SAMBOJA — Destinasi wisata baru bernama Jeros Resort hadir di Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menawarkan konsep berbeda dari kebanyakan wisata pantai di Kalimantan Timur. Mengusung pendekatan privat berbasis keluarga, kawasan ini dirancang untuk menghadirkan suasana tenang, nyaman, dan lebih personal bagi pengunjung.

Sejak diresmikan pada 27 April 2026, Jeros Resort mulai menarik perhatian, termasuk dari kalangan akademisi. Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Mulawarman (Unmul) melakukan studi lapangan untuk mengkaji manajemen operasional wisata, sekaligus berdiskusi langsung dengan pengelola dalam kegiatan tour area, Minggu (3/5/2026).

Pengelola resort, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kawasan tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong yang sebagian dihuni masyarakat pesisir. Pengembangannya dilakukan bertahap selama sekitar tiga tahun, dari kebutuhan pribadi hingga berkembang menjadi destinasi wisata.

“Awalnya memang untuk pribadi, tapi melihat potensi yang ada, akhirnya dikembangkan. Prosesnya bertahap, sekitar tiga tahunan,” ujarnya.

Saat ini, Jeros Resort masih dalam tahap soft opening. Sejumlah fasilitas telah beroperasi, sementara pengembangan lanjutan seperti villa privat masih dalam proses. Kawasan ini menyediakan 18 cottage, 10 unit glamping lengkap dengan fasilitas kasur, AC portable, hingga alat masak, serta delapan gazebo di area pantai. Tiga unit villa juga tengah disiapkan.

Dengan tiket masuk Rp25 ribu, pengunjung sudah dapat menikmati kawasan wisata. Untuk akomodasi, harga glamping mulai Rp800 ribu, sementara cottage dibanderol sekitar Rp1 juta per malam.

Ke depan, pengelola juga menyiapkan fasilitas ruang rapat berkapasitas hingga 50 orang yang dilengkapi layar LED, WiFi, serta pemandangan langsung ke pantai. Fasilitas ini ditargetkan untuk kegiatan skala besar seperti gathering maupun event.

Konsep ruang luas dan fleksibel menjadi salah satu keunggulan utama. Hal ini memungkinkan keluarga besar tetap berkumpul dalam satu area tanpa terpisah.

“Kami melihat kebutuhan keluarga yang datang bersama, jadi ruangannya dibuat lebih luas supaya tetap bisa berkumpul,” jelas Sri Wahyuni.

Selain itu, pengunjung juga diberi kebebasan membawa bahan makanan sendiri dan memanfaatkan fasilitas memasak, sehingga pengalaman wisata menjadi lebih personal.

Dari sisi lingkungan, pengelola menempatkan petugas kebersihan di berbagai titik dan melakukan pengelolaan sampah secara berkala setiap dua hingga tiga hari. Edukasi sederhana kepada pengunjung juga direncanakan untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan.

Mahasiswa yang mengikuti kunjungan, Fifit Safitri, menilai konsep privat dan family oriented menjadi pembeda utama dibanding destinasi lain di kawasan tersebut.

“Konsepnya lebih ke privat dan family oriented. Ini jarang ditemukan di kawasan sekitar,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan. Mayoritas tenaga kerja berasal dari warga sekitar Samboja, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan operasional melalui UMKM lokal.

“Mayoritas pekerja dari warga sekitar. Dari awal pembangunan sampai operasional, kita memang melibatkan masyarakat lokal,” ungkap Dwi Yudha Aisyah.

Ketua RT 03 Kelurahan Pemedas, Syahyudi, menilai kehadiran resort mulai memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

“Ke depan kalau sudah grand opening, tentu akan lebih banyak penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Ia juga berharap kawasan Teluk Pemedas dapat berkembang menjadi kampung wisata, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diyakini akan memberi dampak ekonomi jangka panjang.

Ke depan, pengelola menargetkan pengembangan fasilitas tambahan seperti wahana air dan penyelesaian villa, dengan tetap melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari konsep ekowisata berkelanjutan.

“Harapannya bisa berkembang bertahap dan tetap melibatkan masyarakat sekitar,” tutup Sri Wahyuni. (MK)

Pewarta: Nuzul Saputra
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Ratusan sopir truk angkutan barang menggelar aksi protes di sejumlah ruas jalan kota, Senin (4/5/2026). Aksi tersebut ditandai dengan berhentinya kendaraan truk secara bersamaan hingga memicu antrean panjang dan mengganggu arus lalu lintas.

Pantauan di lapangan, sejumlah spanduk dibentangkan di badan truk berwarna kuning dan merah, berisi tuntutan serta kritik terhadap aparat penegak hukum. Para sopir menyuarakan keberatan atas kebijakan penertiban yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Aksi ini terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di wilayah Balikpapan.

Kapolresta Balikpapan, Jerrold Kumontoy, mengatakan pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyikapi aksi tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak mengganggu ketertiban umum.

“Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum, tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, khususnya pengguna jalan. Jangan sampai aktivitas ini justru menimbulkan kemacetan atau potensi kecelakaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penertiban terhadap angkutan barang merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan berlalu lintas. Pelanggaran seperti kelebihan muatan maupun ketidaksesuaian teknis kendaraan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya.

Polisi memastikan akan terus melakukan pengawasan, namun tetap membuka ruang dialog dengan para sopir guna mencari solusi yang tidak merugikan semua pihak. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Anggaran laundry atau cuci perlengkapan rumah tangga Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 sebesar Rp450 juta yang viral di media sosial menuai perhatian publik.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, meluruskan bahwa dana tersebut bukan diperuntukkan khusus untuk mencuci pakaian kepala daerah.

Astri menjelaskan bahwa anggaran tersebut sebenarnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional enam gedung di kompleks Kantor Gubernur Kaltim, termasuk rumah jabatan yang digunakan secara aktif sepanjang tahun.

“Memang di Rencana Umum Pengadaan (RUP) tertulis belanja laundry kepala daerah, tetapi itu hanya nomenklatur. Penggunaannya untuk kebutuhan rumah tangga di gedung-gedung rumah jabatan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Adapun enam gedung yang dimaksud berada di kawasan perkantoran gubernur, yakni Gedung Utama atau Pusat Administrasi yang terdiri dari dua bangunan, Lamin Etam (rumah jabatan gubernur), Olah Bebaya, Odah Etam, guest house untuk tamu, serta mushola.

Menurut Astri, gedung-gedung tersebut menjadi pusat berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Setiap hari, fasilitas itu digunakan untuk acara resmi, pertemuan organisasi, hingga kegiatan masyarakat umum.

Berbagai perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan tersebut, seperti karpet, gorden, bed cover, dan taplak meja jamuan, memerlukan perawatan rutin melalui jasa laundry.

Ia menambahkan, kebutuhan tersebut meningkat sejak diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran. Banyak kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di hotel kini dialihkan ke gedung rumah jabatan.

“Sekarang kegiatan seremonial dan pertemuan tidak lagi dilaksanakan di hotel. Kami juga tidak memungut biaya dari masyarakat yang menggunakan fasilitas itu,” jelasnya.

Astri menegaskan bahwa anggaran Rp450 juta tersebut merupakan estimasi kebutuhan selama satu tahun untuk menunjang operasional enam gedung, bukan untuk kepentingan pribadi gubernur.

Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran seiring dengan kebijakan efisiensi yang berjalan.

“Jadi, tidak benar jika disebut anggaran laundry kepala daerah Rp450 juta untuk kepentingan pribadi. Anggaran itu digunakan untuk sarana dan prasarana di enam gedung besar selama satu tahun. Nilainya memang demikian, tetapi ke depan akan kami evaluasi kembali sesuai kebijakan efisiensi,” tutupnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SANGATTA – Kesabaran puluhan guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer di Kutai Timur (Kutim) tampaknya sudah di ujung batas. Bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status, mereka akhirnya turun ke jalan. Senin (4/5/2026), aksi solidaritas digelar di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim.

Spanduk-spanduk tuntutan dibentangkan. Tulisan seperti “Harga Pengabdian Kami”, “Bersatu Berjuang”, hingga “Tuntut Keadilan Guru dan Tendik” menjadi simbol kegelisahan yang selama ini terpendam.

Koordinator aksi, Rahmat, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk perjuangan kolektif honorer murni yang merasa terus terpinggirkan.

“Kami hanya menuntut keadilan. Banyak dari kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi belum juga mendapatkan kepastian status,” tegasnya lantang.

Menurutnya, honorer murni kerap luput dari prioritas kebijakan, terutama dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami seperti tidak terlihat. Padahal kami tetap mengabdi di sekolah, menjalankan tugas seperti ASN,” lanjutnya.

Dalam aksi bertajuk Aksi Solidaritas Tuntutan Gerakan Honorer Murni itu, empat tuntutan utama disampaikan.

Pertama, mereka mendesak transparansi dalam proses analisis jabatan (anjab), pemetaan, hingga pembahasan status guru dan tenaga kependidikan honorer—termasuk operator Dapodik, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan.

Kedua, honorer yang belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diminta tetap diprioritaskan dalam seleksi ASN maupun P3K tahun 2026.

Ketiga, mereka menuntut kejelasan status hukum bagi honorer aktif di Kutim agar diakui sebagai tenaga honorer daerah dengan dasar hukum yang jelas.

Keempat, peningkatan kesejahteraan juga menjadi sorotan. Mereka meminta adanya tunjangan berbasis wilayah kerja serta pencairan yang dilakukan secara rutin setiap bulan.

Aksi berlangsung tertib, namun sarat emosi. Para honorer berharap suara mereka tidak lagi diabaikan. Sebab, bagi mereka, ini bukan sekadar soal status pekerjaan—tetapi juga masa depan.

“Kami akan terus mengawal tuntutan ini sampai ada kejelasan. Ini demi masa depan kami dan kualitas pendidikan di daerah,” tutup Rahmat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Anggaran belanja makan dan minum tamu sebesar Rp 4,7 miliar di Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara, mendadak jadi sorotan publik. Nilai fantastis itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP dengan nomor pengadaan 65985446.

Sepintas, angka tersebut memantik tanda tanya. Dalam rincian, anggaran itu disebut untuk kebutuhan konsumsi rapat berupa makan dan kudapan (snack). Nilainya dinilai tidak wajar jika benar-benar hanya diperuntukkan bagi makan minum.

Camat Sangatta Utara Hasdiah pun angkat bicara. Ia menegaskan, anggaran Rp4,7 miliar itu bukan murni untuk konsumsi.

“Itu bukan hanya makan minum. Di dalamnya ada gabungan dana RT yang saat penyusunan belum dirinci secara detail,” jelasnya saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).

Menurut Hasdiah, dana tersebut mencakup kebutuhan 56 rukun tetangga (RT) di Kelurahan Teluk Lingga. Karena disusun secara global, rincian penggunaan anggaran untuk masing-masing RT belum terlihat dalam dokumen awal.

“Memang kalau dilihat sekilas seolah hanya untuk konsumsi. Padahal di dalamnya ada berbagai kegiatan RT, seperti rapat, gotong royong, hingga peringatan 17 Agustus,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam dana RT terdapat tiga komponen utama yang wajib dijalankan, yakni sarana dan prasarana, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sebelumnya digabung dalam satu pos anggaran.

Untuk menghindari kesalahpahaman, pihak kecamatan kini melakukan perbaikan melalui pergeseran anggaran. Usulan dari masing-masing RT yang masuk pada Februari 2026 mulai dirinci agar lebih transparan.

“Sekarang sudah kami pisahkan per kegiatan, termasuk pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti terlihat jelas pembagian per RT, sekitar Rp250 juta,” katanya.

Hasdiah mengakui, penyusunan anggaran sebelumnya berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di masyarakat. Karena itu, ia memastikan perbaikan mekanisme penganggaran akan terus dilakukan.

“Saya langsung ambil alih sebagai PA agar ke depan lebih akuntabel dan tidak menimbulkan anggapan seperti ini,” tegasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam