TANJUNG REDEB – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) terus memperkuat legalitas aset strategis nasional melalui kolaborasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Berau.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan lahan tapak tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur Tanjung Redeb–Talisayan yang dilaksanakan pada Februari 2026.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan bahwa penguatan legalitas aset merupakan prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Kami terus berkomitmen memperkuat legalitas hukum pada setiap aset yang dikelola. Sinergi dengan Kantah Berau memudahkan sinkronisasi data dan percepatan administrasi,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, pengukuran batas tanah secara presisi menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aset PLN berada dalam status hukum yang jelas atau clear and clean.

Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin lama antara PLN UIP KLT dan Kantah Berau menjadi faktor kunci dalam kelancaran proses di lapangan.

“Tujuannya agar infrastruktur yang melayani masyarakat ini berdiri di atas legalitas hukum yang sah,” tambahnya.

Tim gabungan dari PLN dan Kantah Berau melakukan pengambilan data koordinat di lapangan sesuai standar pertanahan. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam penataan administrasi aset negara secara akuntabel.

Basuki juga menegaskan bahwa pengamanan aset ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga fasilitas publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kemitraan strategis ini penting untuk melindungi fasilitas hajat hidup orang banyak agar tetap andal,” tegasnya.

Dengan penguatan legalitas tersebut, jalur transmisi listrik di wilayah pesisir Berau diharapkan semakin kokoh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelayanan energi bagi masyarakat Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadist (MTQH) ke-46 tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026.

Kesiapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kukar sekaligus Ketua LPTQ Kukar, Sunggono, dalam rapat persiapan di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan telah dipersiapkan, termasuk penentuan 13 lokasi arena perlombaan. Halaman Kantor Bupati Kukar akan menjadi arena utama, sekaligus lokasi pembukaan dan penutupan kegiatan.

Selain itu, sejumlah fasilitas pemerintah akan digunakan sebagai venue lomba, di antaranya Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Pendopo Wakil Bupati, Aula Bappeda, Disdikbud, Dispora, BKPSDM, BPKAD, Ruang Rapat DPRD, MAN 2, hingga Ruang Dewan Masjid Indonesia.

Tak hanya venue, Kukar juga telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti akomodasi hotel dan homestay, layanan kesehatan, transportasi, konsumsi, hingga cinderamata bagi peserta.

Ketua LPTQ Kaltim, Sri Wahyuni, mengapresiasi kesiapan Kukar yang dinilai cukup komprehensif dalam memaparkan rencana penyelenggaraan.

“Kukar sudah terbiasa menyelenggarakan berbagai event, baik tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, pelaksanaan tahun 2026 ini menggabungkan MTQ dan STQH, sehingga seluruh cabang lomba akan dipertandingkan, termasuk hafalan hadist, karya tulis ilmiah hadist, serta cabang lainnya.

“Mempertahankan sebagai juara umum itu lebih sulit daripada meraih juara,” tegasnya.

Sri Wahyuni berharap penyelenggaraan MTQH di Kukar dapat dilaksanakan secara sederhana namun tetap elegan dan khidmat.

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, menyampaikan berbagai pengalaman dari pelaksanaan MTQ Nasional ke-30 di Samarinda serta STQH sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

Ia juga menegaskan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara LPTQ provinsi dan kabupaten sebagai tuan rumah agar pelaksanaan berjalan optimal.

MTQH ke-46 Kaltim dijadwalkan berlangsung pada November 2026 di Tenggarong. Ajang ini diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat syiar Islam serta meningkatkan kualitas kafilah Kaltim di tingkat nasional maupun internasional. (MK)

Pewarta: Rls
Editor: Agus S

SANGATTA – Taman Bersemi, Desa Teluk Pandan, Kamis (2/4/2026t) malam, tak cukup menampung antusiasme warga. Ratusan jamaah tumplek blek menghadiri Halal Bihalal Akbar yang digelar Pemerintah Desa Teluk Pandan.

Magnet utama kegiatan ini adalah kehadiran penceramah nasional, Das’ad Latif. Kehadirannya sukses menyedot perhatian masyarakat. Diperkirakan sekitar 800 jamaah hadir, memadati kawasan di Jalan Poros Bontang–Sangatta.

Sejak awal, suasana sudah terasa religius. Penampilan hadroh Polres Kutai Timur membuka rangkaian acara. Dilanjutkan dengan pembukaan, doa, sambutan, hingga tausiah yang berlangsung khidmat namun tetap hangat.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir. Di antaranya Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Mahyunadi, Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto, Dandim 0909/KTM Letkol Arh. Ragil Setyo Yulianto, serta Danlanal Kutai Timur Letkol Laut (P) Yahya Junarko.

Kepala Desa Teluk Pandan, Andi Herman Fadli, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya Polres Kutai Timur yang turut mengawal jalannya kegiatan.

Bupati Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi terselenggaranya Halal Bihalal Akbar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menegaskan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan melalui pendekatan humanis.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari cooling system untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Melalui momentum ini, kami ingin mempererat silaturahmi sekaligus menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polres Kutai Timur akan terus hadir melalui kegiatan-kegiatan positif yang bersifat religius dan menyentuh langsung masyarakat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, termasuk pengamanan kegiatan keagamaan, agar seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar,” pungkasnya.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto. Malam itu, Teluk Pandan tak hanya dipenuhi jamaah, tetapi juga suasana kebersamaan yang kental.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TANJUNG REDEB – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) terus mempertegas komitmennya dalam menjaga aset strategis nasional. Sebagai langkah nyata penguatan legalitas hukum, PLN berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Berau melaksanakan rangkaian kegiatan pengukuran dan pemetaan lahan tapak tower SUTT 150 kV jalur Tanjung Redeb – Talisayan pada Februari 2026 lalu.

Kolaborasi lintas instansi ini merupakan instrumen vital bagi PLN untuk memastikan infrastruktur kelistrikan di Bumi Batiwakkal memiliki landasan hukum yang sah. Pengukuran batas-batas tanah secara presisi dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan administrasi aset yang clear and clean.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, mengatakan bahwa penguatan legalitas hukum melalui kolaborasi aktif dengan Kantah merupakan prioritas utama dalam manajemen aset perusahaan. Menurut beliau, kerja sama yang telah terjalin cukup lama antara PLN UIP KLT dan Kantah Berau menjadi kunci kelancaran proses di lapangan.

“Kami terus berkomitmen memperkuat legalitas hukum pada setiap aset yang dikelola. Sinergi yang telah terjalin sangat baik dan cukup lama dengan Kantah Berau selama ini memudahkan kami dalam melakukan sinkronisasi data dan percepatan administrasi di jalur transmisi Tanjung Redeb – Talisayan. Tujuannya jelas, agar infrastruktur yang melayani masyarakat ini berdiri di atas legalitas hukum yang sah,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Lebih lanjut, Basuki menambahkan bahwa pengamanan aset ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga amanah negara. “Kemitraan strategis ini adalah kunci untuk melindungi fasilitas hajat hidup orang banyak agar tetap andal bagi masyarakat,” imbuhnya.

Tim gabungan melakukan pengambilan data koordinat di lapangan dengan mengacu pada standar pertanahan. Hasil pemetaan ini nantinya menjadi landasan utama bagi PLN dalam mewujudkan tertib administrasi aset negara yang akuntabel.

Hubungan harmonis yang telah dipupuk sejak lama antara PLN dan Kantah Berau terbukti efektif dalam mendukung pembangunan daerah melalui penataan aset yang akuntabel. Dengan legalitas hukum yang terjaga, jalur energi pesisir ini siap menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur di masa mendatang. (Bom)

SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M. Salehuddin, menyoroti belum solidnya kesepakatan internal dewan terkait pembahasan kamus pokok-pokok pikiran (pokir), meski dokumen tersebut telah diserahkan kepada gubernur.

Menurutnya, sebanyak 161 usulan pokir yang didorong DPRD merupakan representasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan. Karena itu, substansi usulan tersebut tidak boleh hilang dalam proses sinkronisasi dengan pemerintah provinsi.

“161 itu sebenarnya mewakili aspirasi masyarakat. Tetapi memang belum secara detail diakomodir oleh pemerintah provinsi,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pimpinan DPRD masih terus melakukan komunikasi politik dengan pihak eksekutif guna memastikan usulan yang telah dirumuskan tetap mendapat ruang dalam penyusunan kebijakan daerah.

Meski membuka kemungkinan adanya pengurangan jumlah usulan, Salehuddin menegaskan bahwa yang terpenting adalah substansi kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

“Kalau pun nanti diperas jumlahnya, silakan saja, sepanjang tidak menafikan aspirasi masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara hasil reses dengan kebijakan yang dihasilkan. Jangan sampai aspirasi yang telah disampaikan kepada masyarakat justru tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan pemerintah.

“Jangan sampai kita sampaikan saat reses, tapi akhirnya tidak bisa diakomodir. Itu harus dikomunikasikan secara jelas,” tegasnya.

Di sisi lain, Salehuddin memahami bahwa pemerintah provinsi memiliki keterbatasan fiskal serta kewajiban memenuhi belanja prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hibah, dan standar pelayanan minimal.

Karena itu, ia menilai diperlukan keseimbangan antara perjuangan aspirasi masyarakat dengan kemampuan anggaran serta kewenangan pemerintah provinsi.

“DPRD harus tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kemampuan anggaran dan prioritas eksekutif,” ujarnya.

Ia berharap dalam waktu dekat komunikasi antara DPRD dan pemerintah provinsi dapat menghasilkan formulasi yang jelas, sehingga pokir yang telah diserahkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan daerah. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Wacana penerapan Work From Anywhere (WFA) oleh pemerintah pusat dinilai masih dapat dijalankan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), meskipun dihadapkan pada tantangan utama berupa kualitas jaringan internet yang belum merata.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian (Diskominfostandi) Mahakam Ulu, Markus Wan, menyebut kondisi geografis wilayah yang didominasi kawasan perbatasan menjadi salah satu faktor utama keterbatasan akses jaringan.

“Secara umum kondisi jaringan di Mahakam Ulu masih seperti sebelumnya, namun saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan seiring bertambahnya infrastruktur telekomunikasi,” ujarnya, Selasa (2/4/2026).

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas jaringan tersebut tidak terlepas dari dukungan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Menurutnya, langkah tersebut mulai memberikan dampak positif, terutama dalam menunjang aktivitas pemerintahan yang kini semakin bergantung pada sistem digital, termasuk penerapan pola kerja fleksibel seperti WFA.

Meski demikian, Markus mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang masuk kategori blank spot. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan penyelesaiannya melalui koordinasi lintas sektor.

“Masih ada beberapa titik yang belum terjangkau jaringan. Ini yang terus kami dorong agar bisa segera teratasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberhasilan implementasi WFA sangat bergantung pada stabilitas konektivitas digital. Tanpa dukungan jaringan yang memadai, efektivitas kerja aparatur berpotensi terganggu.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tetap optimistis bahwa kualitas jaringan akan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Dengan dukungan pemerintah provinsi dan pusat, kami optimistis kualitas jaringan ke depan akan semakin baik dan mampu mendukung WFA secara maksimal,” pungkasnya.

Pemkab Mahulu berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat terus dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus mendukung transformasi sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atas kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan usai penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (31/3/2026).

Bupati menegaskan optimismenya bahwa Pemkab Mahulu mampu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kita sangat optimistis dapat kembali meraih opini WTP. Seluruh jajaran telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk pesimis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses penyusunan laporan keuangan berjalan lancar berkat kerja sama yang solid dari seluruh OPD. Meskipun terdapat kendala kecil, hal tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan dapat diatasi dengan baik.

“Sejauh ini tidak terdapat kendala yang berarti. Memang ada kendala kecil, namun masih bisa diatasi karena seluruh OPD sangat kooperatif,” katanya.

Menurutnya, komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mempertahankan capaian opini WTP.

Selain itu, sinergi antar perangkat daerah juga dinilai berperan penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penyerahan LKPD ini menjadi tahapan awal dalam proses audit yang akan dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemkab Mahakam Ulu berharap hasil audit nantinya dapat kembali menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik serta mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SENDAWAR – Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) resmi melantik dan mengukuhkan Ketua TP-PKK Kecamatan, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Kelurahan, serta Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), kompleks perkantoran Pemkab Kutai Barat, Kamis (2/4/2026).

Pelantikan dipimpin langsung Ketua TP-PKK Kabupaten Kutai Barat, Maria Christina Mosez Edwin, dan disaksikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Nanang Adriani, unsur Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, serta jajaran perangkat daerah dan para camat.

Dalam sambutannya, Maria Christina Mosez Edwin menegaskan bahwa pelantikan ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap optimalisasi peran PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Barat.

“Tiga organisasi ini merupakan organisasi non profit yang berdedikasi bagi masyarakat. Gerakan ini bersumber dan berkembang dari masyarakat dengan prinsip kerja partisipatif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketiga organisasi tersebut memiliki peran strategis karena menyasar keluarga sebagai unit terkecil pembangunan. Melalui penguatan ketahanan keluarga, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Menurutnya, posisi sebagai ketua bukan sekadar jabatan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

“Saya ucapkan selamat bertugas. Jabatan ini bukan beban, tetapi tantangan untuk meningkatkan kapasitas diri dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Maria juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi, serta perlunya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar tingkatan, mulai dari kabupaten hingga kampung.

Ia menekankan agar para ketua di tingkat kecamatan aktif melakukan pembinaan secara berkala, serta memastikan program berjalan optimal di wilayah masing-masing.

Selain itu, implementasi 10 Program Pokok PKK juga menjadi perhatian utama, termasuk penguatan kelembagaan dan administrasi di setiap kelompok kerja.

Ia turut menyoroti kendala klasik yang dihadapi organisasi, yakni keterbatasan anggaran operasional. Untuk itu, ia meminta dukungan dari para camat sebagai pembina, serta sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar program dapat berjalan maksimal.

“Kami menyadari keterbatasan yang ada, sehingga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak,” katanya.

Menutup sambutannya, Maria menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, OPD, serta seluruh pihak yang selama ini mendukung kegiatan PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD di Kutai Barat.

“Semoga amanah ini dapat kita jalankan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S