BALIKPAPAN – Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur memetakan pola kecelakaan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Mahakam 2026. Hasilnya menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi penyumbang terbesar dalam insiden kecelakaan.

KBO Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Feby Febriana, menyebut selama operasi berlangsung tercatat 33 kejadian yang melibatkan kendaraan roda dua, meningkat dari 22 kasus pada tahun sebelumnya atau naik 50 persen.

Selain itu, peningkatan juga terjadi pada kendaraan roda empat. Kecelakaan mobil penumpang naik dari 5 menjadi 13 kasus atau meningkat 160 persen, sedangkan mobil barang naik dari 4 menjadi 8 kejadian.

“Terjadi perubahan pola kecelakaan yang perlu menjadi perhatian serius dalam pengelolaan lalu lintas ke depan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Dari jenis tabrakan, insiden depan-depan menjadi yang paling dominan dengan 10 kasus, disusul tabrakan depan-belakang sebanyak 5 kejadian. Sementara itu, tabrakan depan-samping mengalami lonjakan signifikan dari 2 menjadi 7 kasus.

Analisis juga menyoroti kelengkapan berkendara. Pengendara tanpa SIM masih cukup tinggi dengan 12 kasus. Di sisi lain, pemegang SIM A meningkat dari 4 menjadi 9 kasus, sedangkan SIM C tercatat 4 kejadian.

Dari kelompok usia, kecelakaan didominasi usia produktif. Rentang usia 41–45 tahun meningkat dari 3 menjadi 6 kasus, diikuti usia 46–50 tahun dari 1 menjadi 4 kejadian. Bahkan, kelompok usia di atas 60 tahun mulai muncul dengan 2 kasus.

Sementara dari latar belakang pekerjaan, karyawan swasta menjadi kelompok paling banyak terlibat, dengan jumlah kasus meningkat dari 8 menjadi 16 kejadian.

Lokasi kecelakaan didominasi kawasan permukiman dengan 28 kasus, meningkat dari 13 kejadian sebelumnya. Selain itu, kecelakaan di jalan nasional naik dari 6 menjadi 15 kasus, serta di jalan kabupaten/kota dari 7 menjadi 12 kejadian.

Dari sisi waktu, kecelakaan paling sering terjadi pada sore hari pukul 15.00 hingga 18.00 Wita dengan 9 kejadian, disusul periode pukul 12.00 hingga 15.00 Wita sebanyak 7 kasus.

Feby menegaskan bahwa pemetaan ini akan menjadi dasar bagi kepolisian dalam merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif, baik melalui pendekatan preventif maupun edukasi kepada masyarakat.

“Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan secara lebih optimal,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mendorong penataan tambatan resmi di alur Sungai Mahakam sebagai langkah memperkuat keselamatan dan ketertiban pelayaran di salah satu jalur transportasi air tersibuk di Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan sedikitnya dua titik tambatan tengah disiapkan, dengan lokasi berada di sekitar kawasan sebelum hingga sesudah Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu). Penambahan titik lain masih dimungkinkan sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

“Kurang lebih ada dua titik. Nanti mungkin ada titik-titik lain yang mereka tentukan,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, penataan tambatan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas sandar kapal, tetapi juga bagian dari pengaturan lalu lintas sungai agar aktivitas pelayaran lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, saat ini masih terdapat sejumlah tambatan yang beroperasi tanpa pengaturan resmi. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama di sekitar objek vital seperti jembatan.

“Tujuannya menjaga keselamatan, ketertiban, dan keamanan pelayaran. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi insiden yang berkaitan dengan objek vital seperti jembatan,” katanya.

Selain itu, keberadaan tambatan resmi juga diharapkan dapat menutup ruang praktik tambatan ilegal yang selama ini muncul di sejumlah titik di Sungai Mahakam.

Hasanuddin menegaskan, pengelolaan tambatan nantinya akan dilakukan secara resmi melalui pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN), sehingga pengguna jasa pelayaran memperoleh kepastian layanan.

“Ke depan kita buat tambatan yang resmi sehingga ada kepastian hukum terhadap pengguna jasa pelayaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan tambatan tersebut juga membuka peluang pemberdayaan masyarakat sekitar, termasuk tenaga kerja lokal yang dapat dilibatkan dalam operasional di lapangan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pelayaran yang lebih aman, tertib, dan terkelola dengan baik di Sungai Mahakam. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan pergantian direktur utama Bankaltimtara yang belakangan menjadi perhatian publik.

Ia menegaskan, selama berada di Komisi II yang membidangi sektor ekonomi, tidak pernah ada pembahasan resmi terkait percepatan pergantian pucuk pimpinan bank daerah tersebut.

“Jujur saja, selama saya berkecimpung di Komisi II, tidak pernah ada pembahasan soal pergantian direktur Bankaltimtara. Jadi meskipun saya sekretaris komisi, tidak pernah dilibatkan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, informasi yang diperoleh DPRD justru lebih banyak berasal dari pemberitaan media dan percakapan di ruang publik, bukan melalui jalur komunikasi resmi.

“Kami tahunya justru dari media, bahkan dari media sosial,” katanya.

Nurhadi menjelaskan bahwa mekanisme penentuan direktur utama Bankaltimtara berada dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang melibatkan seluruh pemegang saham, termasuk pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Bankaltimtara itu bukan hanya milik Kaltim. Ada daerah lain yang juga punya saham. Jadi tidak bisa ditentukan sepihak,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa proses penunjukan direksi harus melalui tahapan fit and proper test yang ketat dan tidak boleh sekadar formalitas administratif.

“Yang paling penting fit and proper test harus berjalan. Itu bukan formalitas. Harus betul-betul disepakati oleh para kepala daerah sebagai pemegang saham,” tegasnya.

Nurhadi juga memastikan DPRD tidak berada dalam forum pengambilan keputusan di RUPS. Peran legislatif, kata dia, hanya sebatas fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

“Kami tidak dilibatkan dalam RUPS. DPRD hanya mengawasi, nanti setelah berjalan baru kami nilai,” ujarnya.

Terkait nama kandidat yang mencuat, seperti Romy Wijayanto dan Amri Mauraga, Nurhadi mengaku belum mengenal keduanya secara personal. Namun ia berharap siapapun yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas profesional.

“Mudah-mudahan pilihan kepala daerah tidak salah. Yang penting jangan ada unsur kedekatan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa posisi direksi bank daerah memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi daerah, sehingga harus bebas dari kepentingan politik jangka pendek.

“Jangan sampai muncul gejolak hanya karena dianggap ada unsur kedekatan,” ucapnya.

Menurutnya, asal daerah kandidat bukan menjadi persoalan utama selama figur yang dipilih memiliki kemampuan dan komitmen membangun daerah.

“Kalau memang punya kapasitas, memenuhi kriteria, ya kenapa tidak. Yang penting mau membangun Kaltim,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Karaoke keluarga Happy Puppy di SCP Mall Samarinda kini tampil dengan wajah baru setelah menjalani proses renovasi. Pembaruan tersebut mencakup desain interior hingga peningkatan fasilitas untuk menghadirkan suasana yang lebih modern dan nyaman bagi pengunjung.

Supervisor Happy Puppy SCP, Wahyudi, mengatakan perubahan dilakukan untuk memberikan pengalaman yang berbeda sejak pengunjung pertama kali datang.

“Nuansa outlet sekarang lebih modern, fresh, dan nyaman. Pencahayaan juga lebih kekinian serta interior dibuat lebih menarik,” ujarnya.

Area lobi kini tampil dengan dominasi warna krem yang memberikan kesan hangat dan elegan. Ruang tunggu ini dirancang agar pengunjung merasa nyaman sebelum masuk ke ruang karaoke.

Sementara itu, konsep di dalam room dibuat lebih dinamis dengan kombinasi warna pada sofa dan pencahayaan. Setiap ruangan memiliki karakter berbeda agar suasana tidak monoton dan mampu meningkatkan mood saat bernyanyi.

Saat ini, Happy Puppy SCP memiliki total 20 room dengan enam tipe berbeda. Kapasitasnya bervariasi, mulai dari room kecil untuk empat orang hingga royal suite yang dapat menampung hingga 16 orang.

Selain tampilan, sistem audio juga diperbarui untuk meningkatkan kualitas suara. Pengelola memastikan pengalaman bernyanyi menjadi lebih maksimal bagi seluruh pengunjung.

Dari sisi tarif, harga sewa ruangan dimulai dari Rp75.000 per jam. Tersedia pula promo potongan harga, yakni diskon 25 persen pada siang hari serta hingga 50 persen pada malam hari mulai pukul 22.00 WITA hingga operasional berakhir pukul 02.00 WITA. Namun, skema promo tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.

Selain karaoke, pengunjung juga dapat menikmati berbagai menu makanan dan minuman, seperti mix platter, kentang goreng, pisang keju, dan sandwich.

Dengan pembaruan ini, Happy Puppy SCP Samarinda diharapkan mampu meningkatkan minat kunjungan masyarakat dan menjadi salah satu pilihan hiburan keluarga yang nyaman dan terjangkau di Kota Samarinda. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Perusahaan transportasi Bajaj Maxride resmi memperluas jangkauan layanannya ke Kalimantan Timur dengan memilih Tenggarong sebagai titik awal operasional. Ekspansi ini menjadi bagian dari strategi perusahaan menghadirkan solusi mobilitas terjangkau sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Perwakilan Bajaj Maxride Kalimantan Timur, Hamsu Gunadi, mengatakan pemilihan Tenggarong didasarkan pada tingginya aktivitas ekonomi yang membutuhkan alternatif transportasi yang fleksibel.

“Tenggarong kami pilih sebagai langkah awal karena memiliki potensi mobilitas yang cukup tinggi. Kami ingin hadir bukan hanya sebagai transportasi, tetapi juga sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain menghadirkan layanan transportasi, Bajaj Maxride membuka peluang kemitraan bagi masyarakat sebagai pengemudi. Skema ini dinilai dapat membantu menekan angka pengangguran sekaligus memberikan sumber penghasilan baru bagi warga.

Sistem kemitraan yang ditawarkan bersifat fleksibel, tanpa terikat jam kerja tetap. Hal ini dianggap cocok bagi pekerja sektor informal maupun masyarakat yang ingin menambah penghasilan.

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat lokal untuk bergabung sebagai mitra pengemudi. Harapannya, ini bisa membantu menekan angka pengangguran sekaligus memberikan penghasilan yang lebih stabil,” tambah Hamsu.

Dari sisi layanan, Bajaj Maxride mengandalkan kendaraan Bajaj RE yang memiliki desain tertutup sehingga lebih nyaman digunakan dalam berbagai kondisi cuaca. Dengan tarif yang kompetitif, kendaraan ini menyasar kebutuhan transportasi jarak pendek yang praktis dan efisien.

Tak hanya itu, perusahaan juga membuka peluang investasi bagi masyarakat yang ingin memiliki unit kendaraan. Skema ini memungkinkan pemilik kendaraan memperoleh pendapatan dari operasional yang dijalankan mitra pengemudi.

“Kami juga menghadirkan peluang investasi yang cukup menarik. Dengan sistem yang sudah berjalan di kota lain, kami optimistis masyarakat di Kalimantan Timur juga bisa merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Ke depan, Bajaj Maxride menargetkan ekspansi ke sejumlah kota lain di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda dan wilayah strategis lainnya.

Dengan menggabungkan layanan transportasi dan pemberdayaan ekonomi, Bajaj Maxride berharap kehadirannya mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Sejumlah calon Petinggi Kampung dari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atau Surat Keterangan Bebas Pidana (SKTM) di Pengadilan Negeri (PN) Kutai Barat sebagai salah satu syarat pencalonan pada pemilihan tahun 2026.

Langkah ini dilakukan karena hingga saat ini Mahakam Ulu belum memiliki kantor Pengadilan Negeri sendiri, sehingga seluruh proses administrasi hukum masih dilayani di PN Kutai Barat.

Salah satu calon yang telah mengurus persyaratan tersebut adalah Rahmad Hidayat, calon Petinggi Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.

“Surat keterangan ini saya urus di PN Kelas II Kutai Barat sebagai salah satu syarat pencalonan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, selain SKTM, dirinya juga telah melengkapi berbagai dokumen lain yang menjadi syarat pencalonan, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Mahakam Ulu.

Rahmad menyebutkan, hingga saat ini terdapat empat calon Petinggi Kampung Ujoh Bilang yang telah mulai mengurus kelengkapan administrasi.

Menurutnya, proses pengurusan SKTM di PN Kutai Barat relatif mudah dan cepat, selama seluruh berkas yang dipersyaratkan telah lengkap.

“Cukup membawa KTP, SKCK, ijazah terakhir, pas foto berwarna ukuran 4×6, serta surat pernyataan bermaterai. Kalau lengkap, biasanya bisa selesai dalam satu hari,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh calon petinggi dari Mahulu harus menempuh proses serupa di Kutai Barat karena belum tersedianya fasilitas pengadilan di daerahnya.

“Mahulu belum punya kantor pengadilan, jadi semua harus ke PN Kubar untuk mengurus syarat ini,” ungkapnya.

Rahmad juga menyampaikan bahwa masa pendaftaran calon Petinggi Kampung dijadwalkan berakhir pada Minggu, 29 Maret 2026.

Ia optimistis seluruh calon yang akan maju telah mempersiapkan dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

“Semua calon pasti sudah mengurus syarat-syaratnya. Ini bagian dari tahapan yang harus dilalui,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mempersiapkan tahapan pemilihan Petinggi Kampung secara serentak tahun 2026, seiring akan berakhirnya masa jabatan petinggi yang dilantik pada 2018.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Stephanus Madang, menyampaikan bahwa masa bakti para petinggi kampung tersebut akan berakhir pada 2 Agustus 2026, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menetapkan masa jabatan selama delapan tahun.

“Dengan aturan tersebut, masa jabatan petinggi kampung yang dilantik pada 2018 akan berakhir pada 2 Agustus 2026. Pemerintah daerah harus segera melakukan langkah antisipatif agar proses pergantian kepemimpinan berjalan lancar,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menekankan pentingnya kesiapan anggaran sebagai faktor utama dalam mendukung seluruh tahapan pemilihan. Untuk itu, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta segera mencermati kebutuhan pembiayaan.

“Perencanaan anggaran harus dilakukan sejak dini agar seluruh proses pemilihan dapat berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.

Selain aspek anggaran, Pemda Mahulu juga menyoroti pentingnya profesionalisme dan netralitas panitia pemilihan. Hal ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat kampung.

“Kualitas pelaksanaan pemilihan sangat bergantung pada kesiapan dan netralitas panitia. Ini menjadi faktor penting agar hasil pemilihan kredibel dan dapat diterima masyarakat,” ungkapnya.

Stephanus menegaskan, panitia harus bekerja secara profesional dan independen agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah daerah berharap seluruh proses pemilihan petinggi kampung dapat berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

“Harapan kita, pemilihan ini berjalan baik dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Mahulu melaju, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S