BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti masih tingginya angka stunting di sejumlah wilayah meski Kota Bontang dikenal sebagai daerah industri yang dikelilingi perusahaan besar.

Dalam rapat paripurna DPRD Bontang terkait rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2025, Neni mengaku prihatin karena kasus stunting masih ditemukan dalam jumlah tinggi di beberapa kelurahan.

“Saya ironis banget, di kota industri masih ada stunting,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Neni menyebut Bontang Lestari menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi, yakni mencapai 124 balita atau sekitar 22,71 persen.

Ia meminta lurah bersama perusahaan di sekitar wilayah tersebut ikut terlibat aktif melakukan intervensi terhadap balita stunting.

Menurutnya, keberadaan perusahaan besar seperti PAMA dan Indominco seharusnya dapat membantu percepatan penanganan stunting di kawasan Bontang Lestari.

Selain itu, Kelurahan Guntung juga menjadi perhatian karena masih memiliki 83 balita stunting.

“Guntung ini kan tinggal 83 anak saja. Masa enggak bisa selesai?” katanya.

Tak hanya itu, Neni juga membeberkan sejumlah wilayah lain yang masih mencatat angka stunting tinggi. Tanjung Laut Indah tercatat memiliki 146 balita stunting, sedangkan Tanjung Laut mencapai 147 balita.

Sementara wilayah lain seperti Api-Api, Gunung Elai, Loktuan dan Bontang Kuala juga disebut memiliki kasus stunting di atas 100 balita.

Karena itu, Neni meminta seluruh camat dan lurah lebih aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun perusahaan di sekitar wilayah masing-masing agar penanganan stunting berjalan maksimal.

Ia menegaskan program pemberian makanan tambahan melalui Gerakan Masyarakat Melawan Stunting harus terus diperkuat sebagai salah satu langkah percepatan penanganan.

Dalam program tersebut, balita stunting mendapatkan bantuan makanan tambahan senilai Rp25 ribu per hari selama 56 hari masa intervensi.

Menurut Neni, tanpa keterlibatan semua pihak, termasuk dunia usaha, target penurunan stunting di Kota Bontang akan sulit dicapai secara maksimal. (MK)

Pewarta: Syakurah
Editor: Agus S

SAMARINDA – Laga panas Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda ternyata dimanfaatkan sindikat pemalsu tiket untuk meraup keuntungan. Dengan modal satu barcode tiket asli, para pelaku nekat mencetak ulang hingga 170 lembar tiket palsu dan menjualnya kepada suporter.

Aksi tersebut akhirnya terbongkar setelah banyak penonton gagal masuk stadion karena barcode yang mereka gunakan ditolak sistem saat pemindaian di pintu masuk.

Polsek Samarinda Kota kini menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus peredaran tiket palsu laga Persija vs Persib yang berlangsung pada 10 Mei 2026 lalu.

Kapolsek Samarinda Kota, Kompol IGN Adi Suarmita, mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya keluhan dari penonton yang tidak bisa masuk stadion meski sudah membeli tiket.

“Mereka membeli satu tiket online, lalu barcode asli tersebut dicetak ulang menggunakan kertas biasa sebanyak 170 lembar,” ujar Kompol Adi saat konferensi pers, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, sindikat tersebut memiliki pembagian tugas yang terorganisir. Dua pelaku berinisial R dan G bertugas mencetak serta memperbanyak tiket palsu, sedangkan I dan U mendistribusikan tiket melalui jaringan calo di lapangan.

“Awalnya ada lima orang yang kami amankan, namun satu orang berstatus saksi karena ia hanya calo yang tidak mengetahui bahwa tiket tersebut palsu. Jadi, total ada empat tersangka utama yang semuanya merupakan warga Samarinda,” tambahnya.

Tiket palsu itu dijual dengan harga bervariasi, mulai Rp110 ribu hingga Rp150 ribu per lembar, padahal harga resmi tiket hanya Rp80 ribu.

Dari total 170 tiket yang dicetak, polisi menyebut sekitar 130 tiket sudah sempat terjual kepada suporter sebelum kasus terbongkar.

“Ada korban yang sangat kecewa hingga merobek tiketnya di lokasi, ada pula yang langsung melapor kepada anggota Satreskrim Polresta Samarinda dan Reskrim Polsek Samarinda Kota yang sedang bertugas,” jelas Kapolsek.

Polisi menyebut sistem barcode elektronik di Stadion Segiri justru menjadi kunci terbongkarnya aksi tersebut. Sebab satu barcode hanya bisa digunakan satu kali, sehingga tiket kedua dan seterusnya otomatis ditolak sistem.

Saat ini keempat tersangka dijerat pasal penipuan dan pemalsuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun.

“Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori lima. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melihat apakah kelompok ini juga beraksi di pertandingan-pertandingan sebelumnya,” tegas Kompol Adi.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar membeli tiket pertandingan hanya melalui jalur resmi untuk menghindari praktik penipuan serupa di kemudian hari. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Puluhan pengendara roda dua di Samarinda terjaring penindakan Satlantas Polresta Samarinda setelah nekat melawan arus di Jalan Pangeran Suriansyah, Rabu (13/5/2026) siang.

Penindakan dilakukan menggunakan sistem hunting dan teknologi ETLE Handheld menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait pelanggaran lalu lintas yang dinilai membahayakan pengguna jalan lain.

Petugas menyasar pengendara dari arah jembatan menuju Jalan Pangeran Suriansyah yang nekat melawan arus maupun tidak menggunakan helm.

Kanit Turwali Satlantas Polresta Samarinda, Iptu Ismail Marzuki, mengatakan dalam kegiatan tersebut tercatat sekitar 33 pelanggaran lalu lintas.

“Hasil kegiatan hari ini, kami mencatat ada sekitar 33 pelanggaran. Mayoritas adalah pelanggaran melawan arus dan tidak menggunakan helm,” ujar Iptu Ismail di lokasi kegiatan.

Dalam penindakan itu, polisi menggunakan perangkat ETLE Handheld untuk mendokumentasikan kendaraan pelanggar secara elektronik. Namun untuk kendaraan yang tidak terbaca sistem atau menggunakan pelat ganda, petugas langsung melakukan tindakan manual.

“Ada kendaraan yang plat nomornya tidak terbaca oleh HP ETLE, atau ditemukan menggunakan plat ganda. Untuk kasus seperti ini, kami lakukan tindakan tegas dengan mengangkut kendaraan tersebut dan menerapkan tilang manual guna pemeriksaan surat-surat lebih detail di kantor,” tegasnya.

Iptu Ismail juga meluruskan anggapan masyarakat terkait kegiatan polisi di lapangan. Menurutnya, petugas tidak melakukan razia besar-besaran, melainkan patroli aktif di titik rawan pelanggaran dan kecelakaan.

“Kami tidak melaksanakan razia. Sifatnya adalah stasioner dan hunting system. Jika ada keluhan masyarakat atau lokasi yang rawan kecelakaan, kami turun melakukan penindakan satu-dua kali di titik tersebut,” jelasnya.

Satlantas kini juga menerapkan sistem barcode untuk mempermudah proses pembayaran denda tilang elektronik. Setelah pelanggaran divalidasi, pelanggar akan menerima barcode untuk pembayaran melalui bank.

Namun polisi mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan surat konfirmasi ETLE. Sebab, kendaraan yang belum menyelesaikan denda tilang dapat dikenakan pemblokiran STNK.

“Apabila konfirmasi sudah dikirim dan tidak dilakukan pembayaran lewat bank, maka akan dilakukan pemblokiran STNK,” kata Iptu Ismail.

Dampaknya, pemilik kendaraan tidak akan bisa melakukan pembayaran pajak tahunan sebelum seluruh denda tilang diselesaikan.

“Jika ada penumpukan denda tilang, pemilik tidak akan bisa membayar pajak reguler sebelum denda tilangnya dilunasi terlebih dahulu. Itulah regulasinya,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

TENGGARONG – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang guru ngaji di Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, terus berkembang. Jika sebelumnya hanya muncul satu laporan, kini polisi menduga jumlah korban mencapai sekitar 12 anak.

Perkara ini menjadi perhatian serius karena dugaan pelecehan terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan anak dan melibatkan korban berusia sekitar 10 hingga 13 tahun.

Polsek Kembang Janggut saat ini masih melakukan pendalaman terhadap keterangan korban dan saksi, termasuk pemeriksaan psikologis untuk memastikan kondisi anak-anak yang diduga menjadi korban.

Kapolsek Kembang Janggut, AKP Dedy Supriyanto, mengatakan hingga saat ini memang baru satu laporan resmi yang diterima kepolisian. Namun dari proses pengembangan, penyidik menemukan adanya dugaan korban lain.

“Kalau yang melapor memang baru satu, tapi ada beberapa korban lain yang sudah diminta keterangan. Jumlahnya sementara kurang lebih ada 12 orang dan kemungkinan masih akan terus didalami,” sebutnya.

Polisi menduga peristiwa yang dialami para korban terjadi dalam waktu berbeda dan bukan dalam satu kejadian tunggal.

Sejumlah korban disebut baru berani mengungkap pengalaman mereka setelah laporan pertama masuk pada April lalu. Dari situlah penyidik mulai menemukan rangkaian dugaan kejadian lain yang berkaitan.

Saat ini penyidik masih terus memeriksa saksi-saksi dan korban, termasuk mendalami keterangan dari pihak terduga pelaku yang statusnya masih sebagai terperiksa.

AKP Dedy menegaskan proses hukum tetap berjalan dengan sangat hati-hati karena perkara tersebut melibatkan anak di bawah umur.

“Belum ditahan. Kemarin sudah diminta keterangan dan sekarang kami masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi,” sambungnya.

Kasus ini memunculkan keresahan di masyarakat Kembang Janggut. Polisi juga mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait perkara tersebut agar membantu proses penyelidikan sehingga seluruh fakta dapat terungkap secara menyeluruh.

Selain proses hukum, pendampingan psikologis terhadap korban kini menjadi perhatian penting agar anak-anak yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan selama penanganan perkara berlangsung. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Praktik penyelewengan BBM subsidi di Balikpapan kembali terbongkar. Polresta Balikpapan mengungkap tiga kasus penyalahgunaan solar dan Pertalite subsidi dengan modus antre berulang di SPBU menggunakan barcode MyPertamina dan kendaraan berbeda.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan enam tersangka dan menyita ratusan liter BBM subsidi yang diduga akan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Kapolresta Balikpapan, Jerrold Kumontoy, mengatakan pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan Satreskrim Polresta Balikpapan bersama Polsek Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara dalam beberapa waktu terakhir.

“Dari tiga kasus yang berhasil kami ungkap, total ada enam tersangka yang sudah diamankan. Barang bukti yang berhasil disita berupa 720 liter solar subsidi dan 500 liter Pertalite,” ujarnya saat konferensi pers, Rabu (13/5/2026).

Selain BBM subsidi, polisi turut mengamankan lima unit truk, satu unit mobil Panther, jeriken, mesin penyedot hingga selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke tempat penampungan.

Jerrold menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan antre di SPBU KM 13 menggunakan kendaraan berbeda sambil memanfaatkan barcode MyPertamina untuk memperoleh BBM subsidi.

Setelah mengisi BBM, para pelaku menuju lokasi tertentu yang dianggap aman untuk menyedot isi tangki kendaraan ke dalam jeriken sebelum dijual kembali kepada penampung.

“Setelah mengisi BBM subsidi, mereka menuju tempat yang dianggap aman untuk memindahkan isi tangki ke jeriken. Selanjutnya dijual kembali kepada penampung,” jelasnya.

Untuk mengelabui petugas SPBU, sebagian pelaku bahkan mengganti pelat nomor kendaraan agar dapat kembali mengantre dan memperoleh BBM subsidi lebih dari satu kali.

Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu tersangka diketahui sudah menjalankan praktik tersebut sejak 2025 dengan estimasi keuntungan mencapai Rp700 juta hingga Rp800 juta. Sementara tersangka lain baru mulai beroperasi sejak awal tahun ini.

Dalam kasus Pertalite, salah satu pelaku membeli BBM subsidi di wilayah Samboja, Kutai Kartanegara, dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter, lalu menjualnya kembali di Balikpapan seharga Rp11.500 per liter.

Sedangkan solar subsidi dibeli dengan harga sekitar Rp6.800 per liter dan kembali dijual hingga Rp12 ribu per liter.

Kapolresta menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap praktik penyelewengan BBM subsidi karena dinilai merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menerima hak subsidi tersebut.

“BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, kami akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan,” tegasnya.

Saat ini polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain serta dugaan modifikasi kendaraan yang digunakan untuk mendukung praktik ilegal tersebut. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S