PASER – Di tengah hamparan area Gardu Induk (GI) 150 kV Grogot, Kabupaten Paser, deru aktivitas pembangunan kian intens. Bukan sekadar instalasi biasa, para pejuang kelistrikan dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) kini tengah berjibaku memasang ratusan peralatan vital guna memperkuat “jembatan” energi yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Melalui Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 (UPP KLT 1), fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan _Extension 2 Line Bay_ arah GI Sei Durian. Ini adalah misi krusial untuk memastikan sistem interkoneksi antarprovinsi tidak lagi hanya bergantung pada satu jalur tunggal.

Tahapan konstruksi kini memasuki fase paling krusial: erection dan installation. Ratusan set peralatan utama mulai dari Disconnecting Switch (DS), Circuit Breaker (CB), Current Transformer (CT), Capacitive Voltage Transformer (CVT), hingga Lightning Arrester (LA) dipasang satu per satu dengan ketelitian tinggi.

Bagi para pekerja di lapangan, setiap baut yang dikencangkan dan setiap komponen yang disejajarkan (alignment) adalah penentu kualitas aliran listrik yang akan dinikmati jutaan orang. Pemasangan konduktor busbar yang sedang berlangsung pun menjadi urat nadi yang akan menghubungkan daya dari satu titik ke titik lainnya di seluruh Kalimantan.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, mengungkapkan bahwa proyek ini adalah jawaban atas tantangan beban kelistrikan yang terus tumbuh. Selama ini, tulang punggung transmisi Kalsel-Kaltim bertumpu pada jalur GI Tanjung menuju GI Kuaro.

“Kami sedang membangun jalur alternatif yang kuat. Dengan hadirnya koneksi dari GI Grogot menuju GI Sei Durian ini, sistem kelistrikan kita memiliki fleksibilitas tinggi. Jika terjadi gangguan di satu jalur, jalur ini siap menyokong, sehingga risiko padam di masyarakat bisa kita minimalisir sedini mungkin,” tegas Basuki.

Saat ini, sistem transmisi dari Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Timur masih bertumpu pada satu jalur utama, yakni dari GI Tanjung menuju GI Kuaro. Dengan hadirnya jalur baru dari GI Grogot menuju GI Sei Durian, diharapkan keandalan sistem interkoneksi antar wilayah dapat semakin meningkat, sekaligus meminimalisir potensi gangguan pada sistem kelistrikan.

Manager PLN UPP KLT 1, I Made Gita Prawira, yang mengawal langsung di lapangan menjelaskan bahwa di balik megahnya struktur baja yang berdiri, ada prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sangat ketat.

“Ini adalah pekerjaan presisi tinggi. Mulai dari mendirikan struktur baja hingga menempatkan peralatan sensitif seperti CB dan CT, semua ada hitungannya. Tim di lapangan bekerja dengan koordinasi yang solid, memastikan setiap pengujian awal dilakukan tanpa cela sebelum tiba waktunya energize (pemberian tegangan). Kami bekerja untuk hasil yang andal dan tahan lama,” jelas I Made.

Proyek yang dikerjakan oleh KSO Usaha Bakti Perkasa – PT Mahameru Energi Semesta ini telah menunjukkan progres positif sejak dimulai pertengahan April 2026. Kehadiran Extension 2 Line Bay GI Grogot ini bukan sekadar menambah aset fisik PLN, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan listrik yang stabil tanpa kedip bagi pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan hidup masyarakat di Tanah Kalimantan. (Bom)

SANGATTA – Kobaran api mengamuk di mess karyawan Hotel Royal Victoria, Jumat (1/5/2026) malam. Dalam hitungan menit, satu bangunan berisi enam pintu di Jalan A.W. Syaharanie RT 04, Teluk Lingga, tak tersisa.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.54 WITA. Api disebut muncul tiba-tiba dan langsung membesar. Penghuni panik. Sebagian hanya sempat menyelamatkan diri.

Bangunan tersebut dihuni sejumlah kepala keluarga: Yusuf (46), Mardiana (45), Javira (1), Widodo (46), Aji (28), Umi (40), Mufit (30), Elma Yanti (25), hingga Zafik (1).

Kepala Seksi Pemadaman, Pengendali Operasi dan Komunikasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kutim, Eko Purnomo memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, kerugian material diperkirakan besar.

“Dugaan sementara akibat korsleting listrik. Api cepat membesar karena bangunan semi permanen,” tegasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (2/5/2026).

Petugas bergerak cepat. Dua unit dari Pos Pendidikan, satu unit dari Sangatta Utara, serta dua unit suplai—termasuk bantuan dari Kantor Bupati—diterjunkan.

Petugas berjibaku menjinakkan api agar tak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Api akhirnya berhasil dikendalikan. Namun, enam pintu mess karyawan itu sudah lebih dulu rata dengan tanah.

Eko juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan instalasi listrik.

“Kami mengimbau masyarakat rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, tidak menggunakan sambungan berlebihan, serta memastikan perangkat listrik dimatikan saat tidak digunakan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Peringatan Hari Buruh Internasional dimaknai sebagai momentum refleksi untuk memastikan hak-hak pekerja benar-benar terpenuhi.

Anggota DPRD Kutai Timur, dr Nover Tyty Paembonan, menegaskan bahwa buruh memiliki peran vital sebagai pahlawan keluarga sekaligus pahlawan bangsa. Karena itu, mereka wajib mendapatkan perlakuan yang adil dan layak.

“Buruh punya keluarga, punya anak. Mereka harus hidup dengan baik. Jadi perlakuan terhadap mereka harus adil,” ujarnya kepada awak media, Jum’at (1/5/2026).

Ia menekankan, hubungan antara pekerja dan perusahaan harus berpijak pada perjanjian kerja yang disepakati bersama. Selama kedua pihak menjalankan aturan, konflik dapat dihindari.

Namun, persoalan muncul ketika ada pihak yang tidak menjalankan kesepakatan.

“Kalau manajemen tidak patuh atau pekerja tidak mengikuti aturan, pasti akan timbul masalah. Itu harus diselesaikan secara adil,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kebebasan berserikat bagi pekerja. Menurutnya, hak tersebut sudah dijamin undang-undang dan tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun.

“Setiap pekerja punya hak untuk berserikat. Itu tidak boleh dihalangi,” katanya.

Isu lain yang turut disorot adalah perlindungan terhadap buruh perempuan, khususnya di sektor perkebunan sawit. Ia mengungkapkan masih adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang tidak boleh diabaikan.

“Kita tidak bisa menutup mata. Ini fakta di lapangan dan harus dicegah agar tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Terkait perubahan kebijakan perusahaan yang kerap menuai penolakan pekerja, ia mengingatkan agar perusahaan tidak bertindak sepihak.

“Kalau ada perubahan perjanjian kerja, tidak boleh semena-mena. Harus tetap mengacu pada aturan ketenagakerjaan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pekerja memiliki jalur untuk memperjuangkan haknya jika merasa dirugikan, baik melalui dinas terkait maupun perwakilan di DPRD.

Momentum May Day, lanjutnya, harus menjadi pengingat bahwa hubungan industrial yang sehat hanya bisa terwujud melalui keadilan, keterbukaan, dan saling menghormati.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Implementasi kebijakan kewajiban 80 persen tenaga kerja lokal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai masih jauh dari harapan. Serikat pekerja menilai aturan yang sudah jelas di atas kertas belum benar-benar dijalankan di lapangan.

Perdana Putra dari Serikat Pekerja yang tergabung dalam DPC FSPK KSPI Kutim menegaskan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Perbup Nomor 6 Tahun 2024, khususnya Pasal 24, dan semestinya sudah berlaku sejak tahun lalu.

“Secara regulasi sudah jelas. Bahkan kami ikut turun langsung mensosialisasikan ke perusahaan. Tapi implementasinya masih belum maksimal,” tegasnya usai menggelar aksi May Day, Jum’at (1/5/2026).

Menurut Perdana, lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama mandeknya kebijakan tersebut. Ia mendorong pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali tim deteksi dini ketenagakerjaan guna memantau komposisi tenaga kerja lokal dan non-lokal di perusahaan.

“Lewat tim itu bisa terlihat persentase tenaga kerja lokal. Disnaker juga punya kewenangan memanggil perusahaan, terutama sektor tambang yang rutin melaporkan data tenaga kerja setiap tiga bulan,” jelasnya.

Selain pengawasan, Perdana juga menyoroti adanya celah dalam penerapan aturan, khususnya terkait status domisili pekerja. Ia menyebut, banyak pendatang baru yang dengan mudah mendapatkan surat domisili dan langsung dikategorikan sebagai tenaga kerja lokal.

“Yang baru datang seharusnya tidak langsung diprioritaskan. Justru yang sudah lama menganggur di Kutim itu yang harus didahulukan,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya komitmen nyata dari perusahaan, tidak sekadar formalitas. Menurutnya, harus ada komitmen tertulis untuk memastikan prioritas tenaga kerja lokal benar-benar dijalankan.

Menanggapi isu rendahnya daya saing tenaga kerja lokal, Perdana menilai ukuran kompetensi tidak bisa hanya dilihat dari latar belakang pendidikan formal.

“Banyak sarjana belum tentu kompeten. Saya sebagai asesor BNSP sering menemukan lulusan SMA justru lebih siap kerja dibanding S1,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kompetensi harus diukur dari tiga aspek utama: keterampilan (skill), sikap kerja (attitude), dan pengalaman.

Di sisi lain, ia juga mengkritisi pelaksanaan pelatihan kerja yang dinilai belum efektif.

“Kalau pelatihan gratis tapi pesertanya tidak memahami materi, itu percuma. Seleksi harus ketat supaya hasilnya benar-benar siap kerja,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Tekanan di sektor ketenagakerjaan Kutai Timur (Kutim) makin terasa. Di tengah bertambahnya angkatan kerja baru, angka pengangguran belum juga terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim per Desember 2025 mencatat, ribuan pencari kerja terutama lulusan SMA dan SMK masih belum terserap.

Situasi ini dinilai berpotensi menjadi “bom waktu”. Ketua FSP KEP-KSPI Kabupaten Kutai Timur, Perdhana Putra, mengingatkan pentingnya keberpihakan pada tenaga kerja lokal agar ketimpangan tidak semakin melebar.

“Setiap tahun angkatan kerja bertambah. Kalau tidak diprioritaskan, pengangguran pasti semakin tinggi,” tegasnya, Jum’at (1/5/2026).

Di saat yang sama, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai terjadi. Sektor pertambangan menjadi yang paling terdampak. Sekitar 200 pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan, bahkan sejumlah perusahaan disebut berpotensi tidak melanjutkan kontrak kerja.

“Ada sekitar 200 pekerja terdampak. Beberapa perusahaan juga kemungkinan tidak memperpanjang kontrak,” ungkap Perdana.

Momentum Hari Buruh Internasional dimanfaatkan serikat pekerja untuk menyuarakan tuntutan. Di tingkat nasional, ada enam poin yang didorong: pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, penghapusan outsourcing, reformasi pajak termasuk pajak THR, jaminan hari tua dan pensiun, pengesahan RUU perampasan aset, serta penurunan potongan tarif ojek online menjadi 10 persen.

Sementara di daerah, tuntutan lebih spesifik. Mulai dari penghentian kriminalisasi pengurus serikat pekerja, penghentian PHK, pengaktifan kembali LKS Tripartit, pembentukan tim deteksi dini ketenagakerjaan, hingga kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas.

Perdana juga menyoroti pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) sektor tambang yang dinilai menjadi salah satu pemicu PHK.

Padahal, sekitar 80 persen pendapatan daerah Kutai Timur (Kutim) masih bertumpu pada sektor batubara. Ketika sektor ini melemah, dampaknya langsung menjalar ke tenaga kerja.

“Kami minta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Menteri ESDM agar RKB tidak dipangkas,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Polemik pasca-Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara terus bergulir. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kembali mengungkap alasan di balik sikap dissenting opinion atau penolakan yang disampaikannya dalam forum RUPS Bankaltimtara pada Kamis (23/4/2026) lalu.

Andi Harun secara terbuka mempertanyakan transparansi data kredit macet di bank milik daerah tersebut yang dinilai tidak dipaparkan secara jelas kepada para pemegang saham.

“Saya katakan tolong mumpung hari ini RUPS, sampaikan kepada kita berapa sih total kredit macet di BPD (Bankaltimtara)? Karena kami meyakini total kredit macet di BPD itu jauh lebih besar dari yang diketahui oleh publik,” ujar Andi Harun saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, permintaan terkait data kredit macet tersebut telah disampaikan berulang kali dalam forum RUPS, namun tidak pernah dijelaskan secara rinci hingga rapat berakhir.

Hal itu memunculkan dugaan adanya upaya untuk menutupi kondisi sebenarnya terkait kesehatan keuangan Bankaltimtara.

“Mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa, satu-satunya yang pantas adalah dugaan secara sengaja persero menutup-nutupi jumlah kredit macet yang sesungguhnya,” tegasnya.

Selain menyoroti kredit macet, Andi Harun juga mempertanyakan transparansi penggunaan laba perseroan yang menurutnya perlu diketahui secara terbuka oleh seluruh pemegang saham maupun publik.

Ia memaparkan bahwa dari total laba Bankaltimtara, hanya sekitar 52 persen yang dibagikan sebagai dividen kepada daerah.

Sementara sisanya dialokasikan untuk beberapa pos lain seperti dana cadangan sebesar 29 persen, dana pembangunan 17 persen, dan dana kesejahteraan sebesar 2 persen.

“Pemegang saham berhak tahu, 100 persen laba itu dipakai ke mana? Dividen hanya 52 persen, sisanya itu untuk apa saja? Termasuk dana pembangunan dan kesejahteraan itu,” ujarnya.

Andi Harun mengingatkan ketidakterbukaan terhadap penggunaan dana-dana tersebut berpotensi memicu spekulasi dan pertanyaan publik terkait tata kelola keuangan perseroan.

“Kalau tidak transparan, jangan salahkan publik kalau mempertanyakan bahkan menduga ada sesuatu yang tidak beres penggunaan dana ini,” pungkasnya.

Pernyataan Andi Harun tersebut semakin menambah sorotan terhadap dinamika internal Bankaltimtara, terutama terkait tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus Sp

BALIKPAPAN — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menegaskan komitmennya menjaga distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerima.

Dalam konferensi pers penanganan kasus tindak pidana migas di Balikpapan, Kamis (30/4/2026), Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo menekankan bahwa penyalahgunaan subsidi energi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat kecil.

“BBM subsidi adalah bentuk kehadiran negara untuk membantu rakyat. Karena itu, setiap penyimpangan distribusi yang merugikan masyarakat akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Polda Kaltim mencatat telah mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dengan berbagai modus operandi, mulai dari penimbunan, distribusi ilegal, hingga penyalahgunaan pengangkutan.

Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui sinergi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama jajaran Polres di berbagai wilayah di Kalimantan Timur.

Menurut Wakapolda, keberhasilan pengungkapan kasus tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga langkah pencegahan melalui pengawasan distribusi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan rantai distribusi energi berjalan transparan, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat,” jelasnya.

Polda Kaltim juga bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan distribusi energi subsidi agar tepat sasaran.

Dalam praktik di lapangan, penyalahgunaan BBM subsidi disebut berdampak luas terhadap masyarakat, mulai dari kelangkaan BBM di sejumlah wilayah, antrean panjang di SPBU, hingga meningkatnya beban ekonomi masyarakat kecil.

Karena itu, kepolisian menempatkan tindak pidana migas sebagai perhatian serius dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah, terutama di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan distribusi subsidi energi.

Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan publik secara bersama-sama.

“Ketika subsidi diselewengkan, yang dirugikan adalah rakyat kecil. Maka menjaga distribusi energi yang adil adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Polda Kaltim menegaskan penanganan kasus tindak pidana migas bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keadilan sosial agar hak masyarakat atas energi bersubsidi tidak dirampas oleh kepentingan segelintir pihak. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S