SAMARINDA — Sidang perkara dugaan kepemilikan bom molotov kembali bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda, Kamis (23/4/2026), dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam persidangan tersebut, JPU menyatakan empat terdakwa yang merupakan mahasiswa, yakni Rian, Ridwan, Miftah, dan Fikri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dinilai turut serta menguasai, membawa, dan menyimpan barang bukti berupa molotov.

Atas perbuatannya, masing-masing terdakwa dituntut pidana penjara selama lima bulan berdasarkan Pasal 306 juncto Pasal 20.

Selain itu, tiga terdakwa lain yang disebut sebagai aktor intelektual, yakni Niko Hendro Simanjuntak, Andi Jhon Erik Manurung alias Lae, serta Syuria Ehrikals Langoday alias Erik, dituntut lebih berat dengan pidana penjara selama sembilan bulan.

Penasihat hukum para mahasiswa, Andi Wahyuni, memastikan pihaknya akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya.

“Dalam persidangan, kami sebagai penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan setelah tuntutan dari JPU. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 30 April dengan agenda pledoi untuk klien kami,” ujarnya.

Hal senada disampaikan penasihat hukum terdakwa yang disebut sebagai aktor intelektual. Rahmat Fauzi menilai tuntutan yang dibacakan jaksa belum menguraikan secara spesifik peran masing-masing kliennya.

“Pembacaan tuntutan tidak secara spesifik dijelaskan apa yang diperbuat dari klien kami. Hampir sama dengan dakwaan,” katanya.

Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan pada 30 April 2026 dengan agenda pembacaan pledoi dari masing-masing terdakwa.

Penulis: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA — Pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan kepemilikan bom molotov di Pengadilan Negeri Samarinda, Kamis (23/4/2026), memantik respons dari tim penasihat hukum para terdakwa.

Kuasa hukum tiga terdakwa yang disebut sebagai aktor intelektual, yakni Niko Hendro Simanjuntak, Andi Jhon Erik Manurung alias Lae, serta Syuria Ehrikals Langoday alias Erik, menilai konstruksi tuntutan jaksa masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Rahmat Fauzi, kuasa hukum ketiga terdakwa, mengatakan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum memberikan gambaran jelas mengenai tindakan konkret masing-masing terdakwa.

“Yang muncul tadi lebih pada penyebutan unsur-unsur pasal, tapi tidak diikuti penjelasan spesifik soal perbuatan para terdakwa,” ujarnya usai sidang.

Ia menilai redaksi tuntutan terkesan hanya mengulang isi dakwaan tanpa adanya pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Menurut Rahmat, hal tersebut akan menjadi salah satu poin utama dalam nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada sidang berikutnya.

Sementara itu, tim penasihat hukum empat mahasiswa terdakwa lainnya, yakni Andi Wahyuni dan Sepmi Safarina, menanggapi tuntutan lima bulan penjara terhadap klien mereka dengan sikap berbeda.

Andi Wahyuni menegaskan pihaknya tetap akan menggunakan ruang pembelaan untuk menguji kembali dasar tuntutan jaksa.

“Kami akan menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya. Itu menjadi kesempatan kami untuk menjawab tuntutan yang sudah dibacakan,” katanya.

Ia juga menyoroti lamanya proses penanganan perkara yang telah berjalan sejak tahun lalu dan dinilai patut menjadi pertimbangan majelis hakim.

“Perkara ini sudah berjalan cukup lama, sejak September, dan sekarang sudah April. Itu tentu menjadi catatan bagi kami dalam pembelaan nanti,” ujarnya.

Pihaknya berharap majelis hakim dapat melihat keseluruhan fakta persidangan secara objektif dan memberikan putusan yang meringankan, bahkan membebaskan para mahasiswa.

Saat ini, keempat mahasiswa tersebut masih menjalani status sebagai tahanan kota.

Sidang lanjutan perkara ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 April 2026, dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing penasihat hukum.

Penulis: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SENDAWAR — Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan bahwa kegiatan coffee time bukan sekadar pertemuan informal, melainkan sarana penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan meningkatkan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan coffee time bersama jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Ruang Rapat Diklat lantai tiga Kantor Bupati Kubar, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan, khususnya memasuki Triwulan II tahun 2026.

Dalam arahannya, Frederick Edwin menekankan sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh kepala OPD, termasuk kewajiban memonitor dan mengevaluasi progres administrasi pengadaan.

Selain itu, setiap OPD diminta menyusun daftar paket kegiatan lengkap dengan jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur.

“Melalui forum ini, saya berharap kita dapat mempercepat pelaksanaan program dan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Bupati juga meminta seluruh OPD rutin mengecek realisasi fisik dan keuangan agar tidak terjadi deviasi dalam pelaksanaan program.

Ia menargetkan progres kegiatan pada Triwulan II minimal telah mencapai 20 persen dan terus meningkat hingga berada pada kisaran 45–50 persen.

“Setiap OPD diwajibkan menyampaikan rencana capaian target, mengidentifikasi potensi kendala, serta segera melaporkan permasalahan kepada pimpinan untuk difasilitasi penyelesaiannya,” jelasnya.

Frederick Edwin menegaskan seluruh arahan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan komitmen tinggi demi memastikan pembangunan berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan di Kutai Barat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Sekda Kutai Barat Kamius Junaidi, Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra Nopandel, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ali Sadikin, Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Mobilala, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Kutai Barat.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) resmi menutup kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi operator pemula Wheel Excavator.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Rabu (22/4/2026), diikuti sebanyak 73 peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lokal di sektor konstruksi.

Peserta mengikuti pelatihan selama lima hari sejak 20 hingga 23 April 2026 dengan materi teori dan praktik lapangan, kemudian dilanjutkan ujian sertifikasi pada 24 April 2026.

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, Aminoto Karter, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal bagi peserta untuk memasuki dunia kerja sebagai operator alat berat profesional.

“Pelatihan ini bukan akhir, tetapi pintu masuk. Kompetensi dasar sudah diberikan sesuai standar nasional, selanjutnya pengalaman kerja yang akan membentuk saudara menjadi operator yang handal,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam setiap aktivitas operasional alat berat.

Selama pelatihan berlangsung, seluruh peserta dan instruktur telah didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja.

Aminoto juga mengingatkan pentingnya disiplin, kewaspadaan, serta pemeriksaan unit kerja sebelum alat dioperasikan.

Materi pelatihan mencakup teori dan praktik langsung yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga sertifikasi yang diperoleh peserta diharapkan mampu menjawab kebutuhan industri konstruksi.

“Kegiatan ini menjadi wujud nyata visi dan misi Bupati Kutai Barat dalam meningkatkan kualitas SDM lokal yang unggul, produktif, dan berdaya saing tinggi,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah ingin masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu mengambil peran aktif dalam pembangunan, khususnya di sektor konstruksi.

Aminoto turut menyampaikan apresiasi kepada para instruktur, peserta dari berbagai kampung, serta Pemerintah Kampung Rejo Basuki yang telah memfasilitasi lokasi kegiatan dan praktik lapangan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir tenaga kerja konstruksi yang kompeten, bersertifikat, dan siap terjun ke dunia kerja dengan mengedepankan profesionalisme serta keselamatan kerja.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menggelar rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat lantai dua Kantor Bappedalitbang Kutai Barat, Kamis (23/4/2026), secara resmi dibuka oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala DP2KBP3A Kutai Barat Sukwanto, Plt Kepala Bappedalitbang Sulhendi, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Kamius Junaidi, disampaikan bahwa anak merupakan investasi terbesar bagi masa depan daerah sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas penting pemerintah daerah.

“Anak merupakan investasi terbesar bagi masa depan daerah. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas penting dalam mewujudkan Kutai Barat yang sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada 2026 menargetkan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori Madya menuju Nindya.

Target tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi lima klaster hak anak secara menyeluruh, mulai dari hak sipil hingga perlindungan khusus.

Kamius menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor antar perangkat daerah, peningkatan komitmen pemenuhan data dukung evaluasi KLA, serta integrasi program ramah anak di setiap OPD.

Selain itu, pemerintah juga mengapresiasi aspirasi Forum Anak terkait usulan pembangunan perpustakaan ramah anak yang terintegrasi dengan taman layak anak sebagai ruang publik edukatif dan aman.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari bahaya rokok dan kekerasan melalui penguatan edukasi di ruang publik serta optimalisasi mekanisme pelaporan sesuai ketentuan.

“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan muncul langkah-langkah konkret dan inovatif dalam memperkuat implementasi Kabupaten Layak Anak di Kutai Barat,” katanya.

Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar Kutai Barat benar-benar menjadi daerah yang layak bagi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus pembangunan.

Rapat Gugus Tugas KLA ini sekaligus menjadi momentum evaluasi kinerja masing-masing klaster dan penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan Kutai Barat sebagai Kabupaten Layak Anak di masa mendatang.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membuka ruang pengaduan bagi jurnalis yang mengalami dugaan intimidasi saat meliput aksi demonstrasi “214” di kawasan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/4/2026).

Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, mengatakan pihaknya mempersilakan jurnalis yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi.

“Silakan saja teman-teman yang merasa dirugikan dari peristiwa kemarin dan melihat ada potensi tindak pidananya, ajukan pengaduan. Bisa ke Polres, bisa juga ke Polda,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurut Yuliyanto, setiap laporan yang masuk akan terlebih dahulu diproses melalui mekanisme pengaduan masyarakat sebelum dilakukan kajian lebih lanjut oleh penyidik.

“Dari laporan pengaduan itu akan diteliti apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Jika ada, maka akan ditingkatkan menjadi laporan polisi untuk diproses lebih lanjut secara hukum,” jelasnya.

Polda Kaltim juga membuka peluang pengajuan laporan tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi melalui organisasi profesi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), maupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Sebelumnya, aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Kaltim di Samarinda diwarnai dugaan intimidasi terhadap sejumlah jurnalis oleh oknum petugas keamanan.

Beberapa informasi yang beredar menyebut adanya pelarangan peliputan, dugaan perampasan telepon seluler, hingga penghapusan paksa dokumentasi berupa foto dan video milik wartawan.

Tindakan tersebut dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1), yang mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pelaku dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

Polda Kaltim berharap adanya laporan resmi dari jurnalis dapat membantu proses penyelidikan berjalan lebih objektif sekaligus menjadi bagian dari perlindungan terhadap kebebasan pers di Kalimantan Timur.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan tidak ada larangan bagi wartawan untuk melakukan peliputan di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim, termasuk saat berlangsungnya aksi demonstrasi 21 April 2026 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat ditemui di Samarinda, Kamis (23/4/2026), di tengah mencuatnya laporan mengenai dugaan pembatasan terhadap jurnalis saat aksi berlangsung.

“Saya rasa tidak ada larangan. Bahkan kita sudah siapkan ruangan untuk pers,” ujarnya.

Pernyataan Rudy muncul setelah beredar laporan di media sosial yang menyebut sejumlah wartawan sempat dihalangi masuk ke area Kantor Gubernur oleh petugas keamanan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya jurnalis perempuan yang disebut kesulitan masuk saat kondisi lapangan memanas.

Rudy tidak sepenuhnya membantah adanya pembatasan di lapangan. Ia mengakui langkah tersebut dilakukan oleh jajaran di bawahnya dengan alasan menjaga situasi agar tidak memunculkan pemberitaan negatif yang berpotensi viral.

“Teman-teman mungkin membatasi karena takut ada hal yang viral dari sisi negatif,” kata Rudy.

Ia menegaskan pemerintah daerah tetap terbuka terhadap kritik dan peran media sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Namun demikian, Rudy juga meminta agar pemberitaan tetap dilakukan secara berimbang dan mengedepankan proses klarifikasi terhadap informasi yang berkembang.

“Kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi. Tapi jangan yang salah diangkat tanpa klarifikasi,” ujarnya.

Menurut Rudy, media memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjaga situasi daerah tetap kondusif.

“Kalau yang salah tidak dikoreksi, itu yang berbahaya,” tutupnya.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, akhirnya memberikan penjelasan terkait keputusannya tidak menemui massa aksi mahasiswa dan elemen masyarakat saat demonstrasi 21 April 2026 lalu.

Dalam konferensi pers di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, Kamis (23/4/2026), Rudy menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan prosedur audiensi yang dinilai tidak memungkinkan dilakukan di tengah situasi lapangan yang memanas.

Menurut Rudy, sejak awal arah aksi demonstrasi sebenarnya ditujukan ke DPRD Kaltim. Namun, massa kemudian bergeser menuju Kantor Gubernur setelah sebagian tuntutan dianggap belum mendapatkan respons.

“H-1 sudah disampaikan bahwa tujuan utama ke DPRD. Pergeseran ke kantor gubernur terjadi karena ada tuntutan yang belum terpenuhi,” ujarnya.

Rudy membantah anggapan bahwa dirinya menutup ruang dialog dengan demonstran. Ia menegaskan pemerintah tetap membuka peluang audiensi, namun tidak dilakukan di tengah kerumunan massa.

“Saya sudah sampaikan bersama Pak Kapolda, kita siap berdialog, tapi tidak di tengah kerumunan. Pertimbangannya keamanan dan juga protokol,” katanya.

Ia menyebut situasi di lapangan menjelang magrib sudah tidak kondusif. Adanya pelemparan botol dan batu ke arah aparat keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama dirinya tidak turun langsung menemui massa aksi.

“Kalau saya di tengah situasi seperti itu dan terjadi pelemparan, tentu risikonya besar,” tambahnya.

Sebagai alternatif, Pemprov Kaltim mengaku telah menawarkan dialog resmi bersama perwakilan massa di dalam gedung pemerintahan. Namun, tawaran tersebut disebut tidak direspons oleh pihak demonstran.

Rudy menilai dialog yang efektif seharusnya dilakukan secara tertib, kondusif, dan berbasis data, bukan di tengah tekanan situasi demonstrasi.

“Saya sudah menawarkan perwakilan untuk berdialog, tapi tidak diambil. Kita tidak bisa bicara tanpa data. Dialog akan lebih baik jika dilakukan secara tertib,” tegasnya.

Ia juga memastikan akses komunikasi dengan pemerintah tetap terbuka bagi masyarakat, baik melalui kantor gubernur maupun rumah jabatan.

“Silakan dialog, masyarakat bisa datang ke kantor atau rumah jabatan. Kami terbuka atas semua kritik dan saran untuk perkembangan Kaltim ke depan,” tutupnya.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S