BALIKPAPAN — Polda Kaltim mengerahkan 11.975 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah melalui Operasi Ketupat Mahakam 2026.

Kesiapan pengamanan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan yang digelar di Balikpapan, Kamis (12/3/2026), sebagai langkah memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat selama masa mudik dan libur Lebaran.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan operasi ini digelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama rangkaian perayaan Idulfitri.

“Pada hari ini kami melaksanakan apel kesiapan pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Mahakam 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana, dan perlengkapan dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idulfitri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengamanan Lebaran tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait lainnya.

“Pengamanan ini tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Tujuannya untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat selama perayaan Idulfitri berjalan aman dan lancar,” jelasnya.

Dalam Operasi Ketupat Mahakam 2026, sebanyak 11.975 personel gabungan diterjunkan di berbagai wilayah Kaltim. Personel tersebut terdiri dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga pengamanan swakarsa.

Khusus di wilayah Polresta Balikpapan, sebanyak 286 personel disiagakan untuk membantu pengamanan berbagai titik strategis yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat.

Selain itu, aparat juga menyiapkan puluhan pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai daerah.

Secara keseluruhan terdapat 52 pos pengamanan, 22 pos pelayanan, serta 14 pos terpadu yang akan beroperasi selama masa pengamanan Lebaran.

Tidak hanya itu, aparat juga akan mengamankan sedikitnya 2.211 objek vital yang menjadi fokus pengawasan selama masa Idulfitri.

Objek tersebut meliputi bandara, pelabuhan, tempat wisata, kawasan permukiman, pusat keramaian, hingga lokasi yang dinilai rawan gangguan keamanan.

Kapolda juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan.

“Kami mengajak masyarakat yang akan mudik untuk memastikan rumah dalam keadaan aman. Jika ada kendaraan atau barang berharga yang ingin dititipkan, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas penitipan di kantor kepolisian,” tambahnya.

Untuk mendukung pengamanan tersebut, patroli rutin juga akan ditingkatkan terutama di kawasan permukiman yang banyak ditinggalkan pemiliknya selama mudik.

Langkah ini diharapkan mampu mencegah potensi tindak kejahatan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat selama perayaan Idulfitri.

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingatkan seluruh perusahaan agar tidak menunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja menjelang Idulfitri. Selain itu, bonus hari raya juga diminta diberikan kepada pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

Imbauan tersebut disampaikan melalui surat edaran pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, serta Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi pada tahun 2026.

Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kutai Kartanegara, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan kebijakan tersebut merujuk pada sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang berlaku secara nasional.

“Surat edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan,” ujarnya.

Dalam ketentuan tersebut terdapat dua jenis hak yang harus dipenuhi perusahaan menjelang hari raya, yakni THR bagi pekerja atau buruh serta BHR bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

Dendy menjelaskan bahwa THR diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus dan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.

Hubungan kerja tersebut dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Sementara itu, BHR diperuntukkan bagi pengemudi dan kurir yang terdaftar secara resmi sebagai mitra pada perusahaan aplikasi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

“Baik THR maupun BHR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” jelasnya.

Untuk besaran THR, pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima sebesar satu bulan upah.

Sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun akan menerima pembayaran secara proporsional sesuai lama masa kerja.

Adapun untuk BHR bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi, besarannya dianjurkan sekitar 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.

Dalam proses perhitungannya, perusahaan aplikasi juga diminta bersikap transparan kepada para mitra mengenai dasar perhitungan pendapatan yang digunakan sebagai acuan pemberian bonus tersebut.

“Perusahaan aplikasi diharapkan transparan kepada para pengemudi maupun kurir mengenai dasar perhitungan pendapatan tersebut,” tambah Dendy.

Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi ketentuan tersebut agar hak para pekerja maupun mitra pengemudi dapat terpenuhi menjelang hari raya.

“Kami berharap tahun ini laporan terkait keterlambatan atau tidak dibayarkannya THR maupun BHR semakin minim, bahkan kalau bisa tidak ada sama sekali,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — PT Jasa Marga Balikpapan–Samarinda memastikan kesiapan jalur tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menambah kapasitas layanan di gerbang tol dengan mengoperasikan lima lajur transaksi.

Direktur Utama PT Jasa Marga Balikpapan–Samarinda (Balsam), Muhammad Taufik, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap pengoperasian tol fungsional pada periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya.

“Evaluasi dari operasional fungsional saat Natal dan Tahun Baru menjadi dasar kami melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk penambahan mobil leader serta penguatan pengaturan lalu lintas di beberapa titik rawan pertemuan arus kendaraan,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Menurut Taufik, salah satu titik yang menjadi perhatian adalah pertemuan arus kendaraan dari arah Manggar menuju Seksi 3A yang akan bertemu dengan kendaraan dari Seksi 1B.

Pada titik tersebut, petugas akan disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan pengguna jalan tol.

PT Jasa Marga Balsam juga memproyeksikan adanya peningkatan jumlah kendaraan selama masa mudik Lebaran tahun ini.

Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada pola libur tahun 2024 yang dinilai memiliki kemiripan dengan kondisi tahun ini, jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Balsam diperkirakan mencapai sekitar 23 ribu kendaraan.

“Secara keseluruhan, kami memperkirakan sekitar 23 ribu kendaraan akan melintas. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 20 ribu kendaraan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi potensi antrean kendaraan di gerbang tol, pihak pengelola menambah kapasitas layanan transaksi.

Jika sebelumnya hanya tersedia tiga lajur transaksi, kini jumlahnya ditingkatkan menjadi lima lajur agar proses pembayaran dapat berlangsung lebih cepat.

Selain itu, sejumlah kendaraan operasional seperti mobile reader (MR) juga disiagakan di beberapa titik.

Di Seksi 1 Manggar, selain gardu tol tetap, petugas juga menyiapkan unit MR guna membantu mempercepat proses transaksi ketika terjadi peningkatan volume kendaraan.

Langkah serupa juga disiapkan di Seksi 1B serta Seksi 3A untuk memastikan antrean kendaraan dapat segera diurai jika terjadi lonjakan lalu lintas.

“Kami menyiapkan beberapa unit MR di sejumlah seksi agar antrean kendaraan bisa segera diurai ketika terjadi peningkatan volume lalu lintas,” tambah Taufik.

Di sisi lain, pihak pengelola juga memastikan kondisi infrastruktur jalan tol berada dalam kondisi baik dan aman dilalui pemudik.

Perbaikan jalan di sejumlah titik yang sebelumnya mengalami kerusakan telah ditangani secara bertahap agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Melalui berbagai langkah tersebut, pengelola berharap operasional tol fungsional selama masa mudik Lebaran dapat berjalan lancar serta memberikan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami berharap masyarakat bisa melakukan perjalanan mudik dengan lebih lancar, aman, dan selamat sampai tujuan,” tutupnya.

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda yang baru, Haedar, langsung bergerak melakukan pemetaan terhadap penanganan perkara di wilayah hukumnya meski baru dua hari menjabat.

Langkah awal tersebut dilakukan untuk memahami secara menyeluruh dinamika penegakan hukum di Samarinda sebelum menentukan arah kebijakan dan strategi penanganan perkara ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Haedar di sela-sela kegiatan buka puasa bersama yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin, Rabu malam.

Acara tersebut menjadi momentum perdana Haedar bertatap muka secara formal dengan jajaran pegawai kejaksaan, para purnajaksa, serta awak media yang selama ini meliput kegiatan di lingkungan Kejari Samarinda.

Menurut Haedar, memahami peta penanganan perkara yang sedang berjalan merupakan langkah penting sebelum menjalankan program kerja secara menyeluruh.

“Mengingat saya baru dua hari menjabat, tentu program kerja saat ini adalah melakukan pemetaan terhadap penanganan perkara yang ada di wilayah hukum Samarinda. Namun, beberapa langkah strategis tentu sudah kita siapkan,” ungkap Haedar.

Ia menilai pemetaan tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

Selain fokus pada konsolidasi internal, Haedar juga memberikan perhatian khusus pada hubungan kemitraan dengan media massa.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak insan pers, khususnya yang tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Samarinda, untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan pihak kejaksaan.

Menurutnya, peran media sangat penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Media juga dinilai menjadi jembatan informasi yang mampu menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara objektif kepada masyarakat.

“Kami memohon dukungan teman-teman media agar kami dapat bekerja dengan baik dan terbuka kepada publik. Hubungan yang baik ini penting dalam memastikan keterbukaan informasi,” tambahnya.

Haedar berharap hubungan kemitraan antara Kejari Samarinda dan media dapat terus terjalin dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai kinerja penegakan hukum di daerah tersebut.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S