BALIKPAPAN — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Turut hadir para gubernur se-Kalimantan, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta seluruh bupati dan wali kota dari lima provinsi di Pulau Kalimantan.

Dalam ajang tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik pada sejumlah kategori, di antaranya penanggulangan kemiskinan dan stunting, entrepreneur government atau creative financing, penurunan tingkat pengangguran, pengendalian inflasi, hingga tata kelola pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan kinerja kepala daerah melalui persaingan yang sehat.

“Sebagai kepala daerah yang dipilih rakyatnya, metode terbaik adalah menciptakan iklim kompetitif sehingga mereka bisa saling bersaing secara sehat,” ujarnya.

Menurut Tito, total terdapat 24 pemerintah daerah di Kalimantan yang menerima apresiasi pada tahun ini.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat memacu daerah penerima untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan.

“Daerah yang menerima penghargaan akan lebih terpacu, sementara yang belum akan berusaha untuk bisa menjadi pemenang dalam aspek lainnya,” jelasnya.

Adapun indikator penilaian meliputi pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, hingga inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tito menyebut tingkat inflasi nasional saat ini berada di kisaran 2,4 persen yang dinilai cukup ideal dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum berhasil meraih penghargaan dalam ajang tersebut, dua kota di Kaltim berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi.

Kota Samarinda meraih Terbaik Pertama kategori Entrepreneur Government/Creative Financing serta Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi.

Sementara Kota Bontang berhasil meraih penghargaan Terbaik Pertama kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.

Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa daerah di Kaltim mampu bersaing dalam aspek inovasi, pengelolaan ekonomi daerah, dan pelayanan publik di tingkat regional Kalimantan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Selasa (5/5/2026).

Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kunjungan itu, Maruarar didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Kalimantan Timur, serta Wali Kota Balikpapan. Peninjauan dilakukan guna memastikan program bedah rumah berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Maruarar mengatakan pemerintah terus bergerak cepat menyediakan hunian layak sebagai bagian dari komitmen nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program BSPS menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat, khususnya warga miskin ekstrem.

“Program ini adalah bentuk nyata negara hadir untuk rakyat. Target nasional tahun ini meningkat sangat signifikan, dari 45 ribu unit pada tahun lalu menjadi 400 ribu unit rumah yang akan dibedah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, khusus untuk Kalimantan Timur, kuota BSPS pada 2026 juga mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 600 unit, kini meningkat menjadi 3.000 unit rumah.

Peningkatan tersebut dinilai sebagai respons pemerintah terhadap tingginya kebutuhan hunian layak di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di Balikpapan sendiri, program BSPS telah berjalan di sejumlah kelurahan dengan menyasar rumah tidak layak huni milik warga berpenghasilan rendah. Pemerintah kota melalui dinas terkait juga terus melakukan verifikasi dan pendampingan agar bantuan tepat sasaran serta sesuai standar pembangunan.

Salah satu penerima manfaat, Nur, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Selama enam tahun terakhir, ia bersama keluarganya tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.

“Alhamdulillah sangat terbantu. Dulu kondisi rumah kami sangat memprihatinkan, sekarang sudah jauh lebih baik dan aman untuk keluarga,” ujarnya.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga mendorong pertumbuhan sektor perumahan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan guna mempermudah akses pembiayaan hunian bagi masyarakat.

Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh rumah layak, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi dan perekonomian daerah.

Pemerintah Kota Balikpapan menilai program BSPS turut membantu mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti drainase dan jalan lingkungan juga terus diintegrasikan guna mendukung kawasan hunian yang lebih layak dan berkelanjutan.

Dengan peningkatan kuota dan dukungan lintas sektor, pemerintah berharap program BSPS dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima gelontoran anggaran lebih dari Rp13 miliar pada sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU, Ricci Firmansyah, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam workshop pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Qubika Boutique Hotel, IKN, Selasa (5/5/2026).

“Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada kami melalui program revitalisasi tahun 2025,” ujar Ricci.

Ia menjelaskan, pada tahap kedua program revitalisasi, PPU menerima alokasi anggaran sekitar Rp4,2 miliar untuk delapan sekolah prioritas yang terdiri dari satu PAUD, lima SD, dan dua SMP.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, PPU kembali memperoleh tambahan anggaran hampir Rp10 miliar untuk sejumlah sekolah lainnya.

“Alhamdulillah di tahap ketiga kami mendapatkan penambahan lagi hampir Rp10 miliar untuk sejumlah sekolah. Jadi totalnya tahun 2025 itu ada sekitar Rp13 miliar lebih,” jelasnya.

Menurut Ricci, program revitalisasi tersebut menyasar pembangunan baru, penambahan ruang kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, hingga penataan halaman dan pagar sekolah.

Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan agar setara dengan standar fasilitas di kawasan IKN.

Untuk tahun 2026, Pemkab PPU telah mengusulkan sekitar 60 sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP yang tersebar di empat kecamatan agar kembali mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Program tersebut turut didorong Komisi X DPR RI bersama Pemkab PPU guna memastikan sekolah-sekolah di wilayah penyangga IKN, khususnya Sepaku dan sekitarnya, memiliki fasilitas pendidikan yang layak dan merata.

Melalui revitalisasi ini, pemerintah berharap kualitas lingkungan belajar siswa semakin meningkat sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Penajam Paser Utara. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan. Seorang tersangka berinisial NF diamankan pada Selasa (6/5/2026) sekitar pukul 13.30 WITA.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya peredaran narkotika di wilayah Balikpapan. Menindaklanjuti informasi itu, tim yang dipimpin Hendri Sidabutar langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 1 kilogram. Barang haram tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Balikpapan dan sekitarnya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romy Tamtelahitu, mengatakan tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana lain yang berlaku.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kami akan terus bertindak tegas terhadap para pelaku,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, pemberantasan narkoba menjadi perhatian serius Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro. Karena itu, jajaran Direktorat Reserse Narkoba terus menggencarkan operasi dan pengungkapan kasus secara masif di seluruh wilayah hukum Kalimantan Timur.

Menurutnya, peran masyarakat juga sangat penting dalam membantu aparat kepolisian mengungkap peredaran narkotika yang meresahkan.

Polda Kaltim mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan melalui layanan kepolisian 110 maupun kanal pengaduan resmi lainnya.

“Dengan pengungkapan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Kalimantan Timur,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Menjelang akhir tahun ajaran 2025/2026, isu biaya perpisahan sekolah kembali menjadi perhatian publik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan larangan pungutan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan perpisahan siswa.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, meminta seluruh kepala sekolah tidak membebani orang tua murid dengan iuran acara kelulusan maupun perpisahan.

Menurutnya, momen kelulusan seharusnya menjadi ajang syukur dan apresiasi atas pencapaian siswa, bukan malah menjadi tekanan ekonomi bagi keluarga.

“Saya hanya mengingatkan dengan para kepala sekolah, bahwa tidak dilarang perpisahan. Tapi itu dilaksanakan di sekolah dengan suasana yang sangat sederhana,” tegas Ibnu usai hearing bersama DPRD, Selasa (5/5/2026).

Ia menegaskan larangan tersebut berlaku untuk semua bentuk pengumpulan dana, termasuk yang dikemas atas nama kesepakatan bersama, arisan, urunan, paguyuban maupun komite sekolah.

“Yang tidak dibenarkan adalah memungut uang perpisahan dengan cara apa pun. Apakah itu melalui arisan, apakah itu melalui urunan, apalagi itu edaran seperti itu, apakah itu melalui paguyuban atau komite nah itu tidak dibenarkan. Itu pesan saya,” lanjutnya.

Pernyataan itu sekaligus menutup celah praktik pungutan berkedok sumbangan sukarela yang selama ini kerap terjadi menjelang kelulusan siswa.

Ibnu menilai sekolah tetap bisa menggelar kegiatan perpisahan tanpa harus membebani wali murid, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas sekolah secara sederhana dan khidmat.

Selain memberikan instruksi kepada sekolah, Disdikbud Samarinda juga menggandeng Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran di lapangan.

Pengawasan tersebut dilakukan di tengah persiapan agenda pendidikan lainnya, termasuk Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.

Disdikbud berharap penegasan ini mampu menciptakan suasana kelulusan yang lebih sehat dan tidak lagi memunculkan keresahan di kalangan orang tua siswa akibat pungutan yang dinilai memberatkan.

Ibnu juga berharap seluruh sekolah mematuhi instruksi tersebut demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kota Samarinda.

“Kita ingin suasana kelulusan berjalan baik, sederhana, dan tidak ada lagi orang tua yang merasa terbebani oleh pungutan-pungutan yang tidak semestinya,” tutupnya. (MK)

Penulis: Abdi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Tabir gelap kasus pembunuhan disertai mutilasi di kawasan Gunung Planduk, Kelurahan Sempaja Selatan, mulai tersingkap. Polsek Sungai Pinang menggelar rekonstruksi dengan memperagakan 39 adegan penting yang mengarah pada dugaan kuat pembunuhan berencana.

Rekonstruksi yang digelar di Mapolsek Sungai Pinang itu dilakukan untuk mencocokkan keterangan para tersangka dengan fakta di lapangan. Seluruh adegan diperagakan secara rinci, mulai dari komunikasi awal antar pelaku, proses eksekusi, hingga pembuangan jasad korban.

Kanit Reskrim Polsek Sungai Pinang, Iptu Rizky Tovas, mengungkapkan bahwa hasil rekonstruksi memperlihatkan adanya komunikasi intensif antar tersangka sejak Januari 2026.

“Secara gamblang, dari bulan Januari hingga 18 Februari, kedua tersangka melakukan komunikasi dan bahkan mengecek lokasi yang akan digunakan untuk membuang korban,” ujarnya kepada awak media.

Menurut Rizky, fakta tersebut menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk menerapkan pasal pembunuhan berencana selain pasal pembunuhan biasa.

Ia menilai adanya tahapan komunikasi dan survei lokasi menunjukkan aksi tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan telah dipersiapkan sebelumnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Samarinda yang turut hadir dalam rekonstruksi juga melihat adanya unsur kesepahaman jahat antar pelaku. Kasubsi Pra Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Samarinda, Stefano, menyebut terdapat indikasi “meeting of mind” dalam kasus tersebut.

“Dari rekonstruksi ini mulai tergambar adanya kesamaan niat antara pelaku satu dan dua. Unsur perencanaan terlihat jelas dari adanya tahapan sebelum kejadian, termasuk rencana pembuangan jasad,” katanya.

Meski demikian, pihak kejaksaan masih menunggu kelengkapan sejumlah dokumen penting sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, salah satunya hasil visum resmi.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Surtini, mengatakan pihaknya akan tetap mendampingi klien selama proses hukum berjalan dan memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi.

“Kami akan mendampingi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Tim advokat akan berupaya memberikan pembelaan terbaik dan mengupayakan hal-hal yang dapat meringankan bagi yang bersangkutan di persidangan nanti,” ujarnya.

Kasus mutilasi ini menjadi perhatian besar masyarakat Samarinda karena dinilai sangat sadis dan terencana. Kepolisian memastikan proses penyidikan terus dikebut agar perkara segera mendapatkan kepastian hukum melalui persidangan. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar jumpa pers guna memberikan klarifikasi atas sejumlah isu yang tengah viral di masyarakat, khususnya terkait pengelolaan aset dan anggaran pemerintah daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Samarinda, Selasa (5/5/2026) ini menghadirkan Kepala Diskominfo Kaltim, H. Muhammad Faisal, serta Plt. Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany sebagai narasumber.

Jumpa pers tersebut digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi informasi publik sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang akibat informasi yang dinilai belum utuh di ruang publik.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan sejumlah isu yang mencuat di media sosial mulai dari pengadaan mobil dinas, renovasi rumah jabatan, pengadaan kursi pijat hingga layanan laundry perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Informasi yang beredar di media sosial seringkali terpotong dan tidak utuh. Karena itu, kami hadir untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan berbasis data,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Astri Intan Nirwany untuk pertama kalinya tampil langsung di hadapan awak media guna menjelaskan tugas dan fungsi Biro Umum sekaligus memaparkan detail pengelolaan anggaran di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

“Ini pertama kalinya saya duduk di depan teman-teman media. Mohon pengertian jika dalam penyampaian masih ada kekurangan,” ucapnya.

Ia menjelaskan Biro Umum memiliki tugas strategis dalam mendukung operasional pimpinan daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah. Tugas tersebut mencakup pelayanan kerumahtanggaan pimpinan, pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset pemerintah.

Aset yang dikelola meliputi Kantor Gubernur, gedung perkantoran, rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur, ruang pertemuan seperti Odah Etam, guest house, masjid hingga convention hall.

“Semua ini kami kelola untuk memastikan pelayanan kepada pimpinan dan tamu pemerintah berjalan optimal, sekaligus tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Astri juga meluruskan isu terkait anggaran rehabilitasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar yang sempat viral. Ia menegaskan angka tersebut merupakan total dari 57 paket kegiatan, bukan satu proyek tunggal.

“Dari total itu, hanya sekitar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk rehabilitasi rumah jabatan gubernur. Sisanya untuk perbaikan gedung lain dan pengadaan sarana prasarana,” tegasnya.

Ia menyebut, dari 57 paket kegiatan tersebut terdapat dua paket yang tidak dilaksanakan sehingga tersisa 55 paket kegiatan. Selain itu, angka Rp25 miliar yang tercantum dalam sistem merupakan pagu perencanaan, bukan nilai realisasi akhir.

“Dalam pelaksanaan ada proses negosiasi dan efisiensi, sehingga realisasinya tidak sebesar pagu yang tercantum,” tambahnya.

Lebih lanjut, Astri menjelaskan bahwa rencana rehabilitasi sebenarnya telah disusun sejak 2024 untuk kebutuhan tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari kesiapan fasilitas bagi pimpinan daerah yang akan menjabat.

Ia mengungkapkan kondisi sejumlah fasilitas rumah jabatan sebelumnya cukup memprihatinkan, mulai dari instalasi listrik rusak, sistem air yang tidak berfungsi optimal hingga atap bocor.

“Bahkan saat cuaca ekstrem, ada bagian bangunan yang terdampak cukup parah. Ini kami lihat langsung di lapangan,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar perlunya rehabilitasi, terlebih saat ini intensitas kegiatan di rumah jabatan meningkat cukup tinggi.

“Sekarang hampir setiap hari ada kegiatan, sehingga fasilitas harus siap dan representatif,” katanya.

Melalui jumpa pers ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Yang terpenting, informasi yang diterima masyarakat harus utuh dan tidak menyesatkan,” tutup Faisal. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S