SAMARINDA – Aksi penikaman brutal akibat konflik lahan parkir terjadi di Samarinda pada Rabu (1/4/2026) malam. Dua pelaku yang terlibat dalam insiden tersebut berhasil diringkus aparat kepolisian setelah sempat mencoba melarikan diri.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, mengungkapkan bahwa kedua pelaku berinisial KA (Khoirul) dan S alias Badak ditangkap di lokasi berbeda dalam waktu yang berdekatan.

Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Unit Jatanras Polresta Samarinda, Unit Reskrim Polsek Samarinda Ulu, Polsek Samarinda Kota, serta didukung Jatanras Polda Kaltim.

“KA diamankan di Jalan Kemuning, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang sekitar pukul 20.45 Wita. Sementara S alias Badak ditangkap satu jam kemudian di Jalan Poros Samarinda–Bontang saat hendak melarikan diri,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, insiden tersebut dipicu konflik antara dua kelompok juru parkir liar yang berebut lahan parkir, ditambah adanya dendam pribadi.

Perselisihan memuncak saat kedua kelompok bertemu dan terlibat cekcok mulut sebelum pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menyerang korban.

“Pelaku menganggap korban sering mengganggu dan menyebabkan kehilangan barang di area parkir mereka,” jelas Hendri Umar.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga mengandalkan rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku. Pakaian yang dikenakan saat penangkapan identik dengan yang terekam di lokasi kejadian.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua parang dengan panjang 30 cm dan 20 cm, satu sangkur sepanjang 15 cm, serta pakaian yang digunakan saat kejadian.

Akibat serangan tersebut, dua korban mengalami luka berat dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di RS Dirgahayu Samarinda.

“Kondisi korban cukup memprihatinkan dan membutuhkan perawatan serius,” tambahnya.

Kini kedua pelaku telah ditahan di Polsek Samarinda Ulu dan dijerat pasal penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman hukuman penjara berat.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menghindari konflik serupa dan menyerahkan persoalan hukum kepada aparat, guna mencegah terjadinya tindak kekerasan di ruang publik. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Insiden gigitan ular kobra hitam terhadap relawan Destana Makroman memicu evaluasi serius terkait prosedur keselamatan dan penanganan medis darurat di Samarinda. Meski korban kini dilaporkan dalam kondisi membaik, peristiwa ini menjadi catatan penting bagi seluruh pihak.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur menegaskan bahwa penanganan medis terhadap korban gigitan ular tidak dapat dilakukan secara instan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim, Fitnawati, menjelaskan bahwa pemberian serum anti-bisa ular (anti-venom) harus melalui tahapan medis yang ketat.

“Bukan keterlambatan. Ada tahapan pemeriksaan yang harus dilalui, mulai dari kondisi fisik hingga laboratorium, agar penanganan tepat dan tidak membahayakan pasien,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Ia juga memastikan ketersediaan anti-venom di Kaltim dalam kondisi siaga selama 24 jam. Distribusi ke rumah sakit rujukan dapat dilakukan dengan cepat saat terjadi kondisi darurat.

Di sisi lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Samarinda menyoroti aspek keselamatan di lapangan. Kepala Disdamkarmat, Hendra AH, menyebut korban diduga melakukan evakuasi tanpa alat pelindung diri (APD) yang memadai.

“Relawan menangkap ular dengan tangan kosong tanpa alat bantu seperti stick grab. Ini sangat berbahaya, apalagi jenisnya kobra hitam dengan bisa tinggi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keberanian relawan harus diimbangi dengan pengetahuan dan perlengkapan yang sesuai standar keselamatan.

Sebagai tindak lanjut, puluhan relawan dan petugas Damkar kini mengikuti sosialisasi intensif terkait penanganan ular berbisa. Materi yang diberikan mencakup identifikasi jenis ular hingga teknik penanganan dan imobilisasi pasca-gigitan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mencoba menangani ular secara mandiri. Jika menemukan hewan berbisa di lingkungan permukiman, warga diminta segera menghubungi petugas Damkar guna menghindari risiko korban jiwa.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan satwa liar membutuhkan keahlian, prosedur, dan peralatan yang tepat demi keselamatan semua pihak. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Sektor properti di Kota Balikpapan menunjukkan tren perlambatan pada akhir 2025. Harga rumah baru tercatat melandai, sementara properti komersial justru mengalami penurunan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyebut Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan IV 2025 tercatat sebesar 106,52 atau tumbuh 0,43 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,67 persen.

“Perlambatan ini terjadi di semua tipe rumah, baik besar, menengah, maupun kecil,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Kenaikan harga rumah tipe besar tercatat 1,27 persen (yoy), tipe menengah 0,07 persen (yoy), dan tipe kecil 0,14 persen (yoy), seluruhnya mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.

Dari sisi penjualan, volume transaksi rumah baru juga masih terbatas. Pada triwulan IV 2025, jumlah rumah terjual tercatat 119 unit atau turun 42,79 persen (yoy).

Meski demikian, segmen rumah tipe besar justru menunjukkan peningkatan signifikan secara triwulanan, dari 13 unit menjadi 27 unit atau naik 108 persen, dengan kontribusi nilai penjualan mencapai 74 persen.

Robi menjelaskan, perlambatan ini dipengaruhi oleh permintaan yang belum sepenuhnya pulih, serta dampak dari proyek strategis seperti pengembangan kilang RDMP dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap pertama yang mulai memasuki fase penyelesaian.

“Mobilitas pekerja dan aktivitas ekonomi ikut memengaruhi dinamika sektor properti,” jelasnya.

Dalam hal pembiayaan, mayoritas masyarakat masih mengandalkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pangsa mencapai 78 persen. Penyaluran KPR tercatat sebesar Rp4,97 triliun atau tumbuh 4,16 persen (yoy), dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap di bawah 5 persen.

Di sisi lain, sektor properti komersial juga mengalami tekanan. Indeks Harga Properti Komersial (IHPK) tercatat turun 0,36 persen (yoy) menjadi 105,86.

Penurunan terjadi pada hampir seluruh segmen seperti perkantoran, hotel, dan apartemen, sementara sektor ritel relatif stabil.

“Terbatasnya permintaan hotel dan menurunnya aktivitas MICE menjadi faktor utama penurunan,” tambahnya.

Meski mengalami perlambatan, prospek sektor properti di Balikpapan dinilai masih positif, didorong oleh potensi pengembangan industri hilirisasi serta kelanjutan pembangunan IKN tahap kedua pada 2026.

Bank Indonesia juga terus mendorong pembiayaan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial guna mempercepat pemulihan sektor properti.

“Harapannya, penyaluran kredit dapat meningkat dan mendukung pemulihan ekonomi secara berkelanjutan,” tutup Robi. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menyiapkan langkah strategis menghadapi potensi dampak fenomena El Nino 2026 guna memastikan layanan air bersih tetap stabil bagi masyarakat.

Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai Wilayah IV pada 31 Maret 2026, dengan fokus pada mitigasi berbasis data dan simulasi teknis.

Direktur Utama PTMB, Yudi Saharuddin, menegaskan bahwa seluruh skenario disusun secara terukur, mulai dari potensi penurunan air baku hingga dampaknya terhadap produksi dan distribusi.

“Kami tidak bekerja berdasarkan asumsi, tetapi berbasis data dan simulasi. Semua potensi sudah kami hitung,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ketergantungan Balikpapan terhadap sumber air tadah hujan, khususnya Waduk Manggar, menjadi perhatian utama. Dalam kondisi normal, muka air waduk dapat turun sekitar 5 sentimeter per hari, dan berpotensi lebih cepat saat curah hujan menurun.

Selain penurunan volume, kualitas air juga berisiko terganggu akibat peningkatan kekeruhan, masuknya pasir dan udara ke sistem pompa, serta pertumbuhan gulma air.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, PTMB menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya optimalisasi Waduk Manggar dan pemanfaatan Bendungan Sungai Wain melalui pengaturan pintu air.

PTMB juga menerapkan skenario pengambilan air sebesar 75 persen dengan asumsi inflow hanya 50 persen, guna menjaga ketersediaan air hingga akhir tahun.

Selain itu, bendungan pengendali (bendali) seperti Bendali 1, Bendali 3, dan Bendali 4 akan dimanfaatkan sebagai sumber tambahan.

Dari sisi distribusi, skema penggiliran air akan diterapkan jika produksi turun di bawah 70 persen, dengan sistem bertahap dari wilayah hulu ke hilir agar distribusi tetap merata.

Sebagai langkah darurat, sekitar 30 unit mobil tangki air telah disiapkan untuk melayani wilayah prioritas, termasuk kawasan dataran tinggi, daerah terjauh, serta fasilitas vital seperti rumah sakit.

PTMB juga menyiapkan strategi jangka menengah melalui reaktivasi sumur bor, pembangunan sumur baru, serta peningkatan fungsi bendali untuk memperkuat cadangan air.

Selain upaya teknis, PTMB mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi potensi krisis.

“Dengan kesiapan ini, kami optimistis layanan air bersih tetap terjaga selama El Nino 2026,” tutup Yudi. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

TANJUNG REDEB – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) terus memperkuat legalitas aset strategis nasional melalui kolaborasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Berau.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan lahan tapak tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur Tanjung Redeb–Talisayan yang dilaksanakan pada Februari 2026.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan bahwa penguatan legalitas aset merupakan prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Kami terus berkomitmen memperkuat legalitas hukum pada setiap aset yang dikelola. Sinergi dengan Kantah Berau memudahkan sinkronisasi data dan percepatan administrasi,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, pengukuran batas tanah secara presisi menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aset PLN berada dalam status hukum yang jelas atau clear and clean.

Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin lama antara PLN UIP KLT dan Kantah Berau menjadi faktor kunci dalam kelancaran proses di lapangan.

“Tujuannya agar infrastruktur yang melayani masyarakat ini berdiri di atas legalitas hukum yang sah,” tambahnya.

Tim gabungan dari PLN dan Kantah Berau melakukan pengambilan data koordinat di lapangan sesuai standar pertanahan. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam penataan administrasi aset negara secara akuntabel.

Basuki juga menegaskan bahwa pengamanan aset ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga fasilitas publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kemitraan strategis ini penting untuk melindungi fasilitas hajat hidup orang banyak agar tetap andal,” tegasnya.

Dengan penguatan legalitas tersebut, jalur transmisi listrik di wilayah pesisir Berau diharapkan semakin kokoh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelayanan energi bagi masyarakat Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadist (MTQH) ke-46 tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026.

Kesiapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kukar sekaligus Ketua LPTQ Kukar, Sunggono, dalam rapat persiapan di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan telah dipersiapkan, termasuk penentuan 13 lokasi arena perlombaan. Halaman Kantor Bupati Kukar akan menjadi arena utama, sekaligus lokasi pembukaan dan penutupan kegiatan.

Selain itu, sejumlah fasilitas pemerintah akan digunakan sebagai venue lomba, di antaranya Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Pendopo Wakil Bupati, Aula Bappeda, Disdikbud, Dispora, BKPSDM, BPKAD, Ruang Rapat DPRD, MAN 2, hingga Ruang Dewan Masjid Indonesia.

Tak hanya venue, Kukar juga telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti akomodasi hotel dan homestay, layanan kesehatan, transportasi, konsumsi, hingga cinderamata bagi peserta.

Ketua LPTQ Kaltim, Sri Wahyuni, mengapresiasi kesiapan Kukar yang dinilai cukup komprehensif dalam memaparkan rencana penyelenggaraan.

“Kukar sudah terbiasa menyelenggarakan berbagai event, baik tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, pelaksanaan tahun 2026 ini menggabungkan MTQ dan STQH, sehingga seluruh cabang lomba akan dipertandingkan, termasuk hafalan hadist, karya tulis ilmiah hadist, serta cabang lainnya.

“Mempertahankan sebagai juara umum itu lebih sulit daripada meraih juara,” tegasnya.

Sri Wahyuni berharap penyelenggaraan MTQH di Kukar dapat dilaksanakan secara sederhana namun tetap elegan dan khidmat.

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, menyampaikan berbagai pengalaman dari pelaksanaan MTQ Nasional ke-30 di Samarinda serta STQH sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

Ia juga menegaskan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara LPTQ provinsi dan kabupaten sebagai tuan rumah agar pelaksanaan berjalan optimal.

MTQH ke-46 Kaltim dijadwalkan berlangsung pada November 2026 di Tenggarong. Ajang ini diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat syiar Islam serta meningkatkan kualitas kafilah Kaltim di tingkat nasional maupun internasional. (MK)

Pewarta: Rls
Editor: Agus S