Beranda blog Halaman 188

DLH Kubar Sosialisasi Bank Sampah OPD, Libatkan Seluruh Pegawai

0
Kegiatan sosialisasi bank sampah unit OPD di lingkungan Pemkab Kutai Barat. (Istimewa)

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus menggencarkan program “Gerakan Kerja Nyata Bank Sampah Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD)” sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di lingkungan perkantoran.

Program ini dilaksanakan melalui sosialisasi yang berlangsung sejak 9 hingga 30 Maret 2026, kemudian dilanjutkan pada 1 hingga 7 April 2026, dengan total durasi kegiatan selama 16 hari. Seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kutai Barat terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat, Robertus Leopold Bandarsyah, menjelaskan bahwa program ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pelaksanaan reduce, reuse, recycle melalui bank sampah, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada sumbernya.

Selain itu, program ini juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah.

“Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan pengelolaan sampah yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan di lingkungan perkantoran melalui pemilahan dan pemanfaatan sampah dari sumbernya,” ujar Bandarsyah, Minggu (29/3/2026).

Ia menegaskan bahwa OPD diharapkan menjadi contoh dalam penerapan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi pegawai dalam memilah sampah serta memanfaatkan sampah bernilai ekonomi.

Ruang lingkup kegiatan meliputi lima tahapan utama, yaitu sosialisasi program bank sampah, pembentukan struktur pengelola di setiap OPD, edukasi pemilahan sampah dan mekanisme tabungan sampah, pelaksanaan operasional bank sampah unit, serta monitoring dan evaluasi.

Adapun sasaran kegiatan ini mencakup seluruh pegawai OPD sebagai nasabah bank sampah dan unit kerja di masing-masing OPD sebagai pengelola.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan terbentuknya bank sampah unit di setiap OPD, meningkatnya kepatuhan pegawai dalam memilah sampah, serta berkurangnya volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Selain itu, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan, serta menyediakan data pengurangan dan pemanfaatan sampah di tingkat OPD secara lebih terukur.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Partisipasi aktif OPD sangat diharapkan untuk memperkuat peran pemerintah sebagai pelopor dalam pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Pria Sebatang Kara Ditemukan Tewas Membusuk, Warga Curiga Bau Tak Sedap

0
Saat korban telah dibungkus kantung jenazah menuju ambulans. (Dimas/Media Kaltim)

SAMARINDA – Warga Gang Bina Baru, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Samarinda Utara, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria dalam kondisi membusuk di dalam rumahnya, Minggu (29/3/2026) malam.

Korban diketahui bernama Ardiansyah (51), yang selama ini tinggal seorang diri. Penemuan tersebut bermula dari kecurigaan warga dan keluarga setelah korban tidak terlihat beraktivitas selama beberapa hari.

Budi, keponakan korban yang pertama kali mendatangi rumah, mengungkapkan awalnya ia berniat menjemput korban untuk dibawa ke rumah keluarga lain yang sedang sakit. Namun setibanya di lokasi, ia justru mencium aroma tidak sedap dari dalam rumah.

“Pas sampai sini sudah tercium bau. Rumah gelap dan terkunci dari dalam. Terakhir saya lihat kemungkinan malam Jumat habis Maghrib,” ujarnya di lokasi.

Karena merasa ada kejanggalan, Budi tidak berani membuka pintu sendirian. Ia kemudian meminta bantuan keluarga dan warga sekitar. Setelah pintu berhasil dibuka paksa, korban ditemukan dalam kondisi telentang di ruang keluarga.

“Selama ini dia memang tinggal sendiri. Istri dan anaknya sudah lama tidak tinggal bersama,” tambahnya.

Petugas kepolisian dari Polresta Samarinda yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim Inafis.

Pamapta III Polresta Samarinda, Aiptu Joko Wahyudi, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar empat hari sebelum ditemukan.

“Korban atas nama Ardiansyah, usia sekitar 51 tahun. Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,” jelasnya.

Setelah proses identifikasi selesai, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie untuk menjalani visum lebih lanjut.

Saat ini, lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi, sementara pihak keluarga tengah berkoordinasi untuk proses pemakaman korban. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Wali Kota Fokuskan Aspek Sanitasi di Pembangunan Hunian Bontang Lestari

0
Wali Kota Neni saat meninjau hunian di Bontang Lestari. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa aspek sanitasi menjadi fokus utama dalam program pembangunan hunian di Bontang Lestari. Hal itu disampaikan saat meninjau progres proyek pembangunan rumah tersebut Jumat (27/03/2026).

Ia menekankan pentingnya penyediaan jamban keluarga sebagai upaya pencegahan stunting, sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

“Wc nya harus ada, saya tidak ingin ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga. Karena sanitasi penting untuk mencegah stunting,” jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Neni menyoroti hasil evaluasi program tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa prototipe hunian yang dibangun sebelumnya belum seragam, sehingga ke depan diperlukan standar yang sama untuk setiap unit rumah.

“Ingin mengevaluasi yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi ada yang besar, ada yang kecil,” ungkapnya.

Ia mengambil contoh rumah rumah subsidi yang murah, namun tetap memiliki tampilan yang seragam.

Di kawasan Bontang Lestari sendiri, saat ini terdapat 12 unit rumah yang menjadi bagian dari program pembangunan hunian tersebut.

Meski di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Bontang tetap berupaya mengoptimalkan pembangunan melalui dukungan program dari pemerintah pusat dan provinsi.

Untuk tahun ini, Pemkot Bontang mengusulkan pembangunan sebanyak 300 rumah layak huni kepada pemerintah pusat, serta 80 unit kepada pemerintah provinsi. Selain itu, melalui anggaran daerah, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp600 juta untuk pembangunan 30 rumah. (Rls)

Editor: Yusva Alam

Tingkatkan Layanan Digital, Operator Dilatih Melalui Bimtek Pondok Pasilan

0
Peserta bimtek implementasi layanan online, melalui aplikasi pondok pasilan. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital. Salah satu upaya konkret dilakukan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Layanan Online, melalui Aplikasi Pondok Pasilan bagi operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kecamatan, dan kelurahan se-Kota Bontang.

Kegiatan yang dibuka Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Ruang Tanjung Pandan Hotel Bintang Sintuk, Bontang Utara, Sabtu (28/3) ini, bertujuan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Dalam sambutan Wawali Agus Haris menegaskan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan efisien. “Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Melalui Aplikasi Pondok Pasilan, kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan administrasi kependudukan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, keberhasilan implementasi layanan digital sangat bergantung pada kesiapan dan profesionalisme para operator di lapangan.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh peserta bimtek agar memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” lanjutnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bontang, Budiman, dalam laporannya menjelaskan bahwa Aplikasi Pondok Pasilan merupakan sistem layanan online yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan, tanpa harus datang langsung ke kantor. “Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional, yakni 22 orang dari Disdukcapil, 15 orang dari kelurahan, dan 3 orang dari kecamatan,” jelas Budiman.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kompetensi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menyusun standar operasional yang lebih optimal dalam mendukung implementasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kota Bontang. (Rls)

Editor: Yusva Alam

Bapperida Gelar Pra Musrenbang RKPD 2027, Langkah Awal Tentukan Arah Pembangunan Kota Bontang

0
Pra Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang diadakan Bapperida Bontang. (Ist)

BONTANG — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang menggelar kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) RKPD Tahun 2027, sebagai forum strategis untuk memastikan setiap rencana pembangunan disusun secara terarah, terukur, dan tepat sasaran. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kota Bontang, Syahruddin.

Pra Musrenbang menjadi tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai ruang awal untuk mengoordinasikan, mengonsolidasikan, serta menyelaraskan usulan program dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah.

Dalam forum ini, setiap usulan tidak hanya dikompilasi, tetapi juga ditelaah secara mendalam melalui proses verifikasi, sinkronisasi, dan penajaman prioritas agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta visi dan misi pembangunan Kota Bontang.

Dalam arahannya, Syahruddin menegaskan bahwa kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyusunan program yang berbasis data, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta mampu menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi lintas sektor, guna menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Pra Musrenbang juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

“Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian pembangunan tahun sebelumnya, proyeksi kondisi ke depan, serta berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi daerah,” ungkapnya.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan rumusan awal RKPD Tahun 2027 yang dihasilkan, dapat menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD selanjutnya.

Dengan perencanaan yang matang dan kolaboratif, Pemerintah Kota Bontang optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Rls)

Editor: Yusva Alam

Ini Daftar Peserta Lolos Seleksi Kursi Kepala Dinas di Kutim

0
Ilustrasi AI

SANGATTA – Persaingan menuju kursi kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kian memanas. Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) kini memasuki babak lanjutan, setelah mayoritas pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Pengumuman hasil seleksi tersebut disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) melalui surat bernomor 020/PANSEL-JPTP/KUTIM/III/2026 yang ditandatangani Ketua Pansel, Rizali Hadi, Jumat (27/3/2026). Verifikasi berkas telah dilakukan sejak awal Maret, saat pendaftaran resmi dibuka.

“Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat berhak mengikuti tahapan selanjutnya,” tulis Rizali dalam pengumuman resmi.

Untuk posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat empat nama yang lolos, yakni Insan Bowo Asmoro, Irma Yuwinda, Piter Buyang, dan Sulisman.

Sementara itu, persaingan di kursi Kepala Dinas Pariwisata terbilang cukup ketat. Tujuh pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi, yaitu Akhmad Rifanie, Danar Takdir Suprayogi, Demmy Adhitia Herwanto, Ilham, Islamuddin Rusmin Reka, Jumraedah, dan Mahriadi. Adapun satu pelamar, Yuli Saperi, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Posisi dengan jumlah pelamar terbanyak yang lolos ada pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebanyak delapan nama berhasil melaju, yakni Akhmad Tarmiji, Andi Nurhadi Putra, Bony Briks, Christanti Widi Astuti, Deky Hermawan, Muhammad Yani, Novian Prananta, dan Saiful Ahmad. Sementara Eko Arisyandi dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Di sisi lain, untuk jabatan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat empat pelamar yang lolos, yakni Firman Wahyudi, Marhadyn, M Apandi, dan Nurrahmi Asmalia. Satu pelamar lainnya, Diane Mary, tidak memenuhi syarat administrasi.

Dengan rampungnya tahapan administrasi, para peserta kini bersiap menghadapi ujian berikutnya. Tahap penulisan makalah dijadwalkan pada 4 April 2026 di Laboratorium CAT BKPSDM Kutim dengan durasi 120 menit.

Selanjutnya, peserta akan menjalani penilaian kompetensi atau asesmen pada 6 hingga 8 April 2026 yang dilaksanakan secara kombinasi daring dan luring. Adapun tahap akhir berupa wawancara akan digelar di Balikpapan pada 9 hingga 11 April 2026, termasuk presentasi makalah serta sesi tanya jawab bersama tim penguji.

“Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Rizali.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Polres Kutim Turunkan Bantuan Medis dan Sosial ke Batu Timbau

0
Bantuan Medis dan Sosial Mengalir ke Batu Timbau. (Istimewa)

SANGATTA – Gerak cepat ditunjukkan jajaran Polres Kutai Timur (Kutim) dalam merespons musibah kebakaran yang melanda Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar. Tak butuh waktu lama, Satuan Tugas (Satgas) tanggap bencana langsung diterjunkan ke lokasi untuk membantu para korban.

Instruksi datang langsung dari Kapolres Kutim, Fauzan Arianto. Sebanyak 60 personel diturunkan dalam operasi kemanusiaan tersebut. Mereka terdiri dari tim Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan), personel Polwan, serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Kutim.

Pantauan di lapangan, Minggu (29/3/2026), personel gabungan bergerak cepat menjalankan berbagai aksi kemanusiaan. Tim Dokkes membuka layanan pengobatan gratis bagi warga terdampak. Sementara itu, personel Polwan memberikan pendampingan psikologis melalui trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban.

Tak hanya fokus pada kesehatan, Polres Kutim juga menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tengah dilanda musibah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban korban sekaligus mempercepat proses pemulihan.

Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto, menegaskan bahwa kehadiran Satgas merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.

“Polres Kutai Timur bergerak cepat dengan menerjunkan Satgas tanggap bencana untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran di Batu Timbau. Kami tidak hanya fokus pada penanganan awal, tetapi juga pemulihan, baik secara fisik maupun psikologis,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi dan kepedulian menjadi kunci dalam membantu masyarakat bangkit dari musibah.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak sendiri. Melalui bantuan sosial, layanan kesehatan, serta trauma healing, kami berharap dapat meringankan beban warga dan mempercepat proses pemulihan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Paripurna Tetapkan RPJMD Mahulu, Tekankan Pemerataan

0
Foto bersama usai Paripurna, dari kanan Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Bupati Angela Idang Belawan, Ketua DPRD Devung Paran, Wakil Ketua I Nor Lili Bulan, dan Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah. (dok. istimewa)

UJOH BILANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu bersama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, didampingi Wakil Ketua I Nor Lili Bulan dan Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah, serta dihadiri Bupati Angela Idang Belawan, Wakil Bupati Suhuk, dan jajaran Forkopimda di Ballroom Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Jumat (27/3/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Angela Idang Belawan menegaskan bahwa RPJMD menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, disusun berdasarkan kondisi riil Mahakam Ulu sebagai wilayah perbatasan dengan tantangan geografis yang kompleks.

“Seluruh masukan dan koreksi dari DPRD merupakan wujud tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menilai dinamika pembahasan antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam RPJMD tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah fokus utama, di antaranya peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan, transportasi, serta jaringan telekomunikasi guna membuka keterisolasian daerah.

Selain itu, pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar juga menjadi prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan hingga ke kampung-kampung.

Di bidang ekonomi, penguatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat kampung menjadi strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.

RPJMD ini juga akan dijabarkan secara berkelanjutan dalam dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD, Renstra, dan Renja perangkat daerah agar implementasi program lebih efektif dan tepat sasaran.

Tak kalah penting, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian dari agenda utama pembangunan.

RPJMD Mahakam Ulu 2025–2029 mengusung visi “Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan” yang akan diterjemahkan dalam berbagai program strategis lintas sektor.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas kontribusi dalam pembahasan RPJMD, serta memastikan seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Raperda yang telah disepakati tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Panen Padi Kubar Jadi Bukti Inovasi Pertanian Berbasis Riset

0
Panen Padi Kubar Jadi Bukti Inovasi Pertanian Berbasis Riset

SENDAWAR – Panen padi bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kelompok Tani Maju Bersama di Rapak Oros, Kampung Linggang Amer, menunjukkan hasil nyata dari pengembangan pertanian berbasis riset. Varietas Inpara 02 terbukti menjadi yang paling adaptif dengan produktivitas mencapai 4,8 ton per hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Stepanus Alexander Samson, menjelaskan bahwa inovasi ini berawal dari uji kelayakan lahan yang dilakukan pada 2024 bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional di Yogyakarta.

“Dilakukan uji terhadap empat varietas padi, yaitu IPB 3S, Trisakti, Inpara 02, dan padi lokal, pada lahan seluas dua hektare untuk mengetahui varietas yang paling sesuai dengan kondisi Rapak Oros,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa Inpara 02 memiliki performa terbaik dengan produktivitas lebih tinggi dibandingkan padi ladang yang rata-rata hanya sekitar 3 ton per hektare.

Berdasarkan hasil kaji terap tersebut, pada 2025 dilakukan pengembangan lanjutan dengan menetapkan Inpara 02 sebagai varietas unggulan. Pengembangan dilakukan pada lahan seluas 5 hektare.

Padi yang dipanen bersama ini ditanam pada 8 Desember 2025 dan dipanen pada 26 Maret 2026, dengan masa tanam sekitar tiga bulan. Dengan siklus tersebut, dalam satu tahun penanaman dapat dilakukan dua hingga tiga kali.

“Jika produktivitas 4,8 ton per hektare, maka dua kali tanam bisa mencapai 9,6 ton per tahun, bahkan bisa mendekati 15 ton jika tiga kali tanam,” jelasnya.

Dalam praktiknya, pengembangan padi ini juga menggunakan sistem tanam jajar legowo yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi lahan serta optimalisasi pertumbuhan tanaman.

Stepanus menegaskan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, peneliti, penyuluh, dan petani melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan.

“Pendekatan ini memastikan setiap langkah pengembangan pertanian memiliki dasar yang jelas dan terukur,” katanya.

Ke depan, varietas Inpara 02 diharapkan terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Tiga Bulan Uji Coba, Pasar Sepaku Dikelola Sementara

0
Pasar Segar Sepaku yang baru saja dibangun oleh Otorita IKN. (Atmaja Riski)

NUSANTARA – Pengelolaan Pasar Segar Sepaku masih dalam tahap penyesuaian. Selama tiga bulan awal operasional, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memilih menerapkan sistem ad hoc sebagai langkah sementara sambil merumuskan pola pengelolaan yang lebih tepat.

Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan Aset Dalam Penguasaan OIKN, Muji Budda’wah, menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam menentukan skema pengelolaan pasar yang baru dibangun tersebut.

“Salah satu yang menjadi pandangan sementara adalah pengelola pasar Perumda Pasar Jaya di Jakarta,” ujarnya.

OIKN berencana mempelajari sistem yang diterapkan Pasar Jaya yang telah berpengalaman mengelola ratusan pasar, baik tradisional maupun modern, khususnya dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas harga bahan pokok.

Menurut Muji, berbagai aspek masih akan dikaji secara menyeluruh, termasuk model kelembagaan pengelola, pembagian peran antar pihak, hingga skema pembagian pendapatan.

“Semua akan dipelajari dulu, supaya kita dapat bentuk pengelolaan yang pas. Di sini ada Otorita, Pemkab, kecamatan, sampai desa, semuanya perlu dikaji,” jelasnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun unsur kecamatan, hingga kini belum ada keputusan final. Namun OIKN membuka peluang keterlibatan berbagai pihak setelah formulasi pengelolaan ditetapkan.

Selama masa ad hoc, OIKN juga belum memberlakukan retribusi resmi pasar. Meski demikian, pedagang tetap dikenakan iuran tertentu, seperti biaya kebersihan, untuk menjaga operasional dasar pasar tetap berjalan.

Otorita mengakui, keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengelolaan pasar menjadi salah satu alasan kehati-hatian dalam menentukan kebijakan.

Dengan pendekatan ini, OIKN berharap dapat menghadirkan sistem pengelolaan pasar yang tidak hanya tertib dan profesional, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan IKN secara berkelanjutan. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S