SENDAWAR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kutai Barat yang juga Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin menegaskan Bung Karno Cup bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi momentum memperkuat persatuan dan semangat gotong royong masyarakat.

Hal itu disampaikan Frederick Edwin saat membuka Turnamen Sepak Bola dan Volleyball Bung Karno Cup I Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola Rarakuta, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (9/5/2026) sore.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Bung Karno. Semangat Bung Karno tentang persatuan, gotong royong, nasionalisme, dan semangat membangun bangsa harus terus kita hidupkan, salah satunya melalui olahraga,” ujarnya.

Turnamen tersebut mengusung tema “Sempekat Bersama, Pasti Bisa” yang dinilai sangat relevan dengan semangat kebersamaan masyarakat Kutai Barat.

Frederick Edwin mengapresiasi seluruh pihak yang telah menggagas kegiatan tersebut dan berharap Bung Karno Cup mampu menjadi ruang positif bagi generasi muda.

Menurutnya, olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan disiplin, mempererat persaudaraan hingga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM dan aktivitas ekonomi lokal selama turnamen berlangsung.

“Olahraga bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang membangun karakter, kerja sama, semangat juang, serta mempererat persaudaraan,” katanya.

Ia berharap Bung Karno Cup dapat melahirkan atlet-atlet muda potensial dari Kutai Barat yang nantinya mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain itu, Frederick Edwin juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung.

“Menang jangan sombong, kalah jangan berkecil hati. Kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu menjaga persatuan dan kehormatan bersama,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lanjut dia, mendukung penuh kegiatan positif seperti Bung Karno Cup dan berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda tahunan olahraga masyarakat di Barong Tongkok.

“Semoga Bung Karno Cup terus berlanjut menuju Bung Karno Cup II dan seterusnya demi mewujudkan Kutai Barat yang semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat,” pungkasnya.

Usai menyampaikan sambutan, Frederick Edwin secara resmi membuka turnamen dengan melakukan tendangan bola pertama sekaligus menyerahkan piala bergilir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri mantan Bupati Kutai Barat dua periode Ismail Thomas, Anggota DPRD Kubar Fraksi PDI Perjuangan Yudi Hermawan, Kepala Dispora Gamas Laden, Plt Kepala Dinas Pariwisata Sumardi, Camat Barong Tongkok Martinus Rudy, Ketua TGM Alsiyus, Ketua KNPI Ferlita Ananda, serta sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menggelar Pemeriksaan Setempat (PS) atau sidang lapangan terhadap objek sengketa dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Yayasan Melati melawan Pemerintah Provinsi Kaltim, Jumat (8/5/2026).

Ketua Yayasan Melati, Ida Farida mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan langsung di kawasan Kampus Melati untuk melihat kondisi fisik objek yang menjadi pokok sengketa.

“Pada hari ini, Jumat, 8 Mei 2026, tadi siang telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat atau sidang lapangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda,” ujarnya.

Ia menjelaskan perkara tersebut terdaftar dengan nomor 180/Pdt.G/2025/PN Samarinda.

Dalam pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim meninjau sejumlah fasilitas pendidikan yang masuk dalam materi gugatan, mulai bangunan ruang kelas, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya.

“Majelis Hakim melihat langsung kondisi fisik objek sengketa di Kampus Melati, seperti bangunan ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendidikan lainnya,” katanya.

Pihak Yayasan Melati hadir bersama jajaran pengurus yayasan dan tim kuasa hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sejumlah unsur pembina yayasan juga turut mendampingi agenda sidang lapangan tersebut.

Ida menuturkan proses hukum perkara masih terus berjalan dan dalam agenda selanjutnya persidangan akan memasuki tahapan pemeriksaan saksi serta saksi ahli dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli dari pihak Pemerintah Provinsi, yang dijadwalkan berlangsung pada minggu ini dan minggu depan,” ucapnya.

Menurut Ida, Majelis Hakim juga sempat menawarkan opsi damai kepada kedua pihak yang bersengketa.

Ia menilai ruang diskusi untuk penyelesaian secara damai masih terbuka selama proses hukum berjalan.

“Dalam prosesnya, Hakim juga menawarkan opsi damai kepada para pihak, dan ruang diskusi untuk itu masih sangat dimungkinkan,” jelasnya.

Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melakukan tindakan sepihak terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

“Kami berharap kejadian seperti kemarin adanya upaya bongkar paksa dan sebagainya tidak terulang lagi. Mari kita tunggu bersama sampai proses hukum ini selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah,” tegasnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA — Mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) penerima program Gratispol tahap dua akhirnya mulai menerima pengembalian uang kuliah tunggal (UKT) yang sebelumnya dibayarkan secara mandiri.

Pencairan pengembalian dana atau reimburse UKT tahap kedua mulai diterima mahasiswa sejak awal Mei 2026.

Sejumlah mahasiswa mengaku lega setelah dana yang sempat dinanti selama beberapa bulan akhirnya masuk ke rekening masing-masing.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Unmul angkatan 2024 asal Kabupaten Paser, Abika Ramadhan mengatakan dirinya menerima pengembalian UKT Gratispol tahap kedua pada 7 Mei 2026.

Menurutnya, sejak awal sebenarnya mahasiswa sudah mendapat informasi bahwa dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah disalurkan ke pihak kampus. Namun proses pencairan ke mahasiswa memerlukan waktu cukup lama.

“Dari surat yang beredar dari Pemprov itu sebenarnya sudah diberitahukan bahwa dana sudah ada di pihak kampus. Tapi di kampus sendiri beberapa kali ada informasi bakal cair dan baru di awal Mei ini tahap keduanya benar-benar cair,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Selama menunggu pencairan, mahasiswa disebut aktif mencari informasi kepada birokrat kampus terkait kepastian pengembalian UKT yang telah dibayarkan pada awal semester.

Ia menjelaskan, sebelum pencairan dilakukan mahasiswa diminta mengisi nomor rekening melalui sistem AIS mahasiswa.

Setelah seluruh data rekening terkumpul, dana mulai dikembalikan kepada mahasiswa.

“Jadi edaran kemarin lebih ke pengisian rekening di web AIS mahasiswa. Setelah semua data terkumpul baru pihak kampus melakukan pencairan pengembalian UKT,” katanya.

Abika menilai program Gratispol sangat membantu mahasiswa. Namun ia berharap ada peningkatan transparansi informasi agar mahasiswa tidak bingung menunggu kepastian pencairan.

“Karena kita lihat sendiri dananya sudah disalurkan, tapi keterbukaan informasi dari pihak kampus sering hilang-hilang. Jadi mahasiswa bingung apakah UKT sudah dibayarkan atau bisa direimburse kembali,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Adhwa Syafaatul Fajrina, mahasiswa Pendidikan Masyarakat Unmul angkatan 2024 asal Kabupaten Paser.

Ia mengaku sempat ragu terhadap program Gratispol, terutama terkait kepastian pengembalian UKT.

“Awalnya sebagai mahasiswa sempat ragu juga sama program ini, apalagi soal pembayaran UKT. Takutnya cuma wacana atau proses pengembaliannya lama,” katanya.

Namun keraguan itu mulai hilang setelah sejumlah mahasiswa menerima pencairan dana.

“Untuk nunggu kepastian pengembalian dana UKT lumayan beberapa bulan. Sempat kepikiran juga kapan cairnya, tapi akhirnya ada kabar dan prosesnya berjalan,” ujarnya.

Menurut Adhwa, program Gratispol sangat membantu mahasiswa dalam meringankan biaya pendidikan sehingga mahasiswa bisa lebih fokus menjalani perkuliahan.

“Menurut saya program dari pemerintah provinsi ini bagus banget karena cukup membantu mahasiswa buat meringankan biaya kuliah,” ucapnya.

Pendapat serupa juga datang dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unmul angkatan 2024 asal Mahakam Ulu, Eric Fredrick.

Ia mengaku menerima Gratispol pada tahap kedua atau gelombang kedua pendaftaran akhir 2025.

Eric menyebut proses pencairan pengembalian dana memakan waktu lebih lama dari jadwal awal yang dijanjikan.

“Yang awalnya dijanjikan sebelum bulan lima malah sesudah bulan lima. Dan juga Gratispol ini termasuk pencairan paling lama dananya,” katanya.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi program tersebut karena dinilai sangat membantu kebutuhan mahasiswa.

“Karena juga banyak mahasiswa yang sangat membutuhkan pengembalian dana UKT ini untuk keperluan lainnya,” terangnya.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menggelontorkan dana Gratispol untuk tiga tahapan senilai Rp288,5 miliar dengan menjangkau lebih dari 60 ribu mahasiswa.

“Bantuan ini telah menjangkau 63.603 mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim,” ujar Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S