SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda bersama Satlantas Polresta Samarinda kembali bergerak menertibkan parkir liar yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dalam razia gabungan di Jalan Anggi, samping Masjid Islamic Center Samarinda, pelanggar langsung ditindak menggunakan sistem tilang elektronik handheld.

Pengendara yang parkir berlapis maupun berhenti di luar area resmi parkir langsung didokumentasikan petugas dan diberikan barcode pelanggaran untuk proses tilang elektronik.

Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas Dishub Samarinda, Duri, mengatakan penertiban tersebut merupakan agenda rutin karena kawasan Jalan Anggi sering memicu kemacetan akibat parkir sembarangan.

“Kami tegaskan, Jalan Anggi dari arah Slamet Riyadi menuju Jalan Cendana (sisi kiri) itu parkir di area celukan dengan posisi serong. Retribusinya resmi Rp7.000 sekali parkir dan pembayarannya menggunakan QRIS sehingga terpantau sistem. Di luar celukan itu, berarti pelanggaran,” tegas Duri.

Sementara untuk jalur dari arah Jalan Cendana menuju Jalan Slamet Riyadi, posisi parkir diwajibkan lurus mengikuti arah arus lalu lintas.

“Tidak boleh ada parkir berlapis. Itu yang sering memicu kemacetan,” tambahnya.

Dalam razia tersebut, Satlantas Polresta Samarinda menggunakan perangkat handheld untuk mendata pelanggar secara elektronik. Setidaknya empat kendaraan langsung ditindak menggunakan sistem tersebut.

Kasubnit Turwali Satlantas Polresta Samarinda, Ipda Tafyudi Anugrah, menjelaskan sistem handheld bekerja dengan mendokumentasikan plat nomor kendaraan secara otomatis.

“Cara kerja handheld ini hanya mendokumentasikan plat kendaraan. Secara otomatis, identitas pemilik dan jenis pelanggaran akan muncul di aplikasi. Pemilik kendaraan nantinya akan mendapatkan barcode di kendaraannya untuk di-scan guna melihat detail pelanggaran,” jelas Ipda Tafyudi.

Selain Jalan Anggi, Dishub juga menyoroti maraknya parkir liar di Jalan Semeru, tepatnya di kawasan antara Kantor Gubernur dan Bank Indonesia atau depan Korem.

Duri menegaskan pungutan parkir sebesar Rp5 ribu di kawasan tersebut merupakan aktivitas ilegal karena bukan lokasi parkir resmi binaan Dishub.

“Itu bukan binaan kami, itu murni parkir liar. Parkir di situ tidak dibenarkan, seharusnya diarahkan ke kantong parkir yang tersedia seperti di Teras Samarinda,” katanya.

Dishub mengakui penertiban juru parkir liar masih menjadi tantangan karena para pelaku sering bermain “kucing-kucingan” dan kembali beroperasi saat petugas sudah meninggalkan lokasi.

“Kami sering menindak sejak tahun-tahun sebelumnya, tapi mereka kembali lagi saat petugas pulang. Hulunya adalah adanya aktivitas jualan di sana. Kami juga menghimbau masyarakat agar jangan mau membayar parkir di tempat yang jelas-jelas dilarang. Tanpa dukungan masyarakat yang sadar aturan, kami tidak bisa berbuat banyak,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan barang milik Mega Swalayan di Jalan Kalimantan, Samarinda, Rabu (13/5/2026) siang. Petugas pemadam kebakaran harus menembus kepulan asap pekat di lantai tiga gedung menggunakan alat bantu pernapasan untuk mencapai titik api.

Asap tebal yang memenuhi ruangan membuat proses pemadaman berlangsung cukup menegangkan. Personel damkar bahkan terpaksa menjebol jendela gedung demi membuka akses udara sekaligus mempermudah pencarian sumber api.

Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Samarinda, Akhmad Supriyanto, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 12.30 WITA.

Berdasarkan informasi awal, api muncul di area penyimpanan barang pecah belah dan bahan habis pakai di lantai tiga bangunan.

“Informasi yang kami terima, di lantai tiga itu merupakan gudang penyimpanan tisu dalam jumlah banyak. Itu yang memicu api cepat menyebar,” ujar Akhmad Supriyanto di lokasi kejadian.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam proses pemadaman adalah posisi api yang berada di lantai atas dengan sirkulasi udara terbatas. Asap tebal membuat personel tidak dapat masuk tanpa perlengkapan khusus.

Untuk mengantisipasi risiko sesak napas, Disdamkarmat menurunkan tim khusus yang dilengkapi Breathing Apparatus (BA) atau alat bantu pernapasan.

“Karena ini gedung bertingkat dan asapnya sangat tebal di dalam, kita harus memakai BA untuk mengantisipasi risiko sesak napas. Ada lima personel yang menggunakan BA untuk menembus titik api di pojok kanan lantai tiga,” jelasnya.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Disdamkarmat Samarinda mengerahkan tiga unit armada dari Posko 1. Proses pemadaman juga dibantu puluhan relawan yang membantu melokalisir area agar api tidak merembet ke bangunan sekitar.

Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan proses pendinginan setelah titik api berhasil ditemukan.

“Alhamdulillah, titik api sudah kelihatan dan dalam penanganan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sepenuhnya padam,” tutup Akhmad.

Belum diketahui pasti total kerugian akibat kebakaran tersebut. Namun sejumlah karyawan sempat terlihat menyelamatkan barang dagangan berupa sembako ke area parkir saat api mulai membesar. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

TENGGARONG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mewanti-wanti ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor pertambangan menyusul rencana pembatasan produksi batu bara yang diperkirakan mulai berlaku pada 2026 hingga 2027.

Kondisi tersebut dinilai bisa menjadi pukulan serius bagi perekonomian daerah yang selama ini masih bergantung besar pada sektor tambang batu bara.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan pembatasan produksi diproyeksikan mencapai sekitar 35 persen. Penurunan itu disebut akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja di sektor pertambangan.

“Produksi batu bara, kita ada pembatasan yang cukup besar kurang lebih sekitar 35 persen penurunan produksi yang akan terjadi di Kaltim dan tentu saja akan membuat pemutusan hubungan kerja massal,” ujar Seno Aji dalam sambutannya pada Temu Karya Karang Taruna Provinsi Kaltim di Grand Elty Singgasana Hotel, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, situasi tersebut menjadi sinyal bahwa Kaltim tidak bisa terus bergantung pada ekonomi berbasis sumber daya alam. Pemprov Kaltim kini mulai mendorong perubahan arah pembangunan menuju sektor berbasis sumber daya manusia dan ekonomi kreatif.

Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi dampak sosial yang lebih luas apabila aktivitas industri tambang mulai menurun drastis.

“Nah ini kita upayakan bagaimana caranya kita melakukan shifting ekonomi dari ekonomi alam atau sumber daya alam menjadi ekonomi sumber daya manusia atau ekonomi kreatif,” ucapnya.

Seno Aji menilai penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat tetap memiliki daya tahan ekonomi ketika sektor tambang mulai mengalami perlambatan.

Ia mengingatkan, tanpa mitigasi yang matang, pembatasan produksi batu bara berpotensi meningkatkan angka pengangguran hingga kemiskinan di Kaltim.

“Ini sangat penting karena menghindarkan penurunan tenaga kerja dan peningkatan kemiskinan. Kita hanya bisa melakukan kerja-kerja penambahan ekonomi kerakyatan yang ada di Kaltim,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SANGATTA – Suasana bermain layang-layang di kawasan Dermaga Baru Kenyamukan berubah menjadi mencekam. Seorang pelajar SMP di Sangatta menjadi korban serangan buaya saat berusaha mengambil layang-layang putus yang jatuh di sungai kecil sekitar dermaga, Rabu (13/5/2026).

Korban diketahui bernama Andi Alifiansyah (13), siswa kelas VII SMPN 1 Sangatta Selatan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek serius di bagian kaki kiri setelah digigit buaya dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit PKT Sangatta.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban sebelumnya berpamitan kepada orang tuanya sekitar pukul 11.00 WITA untuk bermain layang-layang bersama teman-temannya di kawasan dermaga.

Sekitar pukul 17.30 WITA, layang-layang yang dimainkan korban putus dan jatuh di area sungai kecil dekat dermaga. Korban bersama teman-temannya kemudian berusaha mengambil layangan tersebut.

Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, korban turun ke air dengan kedalaman sekitar satu meter. Tiba-tiba seekor buaya muncul dari dalam air dan langsung menggigit kaki kiri korban.

Teriakan korban sontak membuat panik teman-temannya dan warga sekitar. Salah satu saksi mata, Muhammad Aidil, mengaku langsung berlari menuju lokasi setelah mendengar suara minta tolong.

“Korban sempat ditarik buaya ke arah air, tapi berhasil diselamatkan karena temannya langsung menarik korban ke pinggir,” ujar seorang warga di lokasi kejadian.

Warga bersama teman korban kemudian berjibaku menyelamatkan Andi agar tidak terseret lebih jauh ke dalam sungai. Setelah beberapa saat, buaya tersebut akhirnya melepaskan gigitannya dan kembali masuk ke air.

Korban lalu dievakuasi menggunakan ambulans PMI menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa itu membuat warga dan pengunjung dermaga ketakutan, mengingat kawasan perairan Kenyamukan dikenal sebagai habitat buaya liar.

Kapolres Kutai Timur, Fauzan Arianto, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar perairan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas terlalu dekat dengan bibir sungai atau kawasan yang berpotensi menjadi habitat buaya. Pengawasan terhadap anak-anak juga harus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga meminta warga segera melapor apabila melihat kemunculan buaya di sekitar pemukiman maupun area aktivitas masyarakat agar dapat segera dilakukan langkah antisipasi.

Saat ini, pihak kepolisian bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian guna mengantisipasi munculnya buaya di kawasan dermaga.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai berdampak pada kehidupan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak sedikit pegawai yang kini harus memutar otak mencari penghasilan tambahan, demi menutupi kebutuhan rumah tangga dan cicilan yang telanjur diambil saat kondisi ekonomi masih stabil.

Sejumlah ASN mengaku mulai menjalani pekerjaan sampingan usai nominal TPP yang diterima mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Ada yang menjadi pengemudi ojek online (ojol) selepas jam kerja, berjualan makanan rumahan, hingga membuka usaha kecil-kecilan untuk bertahan.

“Kalau hanya mengandalkan gaji pokok sekarang cukup berat. Cicilan rumah, kendaraan, sekolah anak tetap jalan. Mau tidak mau harus cari tambahan,” ujar salah seorang ASN di Sangatta yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, saat kondisi TPP masih normal, banyak ASN memberanikan diri mengambil kredit rumah maupun kendaraan karena merasa kemampuan finansial masih aman. Namun setelah TPP berkurang, kondisi berubah drastis.

“Dulu hitungannya masih cukup. Sekarang harus benar-benar dihemat. Ada teman yang malam narik ojol, ada juga yang jual nasi kuning dan kue,” katanya.

Fenomena ASN nyambi pekerjaan sampingan kini mulai ramai diperbincangkan di kalangan pegawai. Beberapa di antaranya bahkan memanfaatkan media sosial untuk menjual makanan, minuman, hingga jasa titip demi menambah pemasukan.

Seorang ASN perempuan lainnya mengaku kini rutin menerima pesanan katering kecil-kecilan dari tetangga dan rekan kantor. Usaha itu dilakukan untuk membantu membayar cicilan yang terus berjalan setiap bulan.

“Kadang habis pulang kantor lanjut masak sampai malam. Yang penting kebutuhan rumah aman dulu,” ucapnya.

Kondisi ini disebut menjadi tantangan tersendiri bagi ASN di tengah meningkatnya biaya hidup. Di sisi lain, sebagian pegawai berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian terkait kondisi TPP agar para ASN bisa kembali menyusun perencanaan keuangan dengan lebih tenang.

Di tengah keterbatasan, mereka kini dituntut lebih kreatif demi menjaga dapur tetap mengepul dan cicilan tetap terbayar.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Sebanyak 128 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN), usai menuntaskan Pelatihan Dasar (Latsar) angkatan 116, 117 dan 118 tahun 2026.

Penutupan Latsar dilakukan langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Meranti, Rabu (13/5/2026). Prosesi berlangsung khidmat ditandai dengan pelepasan tanda peserta sebagai simbol berakhirnya masa pelatihan dasar CPNS.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Nina Dewi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Noviari Noor, Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ardiansyah menegaskan bahwa para peserta kini tidak lagi hanya berstatus CPNS, melainkan telah menjadi bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab besar terhadap bangsa dan masyarakat.

“Artinya saudara-saudara memang siap untuk menjadi abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga berfokus pada membangun bangsa tanpa memikirkan apapun selain dedikasi,” ujarnya.

Ardiansyah juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan nama baik korps ASN. Menurutnya, status PNS melekat dengan sumpah jabatan yang harus dijaga penuh tanggung jawab.

Ia meminta para ASN baru tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, instansi maupun masyarakat. Disiplin, profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan disebut menjadi pondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

“Jangan mencederai apa yang sudah dilalui melalui proses ini. Jaga marwah Korps Pegawai Republik Indonesia dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, ASN baru juga diharapkan mampu menjadi teladan di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Senada dengan Bupati, Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Nina Dewi, menyampaikan bahwa Latsar yang berlangsung sejak 9 Februari hingga 13 Mei 2026 tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan proses pembentukan karakter ASN.

Para peserta dibekali berbagai materi mulai dari etika pemerintahan, wawasan kebangsaan, hingga penguatan nilai-nilai pelayanan publik.

“Ini bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi awal untuk membangun karakter, integritas dan kompetensi saudara agar tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga bermental melayani,” ungkap Nina.

Ia berharap para ASN baru mampu menghadirkan inovasi dan ide kreatif yang berdampak langsung bagi kemajuan organisasi dan masyarakat di Kutai Timur.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diikuti 128 peserta dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Kutim yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan sebelum diangkat menjadi PNS.

Metode pembelajaran dilakukan secara komprehensif, mulai dari pembelajaran mandiri, aktualisasi di unit kerja masing-masing selama 30 hingga 40 hari, hingga sesi klasikal. Pelatihan juga memadukan pendekatan profesi dan sosial kultural guna memastikan kesiapan mental para peserta sebagai ASN.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Suasana penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kutai Timur (Kutim) 2026 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (13/5/2016), berlangsung hening. Di hadapan ratusan peserta, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman tak hanya menyampaikan pesan pengabdian bagi calon aparatur sipil negara, Ia juga membuka kondisi pelik yang sedang dihadapi pemerintah daerah.

Sorotan utama dalam sambutannya ialah kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Kutim. Kebijakan tersebut, kata Ardiansyah, bukan keputusan yang diambil dengan ringan.

“Ini kondisi paling sulit yang kita hadapi. Bukan keinginan kita untuk menyengsarakan pegawai, tetapi ada aturan dan kondisi fiskal yang harus dipatuhi,” ujarnya.

Menurut dia, tekanan fiskal mulai terasa sejak pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya langsung memukul kemampuan keuangan daerah. APBD Kutim yang pada 2024 masih berada di kisaran Rp11 triliun, turun menjadi sekitar Rp9 triliun pada 2025. Tahun ini, nilainya kembali merosot hingga berada di angka sekitar Rp5 triliun.

Penurunan itu memaksa pemerintah melakukan penataan ulang komposisi belanja daerah. Salah satu aturan yang harus dipenuhi ialah batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD.

“Tahun 2026 ini gelombangnya luar biasa. APBD kita anjlok menjadi lima sekian triliun, sementara ada rumus yang harus dipatuhi, salah satunya belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen,” katanya.

Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Pemkab Kutim juga dihadapkan pada nasib lebih dari 7 ribu tenaga kerja kontrak daerah (TK2D). Pemerintah, lanjut Ardiansyah, berada di persimpangan sulit, membatasi pengangkatan honorer menjadi PPPK atau tetap mengakomodasi mereka dengan konsekuensi penyesuaian TPP pegawai.

Ia mengaku memilih mempertahankan ribuan tenaga honorer agar tidak kehilangan pekerjaan.

“Kalau karyawan perusahaan di-PHK, mereka bisa lapor ke bupati. Tapi kalau bupati yang mem-PHK karyawannya sendiri, mereka mau lapor ke mana? Karena itu saya memilih menyelamatkan 7.000 tenaga kerja kita dengan mengangkat semuanya menjadi PPPK,” tegasnya.

Keputusan tersebut rupanya memunculkan gelombang reaksi dari kalangan pegawai. Ardiansyah mengaku menerima banyak keluhan hingga kritik keras terkait penurunan TPP.

“HP saya penuh dengan sumpah serapah. Mereka bilang saya bohong soal TPP tidak turun. Saya juga sedih karena banyak pegawai sudah punya cicilan rumah dan kendaraan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia meminta ASN dan PPPK memahami kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan berat. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PPPK.

Ardiansyah menegaskan, penyesuaian TPP merupakan langkah darurat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kewajiban belanja pegawai tanpa harus mengorbankan ribuan tenaga kontrak yang selama ini menggantungkan hidup di lingkungan pemerintahan.

Ia pun berharap aparatur sipil negara tetap menjaga semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Pengabdian aparatur negara tidak semata diukur dari besaran penghasilan tambahan, tetapi dari kesetiaan menjalankan amanah pelayanan publik. Kita harus tetap kuat menghadapi situasi ini,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam