Beranda blog Halaman 220

Pria Ditemukan Tewas Tergantung di Jembatan Dondang

Penulis
redaksi
-
0
Lokasi penemuan jenazah pria di kolong Jembatan Dondang, Muara Jawa Ulu, Kutai Kartanegara. (Istimewa)

TENGGARONG — Warga RT 37 Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, digemparkan dengan penemuan seorang pria tewas tergantung di kolong Jembatan Dondang pada Selasa pagi (10/3/2026).

Korban diketahui berinisial R (35), yang selama ini dikenal warga sekitar memiliki gangguan kejiwaan dan sedang menjalani perawatan.

Peristiwa tersebut sempat terekam dalam video amatir yang beredar di masyarakat. Dalam rekaman tersebut terlihat proses evakuasi korban oleh warga dan aparat. Korban tampak mengenakan kaos putih, jaket merah jambu, dan celana berwarna kuning kehijauan dengan wajah tertutup topeng.

“Kasinnya sudah biru, badan sudah lama berarti,” ujar salah satu saksi dalam video yang beredar.

Kapolsek Muara Jawa, IPTU I Wayan Edi Surya Puryana, menjelaskan bahwa jasad korban pertama kali terlihat oleh warga yang melintas di sekitar lokasi sekitar pukul 09.00 Wita.

Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tak lama setelah menerima laporan, petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

“Korban pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 09.00 Wita. Setelah menerima laporan, petugas langsung melakukan evakuasi sekitar pukul 09.42 Wita,” jelas IPTU Wayan.

Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Puskesmas Muara Jawa untuk dilakukan proses identifikasi dan pemeriksaan medis.

“R selanjutnya dibawa ke Puskesmas Muara Jawa untuk proses identifikasi dan pemeriksaan medis,” terangnya.

Setelah proses identifikasi selesai, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyebab pasti kematian korban masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Kami juga meminta masyarakat yang mengetahui kejadian ini untuk memberikan keterangan guna membantu proses penyelidikan,” imbau IPTU Wayan. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Pesta Miras Berujung Parang, Pria di Batu Engau Aniaya Rekannya

Penulis
redaksi
-
0
Lokasi kejadian penganiayaan terhadap korban A (33) oleh pelaku HT (55) di Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. (Istimewa)

PASER — Pesta minuman keras di sebuah pondok kebun di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, berujung tindak penganiayaan. Seorang pria berinisial HT (55) tega menebas rekannya sendiri, A (33), menggunakan parang setelah tersinggung dengan ucapan korban.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah pondok di belakang barak kebun milik warga RT 001 Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, pada Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 04.45 Wita.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Batu Engau, AKP Hadi Purwanto, menjelaskan bahwa saat kejadian pelaku bersama beberapa rekannya, termasuk korban, sedang mengonsumsi minuman keras.

“Saat tengah mengonsumsi minuman keras bersama, korban dalam kondisi mabuk mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan pelaku,” jelas AKP Hadi Purwanto, Selasa (10/3/2026).

Tidak terima dengan ucapan tersebut, pelaku yang juga berada dalam pengaruh alkohol kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah parang. Setelah itu pelaku kembali mendatangi korban dan langsung melakukan penebasan.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius di beberapa bagian tubuh. Di antaranya dua luka di bagian kepala, satu luka di bagian ketiak, serta satu luka di tangan.

Korban kemudian segera dilarikan ke RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot untuk mendapatkan penanganan medis.

“Korban dilarikan ke RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot untuk mendapatkan penanganan medis,” ujarnya.

Setelah menerima laporan kejadian tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan tindakan dan mengamankan pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Saat ini pelaku HT telah diamankan di Polsek Batu Engau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 466 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan.

“Pelaku kini telah diamankan di Polsek Batu Engau. Pelaku dijerat dengan Pasal 466 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonjowi Nilai Putusan KIP Langkah Transparansi

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Lukas Luwarso saat memberikan keterangan usai persidangan. (Istimewa)

JAKARTA — Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) menyambut putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait sengketa dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai langkah penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait akses terhadap sejumlah dokumen akademik Presiden Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Salah satu pemohon dari Bonjowi, Herman, menyampaikan apresiasi kepada majelis komisioner yang memutus perkara tersebut. Ia menilai keputusan itu membuka jalan bagi transparansi terhadap dokumen yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik.

“Saya atas nama Bonjowi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ini adalah kemenangan publik, karena apa yang selama ini misterius akhirnya ada perintah majelis agar UGM membuka diri,” kata Herman usai sidang putusan di kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Herman, majelis komisioner memerintahkan agar sejumlah dokumen yang dimohonkan dapat diserahkan kepada pemohon, kecuali dokumen yang memang tidak berada dalam penguasaan pihak universitas.

“Seluruh dokumen yang tadi disebutkan wajib diserahkan, kecuali yang memang tidak ada atau tidak dalam penguasaan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab dalam persidangan, salah satunya terkait keberadaan dokumen legalisasi ijazah.

“Sampai hari ini masih menjadi misteri apakah benar ada ijazah yang pernah dilegalisir. Pihak UGM mengatakan tidak dalam penguasaan mereka,” katanya.

Selain itu, Herman juga menyoroti keterangan mengenai dokumen laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disebut tidak berada dalam penguasaan universitas. Ia menilai UGM perlu memberikan penjelasan resmi apabila dokumen tersebut memang tidak tersedia.

“UGM seharusnya membuat pernyataan tertulis jika memang dokumen itu tidak ada, termasuk menjelaskan aturan yang berlaku pada masa Jokowi kuliah saat itu,” ujarnya.

Pemohon lain dari Bonjowi, Lukas Luwarso, menilai putusan KIP menjadi momentum penting bagi prinsip keterbukaan informasi sekaligus menjaga integritas akademik.

“Putusan sidang KIP kali ini adalah kemenangan kita semua karena tegaknya etos ilmiah,” kata Lukas.

Menurutnya, polemik yang berkembang tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan politik, melainkan menyangkut transparansi dokumen akademik yang berkaitan dengan pejabat publik.

“Ini menyangkut ijazah seorang presiden. Presiden di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, sehingga dokumen seperti ini seharusnya terbuka untuk memastikan etos ilmiah dan akuntabilitas,” ujarnya.

Lukas juga menilai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak seharusnya berhenti pada pernyataan bahwa dokumen tidak tersedia, tetapi tetap berkewajiban melakukan penelusuran terhadap dokumen yang diminta masyarakat.

Ia menambahkan bahwa proses sengketa informasi ini belum sepenuhnya selesai. Setelah putusan terhadap UGM dan KPU, pihaknya masih menunggu perkembangan terkait dokumen yang saat ini berada dalam penanganan kepolisian.

Bonjowi menyatakan akan terus memantau proses tersebut guna memastikan seluruh informasi yang berkaitan dengan dokumen akademik tersebut dapat diakses secara transparan sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonjowi Nilai Putusan KIP Langkah Transparansi

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Lukas Luwarso saat memberikan keterangan usai persidangan. (Istimewa)

JAKARTA — Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) menyambut putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait sengketa dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai langkah penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait akses terhadap sejumlah dokumen akademik Presiden Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Salah satu pemohon dari Bonjowi, Herman, menyampaikan apresiasi kepada majelis komisioner yang memutus perkara tersebut. Ia menilai keputusan itu membuka jalan bagi transparansi terhadap dokumen yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik.

“Saya atas nama Bonjowi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ini adalah kemenangan publik, karena apa yang selama ini misterius akhirnya ada perintah majelis agar UGM membuka diri,” kata Herman usai sidang putusan di kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Herman, majelis komisioner memerintahkan agar sejumlah dokumen yang dimohonkan dapat diserahkan kepada pemohon, kecuali dokumen yang memang tidak berada dalam penguasaan pihak universitas.

“Seluruh dokumen yang tadi disebutkan wajib diserahkan, kecuali yang memang tidak ada atau tidak dalam penguasaan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab dalam persidangan, salah satunya terkait keberadaan dokumen legalisasi ijazah.

“Sampai hari ini masih menjadi misteri apakah benar ada ijazah yang pernah dilegalisir. Pihak UGM mengatakan tidak dalam penguasaan mereka,” katanya.

Selain itu, Herman juga menyoroti keterangan mengenai dokumen laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disebut tidak berada dalam penguasaan universitas. Ia menilai UGM perlu memberikan penjelasan resmi apabila dokumen tersebut memang tidak tersedia.

“UGM seharusnya membuat pernyataan tertulis jika memang dokumen itu tidak ada, termasuk menjelaskan aturan yang berlaku pada masa Jokowi kuliah saat itu,” ujarnya.

Pemohon lain dari Bonjowi, Lukas Luwarso, menilai putusan KIP menjadi momentum penting bagi prinsip keterbukaan informasi sekaligus menjaga integritas akademik.

“Putusan sidang KIP kali ini adalah kemenangan kita semua karena tegaknya etos ilmiah,” kata Lukas.

Menurutnya, polemik yang berkembang tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan politik, melainkan menyangkut transparansi dokumen akademik yang berkaitan dengan pejabat publik.

“Ini menyangkut ijazah seorang presiden. Presiden di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, sehingga dokumen seperti ini seharusnya terbuka untuk memastikan etos ilmiah dan akuntabilitas,” ujarnya.

Lukas juga menilai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak seharusnya berhenti pada pernyataan bahwa dokumen tidak tersedia, tetapi tetap berkewajiban melakukan penelusuran terhadap dokumen yang diminta masyarakat.

Ia menambahkan bahwa proses sengketa informasi ini belum sepenuhnya selesai. Setelah putusan terhadap UGM dan KPU, pihaknya masih menunggu perkembangan terkait dokumen yang saat ini berada dalam penanganan kepolisian.

Bonjowi menyatakan akan terus memantau proses tersebut guna memastikan seluruh informasi yang berkaitan dengan dokumen akademik tersebut dapat diakses secara transparan sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Semangat Ramadan, Kodim 0901 Samarinda dan GEMA Nusantara Bagikan Takjil

Penulis
redaksi
-
0
Jajaran Kodim 0901/Samarinda dan GEMA Cinta Nusantara saat membagikan takjil kepada masyarakat di kawasan Sungai Kunjang, Samarinda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)

SAMARINDA — Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali ditunjukkan melalui kegiatan pembagian takjil yang digelar Kodim 0901/Samarinda bersama Gerakan Masyarakat Cinta Nusantara (GEMA Cinta Nusantara) di kawasan Terminal Sungai Kunjang dan Koperasi Merah Putih Sungai Kunjang, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan sosial tersebut menyasar masyarakat serta pengendara yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Ratusan paket takjil dibagikan sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba.

Ketua Umum GEMA Cinta Nusantara, Rysdianto, mengatakan kegiatan berbagi takjil ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan rasa syukur sekaligus menumbuhkan keikhlasan dalam menjalani ibadah Ramadan.

“Hari ini kami bersama Kodim melaksanakan pembagian takjil kepada masyarakat sekitar yang melintas. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi sarana meningkatkan rasa syukur dan keikhlasan di bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial serta mengingatkan pentingnya saling berbagi kepada sesama, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah.

“Ada ratusan porsi yang kami sediakan. Semoga bermanfaat dan bisa meringankan masyarakat yang akan berbuka puasa,” tambahnya.

Komandan Kodim (Dandim) 0901/Samarinda, Kolonel Inf Arif Hermad, menjelaskan bahwa kegiatan pembagian takjil merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Darat selama Ramadan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Kodim 0901 Samarinda bekerja sama dengan organisasi GEMA Nusantara melaksanakan pembagian takjil. Ini memang kegiatan rutin setiap tahun sebagai bentuk berbagi rezeki kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menyebutkan kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah Koramil Samarinda Utara dan akan terus berlanjut di beberapa wilayah lain di Kota Samarinda, seperti Palaran, Sungai Pinang, dan Samarinda Seberang.

Arif menilai kondisi sosial masyarakat Samarinda yang kondusif dan penuh rasa kekeluargaan menjadi alasan kuat kegiatan sosial seperti ini terus digalakkan.

“Kita ingin berbagi kepada masyarakat, terutama yang masih dalam perjalanan atau belum sempat menyiapkan buka puasa. Harapannya jiwa sosial masyarakat semakin meningkat,” katanya.

Ia juga mengaku merasa nyaman bertugas di Samarinda sejak enam bulan terakhir karena suasana kota yang aman serta penuh kebersamaan.

Melalui kegiatan ini, Kodim 0901/Samarinda berharap sinergi antara TNI dan organisasi masyarakat dapat terus terjalin serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.

“Ramadan adalah bulan suci yang membawa berkah. Momentum ini kita manfaatkan untuk saling berbagi sekaligus mempererat persaudaraan di Kota Tepian,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Hadi Winata
Editor: Agus S

Pemerintah Bahas Tahapan Pemindahan ASN ke IKN

Penulis
redaksi
-
0
Menteri PANRB Rini Widyantini memimpin rapat pembahasan tindak lanjut pemindahan ASN ke IKN di Jakarta, Selasa (10/3/2026). (Dok KemenPAN RB)

NUSANTARA — Pemerintah mulai mematangkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini memimpin rapat pembahasan tindak lanjut pemindahan ASN pada Selasa (10/3/2026).

Rapat tersebut digelar setelah sebelumnya Menteri Rini melakukan kunjungan ke IKN pada 13 Februari 2026. Dalam kunjungan itu, ia memberikan kuliah umum kepada pegawai di kawasan IKN serta meninjau sejumlah fasilitas perkantoran dan hunian ASN.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur apabila pemindahan ASN mulai dilakukan secara bertahap.

Dalam rapat lanjutan yang digelar di Jakarta, pemerintah membahas berbagai aspek teknis terkait pemindahan ASN ke ibu kota baru. Fokus utama pembahasan adalah kapasitas ruang kerja serta ketersediaan hunian bagi ASN yang nantinya ditempatkan di IKN.

Selain itu, pemerintah juga membahas mekanisme penapisan kementerian dan lembaga (K/L) yang akan dipindahkan lebih dahulu ke IKN.

“Penapisan ini penting agar proses pemindahan ASN berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintahan di ibu kota baru,” ujar Menteri Rini dalam keterangan resminya.

Menurutnya, penugasan ASN ke IKN nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur perkantoran, fasilitas hunian, serta dukungan sarana lainnya di kawasan ibu kota baru tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan ke IKN dapat berjalan efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PAN RB, di antaranya Wakil Menteri PAN RB Purwadi Arianto, Sekretaris Kementerian PAN RB Reni Suzana, serta Staf Ahli Menteri PAN RB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim.

Sebelumnya pemerintah telah menegaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui tahapan yang disesuaikan dengan kesiapan fasilitas serta kebutuhan operasional kementerian dan lembaga.

Selain kesiapan infrastruktur, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti fasilitas hunian, layanan pendukung, serta sistem kerja pemerintahan di ibu kota baru.

Melalui proses pemindahan bertahap tersebut, pemerintah berharap tata kelola pemerintahan di IKN dapat berjalan lebih modern sekaligus mendukung pemerataan pembangunan secara geografis di Indonesia. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Perkuat Ketahanan Pangan, Mahulu Teken MoU dengan Bulog

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan saat menandatangani MoU bersama Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog di Jakarta. (Dok Prokopim Mahulu)

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu resmi menggandeng Perum Bulog untuk membangun kompleks pergudangan pangan di wilayah perbatasan Mahulu setelah kedua pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jakarta.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan bersama Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, di Ruang Rapat Rojolele Lantai II Kantor Perum Bulog Jakarta, Senin (9/3/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan, khususnya untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas pasokan bahan pangan bagi masyarakat di wilayah Mahakam Ulu.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan komitmen Bulog untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan serta distribusi pangan di wilayah Mahulu.

“Untuk itu kita melaksanakan MoU hibah tanah ini untuk pembangunan gudang, karena kita ketahui bersama wilayah Mahulu sangat jauh dan berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Tentu memerlukan ketersediaan beras sepanjang tahun, oleh sebab itu kami akan membangun gudang di sana,” ujarnya.

Sudarsono juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia berharap proses hibah tanah dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan kompleks pergudangan dapat segera dilaksanakan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.

Sementara itu, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menegaskan bahwa kerja sama dengan Perum Bulog menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem cadangan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kerja sama dengan Perum Bulog ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kami berharap keberadaan kompleks pergudangan Bulog nantinya dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan pangan serta menstabilkan distribusi bahan pokok bagi masyarakat Mahulu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Mahakam Ulu yang memiliki wilayah luas serta keterbatasan akses transportasi membuat sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.

“Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang cukup terbatas. Dengan adanya fasilitas pergudangan Bulog di daerah ini, kami berharap pengelolaan cadangan pangan dapat lebih optimal dan mampu mengantisipasi berbagai kondisi darurat seperti bencana maupun gangguan distribusi,” terangnya.

Dalam kerja sama ini, Pemkab Mahulu telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih tiga hektare yang berlokasi di kawasan Kompleks Perkantoran Ujoh Bilang untuk pembangunan fasilitas pergudangan Bulog. Lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang telah dilengkapi dokumen pertanahan yang sah.

Keberadaan gudang Bulog di Mahakam Ulu diharapkan dapat memperkuat sistem penyimpanan cadangan pangan pemerintah sekaligus mendukung kelancaran distribusi bahan pokok bagi masyarakat.

Sambil menunggu pembangunan gudang permanen, saat ini juga telah tersedia gudang filial Bulog yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan sementara guna menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Bupati juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan penguatan cadangan pangan daerah melalui pengadaan bersama Bulog sekitar 16,7 ton sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog atas komitmen dan dukungannya kepada Kabupaten Mahulu. Semoga kerja sama ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Ketua TP-PKK Mahulu Mega Petra Marten, serta Kepala DKPP Mahulu Engelbertus Ibrahim. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Wabup Mahulu Tegaskan Pandangan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan RPJMD

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk. (Istimewa)

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyerap berbagai pandangan umum fraksi DPRD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki serta menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

“Seluruh pandangan umum fraksi yang telah disampaikan tentu menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan Ranperda RPJMD ini. Harapannya, Ranperda ini dapat segera diselesaikan sehingga program-program yang telah direncanakan dan disepakati bersama dapat segera dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu,” ujar Suhuk kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Sekretariat DPRD Mahulu, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, seluruh pandangan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat tersebut selanjutnya akan dipelajari oleh pemerintah daerah untuk disusun dalam bentuk jawaban dan tanggapan resmi.

Tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi tersebut rencananya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Mahulu berikutnya.

Adapun penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna tersebut diawali oleh Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dilanjutkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), dan ditutup oleh Fraksi gabungan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Melalui proses pembahasan tersebut, pemerintah daerah berharap dokumen RPJMD yang sedang disusun dapat semakin komprehensif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah serta aspirasi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Satgas TMMD Selesaikan Tahap Akhir MCK Kampung Tering Lama

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Satgas TMMD Kodim 0912 Kutai Barat menyelesaikan tahap akhir pembangunan gedung MCK di Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering. (Dok Ichal/Media Kaltim)

SENDAWAR — Pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering, yang menjadi salah satu sasaran fisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wilayah Perbatasan (Wiltas) ke-127 Kodim 0912 Kutai Barat kini memasuki tahap akhir pengerjaan.

Pada Selasa (10/3/2026), anggota Satgas TMMD terlihat terus memaksimalkan waktu yang tersisa dengan menyelesaikan berbagai pekerjaan finishing agar bangunan tersebut segera rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Di lapangan, personel Satgas TMMD melakukan pengecatan dinding bangunan serta merapikan beberapa bagian konstruksi yang masih memerlukan penyempurnaan. Pengecatan dilakukan agar bangunan terlihat lebih rapi, bersih, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas tersebut.

Selain pengecatan, anggota Satgas juga memastikan berbagai komponen bangunan telah berfungsi dengan baik, termasuk saluran air serta bagian dalam ruangan. Setiap bagian diperiksa kembali agar fasilitas yang dibangun benar-benar siap digunakan oleh warga Kampung Tering Lama.

Pembangunan MCK ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat di wilayah tersebut. Dengan adanya fasilitas yang memadai, warga diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Komandan Satgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912 Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, menyampaikan bahwa seluruh personel Satgas terus berupaya menyelesaikan sasaran fisik secara maksimal agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Kami berharap pembangunan MCK ini dapat segera selesai dan dimanfaatkan oleh warga Kampung Tering Lama. Semoga fasilitas ini bisa membantu meningkatkan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat di wilayah pedesaan.

Dengan memasuki tahap finishing ini, pembangunan fasilitas MCK di Kampung Tering Lama diharapkan segera rampung sepenuhnya dan dapat digunakan sebagai sarana umum yang mendukung kebutuhan sanitasi warga dalam kehidupan sehari-hari. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Kutai Barat Gandeng Bulog Bangun Gudang Pangan

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menandatangani MoU bersama Perum Bulog di Jakarta terkait pembangunan gudang Bulog di Kutai Barat. (Istimewa)

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Perum Bulog melalui Memorandum of Understanding (MoU) terkait pembangunan gudang Bulog di wilayah Kutai Barat.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, bersama pihak Perum Bulog di Jakarta pada Senin (9/3/2026).

Bupati Frederick Edwin menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat, sekaligus memastikan distribusi bahan pokok berjalan lebih optimal.

“Dengan adanya gudang Bulog di Kutai Barat nanti, penyaluran beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta komoditas pangan lainnya bisa lebih maksimal, sekaligus membantu menjaga harga tetap stabil di masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran gudang Bulog di daerah tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem distribusi pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih mudah dan harga yang terjangkau.

Ia juga menilai pembangunan gudang Bulog akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga bahan pokok di daerah.

“Langkah ini tentu akan memberikan dampak besar bagi Kabupaten Kutai Barat ke depannya, terutama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Frederick Edwin turut menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog atas komitmen dan dukungannya terhadap pembangunan sektor ketahanan pangan di Kutai Barat.

“Semoga kerja sama ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta semakin memperkuat ketahanan pangan daerah,” ungkapnya.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Kutai Barat didampingi Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat Rion.

Kerja sama antara Pemkab Kutai Barat dan Perum Bulog tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas distribusi pangan serta mendukung stabilitas harga bahan pokok bagi masyarakat di wilayah tersebut. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

1...219220221...1,187Halaman 220 dari 1,187