Firdaus menilai, persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor agar solusi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tepat sasaran.

Sebagai langkah lanjutan, Kejari Kukar juga menyiapkan pembentukan tim percepatan investasi dan pemulihan aset guna mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Meski demikian, Kejari tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan kios, terutama terkait dugaan penyewaan kepada pihak ketiga yang berpotensi melanggar kontrak.

“Kalau memang ada indikasi itu, bisa kita telusuri dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Kejari menegaskan perannya lebih pada pendampingan, sementara pengelolaan aset tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Firdaus berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung pada proses hukum, namun penyewa tetap diminta mematuhi aturan yang berlaku.

“Tapi kalau bertahan, ya harus siap dengan konsekuensi hukumnya,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Ledakan hebat terjadi di bengkel Hino Kilometer 24, Karang Joang, Balikpapan Utara, Jumat pagi sekitar pukul 06.30 Wita. Sebuah truk tanki milik Samator yang tengah terparkir dilaporkan meledak dan menyebabkan kerusakan parah pada bangunan bengkel.

Pantauan di lokasi menunjukkan atap dan dinding bengkel mengalami kerusakan signifikan. Material bangunan seperti seng dan puing-puing berserakan akibat kuatnya ledakan.

Meski tidak menimbulkan kebakaran, kepulan asap putih sempat terlihat membumbung tinggi sesaat setelah kejadian, memicu kepanikan warga sekitar.

Saksi mata sekaligus petugas keamanan, Rahmat Rizal, mengaku suara ledakan terdengar sangat keras.

“Kejadian itu sekitar jam enam lebih. Saya sempat syok lihat asap tebal, lalu langsung melapor ke RT dan diteruskan ke Bhabinkamtibmas,” ujarnya.

Ia juga menyebut kondisi bengkel saat kejadian dalam keadaan sepi karena hari libur, sehingga tidak ada aktivitas pekerja di dalamnya.

Informasi di lapangan menyebutkan, truk tersebut telah berada di bengkel selama sekitar satu minggu untuk proses perbaikan.

“Ledakannya keras, sampai atap terangkat,” tambahnya.

Petugas dari Polsek Balikpapan Utara segera mendatangi lokasi dan mengamankan area. Tim Inafis Polresta Balikpapan juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Kapolsek Balikpapan Utara, Kompol M. Rezsa, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

“Mobil tanki milik Samator ini bermuatan liquid oksigen dan terjadi ledakan pada kendaraan tersebut,” jelasnya.

Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dengan melibatkan uji laboratorium forensik guna memastikan sumber ledakan.

Hingga saat ini, kerugian materiil akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S