SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah memastikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Triwulan I tahun 2026 masih berjalan sesuai target dan dalam kondisi terkendali.

Meski terdapat peningkatan beban pengeluaran di awal tahun, kondisi keuangan perusahaan daerah dinilai tetap aman dan belum mengganggu performa operasional secara keseluruhan.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda, Nadya Turisna, mengatakan evaluasi terhadap seluruh BUMD dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bagian dari pengawasan pemerintah daerah.

“Setiap triwulan kita memang mengadakan monitoring dan evaluasi untuk semua BUMD. Jadi, mulai dari kinerja, laporan keuangan, maupun laporan operasional mereka sampaikan di setiap triwulannya sesuai amanat Permendagri Nomor 118 Tahun 2018,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Maret 2026, Nadya mengungkapkan terdapat beberapa BUMD yang mencatat pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan.

Namun, menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya beban belanja pegawai, terutama akibat pembayaran gaji ke-13 pada awal tahun.

“Memang di bulan Maret kemarin ada sedikit belanja yang lebih tinggi daripada pendapatan karena ada pembayaran gaji ke-13, jadi beban di belanja pegawai itu agak meningkat di Triwulan I ini,” jelasnya.

Ia memastikan kondisi tersebut bukan merupakan indikasi kerugian permanen, melainkan bagian dari siklus pengeluaran rutin perusahaan daerah.

“Insyaallah nanti di Triwulan II sudah kembali normal lagi,” tambah Nadya.

Selain melakukan evaluasi kinerja, Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan strategi penguatan sektor perbankan daerah, khususnya untuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Nadya, saat ini sedang disusun pola kolaborasi antara BPR dengan sejumlah perangkat daerah guna memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan jumlah nasabah.

“Kami juga sedang merancang strategi bagaimana BPR ini bisa menjaring nasabah lebih banyak lagi. Nanti akan ada kolaborasi, mungkin dengan dinas-dinas terkait, agar penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga bisa lebih maksimal,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Pemkot Samarinda menilai seluruh BUMD masih berada di jalur yang sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

“Kalau secara umum, semua masih on progress. Target-target yang sudah ditetapkan di rencana kerja anggaran perusahaan masing-masing BUMD masih bisa terkejar hingga akhir tahun nanti,” tutupnya. (MK)

Penulis: Abdi
Editor: Agus S

PASER – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu 2029.

Komisioner Bawaslu Kaltim, Daini Rahmat, menegaskan bahwa melemahnya partisipasi pemuda dapat membuka ruang terhadap berbagai persoalan serius dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari manipulasi suara, politik uang, hingga konflik horizontal.

“Jika partisipatif tidak kita perkuat hari ini menuju Pemilu 2029 maka jangan heran jika terjadi manipulasi suara, hilangnya hak pilih, money politik merajalela, bahkan konflik antar calon akan marak terjadi,” ujarnya saat mengisi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Aula Kantor Kecamatan Long Ikis, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan bertema “Merawat Demokrasi Menuju Pemilu 2029” tersebut diikuti sekitar 120 peserta dari kalangan pelajar.

Dalam kesempatan itu, Daini menekankan bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu secara sistematis.

“Peran partisipatif teman-teman pemuda sangat krusial. Mereka adalah garda terdepan dalam mencegah konflik, menghadirkan pemilu yang berintegritas, hingga membentuk kesadaran politik di tengah masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi.

Melalui sosialisasi tersebut, Bawaslu Kaltim juga berupaya membangun kesadaran politik masyarakat agar tidak hanya menjadi objek yang diperebutkan suaranya setiap momentum pemilu.

“Dengan ruang dialog yang terbuka, warga harus menjadi subjek yang paham hak, kritis terhadap informasi dan berani menyuarakan aspirasi,” tambahnya.

Selain itu, Bawaslu Kaltim berharap kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas kepemudaan dapat melahirkan pemilih yang lebih cerdas dan berintegritas.

Generasi muda juga diingatkan untuk tidak mudah terpengaruh hoaks, propaganda politik, maupun praktik politik uang yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

“Tujuannya satu, agar Pemilu 2029 berjalan jujur, adil, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan berbagai skenario mitigasi telah disiapkan sejak dini dengan mengacu pada informasi BMKG serta hasil koordinasi lintas instansi.

“Begitu kami menerima informasi awal, kami langsung menggelar rapat direksi dan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas serta pemerintah kota untuk menyusun langkah penanganan bersama,” ujarnya saat menggelar konferensi pers bersama awak media, Rabu (5/5/2026).

Menurut Yudhi, pengalaman menghadapi El Nino pada akhir 2023 hingga awal 2024 menjadi bahan evaluasi penting dalam menyusun langkah antisipasi tahun ini. Saat itu, kondisi pasokan air baru kembali normal pada Mei 2024 setelah terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan.

Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi, puncak El Nino di wilayah Kalimantan diperkirakan berlangsung pada Juni hingga Oktober 2026. Meski intensitasnya diprediksi dalam kategori normal, dampaknya tetap perlu diantisipasi secara serius.

Berdasarkan analisis Balai Wilayah Sungai (BWS), penurunan curah hujan diperkirakan dapat mencapai 40 persen. Kondisi tersebut berpotensi membuat pasokan air baku ke Waduk Manggar dan Waduk Teritip turun hingga di bawah 50 persen.

“Karena itu, saat puncak El Nino nanti, kami kemungkinan hanya akan berproduksi maksimal 75 persen. Ini bukan pengurangan layanan semata, tetapi langkah untuk menjaga keberlanjutan air hingga awal 2027,” jelasnya.

Sebagai bagian dari mitigasi, PTMB juga mulai mengoptimalkan sumber air alternatif, salah satunya melalui pemanfaatan bendali atau bendungan pengendali di sejumlah titik.

Selain itu, PTMB menyiapkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan untuk mengolah air dari berbagai sumber alternatif.

“IPA mobile ini bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, sehingga produksi air tetap berjalan dan distribusi ke masyarakat tetap terjaga, meski dengan sistem bantuan tangki di wilayah tertentu,” tambah Yudhi.

Koordinasi dengan pihak kecamatan juga diperkuat untuk memetakan kawasan yang berpotensi terdampak paling besar. Pendekatan berbasis pengalaman tahun sebelumnya dinilai efektif dalam menentukan prioritas distribusi air bersih.

Saat ini, PTMB masih beroperasi dengan kapasitas penuh sambil terus memantau perkembangan kondisi waduk dan cuaca.

Tambahan sumber air baku dari sumur bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim serta potensi pemanfaatan Sungai Sepaku juga mulai disiapkan sebagai penopang pasokan air bersih di Balikpapan.

“Kami berharap dengan kesiapan ini, masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih secara optimal meski di tengah tantangan iklim. Ini bukan hanya soal distribusi air, tetapi tentang menjaga keberlangsungan hidup bersama,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah menggelar rapat evaluasi bersama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS).

Rapat tersebut membahas evaluasi triwulan I Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meliputi kinerja pelayanan, keuangan, operasional, hingga pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan itu dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, Ketua Dewan Pengawas RSUD HIS dr. Waluyo, Direktur RSUD HIS dr. I Nyoma Sumahardika, serta jajaran manajemen rumah sakit.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pengawas RSUD HIS, dr. Waluyo, menegaskan pihaknya siap mendampingi manajemen rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami sebagai dewan pengawas selalu siap mendampingi manajemen agar pelayanan di RSUD HIS dapat menjadi lebih baik lagi sesuai harapan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kutai Barat, Kamius Junaidi, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas merupakan kebutuhan utama masyarakat sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja RSUD HIS.

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan berbagai unit layanan, khususnya dari sisi operasional yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan.

“Melalui evaluasi yang dilaksanakan, kita bisa mengetahui bersama hal-hal yang masih kurang dan perlu dilakukan penataan, baik dari segi sistem, sumber daya maupun sarana penunjang lainnya agar proses pelayanan dapat berjalan lebih baik,” ujarnya saat memimpin rapat di Ruang Diklat Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (4/5/2026).

Menurut Kamius, hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam menentukan langkah perbaikan ke depan agar target pelayanan dan pendapatan dapat tercapai secara optimal.

“Hasil evaluasi itu menjadi gambaran langkah apa yang akan dilakukan dan diperbaiki ke depan. Secara bersama-sama kita bisa melakukan proses penataan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.

Di akhir arahannya, Kamius berharap penerapan sistem BLUD tidak hanya diterapkan di rumah sakit, tetapi juga dapat dikembangkan hingga ke tingkat puskesmas guna memperluas peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kutai Barat.

“Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi tolok ukur dalam memperbaiki berbagai kendala pada triwulan pertama sekaligus meningkatkan kinerja RSUD HIS pada triwulan berikutnya,” tandasnya. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SENDAWAR – Polres Kutai Barat menggelar turnamen Fun Tenis dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Tenis Kejaksaan Kutai Barat, Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok.

Turnamen tersebut secara resmi dibuka Kapolres Kutai Barat, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Kajari Kutai Barat Yon Yuviarso, Ketua Pengadilan Agama Erik Aswandi, Wakapolres Kompol Subari, serta Komandan Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Kutai Barat Iptu Abdullah Hadi.

Dalam sambutannya, Kapolres Boney Wahyu Wicaksono mengatakan turnamen Fun Tenis diikuti sebanyak 53 peserta yang terdiri dari personel Polres Kutai Barat dan jajaran.

Peserta terbagi dalam dua kategori, yakni 35 peserta laki-laki dan 18 peserta perempuan.

“Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, namun juga sebagai sarana mempererat soliditas dan sinergitas antar personel serta instansi terkait,” ujar Kapolres.

Menurutnya, momentum tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran fisik sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres menambahkan, turnamen Fun Tenis akan berlangsung selama tiga hari mulai Selasa hingga Kamis, 5–7 Mei 2026, dengan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di dua lapangan.

“Melalui kegiatan turnamen Fun Tenis ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam memperkuat kekompakan di lingkungan Polres Kutai Barat,” tandasnya. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi Kampung (Piltikam) serentak se-Kabupaten Mahulu Tahun 2026.

Rakor tersebut dipimpin langsung Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Rabu (6/5/2026) pagi.

Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, Kabag Ops Polres Mahulu Kompol Sugiharto, Danramil Long Bagun 0912-03 sekaligus Perwira Penghubung Kodim 0912 Kutai Barat-Mahulu Mayor Inf Agus Sutanto, Kasatpol PP Kresensius Charles, Kepala Kesbangpol, para camat, kepala OPD, serta pejabat di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dalam rakor tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahulu, Surianto, memaparkan tahapan pelaksanaan Piltikam mulai dari persiapan awal, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara hingga kesiapan panitia pelaksana dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

“Kesiapan panitia pelaksana, BPK, keamanan dari Polri dan TNI serta dukungan camat menjadi bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan Piltikam,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Mahulu, Kompol Sugiharto, menegaskan pihak kepolisian siap mendukung penuh pengamanan pelaksanaan Piltikam serentak.

“Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan Piltikam ini dan akan bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” ungkapnya.

Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, menekankan bahwa pemilihan petinggi kampung merupakan bentuk nyata demokrasi di tingkat kampung yang menjadi fondasi penting dalam sistem pemerintahan daerah.

“Petinggi memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Angela, pelaksanaan Piltikam serentak juga menjadi momentum penting yang mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat kampung di Mahulu.

“Ia berharap pelaksanaan ini dapat berjalan lancar sekaligus memperkuat semangat gotong royong antara warga masyarakat,” katanya.

Untuk diketahui, Pemilihan Petinggi Kampung serentak di Mahulu akan dilaksanakan di 24 kampung dengan total 25 Tempat Pemungutan Suara (TPS). (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S