SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar pasar murah di Kecamatan Sangatta Utara menjelang Idulfitri. Program ini digelar untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim Nora Ramadani mengatakan, pasar murah kali ini menyediakan 2.239 paket sembako untuk masyarakat. Setiap paket dapat ditebus warga dengan harga Rp100 ribu, meski nilai sebenarnya mencapai sekitar Rp300 ribu.

“Artinya ada subsidi sekitar Rp200 ribu dari pemerintah daerah untuk setiap paket,” ujarnya, Jum’at (13/3/2026).

Nora menjelaskan, pelaksanaan pasar murah sempat tertunda pada awal tahun karena menunggu kepastian anggaran. Setelah anggaran tersedia pada akhir Februari, kegiatan dipercepat agar dapat membantu masyarakat menjelang Lebaran.

“Sebelumnya Pak Bupati menanyakan pelaksanaan pasar murah Januari sampai Maret. Karena anggaran baru tersedia di akhir Februari, maka kita laksanakan sekarang di Sangatta Utara sebelum Lebaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembagian paket tidak dilakukan secara bebas. Warga yang berhak menerima terlebih dahulu mendapatkan kupon dari pemerintah desa melalui kecamatan. Mekanisme ini diterapkan agar program tepat sasaran.

“Kupon dibagikan oleh desa melalui kecamatan. Kami mempercayakan pendataan kepada desa karena mereka yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya,” katanya.

Menurut Nora, prioritas penerima adalah keluarga kurang mampu, keluarga dengan kasus stunting, serta warga yang belum pernah menerima bantuan serupa.

Dalam pelaksanaannya, satu kupon hanya berlaku untuk satu KTP. Dalam satu keluarga maksimal dapat menebus dua paket, jika suami dan istri sama-sama memiliki kupon.

Untuk tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk program pasar murah. Dana tersebut mencakup biaya paket sembako sekitar Rp4,5 miliar dan Rp500 juta untuk operasional.

Namun dengan anggaran tersebut, pasar murah baru dapat dilaksanakan di enam kecamatan.

“Rencananya setelah Sangatta Utara, kegiatan akan dilanjutkan setelah Lebaran di Bengalon dan Kaliorang, kemudian Kaubun, Karangan, serta Sandaran,” ungkapnya.

Menurut Nora, idealnya pasar murah digelar di seluruh kecamatan di Kutim yang berjumlah 18 wilayah. Namun keterbatasan anggaran membuat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

“Kalau nanti di pertengahan tahun ada tambahan anggaran, tentu akan kita upayakan lagi di kecamatan yang belum,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyewa mobil operasional jenis Land Rover Defender untuk melayani tamu penting kembali menjadi perbincangan publik. Kendaraan tersebut disewa dengan biaya sekitar Rp160 juta per bulan dalam kontrak tiga tahun sejak 2023 hingga 2026.

Jika dihitung secara sederhana, nilai kontrak penyewaan tersebut mencapai sekitar Rp5,76 miliar selama masa tiga tahun. Angka ini diperoleh dari perhitungan Rp160 juta per bulan dikalikan 36 bulan masa kontrak.

Besaran tersebut bahkan melampaui rencana awal pengadaan kendaraan baru yang sebelumnya diperkirakan sekitar Rp4 miliar.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, menjelaskan kendaraan tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, terutama dalam memberikan layanan transportasi bagi tamu-tamu VIP yang berkunjung ke Kota Tepian.

“Mobil Defender itu memang disiapkan untuk melayani tamu penting. Anggarannya sudah direncanakan sejak 2022, kemudian kontraknya mulai berjalan pada 2023 hingga 2026,” ujar Dilan.

Ia menegaskan kendaraan tersebut tidak hanya digunakan untuk penjemputan tamu VIP, tetapi juga difungsikan sebagai kendaraan operasional pemerintah dalam berbagai kegiatan.

“Kalau tidak digunakan untuk kegiatan lain, justru menjadi tidak efektif. Jadi tetap dipakai untuk operasional ketika tidak ada agenda penjemputan tamu,” jelasnya.

Namun dari sisi kalkulasi ekonomi, skema penyewaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi anggaran.

Jika Pemkot Samarinda membeli kendaraan baru dengan harga sekitar Rp4 miliar, maka dalam kurun waktu tiga tahun pemerintah masih memiliki aset kendaraan tersebut.

Dalam penggunaan normal kendaraan baru selama lima tahun pertama, biaya pemeliharaan relatif tidak terlalu besar. Umumnya hanya berupa penggantian oli rutin, servis berkala, serta perbaikan kecil.

Jika dihitung secara kasar, biaya perawatan kendaraan kelas premium selama lima tahun bisa berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta per bulan, tergantung intensitas penggunaan.

Artinya dalam lima tahun total biaya pemeliharaan bisa berada pada kisaran Rp600 juta hingga Rp1,2 miliar.

Jika dijumlahkan dengan harga kendaraan sekitar Rp4 miliar, total pengeluaran selama lima tahun masih berada pada kisaran Rp4,6 miliar hingga Rp5,2 miliar — dan kendaraan tersebut tetap menjadi aset pemerintah daerah.

Sebaliknya, dalam skema sewa Rp160 juta per bulan, biaya yang dikeluarkan selama tiga tahun saja sudah mencapai Rp5,76 miliar, sementara kendaraan tersebut tidak menjadi aset pemerintah setelah kontrak selesai.

Dilan menjelaskan keputusan menggunakan skema sewa diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selain itu, Pemkot Samarinda juga sempat membandingkan biaya sewa dengan kendaraan lain seperti Toyota Land Cruiser.

“Sudah dilakukan perbandingan dengan beberapa jenis kendaraan lain. Land Cruiser misalnya, biaya sewanya jauh lebih mahal. Karena itu dipilih opsi yang dianggap lebih efisien,” pungkasnya.

Meski demikian, kalkulasi biaya antara opsi membeli kendaraan baru dan menyewa tetap memunculkan ruang diskusi publik mengenai efisiensi anggaran daerah, terutama ketika nilai sewa dalam tiga tahun sudah melampaui harga kendaraan baru yang sebelumnya direncanakan.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029.

Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Mahulu yang digelar di ruang rapat paripurna lantai II Sekretariat DPRD Mahulu, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Rabu (11/3/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Mahulu Devung Paran didampingi Wakil Ketua I Nur Lili Bulan dan Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah.

Hadir dalam agenda tersebut Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Mahulu Kristina Tening, Staf Ahli Bupati Gerry Gregorius, unsur TNI–Polri, anggota DPRD, Kepala Inspektorat Margono, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Mahulu Suhuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Mahulu yang telah memberikan pandangan umum, saran, serta masukan terhadap nota pengantar Ranperda RPJMD yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah.

“Terhadap berbagai pandangan, saran, dan pertanyaan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD, pada prinsipnya pemerintah daerah menerima dan menjadikannya sebagai bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan Ranperda RPJMD selanjutnya,” ujarnya.

Menurut Suhuk, pemerintah daerah sependapat untuk melanjutkan proses pembahasan Ranperda tersebut baik secara internal di DPRD maupun melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Hal itu bertujuan agar dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 dapat disempurnakan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

“Seluruh masukan dari setiap fraksi akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan,” katanya.

Suhuk menambahkan bahwa pemerintah daerah juga akan memberikan penjelasan serta klarifikasi terhadap berbagai pertanyaan, saran, maupun catatan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Dengan demikian, proses pembahasan Ranperda RPJMD diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Besar harapan kami kiranya proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan baik sehingga Ranperda ini dapat dibahas bersama dan disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah lima tahun ke depan,” pungkasnya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk Safari Ramadan 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk saat membacakan sambutan tertulis Bupati Mahulu Angela Idang Belawan dalam kegiatan Safari Ramadan Pemkab Mahulu di Masjid Al-Karim, Kampung Long Bagun Ilir, Kecamatan Long Bagun, Rabu (11/3/2026) sore.

Dalam sambutannya, Suhuk menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk terus menjaga kedekatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kedekatan tersebut penting untuk terus dibangun guna menciptakan komunikasi yang terbuka sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Ia menambahkan bahwa kegiatan Safari Ramadan merupakan agenda rutin pemerintah daerah dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi dengan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah daerah dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah Tahun 2026 Masehi sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Suhuk juga menegaskan bahwa pada periode pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dirintis oleh para pemimpin sebelumnya.

Program pembangunan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pembangunan sosial kemasyarakatan, hingga pengembangan infrastruktur dan perekonomian daerah.

“Program-program pembangunan, baik di bidang pelayanan publik, kemasyarakatan, maupun pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah, akan terus kami jalankan secara bertahap dan berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, pemerintah daerah berharap hubungan antara Pemkab Mahulu dan masyarakat dapat semakin erat serta menjadi ruang kebersamaan dalam membangun daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Mahulu Margono, Ketua Panitia Gema Ramadan 1447 H Tahun 2026 yang juga Kepala BPBD Mahulu H. Agus Darmawan, Wakapolres Mahulu Kompol Ahmad Abdullah, Ketua MUI Mahulu H. Yasin, Kabag Kesra Setkab Mahulu Agnes Luaq, serta pengurus Masjid Al-Karim, tokoh agama, dan masyarakat Kampung Long Bagun Ilir.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Polres Mahakam Ulu memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Mahakam 2026 yang digelar di halaman Mapolres Mahulu, Jalan Poros Ujoh Bilang, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kamis (12/3/2026).

Apel dipimpin langsung Kapolres Mahakam Ulu AKBP Eko Alamsyah dan diikuti personel gabungan dari TNI, Polri, serta sejumlah instansi terkait.

Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa Operasi Ketupat Mahakam 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas masyarakat selama arus mudik, perayaan Idulfitri, hingga arus balik.

“Dalam pelaksanaan operasi ini, Polres Mahakam Ulu bersama TNI dan instansi terkait akan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang didukung dengan penegakan hukum secara profesional,” ujar AKBP Eko Alamsyah.

Ia menegaskan pengamanan akan difokuskan pada sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama momentum Lebaran.

Pengamanan tersebut meliputi jalur transportasi, pusat keramaian, rumah ibadah, objek vital, serta lokasi yang berpotensi menjadi pusat kegiatan masyarakat selama Idulfitri.

Kapolres berharap seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Mahakam 2026 dapat melaksanakan tugas secara maksimal, sinergis, dan penuh tanggung jawab.

“Melalui pelaksanaan apel gelar pasukan ini diharapkan seluruh personel yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan baik guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu dalam merayakan Idulfitri,” katanya.

Selain itu, Polres Mahulu juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban serta mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Apel tersebut turut dihadiri Wakapolres Mahulu Kompol Ahmad Abdullah, Kepala BPBD Mahulu H. Agus Darmawan, Perwira Penghubung Kodim 0912/Kubar untuk Mahulu Mayor Inf Agus Sutanto, para kepala satuan, serta pejabat utama Polres Mahulu.

Peserta apel terdiri dari personel Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Bupati Kutai Barat Frederick Edwin resmi melantik Kamius Junaidi sebagai Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat. Pelantikan berlangsung di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangka (ATJ), kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kamis (12/3/2026).

Kamius Junaidi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubar kini dipercaya mengemban tugas baru untuk membantu mengoordinasikan jalannya pemerintahan daerah.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Staf Ahli Bupati Rustam, para Asisten I, II, dan III, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif.

“Sekretaris Daerah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan daerah,” ujar Frederick Edwin.

Ia meminta kepada Pj Sekda yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Pejabat Sekda yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan bekerja dengan baik, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan maksimal,” katanya.

Bupati juga berharap dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas Pj Sekda.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama yang solid antarorganisasi perangkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, Frederick Edwin juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar selalu menjaga disiplin dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

“Saya mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk selalu menjaga disiplin serta menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa disiplin dan integritas harus menjadi komitmen bersama seluruh ASN agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.

Melalui pelantikan ini, Bupati berharap koordinasi birokrasi di lingkungan Pemkab Kubar semakin solid sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S