SANGATTA – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Timur (Kutim) memberi peringatan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2021, agar menjaga disiplin dan kualitas kerja menjelang evaluasi perpanjangan kontrak.

Pasalnya, seluruh rekam jejak pegawai selama lima tahun masa kerja akan menjadi bahan penilaian pemerintah daerah sebelum memutuskan perpanjangan kontrak yang berakhir pada November 2026 mendatang.

Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menegaskan evaluasi tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menyangkut kehadiran, kedisiplinan, hingga capaian kinerja masing-masing pegawai selama bertugas di perangkat daerah.

“Semua akan dilihat. Mulai dari absensi, disiplin kerja, sampai capaian SKP pegawai selama masa kontrak berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan PPPK yang dipertahankan benar-benar memiliki komitmen dan kontribusi nyata terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemkab Kutim.

BKPSDM juga akan meminta rekomendasi dari kepala perangkat daerah sebagai bahan pertimbangan utama sebelum usulan perpanjangan kontrak diproses lebih lanjut.

“Pimpinan OPD tentu lebih memahami bagaimana kinerja pegawainya sehari-hari. Itu akan menjadi salah satu dasar penilaian,” katanya.

Selain laporan kinerja, data absensi pegawai akan diverifikasi ulang oleh BKPSDM guna memastikan tidak ada pelanggaran disiplin ataupun catatan kehadiran buruk selama masa kerja.

Pemerintah daerah, lanjut Misliansyah, tidak ingin perpanjangan kontrak diberikan hanya berdasarkan status kepegawaian tanpa melihat kualitas kerja pegawai yang bersangkutan.

“Kalau selama bekerja tidak menunjukkan peningkatan kinerja atau tidak maksimal menjalankan tugas, tentu ada pertimbangan khusus dari pemerintah,” tegasnya.

Saat ini, PPPK angkatan pertama tahun 2021 di lingkungan Pemkab Kutim tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah dengan jumlah mencapai ratusan orang.

Menjelang proses evaluasi, BKPSDM mengimbau seluruh PPPK tetap menjaga profesionalisme, meningkatkan etos kerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Semua memiliki peluang yang sama. Tetapi hasil evaluasi nanti tetap bergantung pada rekam jejak kerja masing-masing,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan, pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang tidak cukup hanya melakukan inspeksi mendadak atau sidak, tanpa menghasilkan penyelesaian nyata di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Neni saat memberikan arahan dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pengukuhan kepala sekolah, serta penandatanganan perjanjian kinerja penurunan stunting dan penanganan sampah.

Ia menyoroti pola kerja birokrasi yang menurutnya masih sebatas laporan formalitas dan dokumentasi kegiatan.

“Jangan hanya sekadar datang, sidak-sidak, tahu-tahunya besok mulai lagi. Bukan itu. Bukan sekadar foto dan laporan, tapi bagaimana impact-nya disampaikan kepada wali kota,” tegasnya.

Ia mengaku lebih menyukai aparatur yang bekerja dengan hasil konkret, dibanding sekadar menunjukkan aktivitas seremonial.

“Saya enggak suka orang yang memang hanya mau lapor ke wali kota, saya sudah lakukan ini. Saya suka orang yang kerja nyata,” ujarnya.

Menurutnya, setiap persoalan di wilayah harus memiliki solusi yang terukur dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mencontohkan penanganan persoalan sosial seperti anak ngelem, sampah lingkungan, hingga ketertiban wilayah yang menurutnya tidak cukup hanya dilakukan melalui razia sesaat.

Sebaliknya, camat, lurah hingga OPD diminta melakukan pendekatan berkelanjutan dan menyelesaikan akar persoalan.

Aparatur lebih aktif turun langsung ke wilayah dan tidak hanya menunggu laporan administratif. Ia juga menyinggung terkait sungai dan drainase yang masih dipenuhi sampah di sejumlah kawasan Bontang.

“Masa satu lurah saja belum selesai. Kota Bontang ini kecil, punya camat, lurah, RT dan kader,” ucapnya.

Untuk mendorong percepatan program prioritas, Neni mengatakan Pemkot Bontang juga menyiapkan insentif bagi wilayah yang berhasil menunjukkan capaian nyata dalam penanganan stunting dan pengelolaan sampah.

“Bagi wilayah camat dan lurah yang berhasil, kita juga akan memberikan insentif. Nilainya Rp500 juta,” ujarnya.

Menurutnya, penghargaan itu diberikan agar aparatur di tingkat wilayah memiliki semangat dan tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Ia menegaskan seluruh program harus memiliki indikator capaian yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

“Kalau kita menerima amanah ini dengan ikhlas dan tulus, insyaallah semuanya akan dimudahkan,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengukuhan kepala sekolah dilaksanakan Kamis (21/5/2025) di Pendopo rumah jabatan Wali Kota Bontang.

Sebanyak 10 kepala sekolah dilantik, di antaranya 9 kepala sekolah SD dan 1 kepala sekolah SMP.

Kemudian, sebanyak 4 kepala dinas juga turut berganti di antaranya Toetoek Pribadi Ekowati dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi kepala Dinas Kesehatan.

Bahtiar Mabe dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Eddy Forestwanto dari Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menjadi Satpol PP

Terakhir, Ahmad Yani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Rotasi jabatan yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang, merupakan upaya penyegaran serta optimalisasi perangkat daerah yang ada di Kota Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Seorang nelayan asal Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat melaut di sekitar wilayah pengeboran lepas pantai ATAKA, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat.

Korban diketahui bernama Jamaluddin (50), warga Jalan Pangandaran RT.13, Kelurahan Berbas Pantai. Informasi hilangnya korban pertama kali diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang pada Selasa (19/5/2026) sekitar pukul 09.39 Wita.

Sebelumnya, berdasarkan laporan keluarga, Jamaluddin berangkat melaut sejak Minggu (10/5/2026), sekitar pukul 07.00 Wita dari Pelabuhan Berbas Tengah. Ia diketahui memancing di sekitar area pengeboran lepas pantai Wesenol sebelum berpindah ke wilayah pengeboran ATAKA.

Pihak keluarga mulai khawatir setelah korban tidak kunjung memberikan kabar selama beberapa hari. Kondisi tersebut sempat memicu upaya koordinasi dan pencarian oleh pihak terkait.

Namun, kabar melegakan akhirnya datang setelah Jamaluddin dipastikan telah kembali dengan selamat. Lurah Berbas Pantai, Hadi Jumianto, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi.

“Alhamdulillah untuk nelayan yang dikabarkan hilang sudah kembali pulang. Katanya memang sengaja belum pulang karena hasil tangkapan ikannya masih sedikit,” ujarnya.

Hadi juga memastikan tidak ada kendala maupun kerusakan pada kapal yang digunakan korban selama melaut.

“Tidak ada masalah di kapal. Katanya masih ingin lanjut mencari ikan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Bontang berhasil membongkar rangkaian kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Bontang Selatan hingga Bontang Utara.

Pengungkapan tersebut dilakukan secara bertahap, setelah polisi menerima laporan masyarakat, terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kelurahan Tanjung Laut Indah.

Dari hasil pengembangan kasus, petugas berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku, beserta barang bukti narkotika dengan total berat puluhan gram.

Pengungkapan pertama dilakukan pada Minggu malam, 17 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 Wita di sebuah rumah kontrakan di Jalan Belanak, Bontang Selatan. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AR alias COP (34).

Dari lokasi penangkapan, polisi menemukan satu paket sabu dengan berat bersih 0,46 gram. Selain itu, turut diamankan satu unit timbangan elektronik model mouse, alat hisap sabu atau bong, serta satu unit handphone merek Vivo Y17s warna hijau metalik.

“Berdasarkan dari hasil interogasi awal, AR mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang berinisial AM,” ucap Kasat Polairud Polres Bontang, AKP Fahrudi, Rabu (20/5/2026).

Berbekal informasi itu, Satpolairud Polres Bontang langsung melakukan pengembangan kasus. Hasilnya, Senin (18/5/2026) sekitar pukul 01.30 Wita, tim kembali berhasil mengamankan dua orang terduga lainnya masing-masing berinisial A alias R (36) dan AM (35).

Dari tangan A, petugas menemukan satu paket sabu dengan berat bersih 3,69 gram. Polisi juga menyita satu unit timbangan digital, handphone merek Infinix warna silver, plastik klip kosong, sendok takar sabu, hingga kotak bekas penyimpanan narkotika.

Sementara dari pengembangan terhadap AM, polisi menemukan tiga paket besar yang berisi total 12 bungkus sabu dengan berat bersih mencapai 40,61 gram. Petugas juga mengamankan pakaian yang diduga digunakan untuk menyimpan narkotika tersebut.

“Penyelidikan terus dikembangkan hingga mengarah pada pengungkapan ketiga di hari yang sama,” tambahnya.

Sehingga polisi berhasil mengamankan tiga orang terduga masing-masing berinisial AW (23), MFI (19), dan GD (36). Adapun dari tangan para terduga, polisi menyita satu paket sabu dengan berat bersih 97,85 gram.

Selain itu turut diamankan tiga unit handphone, satu pipet kaca alat hisap sabu, satu jaket hoodie warna kuning hijau, serta kantong plastik hitam yang digunakan untuk menyimpan narkotika.

“Jadi seluruh pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat anggota di lapangan, dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan pengembangan secara berantai,” pungkasnya.

Saat ini seluruh terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mako Satpolairud Polres Bontang, guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi juga masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap, kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Warga Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dipastikan tetap dapat mengakses layanan pendidikan di Kota Bontang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membuka kesempatan bagi warga Sidrap, untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah negeri, baik jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menjelaskan bahwa warga Kampung Sidrap memang tidak bisa menggunakan jalur domisili atau zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal itu disebabkan status administrasi wilayah Kampung Sidrap yang masuk dalam Kutim, bukan wilayah Kota Bontang.

Meski begitu, ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena masih tersedia jalur lain yang dapat digunakan, untuk mengikuti proses penerimaan siswa baru.

“Tapi warga di Kampung Sidrap tidak perlu khawatir. Kalau menggunakan jalur domisili tentu tidak memungkinkan, karena mereka berasal dari luar daerah. ” ucapnya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, warga Sidrap tetap memiliki peluang yang sama untuk diterima di sekolah negeri, melalui jalur afirmasi maupun jalur mutasi. Kedua jalur tersebut masih tersedia di sejumlah sekolah yang ada di Kota Bontang.

Terlebih lagi, Disdikbud Bontang tetap memberikan akses pendidikan yang terbuka bagi seluruh peserta didik, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini banyak bergantung pada fasilitas pendidikan di Bontang.

Di tahapan SPMB untuk jenjang SD Negeri telah memasuki pembukaan jalur domisili dan afirmasi. Adapun kuota penerimaan siswa di masing-masing sekolah berbeda-beda, menyesuaikan kapasitas ruang belajar dan daya tampung sekolah.

Untuk tingkat SD Negeri, kuota jalur domisili mencapai 70 persen dari total penerimaan siswa baru. Sementara di tingkat SMP Negeri, kuota jalur domisili ditetapkan sebesar 40 persen.

“Sementara untuk warga Sidrap bisa menggunakan jalur afirmasi atau mutasi,” terangnya.

Abdu Safa juga menegaskan, bahwa tidak ada perlakuan berbeda terhadap warga Kampung Sidrap, dalam proses penerimaan peserta didik baru. Seluruh calon siswa tetap memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi persyaratan sesuai jalur pendaftaran yang dipilih.

“Hanya saja mereka tidak bisa menggunakan jalur zonasi, karena status administrasi wilayah berada di Kabupaten Kutim,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam