Beranda blog Halaman 234

Satgas Pangan Temukan Harga Cabai di Kukar Turun ke Rp75 Ribu

Penulis
redaksi
-
0
Suasana kunjungan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Pasar Gerbang Raja Mangkurawang. (Ady/MKN)

TENGGARONG — Memasuki pekan ketiga Ramadan, harga cabai rawit merah di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai menunjukkan penurunan. Komoditas yang sebelumnya sempat menembus harga Rp90.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp75.000 per kilogram di tingkat pasar.

Penurunan harga tersebut terungkap saat Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan melakukan pemantauan langsung di Pasar Gerbang Raja Mangkurawang, Tenggarong, Jumat (6/3/2026).

Dari hasil pemantauan di lapangan, sebagian besar harga bahan pokok terpantau berada dalam kondisi stabil. Bahkan beberapa komoditas mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya.

Ketua Tim Kerja Stabilitas Pasokan Pangan pada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yudhi Harsatriadi Sandyatma, mengatakan pihaknya memantau langsung sejumlah komoditas utama yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Pantauan kami hari ini, untuk komoditas seperti beras, telur, ayam, daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting, hampir semuanya relatif stabil. Bahkan ada beberapa yang mengalami penurunan harga,” ujarnya.

Selain cabai rawit, harga sejumlah bahan pangan lain juga terpantau masih stabil. Harga telur ayam tercatat berada di kisaran Rp55.000 per piring, sementara harga gula di tingkat pedagang sekitar Rp17.500 per kilogram.

Yudhi menjelaskan bahwa kondisi harga yang relatif stabil merupakan hasil dari pengawasan rutin yang dilakukan pemerintah terhadap pasokan dan pergerakan harga bahan pangan di pasar.

Menurutnya, Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan sebenarnya bekerja sepanjang tahun, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Namun menjelang Ramadan dan Idulfitri, intensitas pengawasan ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok.

“Kami melakukan pengawalan penuh selama dua bulan, baik sebelum lebaran hingga pasca lebaran, di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya.

Meski sebagian besar harga komoditas masih terkendali, tim di lapangan menemukan satu hingga dua pedagang yang menjual beras premium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara harga beras medium masih berada dalam batas ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Yudhi, harga beras premium yang melebihi HET dipengaruhi beberapa faktor, termasuk biaya distribusi dan harga dari pemasok yang mendekati batas harga tertinggi.

“Sementara ini kami masih melakukan sosialisasi dan peneguran kepada pedagang. Jika pada kunjungan berikutnya masih ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah memastikan pasokan pangan, khususnya di wilayah Kalimantan, dalam kondisi mencukupi.

Pemerintah juga mendapat dukungan dari Perum Bulog yang memiliki cadangan sejumlah komoditas strategis, terutama beras.

“Untuk beras sendiri stoknya cukup aman, bahkan memiliki ketahanan sekitar tiga sampai lima bulan ke depan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying,” katanya.

Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan sendiri terdiri dari berbagai unsur kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Pangan Nasional, Polda Kaltim, Dinas Pangan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perdagangan, Dinas Perizinan, serta pemerintah daerah di tingkat kabupaten, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

ICW Nilai Polemik Mobil Dinas Kaltim Tunjukkan Peran Pengawasan Publik

Penulis
redaksi
-
0
Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara saat memberikan materi dalam acara diskusi Perludem di Jakarta Selatan. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang akhirnya dibatalkan menjadi contoh pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Seira Tamara, menyebut kritik masyarakat yang muncul melalui media dan ruang publik sering kali menjadi faktor yang mendorong pejabat pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan yang menuai kontroversi.

“Ya di satu sisi tentu kontrol publiknya harus kita perkuat dalam hal ini karena betul seperti tadi ketika tidak diramaikan atau tidak diviralkan rasanya pejabat publik merasa itu tindakan yang oke-oke saja atau sah saja untuk dilakukan,” kata Seira dalam diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kasus pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai proses perencanaan kebijakan sejak awal di lingkungan pemerintah daerah.

“Tapi argumentasi sebaliknya adalah ketika dengan mudah itu pengadaannya dibatalkan kan pertanyaannya adalah berarti sejak awal jangan-jangan memang kebutuhannya tidak jelas dan kemudian perencanaannya belum benar-benar matang,” ujarnya.

Seira menilai jika sejak awal pengadaan kendaraan dinas tersebut disusun melalui kajian kebutuhan yang jelas, pemerintah daerah seharusnya dapat menjelaskan kepada publik dasar kebijakan tersebut secara terbuka.

Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta perencanaan yang matang.

“Ini juga mudah-mudahan menjadi satu pengingat juga bagi pejabat publik lain bahwa anggaran yang mereka gunakan itu bukan anggaran milik pribadi,” tegasnya.

Seira juga mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dana publik yang bersumber dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.

Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya melalui proses perencanaan yang matang agar tidak memicu polemik maupun potensi pemborosan anggaran negara.

Menurut ICW, penguatan pengawasan publik serta transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Permen Komdigi Terbit, Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi Gunakan Medsos

Penulis
redaksi
-
0
Pemerintah menerbitkan Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026 untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. (Dok. Kemkomdigi)

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi tersebut disiapkan sebagai pedoman teknis untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus mengatur pengawasan terhadap aktivitas anak pada berbagai platform internet.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.

“Hari ini, kami mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari PP TUNAS. Melalui peraturan ini, Pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia mengakui bahwa penerapan aturan tersebut kemungkinan membutuhkan proses penyesuaian baik bagi masyarakat maupun penyedia layanan platform digital.

“Kami sadar implementasi peraturan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak,” katanya.

Menurut Meutya, kebijakan ini dilatarbelakangi meningkatnya ancaman yang dihadapi anak-anak di dunia internet, mulai dari paparan konten berbahaya hingga berbagai bentuk kejahatan digital.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata: paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan implementasi kebijakan tersebut. Tahap awal penerapan akan dimulai pada 28 Maret 2026 dengan penonaktifan akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun pada sejumlah platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.

Beberapa platform yang masuk dalam tahap awal penerapan aturan ini antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, serta Roblox.

Meutya menilai langkah tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

“Kita patut berbangga, karena Indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Langkah ini kita ambil untuk memastikan masa depan anak-anak kita tumbuh sehat di era teknologi. Kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh,” ujarnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penggunaan teknologi digital dapat berlangsung secara lebih aman, sekaligus memastikan perkembangan ekosistem digital tetap berjalan sejalan dengan upaya perlindungan anak-anak Indonesia.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Hakim Nyatakan Delpedro dan Tiga Terdakwa Tak Terbukti Menghasut Demo

Penulis
redaksi
-
0
Delpedro Marhaen Rismansyah bersama tiga terdakwa lain dibebaskan dalam perkara dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan membebaskan Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen Rismansyah bersama tiga terdakwa lainnya dalam perkara dugaan penghasutan terkait demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.

Selain Delpedro, tiga terdakwa lain dalam perkara tersebut yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, pengelola akun media sosial @gejayanmemanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa satu Delpedro Marhaen Rismansyah, Terdakwa dua Muzaffar Salim, Terdakwa tiga Syahdan Husein, dan Terdakwa empat Khariq Anhar tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga dan alternatif keempat Penuntut Umum,” ujar Hakim Harika dalam persidangan.

Majelis hakim kemudian memutuskan untuk membebaskan seluruh terdakwa dari semua dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

“Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum,” lanjutnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan bukti yang menunjukkan adanya manipulasi, fabrikasi, maupun rekayasa fakta dalam unggahan yang dibuat para terdakwa di media sosial.

“Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan bukti atau pun satu pun yang menunjukkan adanya upaya manipulasi, fabrikasi, maupun rekayasa fakta yang dilakukan oleh para terdakwa dalam unggahan flyer-flyer di media sosial Instagram terkait kronologis maupun penyebab kematian tersebut,” ujar hakim.

Majelis hakim juga menilai unggahan para terdakwa terkait meninggalnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan merupakan bentuk ekspresi solidaritas serta bagian dari kebebasan berekspresi sebagai aktivis hak asasi manusia.

“Menimbang bahwa postingan pada tanggal 28 Agustus 2024 tepatnya pada malam hari sebagai bentuk respons kemarahan dan solidaritas kemanusiaan sebagai aktivis HAM atas terjadinya peristiwa yang menimpa Affan Kurniawan, unggahan tersebut merupakan ekspresi simbolik sebagai bentuk kebebasan berekspresi atas kecewa terhadap peristiwa yang menimpa Affan Kurniawan,” kata hakim.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan tidak terdapat bukti hubungan sebab akibat langsung antara unggahan para terdakwa di media sosial dengan terjadinya kerusuhan dalam demonstrasi yang berlangsung saat itu.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak terdapat bukti objektif yang membuktikan secara pasti bahwa informasi yang disebarkan adalah kebohongan. Tidak terdapat dokumen resmi pembanding yang diuji secara kontradiktur,” ujar hakim.

Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak para terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, dan martabat mereka sebagaimana sebelum perkara tersebut bergulir.

Pengadilan juga memerintahkan agar para terdakwa yang sebelumnya menjalani tahanan kota segera dibebaskan setelah putusan dibacakan.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

114 CCTV Terhubung Command Center BBPJN Kaltim Pantau Lalu Lintas

Penulis
redaksi
-
0
Ruang Command Center BBPJN Kaltim yang terintegrasi dengan 114 CCTV untuk memantau arus lalu lintas di sejumlah ruas strategis se-Kalimantan Timur. (Dok. BBPJN Kaltim)

NUSANTARA — Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur mulai mengoperasikan Command Center yang terhubung dengan 114 titik kamera pengawas (CCTV) di sejumlah ruas strategis di Kalimantan Timur. Sistem ini disiapkan untuk memantau kondisi lalu lintas menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Pemantauan tersebut mencakup berbagai jalur penting, mulai dari ruas jalan nasional, ruas fungsional Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, hingga beberapa ruas jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur.

Koordinator Command Center BBPJN Kaltim, Yudha Sandy Utama, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi untuk pengawasan internal, tetapi juga akan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kondisi lalu lintas kepada masyarakat secara langsung.

“Ke depan, BBPJN Kaltim berencana melakukan live report bersama media-media di Kalimantan Timur guna menginformasikan kondisi arus lalu lintas pada ruas jalan nasional maupun ruas fungsional Tol IKN,” ujar Yudha kepada Media Kaltim, Jumat (6/3/2026).

Melalui sistem pemantauan terintegrasi ini, petugas dapat melihat kondisi lalu lintas secara real time dari berbagai titik strategis. Dengan begitu, potensi kemacetan, gangguan lalu lintas, maupun kondisi jalan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti lebih cepat.

Keberadaan Command Center tersebut juga menjadi bagian dari upaya BBPJN Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat, terutama pada periode mobilitas tinggi seperti musim mudik Lebaran.

Kepala BBPJN Kalimantan Timur, Yudi Hardiana, menegaskan bahwa pengoperasian Command Center tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di berbagai jalur utama di wilayah Kaltim.

“Ini juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, khususnya pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran,” jelas Yudi.

Di dalam ruang Command Center BBPJN Kaltim, terdapat dua layar monitor besar yang menampilkan rekaman dari berbagai CCTV yang terpasang di sejumlah titik strategis. Selain itu, tersedia kursi operator dan beberapa perangkat komputer yang digunakan untuk memantau serta mengelola sistem pengawasan lalu lintas.

Dengan dukungan teknologi pemantauan ini, BBPJN Kaltim berharap pengawasan arus lalu lintas dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga perjalanan masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran dapat berlangsung lebih aman dan lancar.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Pertamina Jamin Ketersediaan BBM Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

Penulis
redaksi
-
0
Pasokan BBM di sejumlah SPBU dipastikan aman selama Ramadan dan Idul Fitri 2026.

JAKARTA — PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Perusahaan energi milik negara tersebut menegaskan bahwa stok operasional BBM saat ini berada pada kisaran sekitar 21 hari, yang merupakan standar pengelolaan logistik energi nasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa stok tersebut merupakan pasokan operasional yang secara rutin dijaga untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.

“Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional. Stok ini terus dilakukan top-up atau penambahan produk melalui produksi dari kilang domestik maupun pengadaan impor yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya,” ujar Roberth, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa sistem logistik energi nasional yang dikelola Pertamina Patra Niaga bersifat dinamis. Artinya, pasokan yang tersedia akan terus diperbarui melalui proses produksi, pengadaan, dan distribusi secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Menurutnya, Pertamina memiliki sistem rantai pasok energi yang terintegrasi mulai dari pengadaan minyak mentah, proses pengolahan di kilang, transportasi, hingga distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan sistem tersebut, perusahaan memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga dan dapat diakses oleh masyarakat secara merata di seluruh daerah.

Pertamina juga menyatakan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasar energi dunia, termasuk perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.

“Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan situasi global dan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, antara lain melalui diversifikasi sumber pasokan minyak mentah dan produk BBM, penguatan ketahanan logistik dan distribusi, optimalisasi operasi kilang dalam negeri, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Roberth.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rantai pasok energi nasional tetap stabil sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa gangguan.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, memastikan ketersediaan BBM di wilayah Kalimantan juga berada dalam kondisi aman.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying karena dapat mengganggu distribusi yang selama ini berjalan normal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Pembelian yang berlebihan dapat mengganggu kelancaran distribusi yang selama ini berjalan normal. Dengan penggunaan yang bijak, distribusi energi dapat terus terjaga sehingga seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses BBM,” jelasnya.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan sektor perekonomian tetap terpenuhi dengan baik.

Perusahaan juga akan terus memantau perkembangan situasi global dan menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan keamanan pasokan energi dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Empat Bulan Belajar di Redaksi, Dua Siswi SMKN 1 Samarinda Akhiri PKL di Media Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
Foto bersama pimpinan Media Kaltim dan guru pembimbing SMKN 1 Samarinda. (Dimas/Media Kaltim)

SAMARINDA — Setelah menjalani proses belajar langsung di dunia industri media selama empat bulan, dua siswi SMKN 1 Samarinda, Keisya Tara Assyifa dan Halimahtusadiah, resmi mengakhiri masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor Media Kaltim Grup cabang Samarinda, Jumat (6/3/2026).

Momen perpisahan tersebut berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Jajaran manajemen Media Kaltim bersama guru pembimbing dari SMKN 1 Samarinda hadir dalam kegiatan pelepasan yang sekaligus dirangkai dengan buka puasa bersama.

Selama empat bulan terakhir, kedua siswi dari jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) tersebut terlibat langsung dalam berbagai aktivitas produksi dan kerja redaksi di lingkungan Media Kaltim.

Saat guru pembimbing SMKN 1 Samarinda mendatangi kantor Media Kaltim untuk menjemput dua siswa PKL tersebut. (Dimas/Media Kaltim)

Kepala Biro Media Kaltim Samarinda, Adhi Abdian, menyampaikan apresiasi atas semangat belajar serta kontribusi yang telah diberikan oleh kedua siswa selama menjalani PKL.

“Empat bulan bukan waktu yang singkat. Keisya dan Halimah sudah bukan lagi sekadar anak magang, tapi bagian dari keluarga besar Media Kaltim. Kami sangat berterima kasih atas dedikasi dan semangat belajar kalian. Pesan saya, jangan berhenti di sini. Ilmu yang didapat di lapangan harus menjadi modal kuat saat kalian kembali ke bangku sekolah nanti,” ujar Adhi Abdian.

Hal senada juga disampaikan Kepala Multimedia Media Kaltim, Nuzul Saputra. Menurutnya, keberadaan kedua siswi tersebut cukup membantu aktivitas kerja di divisi multimedia yang memiliki ritme kerja cepat.

“Secara teknis, saya sangat terbantu. Di divisi multimedia, ritme kerja kita sangat cepat, dan mereka berdua mampu mengimbangi itu dengan baik. Kreativitas anak-anak DKV SMKN 1 Samarinda ini luar biasa. Terima kasih sudah membantu meringankan beban kerja kami dengan hasil yang memuaskan,” ungkap Nuzul.

Penarikan kedua siswa PKL tersebut dilakukan karena mereka akan segera mengikuti tahapan evaluasi di sekolah. Mulai Senin (9/3/2026), Keisya dan Halimah dijadwalkan menjalani Ujian Sertifikasi PKL di SMKN 1 Samarinda.

Ujian tersebut menjadi tahap penting untuk mengukur sekaligus memvalidasi kompetensi yang telah mereka pelajari selama menjalani praktik kerja di dunia industri.

Guru pembimbing dari SMKN 1 Samarinda yang hadir dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada Media Kaltim atas kesempatan dan pengalaman yang diberikan kepada para siswa.

Menurutnya, pengalaman belajar langsung di industri media sangat penting bagi siswa SMK, terutama untuk memahami dinamika dunia kerja serta meningkatkan keterampilan praktis yang tidak selalu diperoleh di ruang kelas.

Acara pelepasan ditutup dengan suasana kebersamaan saat seluruh peserta mengikuti buka puasa bersama di kantor Media Kaltim Samarinda.

Di sela-sela kegiatan tersebut, berbagai cerita selama masa PKL kembali dikenang. Tawa dan percakapan hangat menjadi penutup perjalanan empat bulan yang penuh pengalaman bagi kedua siswa tersebut.

Meski masa praktik telah berakhir, karya dan pengalaman yang mereka hasilkan selama di Media Kaltim akan tetap menjadi bagian dari proses pembelajaran sekaligus bukti bahwa generasi muda Samarinda memiliki potensi besar untuk berkembang di industri kreatif.

Pewarta : Dimas
Editor : Agus S

FK Unmul Sosialisasikan Pendidikan Dokter Spesialis, Pemda Didorong Siapkan SDM

Penulis
redaksi
-
0
(Berdiri keempat kiri) Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk foto bersama dengan sejumlah perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim pada acara sosialisasi penerimaan mahasiswa program kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda. (Ist)

UJOH BILANG — Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) mulai membuka peluang lebih luas bagi pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk berkolaborasi dalam pengembangan tenaga dokter spesialis. Program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga medis di berbagai wilayah, khususnya daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Unmul di Samarinda, Kamis (5/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur, termasuk Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk.

Melalui kegiatan ini, Unmul memperkenalkan berbagai program pendidikan dokter spesialis sekaligus membuka peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, Nataniel Tandirogang, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan upaya memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai proses penerimaan mahasiswa program dokter spesialis serta bidang-bidang pendidikan yang tersedia di kampus tersebut.

“Baru kali ini kami melakukan sosialisasi terkait pendidikan dokter spesialis, meskipun sebelumnya sudah ada dua bidang spesialis yang berjalan, yaitu bedah dan paru. Untuk dokter bedah sendiri sudah menghasilkan tujuh dokter spesialis, sedangkan untuk paru saat ini memasuki tahun kedua,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini Fakultas Kedokteran Unmul juga telah mendapat mandat untuk menyelenggarakan tiga program pendidikan dokter spesialis tambahan, yakni Anestesiologi, Ilmu Penyakit Dalam, serta Obstetri dan Ginekologi.

“Dengan demikian, saat ini sudah ada lima program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Unmul,” ujarnya.

Menurut Nataniel, pengembangan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga dokter spesialis.

“Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan agar informasi mengenai program pendidikan dokter spesialis dapat diketahui oleh pemerintah daerah serta masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut karena membuka peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyiapkan tenaga kesehatan.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Melalui kegiatan seperti ini, daerah dapat mengetahui peluang kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya pendidikan dokter spesialis,” tandasnya.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah, terutama bagi wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar sesi pemaparan dari perwakilan pemerintah kabupaten dan kota mengenai kondisi layanan kesehatan serta kebutuhan tenaga dokter spesialis di daerah masing-masing.

Sejumlah daerah menyampaikan berbagai tantangan dalam pemenuhan tenaga medis, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas dan sumber daya kesehatan.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, sejumlah instansi terkait, serta para dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Turut hadir Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, Siti Khotimah. Wakil Bupati Mahakam Ulu juga didampingi perwakilan dari Dinas Kesehatan P2KB Mahulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahulu, serta BKPSDM Mahulu.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

Mahulu Butuh Dokter, Wabup Suhuk Minta Kuota Ditambah

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk saat menghadiri sosialisasi penerimaan mahasiswa kedokteran Universitas Mulawarman bersama perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim. (Ist)

UJOH BILANG — Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mendorong penambahan kuota pendidikan dokter bagi putra-putri daerah Mahakam Ulu guna mendukung pemenuhan tenaga medis di wilayah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Suhuk saat menghadiri sosialisasi penerimaan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kamis (5/3/2026).

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Saat ini Mahakam Ulu sedang berproses meningkatkan layanan kesehatan. Puji Tuhan, kami sudah mendapatkan dukungan dari kementerian untuk pembangunan rumah sakit tipe C. Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu yang ada saat ini akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe C,” ujarnya.

Suhuk menjelaskan bahwa seluruh persyaratan pembangunan rumah sakit tersebut telah dipenuhi, termasuk penyediaan lahan yang sebelumnya diminta oleh pemerintah pusat.

“Permintaan penyediaan lahan sudah kami selesaikan, sehingga saat ini tinggal berproses pada tahap pembangunan. Rencananya tahun ini pembangunan rumah sakit tipe C tersebut sudah dapat dimulai,” jelasnya.

Menurut Suhuk, keterbatasan fasilitas kesehatan di Mahulu selama ini membuat masyarakat sering harus berobat ke daerah lain, khususnya ke Kabupaten Kutai Barat.

“Selama ini jika ada kondisi mendesak, masyarakat Mahulu sering dirujuk ke RS Harapan Insan Sendawar di Kutai Barat. Perjalanan dari Mahulu ke sana pun tidak mudah, kadang harus melalui jalur sungai terlebih dahulu kemudian dilanjutkan jalur darat,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu juga telah menjalin kerja sama dengan Universitas Mulawarman dalam pengembangan pendidikan tenaga medis.

“Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Mahulu, kami sudah memiliki kerja sama dengan Unmul. Saat ini ada kuota dua dokter umum dan satu dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan, dan kami juga mendapat informasi sudah ada mahasiswa asal Mahulu yang mengambil pendidikan dokter spesialis paru di Unmul,” ujarnya.

Namun demikian, Suhuk menegaskan bahwa kebutuhan tenaga dokter di Mahulu masih cukup besar. Bahkan untuk dokter umum di sejumlah puskesmas masih belum terpenuhi.

“Di Mahulu kami masih sangat membutuhkan tenaga dokter. Bukan hanya dokter spesialis, dokter umum pun masih kurang. Bahkan masih ada puskesmas yang belum memiliki dokter, seperti di Puskesmas Laham,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap kuota pendidikan dokter bagi putra-putri Mahulu dapat ditambah agar mereka dapat kembali mengabdi di daerah asal.

“Harapan kami, kuota untuk Mahulu bisa ditambah sehingga anak-anak daerah dapat difokuskan menempuh pendidikan di bidang kedokteran. Dengan begitu kebutuhan tenaga kesehatan di Mahulu ke depan dapat terpenuhi,” pungkasnya.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

Program Lisdes Tambah 38 Desa Berlistrik di Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat kemajuan signifikan dalam pemerataan akses listrik selama satu tahun masa kepemimpinan Gubernur H. Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Salah satu capaian penting adalah bertambahnya 38 desa di Kalimantan Timur yang kini telah menikmati aliran listrik dari PT PLN (Persero).

Berdasarkan data terbaru, dari total sekitar 1.038 desa di Kalimantan Timur, sebanyak 928 desa telah teraliri listrik PLN pada tahun sebelumnya, sementara 110 desa lainnya masih mengandalkan sumber listrik non-PLN.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, melalui berbagai program percepatan elektrifikasi, jumlah desa yang mendapatkan layanan listrik PLN bertambah sebanyak 38 desa.

Dengan capaian tersebut, jumlah desa yang sebelumnya belum teraliri listrik berhasil ditekan secara signifikan, sehingga kini tersisa sekitar 73 desa yang belum menikmati listrik dari PLN.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil dan pedalaman.

“Penambahan 38 desa berlistrik ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan rasio desa berlistrik di Kalimantan Timur. Program ini tidak hanya bertujuan menghadirkan listrik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2026, yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PT PLN (Persero).

Menurutnya, melalui program tersebut pemerintah terus melakukan koordinasi dan percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya di desa-desa yang selama ini masih mengandalkan pembangkit mandiri atau sumber listrik terbatas.

“Program Lisdes menjadi salah satu prioritas karena masih ada desa-desa yang secara geografis cukup menantang. Namun dengan sinergi antara pemerintah daerah dan PLN, kami optimistis rasio desa berlistrik di Kalimantan Timur dapat mencapai 100 persen pada tahun 2027,” jelasnya.

Bambang menambahkan bahwa akses listrik memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor pembangunan di desa, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur energi agar seluruh desa di wilayah tersebut dapat menikmati akses listrik yang merata dalam beberapa tahun ke depan.

“Dengan hadirnya listrik yang stabil, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif. Anak-anak bisa belajar dengan lebih baik, layanan kesehatan lebih optimal, dan pelaku usaha desa juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang,” tambahnya.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

1...233234235...1,188Halaman 234 dari 1,188