SENDAWAR – Satuan Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Kutai Barat menerima kunjungan siswa Sekolah Dasar (SD) Transformasi Kutai Barat dalam kegiatan field trip edukatif di Markas Komando (Mako) Brimob, Jalan Sendawar Raya, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Senin (30/3/2026).

Kunjungan yang diikuti siswa kelas 2 dan 3 beserta guru pendamping ini bertujuan mengenalkan tugas dan fungsi Polri, khususnya Satuan Brimob, melalui pengalaman belajar langsung di lapangan.

Setibanya di lokasi, rombongan disambut langsung Komandan Kompi (Danki) Brimob, Ipda Abdullah Hadi, bersama personel.

Ketua Yayasan Pendidikan Transformasi Kutai Barat, Widodo Rahayu, menjelaskan bahwa kegiatan field trip merupakan bagian dari metode pembelajaran berbasis pengalaman.

“Kegiatan ini dirancang agar siswa belajar melalui observasi, simulasi profesi, dan aktivitas luar ruangan, bukan hanya teori di kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, program tersebut rutin dilakukan dengan mengunjungi berbagai instansi, seperti perbankan, kepolisian, kejaksaan, DPRD, hingga lembaga pemerintahan, guna memperkenalkan lingkungan kerja kepada peserta didik sejak dini.

Sementara itu, Ipda Abdullah Hadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Brimob terhadap dunia pendidikan sekaligus pembinaan karakter generasi muda.

“Kunjungan ini bertujuan mengenalkan tugas Polri, khususnya Brimob, serta menanamkan nilai kedisiplinan, keberanian, dan cinta tanah air sejak dini,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, personel Brimob menyampaikan materi secara komunikatif dan interaktif agar mudah dipahami anak-anak. Materi meliputi pengenalan tugas Brimob, pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta keselamatan diri.

Selain itu, siswa juga diajak berinteraksi melalui sesi tanya jawab dan kegiatan ringan yang bersifat edukatif, sehingga suasana belajar menjadi lebih menyenangkan.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari pihak sekolah. Para guru menilai program tersebut sangat bermanfaat dalam menambah wawasan serta membangun karakter siswa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara Polri, khususnya Brimob, dengan dunia pendidikan, sekaligus menciptakan generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan cinta tanah air. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SENDAWAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Paripurna VI Masa Sidang I Tahun 2026 dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (30/3/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kubar tersebut sekaligus menjadi tahapan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk pembahasan lanjutan Raperda.

Jawaban pemerintah daerah disampaikan Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, yang membacakan sambutan tertulis Bupati. Ia menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari tiga fraksi DPRD, yakni PDI Perjuangan, Golkar, serta gabungan Gerindra, Demokrat, dan Keadilan (GDK).

“Seluruh masukan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Raperda agar selaras dengan arah pembangunan daerah,” ujarnya.

Nanang menjelaskan, ketujuh Raperda yang diajukan telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta misi pembangunan Kutai Barat. Implementasinya nanti akan didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan penganggaran yang memadai.

Salah satu Raperda yang menjadi perhatian adalah terkait izin membuka tanah negara. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, menertibkan administrasi pertanahan, serta mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal juga dinilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mencakup dukungan fiskal dan nonfiskal guna memperlancar kegiatan investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah juga menanggapi Raperda pemindahan ibu kota Kecamatan Bongan yang telah melalui kajian akademik, serta Raperda pelestarian adat istiadat yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan adat.

Sementara itu, Raperda penetapan nama kampung dan kelurahan bertujuan memperbaiki sejumlah penulisan nama wilayah yang sebelumnya tidak sesuai dalam dokumen resmi.

Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, pemerintah daerah sepakat bahwa seluruh Raperda harus disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, serta potensi daerah agar memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.

Pemerintah juga berharap pansus yang akan dibentuk dapat bekerja secara profesional, objektif, dan aspiratif dalam membahas seluruh Raperda dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kubar Ridwai, didampingi Wakil Ketua I Agustinus dan Wakil Ketua II Sepe Martinus, serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan kepala perangkat daerah.

Melalui sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, diharapkan seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kutai Barat. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

BALIKPAPAN – Kebakaran kembali melanda permukiman warga di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah, Senin (30/3/2026) malam. Api dengan cepat membesar dan disertai asap tebal yang membumbung tinggi, membuat situasi di lokasi sempat panik.

Sejumlah rumah warga yang mayoritas berbahan kayu dengan mudah dilalap api. Warga setempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri menggunakan peralatan seadanya, namun tidak berhasil karena kobaran api terus meluas dan sulit dikendalikan.

Kepanikan tak terhindarkan. Warga berhamburan menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah sebelum api merambat ke bangunan lain di sekitarnya.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Mereka dibantu personel TNI-Polri, relawan, serta masyarakat setempat untuk menjinakkan api agar tidak semakin meluas.

Namun, proses pemadaman sempat mengalami kendala. Banyaknya warga yang memadati lokasi untuk menyaksikan kejadian menghambat akses masuk dan pergerakan armada pemadam.

Kondisi tersebut membuat upaya penanganan menjadi lebih menantang, terutama di kawasan permukiman padat dengan akses jalan yang terbatas.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemadaman masih berlangsung. Pihak berwenang juga masih melakukan pendataan terkait dampak kebakaran serta penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan di kawasan padat penduduk, serta perlunya kesadaran masyarakat untuk tidak menghambat proses penanganan darurat demi keselamatan bersama. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Penegasan itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Senin (30/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ) tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Rakor ini dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Penjabat Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, para asisten, serta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kubar.

Dalam arahannya, Frederick Edwin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja.

“Saya mengingatkan agar setiap perangkat daerah memperhatikan aspek akuntabilitas, transparansi, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah sebagai kunci utama keberhasilan program. Menurutnya, komunikasi yang intensif dan berkelanjutan harus terus diperkuat agar setiap program dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

“Koordinasi yang baik antar perangkat daerah menjadi kunci utama. Seluruh OPD harus meningkatkan komunikasi secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selain sebagai forum penyelarasan program, rakor ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Berbagai strategi dibahas, mulai dari pengelolaan anggaran, percepatan realisasi program, hingga antisipasi hambatan di lapangan.

Perangkat daerah juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan serta kendala yang dihadapi sebagai bahan perbaikan ke depan.

Melalui rakor ini, Pemkab Kutai Barat berharap seluruh perangkat daerah semakin siap dalam menjalankan program Tahun 2026 secara optimal dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi, serta menjaga kualitas pelaksanaan program pembangunan di Kutai Barat. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

BALIKPAPAN — Kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah, Senin (30/3/2026) malam. Sedikitnya tiga rumah dilaporkan hangus terbakar, sementara sejumlah bangunan lain mengalami kerusakan pada bagian atap akibat rambatan api.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, mengatakan laporan kejadian diterima sekitar pukul 20.50 Wita. Tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan.

“Setibanya di lokasi, api sudah membesar karena sebagian besar bangunan berbahan kayu sehingga cepat menjalar,” ujarnya.

Untuk mengendalikan kebakaran, BPBD mengerahkan sekitar 15 hingga 18 unit armada pemadam. Penanganan juga melibatkan unsur TNI, Polri, Pertamina, Perusahaan Air Minum (PAM), Angkatan Laut, serta relawan.

Kondisi permukiman yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Selain itu, akses jalan yang sempit serta kerumunan warga turut menghambat pergerakan armada pemadam.

“Kami mengimbau masyarakat tidak mendekati lokasi kebakaran karena bisa membahayakan keselamatan dan menghambat proses pemadaman,” tegas Usman.

Meski menghadapi sejumlah kendala, api berhasil dikendalikan dalam waktu relatif cepat, sekitar 30 menit hingga satu jam setelah petugas tiba di lokasi.

Berdasarkan data sementara, tiga rumah terbakar habis, sementara beberapa rumah lainnya mengalami kerusakan sebagian, terutama pada bagian atap. Petugas masih melakukan pendataan lanjutan untuk memastikan total kerugian.

Terkait penyebab kebakaran, pihak BPBD menyebut masih dalam penyelidikan kepolisian.

“Untuk dugaan sementara belum bisa dipastikan. Masih dalam proses penyelidikan,” jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, petugas tetap melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi benar-benar aman serta mengantisipasi munculnya titik api baru.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan di kawasan padat penduduk, terutama dengan bangunan berbahan mudah terbakar. Di tengah musibah, kolaborasi lintas instansi dan kepedulian masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencegah dampak yang lebih besar. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Polemik administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memunculkan kekhawatiran serius. Surat rekomendasi Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) yang diajukan Pemerintah Kota Samarinda sejak sebulan lalu disebut masih tertahan di tingkat Wakil Gubernur Kaltim.

Dampaknya tidak main-main. Jika surat tersebut tidak segera ditandatangani gubernur, sebanyak 17 ribu pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda berpotensi tidak menerima gaji tepat waktu.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bahkan harus mendatangi langsung Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (30/3/2026). Dari hasil pertemuan, diketahui bahwa gubernur belum menerima dokumen tersebut.

“Pak Gubernur cukup kaget. Beliau menyampaikan kalau sudah sampai di meja beliau, biasanya langsung ditandatangani,” ungkap Andi Harun.

Penelusuran melalui sistem persuratan digital Srikandi menunjukkan bahwa dokumen tersebut masih berada pada tahap persetujuan Wakil Gubernur. Status itu telah berlangsung melewati batas waktu normal, yakni sekitar 14 hingga 15 hari kerja.

Kondisi ini berdampak langsung pada proses administrasi keuangan daerah. Tanpa PJ Sekda yang sah, sejumlah tahapan penting, termasuk pencairan gaji dan tunjangan pegawai, tidak dapat dieksekusi.

Andi Harun menjelaskan, pegawai yang terdampak bukan hanya aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK, tetapi juga tenaga harian lepas (THL) hingga petugas kebersihan atau pasukan kuning.

“Kalau sampai tanggal pembayaran belum ada PJ Sekda, saya harus meminta maaf kepada pegawai karena gaji tidak bisa direalisasikan,” tegasnya.

Meski menyayangkan lambannya proses administrasi, Andi Harun tetap mengedepankan etika pemerintahan. Namun, ia mengingatkan adanya ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terkait konsep fiktif positif.

Dalam aturan tersebut, jika permohonan tidak dijawab dalam batas waktu tertentu, maka secara hukum dianggap disetujui.

“Itu opsi terakhir. Lebih baik semua berjalan normal sesuai tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Kini, perhatian publik tertuju pada Pemerintah Provinsi Kaltim. Keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan menentukan nasib ribuan pegawai yang bergantung pada kelancaran proses administrasi tersebut. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SENDAWAR – Wacana pemerintah pusat terkait kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2026 menuai kekhawatiran, khususnya di Kabupaten Kutai Barat.

Isu ini mencuat seiring pemberlakuan aturan baru Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang ramai diperbincangkan di media sosial dan sejumlah pemberitaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, meminta pemerintah pusat untuk tidak mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

“PPPK di Kutai Barat ini sudah mengabdi belasan tahun. Kalau dilakukan PHK massal, tentu akan berdampak besar, terutama pada meningkatnya pengangguran di daerah,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kubar, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, selama ini peluang kerja di sektor pemerintahan juga semakin terbatas. Banyak lulusan SMA, SMK, hingga sarjana yang tidak lagi bisa menjadi tenaga honorer karena kebijakan efisiensi anggaran di setiap instansi.

Menurutnya, kondisi tersebut akan semakin memperparah situasi apabila PPPK yang saat ini bekerja justru kehilangan penghasilan akibat PHK.

“Kalau TPP turun, masih ada penghasilan. Tapi kalau PHK, mereka kehilangan semuanya,” tegasnya.

Ridwai juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh serta menyiapkan solusi yang lebih manusiawi bagi para PPPK, bukan langsung melakukan pemutusan hubungan kerja.

“Saya berharap pemerintah tidak langsung mengambil langkah PHK. Harus ada solusi yang berpihak kepada mereka,” katanya.

Ia mengingatkan, dampak PHK massal tidak hanya dirasakan oleh individu PPPK, tetapi juga akan memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi keluarga mereka.

“Kekhawatiran kami, ini bisa berdampak luas bagi masyarakat. Bahkan bisa memicu persoalan sosial baru jika tidak ditangani dengan bijak,” ungkapnya.

Ridwai menegaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan yang diambil, agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

“Kalau sampai ribuan PPPK kehilangan pekerjaan, tentu ini menjadi persoalan serius yang harus dipikirkan sejak sekarang,” pungkasnya. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S