SAMARINDA – Penunjukan Kepala SMK Negeri 8 Samarinda menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut.

Isu ini berkembang di media sosial seiring beredarnya informasi mengenai kedekatan personal antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur dengan pejabat yang ditunjuk sebagai kepala sekolah.

Spekulasi semakin menguat setelah keduanya disebut-sebut tinggal berdekatan, sehingga memunculkan pertanyaan publik terkait objektivitas dalam proses penunjukan.

Di tengah polemik tersebut, nama Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, turut disebut dalam informasi yang beredar.

Menanggapi hal itu, Surasa memberikan klarifikasi dan membantah adanya keterlibatan dirinya dalam proses pengangkatan kepala sekolah.

“Dalam pengangkatan kepala sekolah, ada pihak lain yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani hal tersebut,” ujarnya kepada awak media, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan bahwa bidang yang dipimpinnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap penunjukan kepala sekolah di lingkungan SMK.

“Secara langsung, kami tidak memiliki keterkaitan maupun kewenangan untuk mengintervensi proses pengangkatan kepala sekolah di SMK mana pun,” tegasnya.

Surasa menjelaskan, fokus tugas Bidang Pembinaan SMK lebih diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan kejuruan serta pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur.

Ia juga memastikan seluruh mekanisme pengangkatan kepala sekolah telah mengacu pada regulasi resmi pemerintah.

“Semua mekanisme sudah diatur dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025. Kami di bidang Pembinaan SMK tetap berpegang pada profesionalisme aparatur,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membantah informasi yang beredar di media sosial terkait kehadiran Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam agenda debat publik yang disebut digelar oleh BEM KM Universitas Mulawarman.

Klarifikasi tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal. Ia menegaskan flyer yang beredar tidak pernah dikonfirmasi kepada pihak Pemprov maupun gubernur.

“Flyer itu tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami,” tegas Faisal di Samarinda, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, hingga saat ini Gubernur Kaltim tidak pernah memberikan konfirmasi kehadiran dalam agenda debat sebagaimana tercantum di flyer tersebut. Bahkan saat ini Rudy Mas’ud diketahui sedang berada di Jakarta untuk menjalankan agenda lain.

Flyer yang ramai beredar diketahui merupakan materi publikasi dari BEM KM Universitas Mulawarman. Dalam flyer itu tertulis narasi “Gubernur Kaltim Menerima Tantangan Debat” dengan tema “Inkompetensi Pemerintah dalam Menentukan Skala Prioritas”.

Agenda tersebut direncanakan berlangsung di Teras Samarinda pada Rabu (6/5/2026) pukul 15.00 WITA sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional.

Selain Ketua BEM KM Unmul, kegiatan itu juga disebut menghadirkan Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto.

Faisal menegaskan, informasi publik yang mencatut nama kepala daerah seharusnya terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai informasi yang belum memiliki sumber resmi.

“Pandai-pandailah dalam bermedia sosial. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menyoroti dinamika politik di DPRD Kalimantan Timur terkait rencana penggunaan hak angket yang belakangan mulai mengalami perubahan arah di internal fraksi.

Menurut Saiful, DPRD Kaltim sebelumnya telah menyepakati penggunaan hak angket sebagai respons atas tuntutan massa dalam aksi demonstrasi 21 April 2026 lalu. Kesepakatan tersebut bahkan telah dituangkan secara tertulis dan ditandatangani unsur pimpinan maupun ketua fraksi.

“Yang disepakati dan ditandatangani itu adalah hak angket. Jadi secara tekstual, DPRD sudah menyepakati untuk menggunakan hak angket,” ujarnya.

Ia menilai, berbagai isu yang menjadi sorotan publik sebenarnya telah melalui proses penjabaran dan klarifikasi, termasuk persoalan sewa maupun isu lain yang sebelumnya dipersoalkan massa aksi.

“Masalah yang ada itu sudah dijabarkan, termasuk klarifikasinya soal sewa dan segala macam. Artinya DPRD sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda,” katanya.

Namun dalam perkembangannya, muncul dinamika baru di internal DPRD Kaltim. Sejumlah fraksi mulai mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi sebagai opsi lain sebelum melangkah lebih jauh.

Fraksi Partai Golkar menjadi salah satu yang mendorong penggunaan hak interpelasi guna meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait berbagai kebijakan yang dipersoalkan.

Saiful menilai, secara hukum DPRD memang memiliki beberapa instrumen pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Dalam undang-undang itu opsional. Mau interpelasi, mau angket, atau menyatakan pendapat, itu bisa dipilih salah satunya,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak angket memiliki tingkat kewenangan lebih tinggi karena memungkinkan DPRD melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap bermasalah.

Sementara hak interpelasi lebih bersifat meminta penjelasan resmi kepada kepala daerah terkait kebijakan strategis yang diambil pemerintah.

Saiful juga mengingatkan pentingnya memperhatikan syarat formil dan materiil sebelum menentukan instrumen pengawasan yang akan digunakan DPRD.

“Harus dilihat dulu syarat formil dan materiilnya, kemudian objek kebijakan yang akan diuji. Dari situ baru ditentukan hak apa yang digunakan,” tegasnya.

Di tengah perbedaan pandangan antarfraksi tersebut, Saiful meminta DPRD tetap menjaga komitmen awal yang telah dibangun bersama agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Mestinya sudah bisa ditindaklanjuti. Tinggal bagaimana DPRD menjaga komitmennya,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi penerapan kurikulum baru yang mulai mengarah pada pembelajaran berbasis teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada konsep pembelajaran, tetapi juga kesiapan guru dan dukungan sarana prasarana pendidikan.

Menurutnya, ada tiga komponen utama yang harus berjalan seimbang, yakni kurikulum, kualitas tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung. Jika salah satu tidak optimal, maka proses pembelajaran akan mengalami hambatan di lapangan.

“Keberhasilan kurikulum itu bergantung pada kesiapan guru dan dukungan fasilitas. Kalau salah satunya tidak siap, tentu implementasinya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Novan juga menyoroti penerapan muatan lokal, khususnya Bahasa Kutai, yang dinilai belum dapat diterapkan secara merata di sekolah-sekolah Samarinda karena keterbatasan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

“Masih banyak sekolah yang belum bisa mengajarkan bahasa daerah karena gurunya belum menguasai,” katanya.

Selain itu, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan menjadi tantangan baru bagi tenaga pengajar. Materi pembelajaran seperti coding dan AI disebut membutuhkan kemampuan khusus yang belum dimiliki seluruh guru.

Ia mengungkapkan, beberapa sekolah bahkan mulai menggandeng pihak luar untuk membantu proses pembelajaran berbasis teknologi sebagai solusi sementara.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak semua tenaga pengajar siap dengan materi berbasis teknologi,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Ibnu Araby, mengakui bahwa kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung masih menjadi kendala utama dalam penerapan kurikulum berbasis digital.

Menurutnya, program pembelajaran digital sebenarnya sudah mulai dijalankan sejak tahun lalu, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal.

“Kami sudah mulai sejak tahun sebelumnya, tetapi memang masih terkendala pada kesiapan guru dan sarana pendukung,” jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan kompetensi guru akan menjadi fokus utama pemerintah daerah agar transformasi pendidikan berbasis teknologi dapat berjalan efektif di seluruh sekolah.

“Kalau gurunya belum siap, tentu pembelajaran seperti coding dan AI tidak bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – Menjelang akhir tahun ajaran 2025/2026, isu pungutan biaya perpisahan sekolah kembali menjadi perhatian publik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda pun menegaskan larangan segala bentuk pengumpulan uang untuk kegiatan perpisahan siswa.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Kota Samarinda, Ibnu Araby, meminta seluruh kepala sekolah agar tidak membebani orang tua murid dengan iuran acara kelulusan maupun perpisahan.

Menurutnya, momen kelulusan seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas perjuangan siswa selama menempuh pendidikan, bukan justru menjadi tekanan finansial bagi keluarga.

“Saya hanya mengingatkan dengan para kepala sekolah, bahwa tidak dilarang perpisahan. Tapi itu dilaksanakan di sekolah dengan suasana yang sangat sederhana,” tegas Ibnu usai hearing bersama DPRD Samarinda, Selasa (5/5/2026).

Ia menilai kegiatan perpisahan tetap dapat dilaksanakan tanpa harus mengeluarkan biaya besar, dengan memanfaatkan fasilitas sekolah yang tersedia.

Ibnu juga menyoroti praktik pengumpulan dana yang sering dikemas melalui berbagai cara agar terlihat legal atau atas dasar kesepakatan bersama.

Namun menurutnya, seluruh bentuk pungutan tetap tidak dibenarkan apabila diperuntukkan bagi kegiatan perpisahan sekolah.

“Yang tidak dibenarkan adalah memungut uang perpisahan dengan cara apa pun. Apakah itu melalui arisan, apakah itu melalui urunan, apalagi itu edaran seperti itu, apakah itu melalui paguyuban atau komite, nah itu tidak dibenarkan. Itu pesan saya,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menutup celah praktik pungutan yang selama ini kerap dilakukan melalui komite sekolah maupun paguyuban orang tua murid dengan dalih sukarela.

Disdikbud Samarinda juga melibatkan Inspektorat dalam pengawasan terhadap sekolah-sekolah guna memastikan instruksi tersebut dipatuhi.

Pengawasan diperketat mengingat saat ini sekolah juga tengah bersiap menghadapi agenda Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran baru.

Ibnu berharap suasana kelulusan tahun ini tetap berjalan khidmat tanpa adanya tekanan iuran yang memberatkan orang tua siswa.

“Jangan sampai ada orang tua murid yang merasa terbebani atau terintimidasi karena pungutan-pungutan yang tidak semestinya,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Abdi
Editor: Agus S